ARAH GERAK

Lawan Kekuasaan Elit

2009-06-24T23:48:00.001+07:00

Menjelang May Day 2009

2009-04-29T23:20:00.008+07:00

KOMITE PIMPINAN WILAYAH SERIKAT TANI NASIONAL-POLITIK RAKYAT MISKIN SUMATERA UTARA ( KPW STN-PRM SUMUT ) Sekretariat Wilayah:

Jln. Suluh No. 80 Pancing Medan - Sumatera Utara. HP : 081263544401
E-mail: stnprm.sumut08@gmail.com - Blog: stnprm-sumut.blogspot.com

Pernyataan Sikap :

Tanah,modal,tekhnologi Modern Murah Massal untuk Pertanian Kolektif dibawah Kontrol Dewan Tani/rakyat !!! Laksanakan UUPA No. 05 Tahun 1960 (Tanah untuk Rakyat) Secara Murni dan Konsekwen !!! Kembalikan Tanah Rakyat Sesuai dengan Amanat UUD 1945 & UUPA No. 05 Thn. 1960 !!!

Kelahiran UUPA, merupakan tonggak sejarah hukum agraria yang secara normatif menempatkan petani pada proses pemberdayaan untuk memperoleh kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan terhadap sumber daya tanah. UUPA sebagai rekonstruksi bangunan politik agraria, bertujuan menjamin hak-hak petani atas tanah. Inilah yang seharusnya direnungkan oleh para elite penguasa di negara agraris untuk mengedepankan makna kemerdekaan bagi petani, yakni kuatnya hak atas tanah yang dimilikinya. Dengan dianutnya model pembangunan ekonomi bergaya kapitalis, telah merubah politik agraria dari kerakyatan menuju kapitalis. UUPA lebih ditafsir untuk menjustifikasi kebijakan yang justru bertentangan dengan UUPA. Politik agraria, telah menempatkan tanah sebagai masalah rutin birokrasi pembangunan. Agrarian reform yang semula untuk menata penguasaan tanah, khususnya hak milik, menjadi berhenti dan seolah-olah UUPA "dipeti-eskan" demi pembangunan.

Di bidang perundang-undangan, dilahirkan produk yang bertentangan dengan UUPA, sehingga muncul berbagai konflik agraria yang menempatkan petani di pihak yang selalu dikalahkan demi kepentingan pembangunan (pemilik modal). Bandul kebijakannya, menjadi lebih berat ke politik pemerintah, bukan pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan adanya intervensi kekuatan imperialisme dalam berbagai bentuk paket kebijakan Neo-liberalisme, bentuk kebijakan pemerintah Indonesia pun telah melahirkan sekian banyak persoalan yang menyangkut hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun hak sipil dan politik.

Keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat dengan keluarnya beberapa produk peraturan perundang-undangan yang tidak menguntungkan masyarakat bawah, misalnya, UU SDA Nomor 7 Tahun 2004, UU Perkebunan, UU Ketenagalistrikan, Amandemen UU Tata Ruang, UU ketenagakerjaan, privatisasi BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Pencabutan Subsidi Pendidikan, KepMen No. 41 Tahun 2004, SK Menhut 134 2004, Perpres No. 36 tahun 2005, dan aset publik lainnya. Dampak dari beberapa contoh produk kebijakan di atas, sangat jelas akan merugikan rakyat, di tengah ketimpangan demokrasi yang masih diatasnamakan oleh pemerintah untuk menindas rakyatnya. Produk-produk kebijakan tersebut, mengarah pada pengekangan hak-hak rakyat ketimbang menyejahterakan rakyat, terbukanya peluang pemodal sebagai alat penghisap telah dilegalisasikan negara untuk melakukan eksploitasi kekayaan sumber-sumber agraria yang ada, salah satunya adalah tanah. Semua ini telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembentukan negara RI yang anti-penjajahan.

Namun, sampai saat ini, realitas dominasi pemerintah dan pemilik modal maupun intervensi asing masih saja menjajah negara Indonesia, dengan berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM di berbagai pelosok penjuru Indonesia. Sebaliknya, posisi petani semakin tidak terjamin hak hukumnya atas tanah apalagi dengan HGU (Hak Guna Usaha) yang mayoritas dimiliki pihak swasta yang masa waktunya sekitar 25-30 tahun, sehingga terjadi ketidakberdayaan petani. Petani dihadapkan pada masalah, yakni sebagai petani tidak berlahan atau berlahan sempit. Akibatnya, sepanjang berlakunya UUPA selalu ditemui adanya sengketa tanah beserta problem sosial yang mengikutinya, sehingga memicu pelanggaran hak-hak atas tanah petani.

Konsentrasi penguasaan tanah oleh perkebunan besar dan pengusaha swasta, menyebabkan tanah pertanian semakin menyempit. Adanya ketimpangan penguasaan aset tanah serta hilangnya potensi pemanfaatan dan pengelolaan dengan tidak diakuinya berbagai bukti-bukti kepemilikan dan penguasaan petani maupun komunitas lokal oleh penguasa, memunculkan berbagai permasalahan dan konflik yang tidak seimbang antara kekuatan petani dengan kekuasaan dan pemodal. Aset petani dalam wujud tanah, tanaman, tempat tinggal tidak pernah diganti sesuai dengan kelayakan kehidupan petani. Belum lagi, efek kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh proses eksploitasi sumber daya alam yang berefek pada kerusakan ekosistem dan lingkungan.

Ribuan persoalan petani, misalnya : Sengketa tanah rakyat di wilayah Kabupaten Asahan dan Labuhan Batu: Kelompok Tani Tangkisan Mariam, Kelompok Tani Baja Putih luas sengketa 100 Ha, Kelompok Tani Raja Imbalo luas sengketa 1.500 Ha, Kelompok Tani Ujung Masehi luas segketa 68 Ha, Kelompok Tani Tujuh Marga 1.500 Ha, Kelompok Tani Wonorejo luas sengketa 175 Ha, Kelompok Petani Miskin luas sengketa 168 Ha, Kelompok Tani Leter S luas sengketa 60 Ha, KTB luas sengketa 700 Ha, dan masyarakat Pulau Toba 25 Ha, keseluruhan masalah sengketa dan konflik agraria tersebut bersengketa dengan PT. Raja Garuda Mas – Asean Agre. Deli serdang (Petani Desa Pematang lalang Percut Sei Tuan bersengketa dengan PT ATP (Anugerah Tambak Perkasindo) luas sengketa ± 360 ha, Simalungun (Petani Desa Mariah Hombang bersengketa dengan Pengusaha dan Mafia Tanah denagn luas sengketa ± 1000 ha. Dsbnya.

Belum lagi tindakan represif dan intimidasi aparat keamanan dan kekuatan milisi sipil senantiasa memunculkan berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sampai sekarang tidak pernah terselesaikan dalam perjuangan kaum tani dalam mempertahankan haknya atas tanah.. Represivitas/praktek kekerasan terhadap petani dan permasalahan kebijakan yang tidak berpihak terhadap petani sampai sekarang tetap dilakukan oleh Penguasa dengan menggunakan aparatus-aparatusnya, yang merupakan instrumen bagi negara. Hal ini menjadi pemikiran bagi kita semua apabila nantinya persoalan-persoalan pemaksaan kehendak penguasa ingin mengambil tanah rakyat untuk kepentingan pembangunan yang legal dalam perpres No. 36 Tahun 2005. Tentunya, akan banyak memakan korban dipihak rakyat, khususnya petani yang menggantungkan hidup pada tanah sebagai lahan garapannya.

Maka untuk itu dalam Momentum PEMILU saat ini, kami dari Serikat Tani Nasional-Politik Rakyat Miskin Sumatera Utara (STN-PRM SUMUT), mengajak seluruh elemen rakyat tertindas lainnya untuk TOLAK PEMILU, karena PEMILU Bukan solusi bagi kaum tani dan rakyat miskin lainnya. Para elit sibuk dengan pembagian kue keuasaan, baik dalam PEMILIHAN LEGISLATIF maupun PILPRES nantinya, sudah jelas sekali bahwa karakter para elit politik saat ini haus dengan kekuasaan tanpa memikirkan nasib rakyat miskin yang sedang berjuang dengan kemiskinannya. Padahal, Puluhan Triliun dana PEMILU yang seharusnya bisa diabdikan membangun Industrialisasi Nasional untuk membuka Lapangan Pekerjaan seluas-luasnya dari Kota hingga ke Pelosok Desa.

Dan kami STN PRM, terus berjuang bersama rakyat miskin lainnya yang tertindas menuntut :

Tanah,modal,tekhnologi Modern Massal untuk Pertanian Kolektif dibawah Kontrol Dewan Tani/rakyat.
Selesaikan sengketa dan kembalikan tanah rakyat sesuai amanat UUD 45 dan UUPA No.05 thn 1960.
Nasionalisasi Industri Pertambangan Migas, Energi milik Asing untuk kesejahteraan rakyat.
Cabut UU PMA yang merupakan biang kemiskinan di Indonesia.
Cabut HGU Perusahaan yang bersengketa dan merugikan rakyat.
Cabut UU No.07 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Cabut UU No.18 tentang Perkebunan.
Cabaut Perpres no.36 tahun 2005.
Pendidikan, Perumahan yang layak huni dan kesehatan gratis bagi rakyat.
Cabut UU No.13 tahun 2003 (Outsorching dan Buruh Kontrak) dan Cabut PB 4 Menteri sekarang juga.
Hentikan praktek kekarasan Negara terhadap petani dan rakyat miskin lainnya.
Cabut UU BHP.
Pendidikan Gratis, Ilmiah Demokratis & bervisi kerakyatan.
Hentikan Penindasan & Diskriminasi terhadap Perempuan.

Demikian Penyataan Sikap ini Kami sampaikan kepada semua pihak demi terwujudnya pemerintahan yang Demokratis-Merdeka-Kerakyatan, Adil dan setara sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No.05 Tahun 1960.

Sumatera Utara, 29 April 2009

Komite Pimpinan Wilayah
Serikat Tani Nasional-Politik Rakyat Miskin
Sumatera Utara
(KPW STN-PRM SUMUT)

(Mangiring P. Sinaga S.Sos)
Ketua

(Zulkifli Simangunsong)
Sekretaris

Bersolidaritas : Dewan Kerakyatan Sumatera Utara (DKSU), yg terdiri dari PPRM (Persatuan Politik Rakyat Miskin), STN PRM (Serikat tani Nasional Politik Rakyat Miskin), JNPM (Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika), LMND PRM (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Politik Rakyat Miskin), FSPBSU ( Front Solidaritas Perjuangan Buruh Sumatera Utara), SRMK (Serikat Rakyat Miskin Kota), ASPI (Aliansi Serikat Pekerja Indonesia), PRP (Perhimpunan Rakyat Pekerja), SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia), KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia), BARMAS (Barisan Mahasiswa).

Menjelang May Day 2009

2009-04-29T23:05:00.001+07:00

PERNYATAAN SIKAP
PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA

No : 059/PS/KP-PRP/e/IV/09

Tolak Penjajahan Gaya Baru dan Perbudakan Modern!
Kapitalisme telah gagal, Sosialisme jalan keluar dari krisis ekonomi!

Salam rakyat pekerja,

Di hari-hari awal tahun 2009, rakyat pekerja di seluruh Indonesia terbidik oleh dua krisis akibat dari kerakusan dan keserakahan para pemilik modal. Krisis tersebut adalah krisis keuangan global --disebabkan oleh liberalisasi ekonomi-- dan krisis politik nasional, dimana merupakan konsekuensi logis Pemilu 2009 yang memang dirancang untuk kepentingan borjuasi nasional dalam memperebutkan kekuasaan. Kedua krisis ini kemudian mengorbankan kehidupan rakyat pekerja Indonesia demi menyelamatkan para pemilik modal untuk keluar dari krisis.

Sejak akhir tahun 2008, seluruh kekuatan neoliberal mengakui sedang mengalami krisis ekonomi yang semakin memburuk. Hal tersebut diakibatkan dari kemacetan kredit yang bermuara pada ambruknya perusahaan-perusahaan keuangan terkemuka di dunia. Trend pengajuan kredit perumahan yang disodorkan kepada rakyat pekerja di Amerika Serikat oleh perusahaan keuangan ternyata tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja negara tersebut. Maka terjadilah tunggakan kredit konsumen yang macet. Sementara perumahan tersebut telah diagunkan sebagai kredit ke perusahaan keuangan. Hal ini jelas menyebabkan mata rantai kemacetan kredit yang akhirnya mengakibatkan ambruknya perusahaan-perusahaan keuangan.

Upaya untuk menyelamatkan para pemilik modal di negara-negara maju kemudian digalang melalui KTT G-20, awal April 2009 lalu di London. Tujuannya tak lain adalah menghimpun kompromi-kompromi antarnegara untuk dapat melonggarkan kebuntuan aliran modal dan kembali menghasilkan keuntungan buat kaum kapitalis. Inilah usaha penyelamatan kaum kapitalis yang kuat dan memaksa negara-negara lemah yang padat kelas pekerja untuk lebih banyak lagi berkorban.

Indonesia jelas terkena imbas dari krisis keuangan global yang disebabkan oleh ketamakan para kapitalis. Namun penguasa di Indonesia memanipulasinya dengan mengeluarkan kata-kata, bahwa ekonomi Indonesia tidak akan terkena dampak krisis global dan bahkan persediaan keuangan Indonesia masih aman serta mampu untuk menyelenggarakan Pemilu. Tetapi fakta berbicara lain, ketika banyak sekali kasus-kasus PHK yang mengorbankan rakyat pekerja di Indonesia. Selain itu, rakyat pekerja pun dipaksa untuk menerima upah tanpa kenaikan dengan dalih untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi perusahaan. PHK massal pun dialami oleh para buruh migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, Malaysia, Singapora, Hongkong, dan Taiwan, dimana hingga saat ini diperkirakan berjumlah tak kurang dari 600 ribu orang.

Argumentasi pemerintah kapitalis dengan mengatakan, bahwa Indonesia tidak mengalami krisis pun telah membodohi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Cara penanggulangan krisis yang sebelumnya sempat dilakukan ketika terjadi krisis tahun 1998, saat ini kembali menjadi senjata andalan pemerintah kapitalis. Dana talangan (atau pada krisis 1998 disebut sebagai BLBI) bagi pengusaha yang bangkrut diasumsikan akan dapat menyelamatkan roda perekonomian Indonesia. Kenyataannya, dana talangan tersebut tidak pernah dapat memulihkan dampak krisis global secara langsung kepada rakyat pekerja. Bahkan yang terjadi adalah penjarahan kekayaan negara dengan menggunakan dana talangan dan melakukan privatisasi perusahaan negara sehingga selamatlah pengusaha dan birokrat dari krisis.

Rakyat pekerja cukup diberi iming-iming Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau mimpi bahwa yang terkena dampak PHK bisa langsung berganti nasib menjadi pengusaha kecil yang akan diumpani dengan kemilau hutang kredit mikro yang dikemas melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Harap diingat dana BLT dan PNPM ini berasal dari hutang, yang pada 2008 besarnya dana sosial ini sebesar Rp 3,7 trilyun, dan untuk 2009 sebesar Rp 8 trilyun.

Untuk memaksakan kesadaran palsu sehingga sesuai dengan harapan pemerintah kapitalis, maka menjadi penting untuk menguasai kekuatan politik di Indonesia. Pemilu 2009 yang merupakan salah satu akses untuk menguasai penguasaan pikiran rakyat pekerja artinya menjadi sangat penting untuk dirancang sedemikian rupa demi kepentingan elit politik yang menyembah neoliberalisme. Kemenangan salah satu dari partai politik bourjuis tersebut jelas tidak akan merubah kesejahteraan rakyat pekerja. Pertikaian antara kaum borjuis mengenai penolakan hasil Pemilu 2009 dan koalisi sesama partai-partai bourjuis hanya akan menguntungkan elit-elit bourjuasi saja pada akhirnya.

Pentingnya penguasaan alat-alat politik bagi kaum bourjuasi adalah untuk melancarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan para pemilik modal. Negara perlu dikuasai agar kelas pekerja dan kelas tertindas lainnya bisa dipaksa berkorban sebesar-besarnya untuk menyelamatkan keberadaan kapitalisme. Caranya, bukan cuma dengan memaksa PHK dan pemotongan kesejahteraan, tapi masa krisis ini kelas kapitalis minta dibebaskan dari pajak dan .diberi kesempatan lebih luas untuk menanamkan modalnya tanpa gangguan. Apakah artinya? Artinya mereka bebas dari tekanan serikat buruh, bebas dari tanggung jawab atas lingkungan hidup, bebas secara brutal membuka daerah baru dengan menggusur ruang hidup rakyat miskin baik di desa dan di kota.

Momentum hari buruh internasional yang selalu diperingati pada tanggal 1 Mei seharusnya dapat dimanfaatkan oleh rakyat pekerja di seluruh Indonesia mengkonsolidasikan dirinya menuju persatuan rakyat pekerja. Untuk dapat memahami adanya peluang di tengah berbagai tekanan ekonomi dan politik saat ini, maka rakyat pekerja harus menggunakan kesadaran politik kelasnya yang sejati. Krisis mengajarkan pada kita bahwa kapitalisme sudah gagal, dan harus ada sistem yang memberikan kontrol demokratis pada rakyat pekerja dan kelas-kelas tertindas lainnya untuk menjalankan ekonomi dan politik secara adil dan terencana baik untuk kesejahteraan. Sistem itu adalah Sosialisme, dimana harus ada perlindungan negara atas peri kehidupan rakyat.

Maka dari itu, kami Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

1. Tolak sistem kerja kontrak dan outosurcing serta upah murah karena hal tersebut merupakan penjajahan gaya baru dan perbudakan modern.

2. Rebut kontrol demokratis atas pabrik, rumah sakit, sekolah dan negara.

3. Bangun industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri berbasis kepentingan rakyat pekerja.

4. Krisis Ekonomi global telah menunjukkan bahwa kapitalisme telah gagal, dan hanya dengan Sosialisme lah Indonesia akan keluar dari krisis serta rakyat pekerja akan hidup sejahtera

Jakarta 29 April 2009

Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP-PRP)

Ketua Nasional

(Anwar Ma'ruf)

Sekretaris Jenderal

(Rendro Prayogo)

Persiapan Aksi May Day 2009 di Yoyakarta

2009-04-24T02:37:00.001+07:00

Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional/ May Day (1 Mei '09) dan Hari Pendidikan Nasional/Hardiknas (2 Mei '09), Komite Rakyat Bersatu (KRB) yang terdiri dari LMND-PRM, SMI, PRP, PPRM, JNPM, MasihSegaris, SPI, KASBI, KAMERAD akan mengadakan serangkaian kegiatan persiapan menuju aksi massa pada tanggal 1 Mei '09.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mencapai kemaksimalan isu tuntutan dan mobilisasi massa pada 1 Mei mendatang sebagai wujud-wujud kemajuan gerakan rakyat mandiri menuju gerakan rakyat alternatif. Terlebih di tengah situasi politik-ekonomi, gerakan dan kesadaran massa rakyat yang saat ini memberikan kesimpulan keharusan bagi gerakan untuk memperluas dan mengkonkritkan persatuan gerakan dan rakyat dengan landasan-landasan secara politik dan program-program yang mandiri, tak bekerjasama dan tak mau dikooptasi oleh musuh-musuh rakyat (Imperialisme, Pemerintahan Agen Imperialis, Reformis Gadungan, Militer, Fundamentalisme (Milisi Sipil Reaksioner) dan Aktivis Oportunis) sebagai embrio dari Pemerintahan Anti Imperialisme.

Rangkaian kegiatan pra kondisi May Day '09 oleh KRB dan organisasi2 pendukungnya:

1. Aksi Komite Kabupaten Sleman Perhimpunan Rakyat Pekerja (Komkab PRP), Minggu, 26 April '09, jam 09.00, di Bunderan UGM, tema: "Kapitalisme Telah Gagal Mensejahterahkan Rakyat, Jalan Keluar Satu-satunya Adalah Sosialisme";

2. Diskusi Terbuka Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) DIY-Jateng, tema: "Situasi Nasional Paska Pemilu Legislatif '09 dan Menjelang May Day '09"

* PPRM Kodya dan Bantul: Minggu, 26 April '09, jam 11.00, di Kafe El Pueblo, Jl. Kesehatan dk VI, Sonosewu, Kasihan, Bantul dan Minggu, 26 April '09, jam ..... di Universitas Mercu Buana Yogyakarta (dulu Univ. Wangsa Manggala), Jl. Wates.

* PPRM Sleman: Minggu, 26 April '09, jam 11.00, di Sekretariat Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika (JNPM) Yogyakarta, Jl. Cantel No. 354, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta;

3. Diskusi LIMA (Lingkar Muda) dan Kolektif MasihSegaris, hari Minggu, 26 April '09, jam 16.00, di Kafe El Pueblo, Sonosewu, tema: "Kiat-kiat Membangun Organisasi Kerakyatan".

4. Pembagian selebaran:
- Sepanjang Malioboro : 25 April, jam19.00
- Amplas : 24 April, jam21.00
- Galeria Mall : PPRM: 26 April, jam 21.00
- UGM: JNPM: 24 April
- UIN: SMI: 24 April
- UMY: LMND-PRM : 24 April

5. Diskusi Publik KRB tentang Situasi Nasional: Senin, 27 April '09, jam 09.00, di Fakultas Sastra dan Ilmu Budaya UGM*, pembicara: Budi Wardoyo "Yoyok" (ABM)*, Dian (KASBI/KRB), Argo (LEM FIB)*, George Adijtondro*, Agus Wahyudi*;
7. Konferensi Pers KRB: Selasa, 28 April '09, di Depan Gedung Agung, tema: "Memperingati Hari Buruh Internasional/May Day (1 Mei) dan Hari Pendidikan Nasional/Hardiknas (2 Mei): Dengan Persatuan Gerakan Rakyat yang Mandiri:1. Hancurkan Kapitalisme yang Telah Menyengsarakan Rakyat; 2. Tolak Kekuasaan Hasil Pemilu Elit '09; 3. Bangun Persatuan Gerakan Rakyat secara Nasional; 4. Wujudkan Pemerintahan Anti Imperialisme"

KRB membuka kerjasama luas sesuai program dan platform politik kemandirian yang ada di KRB kepada banyak kelompok gerakan dan individu untuk mewujudkan perjuangan gerakan politik rakyat yang berkelanjutan. Kerjasama dalam bentuk apapun dapat dibicarakan melalui struktur kerja KRB (Humas) yang sudah ada dan di forum-forum konsolidasi KRB.

Solidaritas Internasional Untuk Gerakan Nasional 5 april

2009-04-19T14:01:00.002+07:00

INTERNATIONAL SOLIDARITY GREETINGS TO INDONESIAN UNIONS, WORKERS AND LABOUR ACTIVISTS

On behalf of the Western Australian Branch of the Maritime Union of Australia (MUA), we extend our warm solidarity to your April 5 rallies called to "Unite Against Capitalism and the Elite Elections" in cities throughout Indonesia.

At a time when the world's rich and their allies in Western governments are meeting in London for the G20 Summit, the vast majority of the world's people are being excluded from determining our future. And we know that their solutions to the global crises being hatched at the G20 summit are going to again severely affect our jobs, health and wellbeing. Already millions are out of work or forced into jobs where security and earnings are perilous, endure environmental calamities, suffer as the casualties of war because of their insatiable greed for wealth and their determination holding onto power, whatever the cost to humanity.

But there is an alternative for those who slave to create their profits. It begins with international solidarity, particularly for unions and labour organisations who want to fight against exploitation. That is why we are proud to join you today, to begin collaboration again between Indonesian and Australian workers. We are proud that our union stood in defence of Indonesian workers in 1948 as millions of your country men and women fought to end Dutch colonial rule. We can be counted on again.

If the rich and powerful of the world seek to globalise poverty, misery, war and environmental disasters, then we have every right to globalise our political and social opposition. In fact it is our duty as internationalists.

The Maritime Union of Australia has adopted the theme "Militant, Democratic and Progressive" as its banner. In Western Australia, our branch recently concluded a state conference where members and delegates understood international solidarity is critical in our battles against a global boss. Dockworkers and seafarers have already fought and won major industrial battles because unionists throughout the world have stood together as one.

It is in this framework we wish you success for today, your battles for an independant political voice in the upcoming Indonesian elections and your participation in a militant MayDay.

Dare to Struggle, Dare to Win!

MUA, Here to Stay!

Chris Cain, Secretary of the Western Australian branch of the Maritime Union of Australia.

Sikap Politik Gerakan Nasional Melawan Pemilu Elit dan Kapitalisme

2009-04-18T21:35:00.002+07:00

PERNYATAAN SIKAP
AKSI BERSAMA 5 APRIL 2009
[Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika, Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM), Persatuan Rakyat Miskin Jakarta (PRMJ), Persatuan Talang Salemba–Serikat Pengamen Indonesia (PATAS – SPI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – Politik Rakyat Miskin (LMND – PRM)]

TOLAK PEMILU ELIT 2009,
BANGUN KEKUASAAN RAKYAT
DENGAN PERSATUAN RAKYAT DAN KAUM GERAKAN

Pemilu 2009 dilaksanakan bersamaan dengan krisis ekonomi dunia yang sangat parah. Segera rakyat jelas melihat bahwa tidak ada kekuatan peserta pemilu yang akan mengatasi krisis dari akar masalahnya. Bahkan lebih buruk lagi, jelas bagi rakyat bahwa seluruh peserta pemilu adalah biang kerok (pembuat masalah) krisis Indonesia itu sendiri. Sehingga bagi rakyat miskin, pemilu 2009 adalah ajang konsolidasi kekuasaan elit musuh rakyat, dan bertentangan langsung dengan kepentingan rakyat. Maka pada Aksi Bersama Rakyat Miskin hari ini, dengan keberanian dan penuh semangat kami menyatakan sikap:

1. Pemilu 2009 berbahaya bagi rakyat miskin dan harus ditolak, karena:

a. Pemilu 2009 tidak demokratis dan membatasi partisipasi seluruh rakyat, dari undang-undang, proses persiapan hingga pelaksanaan kampanye dan pemilihan. Semua proses pemilu menghambat bagi keterlibatan partai milik rakyat miskin (bahkan dengan represi fisik pun, seperti dialami PAPERNAS). Hanya elit berduit pendukung kekuasaan (yang sudah menumpuk kekayaan sejak Orde Baru hingga sekarang) akhirnya yang menjadi peserta pemilu 2009;
b. Pemilu 2009 akan menghasilkan pemerintahan kekuasaan yang pasti akan memperparah krisis dan merugikan rakyat. Sekalipun dalam kampanye terdengar juga isu kemandirian ekonomi, tapi tidak menutupi kenyataan bahwa semua alat politik (partai dan tokoh) dalam pemilu adalah pendukung politik utang dan politik obral kekayaan alam kepada asing;
c. Pemilu 2009 sepenuhnya menjadi ajang kekuatan musuh rakyat, yang diikuti oleh para boneka penjajah ekonomi asing (Imperialis), penjahat HAM, para koruptor, dan Reformis Gadungan penipu rakyat;
d. Pemilu 2009 tidak menyediakan pilihan bagi rakyat karena tidak ada partai dari gerakan rakyat. Sekalipun banyak aktivis gerakan mendukung pemilu, namun mereka semua tidak menjadi pilihan baru dalam pemilu, dan justru para aktivis terkooptasi tersebut telah menegaskan politiknya mendukung kekuatan politik musuh rakyat;
e. Pemilu 2009 dalam seluruh prosesnya hanya omong kosong bicara demokrasi dan aspirasi rakyat. Seluruh rakyat sudah membuktikan dan melihat langsung, bagaimana semua peserta pemilu sibuk membagi uang dan barang untuk membeli dukungan, juga sibuk membuat deal-deal antar elit/partai yang memperjual-belikan suara rakyat bagi pilihan presiden ke depan.

2. Tidak bisa tidak cara rakyat mendapatkan penyelesaian seluruh persoalan adalah dengan berjuang untuk mendirikan kekuasaan rakyat, berjuang untuk menggantikan pemerintahan elit, berjuang mendirikan Pemerintahan Rakyat Miskin. Hanya Pemerintahan Rakyat Miskin yang sanggup dan berkepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan, kemandirian dan kemajuan bagi rakyat dan negara Indonesia. Pemerintahan dari dan oleh rakyat ini juga hanya akan terbangun dari persatuan yang terus dikuatkan, diantara rakyat dan kaum gerakan, dan tidak melibatkan elit politik musuh rakyat. Pada saat sekarang, kebutuhan persatuan tersebut adalah membuat konsolidasi nasional kaum gerakan, untuk mewujudkan wadah politik bersama kaum gerakan dan rakyat yang berlawan (dari buruh, tani, kaum miskin kota, mahasiswa, kaum perempuan dll).

3. Program Mendesak mengatasi semua persoalan rakyat (PHK, upah murah, lapangan kerja, pendidikan mahal dll) adalah menjalankan Industrialisasi Nasional. Program Industrialisasi Nasional tidak akan berjalan oleh pemerintahan elit, dan hanya akan terwujud oleh Pemerintahan Rakyat Miskin yang berani memusatkan pembeayaan dari: Nasionalisasi Industri Energi dan Pertambangan Asing; Nasionalisasi Industri Perbankan; Menghentikan penarikan dan pembayaran Utang Luar Negeri disertai penarikan kembali obligasi rekapitalisasi perbankan; Tangkap, Adili dan Sita Harta Koruptor, Pajak Progresif untuk individu-individu berpenghasilan tinggi, Pengenaan pajak dan royalti untuk transaksi-transaksi spekulatif.

Perjuangan pada 5 April ini dijalankan di berbagai kota di Indonesia, dan merupakan bagian dari perjuangan terus-menerus rakyat Indonesia hingga kekuasaan rakyat terwujud. Pada 1 Mei 2009 dan pada setiap waktu yang memungkinkan, rakyat miskin akan kembali turun ke jalan dengan kekuatan persatuan yang semakin terbangun.

Jakarta, 5 April 2009

Panitia Aksi Bersama 5 April:

Sulaeman
Ketua

PRESS RELEASE GERAKAN NASIONAL MELAWAN PEMILU ELIT DAN KAPITALISME

2009-04-18T21:27:00.002+07:00

AKSI BERSAMA SERENTAK NASIONAL
GSPB, PRMJ, LMND PRM, PPRM, JNPM, SPI PATAS
Jl. Manggarai Utara I, Blok H, No 6 A, Jakarta Selatan
No fax/telp: 0218297332

PRESS RELEASE

TOLAK PEMILU ELIT 2009 dan KAPITALISME
BANGUN KEKUASAAN RAKYAT
DENGAN MOBILISASI PERSATUAN RAKYAT DAN KAUM GERAKAN

Menjelang diselenggarakannya Pemilu Legislatif 9 april 2009, aksi-aksi perlawanan terhadap pemilu makin sering terjadi dan dilakukan dengan beragam cara, dari pembakaran atribut partai, aksi rally hingga rapat akbar atau hanya sebatas mimbar bebas. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kelompok aktivis yang tergabung dalam Komite Penyatuan Gerakan Rakyat (KPGR) Jawa Timur, yang melakukan aksi pembakaran simbol kotak suara dan kertas pemilih. Hal yang sama juga dilakukan oleh SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia) yang menggelar aksi –aksi penolakann diberbagai daerah. Alasan yang dikemukakanpun hampir sama, yakni Pemilu 2009 bukanlah Pemilu rakyat karena tidak akan menyelesaikan problem rakyat. Sementara di Samarinda puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Embrio Mahasiswa Sosialis/LMND-PRM beramai-ramai membakar atribut kampanye partai-partai politik dengan alasan kampus harus terbebas dari kampanye Pemilu, selain Pemilu sendiri bukanlah solusi bagi rakyat. Demikian pula dengan yang dilakukan oleh para santri di Cirebon yang menolak Pemilu dengan alasan Pemilu hanya menipu rakyat.

Wajar saja perlawanan terhadap pemilu 2009 ini makin meluas, karena pemilu 2009 ini secara obyektif tidak bisa diharapkan mampu menghasilkan pemerintahan pro rakyat, sebab peserta-pesertanya adalah para pemain lama, yakni sisa Orde Baru (GOLKAR dan Militer) serta Reformis Gadungan (diluar sisa Orde Baru, semuanya adalah Partai Reformis Gadungan, yang mengkalaim bersih dari Orde Baru, namun sejatinya tidak berbeda dengan kekuatan politik sisa-sisa Orde Baru). Semua kekuatan politik ini adalah kekuatan politik yang berkuasa dari tahun 1999-2009 ini, dan telah menunjukan karakter sejatinya sebagai boneka kaum modal/boneka kaum kapitalis, dengan membiarkan seluruh kekayaan alam kita dijarah(Minyak, Gas Bumi, Batubara, Hutan, Laut dll) BUMN diobral, pengisapan lebih dalam terhadap kaum buruh Indonesia dengan kebijakan upah murah, sistem kerja kontrak dan outsoucing dan penyempitan lapangan pekerjaan (agar upah bisa tetap murah, karena kaum buruh harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan). Demikian juga kaum tani harus menanggung derita yang hebat, karena tidak mampu membeli bibit dan pupuk dengan harga murah (akibat kontrol harga dari kaum pemodal), tidak mampu menjual produksinya dengan harga layak(karena distribusi dan hargapun dikontrol oleh kaum pemodal). Derita kaum buruh, tani dan rakyat miskin Indonesia masih harus ditambah lagi dengan beban hutang luar negeri yang menumpuk, sebagai konsukuensi dari ketergantungan kaum borjuis Indonesia terhadap Modal Internasional.
Dan saat ini, kapitalis yang sedang krisis (dengan berbagai macam kedok globalisasi dan liberalisasi) semakin terbukti gagal dalam mensejahteraakan mayoritas rakyat. Penghisapan yang semakin dalam oleh kaum pemodal terhadap klas pekerja dunia-karena kepemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi- membuat kaum pekerja semakin tidak mampu membeli barang dan jasa yang mereka produksi sendiri, akibatnya terjadi kelebihan produksi. Situasi ini menyebabkan, kaum pemodal mengalihkan sebagian besar dananya ke pasar saham, melakukan perdagangan”fiktif” yang akibatnya justru meningkatkan harga-harga komuditas penting, seperti energi dan perumahan. Harga perumahan yang sudah sangat tinggi (terutama di AS), inilah yang memicu krisis semakin dalam. Satu persatu perusahaan Internasional bertumbangan, yang menjalar ke semua negara di seluruh dunia (kecuali beberapa negara di Amerika Latin yang tidak menerapkan sistem ekonomi-politik kapitalis; Seperti Venezuela, Kuba, Bolivia dll). Dampaknya dengan cepat dirasakan kaum pekerja di seluruh dunia, berupa PHK-PHK massal, termasuk di Indonesia. Sampai hari ini, hanya untuk Jabotabek saja, sudah 300 ribu lebih kaum buruh yang di PHK, dan hingga juni 2009, direncanakan akan ada 3 juta kaum buruh yang kehilangan pekerjaan di seluruh Indonesia, dan bagi yang masih bekerja terjadi penurunan pendapatan akibat kebijakan SKB 4 Menteri dan atau terjadi perubahan status kerja, menjadi buruh kontrak.

Berangkat dari situasi di atas, berbagai organisasi pergerakan menginisiatifi sebuah gerakan nasional untuk melawan pemilu elit 2009 dan melawan kapitalisme dengan melakukan panyatuan-penyatuan mobilisasi, yang akan dimulai pada tanggal 5 april 2009, di lanjutkan pada tanggal 1 mei 2009 dan seterusnya. Di Sumatera Utara, aksi dilakukan di kota Medan dan Labuan Batu. Di Jabotabek, beberapa organisasi diantaranya GSPB, PRMJ, JNPM, PPRM, LMND PRM dan PATAS-SPI, akan melakukan rapat akbar di jalan depan Indosat dengan jumlah massa 200 orang, di Jogjakarta rapat akbar di Plaza FIB UGM akan diikuti oleh 120 massa, dengan melibatkan organisasi LMND PRM, PPRM, SMI, AMP, IMM, Pakar, PRP, SPI. Di Jawa Timur, Rapat Akbar akan dilakukan di Surabaya dengan jumlah massa sekitar 350 orang yang merupakan gabungan dari beberapa organ diantaranya FNPBI-Independen, KASBI, SMI, PPRM, SPI, SGMS, BEM UNIMAS,KOPI SBY,KOPI JOMBANG,KGM,FAM UNITOMO. Di Samarinda, rencana aksi 5 april diundur, karena beberapa partai peserta pemilu mengerahkan preman untuk menyerang organ-organ gerakan yang akan melakukan aksi penolakan pemilu, dan saat ini sedang melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi-aksi terbuka di waktu lainnya. Di Kupang, aksi akan dilakukan pada tanggal 4 april, karena tanggal 5 april telah memasuki suasana peringatan paska. Di Sulawesi Tengah, aksi akan dilakukan di tiga kota, yakni : Palu, Banggai dan Donggala. Sementera di Sulawesi Selatan, aksi akan dipusatkan di Makassar dan di Sulawsi Utara, aksi dilakukan dalam bentuk panggung kebudayaan di Tomohon.

Gerakan Nasional melawan Pemilu 2009 merupakan bagian dari perlawanan rakyat terhadap kekuatam politik musuh rakyat ( yaitu: Imperialisme; Agen-agen imperialis: Sisa Orde Baru dan Reformis Gadungan, ini artinya semua kekuatan Politik Elit/Klas Borjuis Indonesia) dan akan terus dijalankan sampai berhasil didirikan Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin dengan program Pembangunan Industri Nasional dan pembiayaannya. Dalam membangun industri nasional, dibutuhkan pembiayaan yang berasal dari: (a) Menghentikan penarikan dan pembayaran Utang Luar Negeri, disertai penarikan kembali obligasi rekapitalisasi perbankan; (b) Nasionalisasi Industri Energi dan Pertambangan Asing di bawah kontrol rakyat; (c) Nasionalisasi Industri Perbankan di bawah kontrol rakyat; (d) Tangkap, Adili dan Sita Harta Koruptor; (e) Pajak Progresif untuk individu-individu berpenghasilan tinggi; (f) Pengenaan pajak dan royalti untuk transaksi-transaksi spekulatif.

Guna mewujudkan Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin dibutuhkan sebuah alat perjuangan yang mampu mempersatukan berjuta juta rakyat Indonesia di berbagai sektor yang kini sedang resah akan masa depannya, dan salah satunya adalah dengan mendirikan posko-posko persatuan perjuangan rakyat di semua wilayah Indonesia. Beberapa posko yang telah terbangun-dan akan terus diperluas-diantaranya ada di Kampus UGM Yogyakarta, di pemukiman buruh Cikarang Barat Bekasi, di Pemukiman Buruh Sumedang, di antara Kaum Tani di Sumedang, di perkampungan buruh Kenanten Mojokerto, di Kampus Universitas Mulawarman Samarinda, di Perkampungan Miskin Gang Musyawarah Samarinda, di Kampus Unika Kupang, di Kampus Untad Palu, di Perkampungan Miskin Biroboli Utara Palu, di Kampus Universitas 45 Makassar dan di beberapa tempat lainnya yang belum terdata

Posko-posko ini akan berfungsi untuk mewadahi keresahan massa rakyat, sebagai pusat-pusat konsolidasi massa rakyat dalam memperjuangkan segala tuntutan ekonomi maupun politik, sekaligus sebagai alat untuk mempersatukan perjuangan rakyat Indonesia secara nasional.

Untuk mengetahui perkembangan masing-masing daerah berkaitan dengan rencana aksi serentak nasional 5 april dan pembangunan posko-posko persatuan perjuangan rakyat, berikut ini adalah kontak person masing-masing daerah :

1. Medan ; Kawan Johan : 0813 7527 0071
2. Labuan Batu; Kawan Mangiring : 0812 6354 4401
3. Jakarta ; Kawan Benny: 0813 8477 4003
4. Bekasi; Kawan Ata : 0858 1331 0479
5. Sumedang ; Kawan Ponta: 0813 9512 8022
6. Yogya ; Kawan Ika : 0852 2510 7952
7. Semarang; Kawan Xave:0856 8808 183
8. Surabaya; Kawan Khatap : 0817 9616 313
9. Mojokerto; Kawan Afik : 0856 4895 3932
10. Kupang; Kawan Ojhon : 0852 5318 0822
11. Samarinda ; Kawan Wendy : 0856 5220 8434
12. Makassar; Kawan Indri : 0813 4375 4362
13. Palu; Kawan Rizal : 0812 2625 4504
14. Luwuk; Kawan Aswat : 0857 5659 4800
15. Tomohon : Kawan Andre : 0858 2030 0613
16. Nasional; Kawan Budi Wardoyo: 0813 1551 6511, Kawan Surya : 0815 7430 4391, Kawan Sulamen : 0812 1928 435, Kawan Vivi Widyawati : 0815 8946 404

HUMAS AKSI

Dian Trisnanti
(081804095097)

SIKAP DHN-PPRM DALAM PERINGATAN KE-60 HARI HAM SEDUNIA

2008-12-10T02:05:00.000+07:00

LAWAN PEMILU ELIT 2009:
PEMILU PARA PELANGGAR HAM, KAUM PEMODAL, KORUPTOR, DAN KAUM OPURTUNIS!

Sudah enam puluh tahun usia deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM). Tak pernah absen, setiap tanggal 10 Desember, rakyat di seluruh dunia memperingati dan menuntut pemerintahnya agar menuntaskan seluruh persoalan pelanggaran HAM, tanpa terkecuali.

Di Indonesia, persoalan pelanggaran HAM yang tak kunjung diselesaikan berpangkal pada 3 penghambat utama, yakni masih bercokolnya: (1) Sisa-sisa lama (Golkar sebagai manifestasi sisa Orde Baru), (2) Tentara dan beserta Komando Teritorial dan perangkat-perangkat kontrolnya (KODAM, KOREM, KORAMIL dan BABINSA), serta (3) Reformis gadungan yang pengecut dan tak mandiri berhadapan dengan tentara.

Padahal, rakyat Indonesia dan para aktivis pejuang HAM tak berjeda berjuang dalam beragam bentuk tuntutan dan aksi serta mekanisme hukum; terus menerus menuntut pemerintah untuk menegakkan keadilan bagi rakyat yang dilanggar hak asasinya agar para pelakunya diganjar hukuman. Sebagai contoh, tak kurang dari 88 kali, sejak tahun 2007,Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban (JSKK) pelanggaran HAM melakukan aksinya setiap hari Kamis, di depan Istana Negara—tekanan itupun baru berhasil menuntaskan kasus Munir saja (dengan kekecewaan atas hasilnya karena dirasa tidak adil).

Secara hukum, tidak banyak dan tidak signifikan hasilnya. Menurut matriks Kontras tahun 2006, dari tiga kasus pelanggaran HAM berat seperti Timor Timur 1999, Tanjung Priok 1984, dan Abepura, sebagian besar divonis bebas, sebagian lagi dalam proses kasasi, dan sebagian kecil yang dihukum pun kini sudah bebas, dan itupun tidak mampu menjangkau Jenderal-jenderal otak pelanggaran HAM tersebut.

Sejauh ini hukum hanya menjangkau para pelaku lapangan—itupun hanya untuk kasus-kasus tertentu yang mendapat sorotan dan tekanan politik yang besar. Seperti halnya kasus pelanggaran HAM Alas Tlogo dan pembunuhan Munir—yang baru berhasil menghukum Policarpus dan Muchdi PR saja.

Hukum tidak sanggup menangkap para Jenderal, tidak sanggup menyidangkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang memiliki dampak politik besar terhadap asal usul kekuasaan politik hari ini. Hukum diam di hadapan pembantaian 3 juta rakyat tak berdosa di tahun 1965-66, kasus di Timor Timur pra-Referendum (1974-1999), peristiwa Penembakan misterius ”Petrus” (1982-1985), kasus Kedungombo, kasus Talangsari 1989, kasus Marsinah (1995), kasus 27 Juli 1996, penculikan dan penghilangan paksa para aktivis 1997-1998, kasus Trisakti dan Semangi I & II, peristiwa Mei 1998, dan kasus DOM di Aceh-Papua, kasus Bulukumba (2003),termasuk mendiamkan para penjahat dan kroni pemerintah penyebab bencana Lapindo.

Jenderal (purn.) Soeharto (mantan Presiden Indonesia ke-2), Jenderal (purn.) Wiranto (mantan Pangab), Jenderal (purn.) Susilo Bambang Yudhoyono, Mayjen (purn.) Sjafrie Sjamsoeddin (mantan Pangdam Jaya), Irjen (Pol.) Hamami Nata (mantan kapolda Metro Jaya), Letjen Djaja Suparman (mantan Pangdam Jaya) dan Noegroho Djajoesman (mantan Kapolda Metro Jaya), Letnan Jenderal (purn.) Sutiyoso (mantan Pangdam Jaya),Letnan Jenderal (purn.) Prabowo Subianto, Mayjen (purn.) Zacky Anwar Makarim (Anggota Tim Pengamanan Penyuksesan Penentuan Pendapat Otonomi Khusus Timor Timur), Mayjen (purn.) Kiki Syahnakrie (Panglima Komando Operasi Penguasa Darurat Militer, Timor Timur), Mayjen (purn.) Adam Rachmat Damiri (Pangdam Udayana), Mayjen (Purn.) A. M. Hendropriyono, adalah di antara para Jenderal yang bertanggung jawab atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang masih dibiarkan berlenggang kangkung hingga hari ini.

Untuk dapat menghukum orang-orang yang bertanggung jawab tersebut, jalur hukum yang ada saat ini tidak bisa diharapkan lagi. Jalan politik dengan mobilisasi rakyat lah satu-tunya cara yang paling ampuh dan terbukti paling efektif.

Jangan Tunggu Pemilu 2009: Kekuasaan Politik Harus Diganti Sesegera Mungkin

Sejak kejatuhan Gus Dur tahun 2001, ada 3 kekuatan yang sedang dan akan berusaha terus berkuasa: 1) revitalisasi atau restorasi Orde Baru dalam manifestasi Golkar; 2) kaum reformis gadungan, terutama yang menjadi benalu (mengambil manfaat dari rakyat dan para aktivis yang berjuang mati-matian) pada momen reformasi tahun 1998, seperti PKS, PAN, PKB, PBR, PBB, dan lain sebagainya; 3) Tentara. Kejatuhan Gus Dur adalah cermin bagaimana tentara mendukung kelompok (1 dan 2 tersebut) untuk menjatuhkan Gus Dur.

Sisa-sisa lama (Orde Baru dalam wujud Golkar) dan Tentara, sedang terus mengendap-ngendap mencari celah menjarah ranah sipil kembali, bahkan sekarang semakin terbuka untuk bergerak naik ketika hampir seluruh spektrum kekuatan politik elit setuju Soeharto diampuni. Bahkan PKS yang dianggap ‘paling reformis’ pun sudah mengkooptasikan diri ke dalam lingkaran Cendana.

Kesempatan menjarah ranah sipil oleh tentara diperkuat dengan keterlibatan mereka yang tak tanggung-tanggung dan semakin kuat di dalam Partai Politik peserta pemilu 2009. Berikut adalah nama-nama partai dan para Jenderalnya menurut laporan TAPOL:

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dipimpin langsung oleh Jenderal (purn.) Wiranto, dibantu oleh para mantan Jenderal lainnya seperti Letjen. (purn.) Arie Mardjono dan Laksamana Muda (purn.) Abu Hartono), Mayjen. (purn.) Aqlani Maza, Laksamana (purn.) Bernard Kent Sondakh, Marsekal Muda (purn.) Budhy Santoso, Jenderal Polisi (purn.) Chaeruddin Ismael, Letjen. (purn.) Fachrul Razi, Letjen. (purn.) Suaidi Marassabessy, dan Jenderal. (purn.) Soebagyo, yang menduduki jabatan sebagai Wakil ketua Dewan Pertimbangan dan 7 Wakil Ketua partai. Sementara wakil bendaharanya adalah Mayjen (purn) Iskandar Ali.

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dipimpin langsung oleh Letjend (purn.) Prabowo Subianto, dibantu oleh Mayjen. (purn.) Muchdi Purwopranyoto—terpidana kasus pembunuhan Munir, dan pensiunan perwira intel Mayjen. (purn.) Gleny Kairupan yang berperan dalam kasus pelanggaran HAM Timor Timur, keduanya sebagai Wakil Ketua Partai.

Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dipimpin langsung oleh Jendral (purn.) R. Hartono, bersama Mayjen. (purn.) Hartarto, Mayjen. (purn.) H.Namoeri Anoem, Brigjen. (purn.) Suhana Bujana dan Marsekal Muda (purn.) Suharto.

Partai-partai lain yang juga menampung perwira-perwira tentara antara lain: Partai Republik Nusantara (PRN), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Partai Barisan Nasional, dan tentu saja partai-partai pemain lama seperti Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), dan seterusnya.

Sementara jenderal seperti Sutiyoso, telah ikut mendorong pembentukan beberapa partai kecil seperti Partai Republikan, Partai Bela Negara (PBN), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dan Partai Pemersatu Bangsa (PPB). Ia juga berhasil mendapatkan pengaruh dan dukungan dari beberapa partai seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Selain itu, ilusi yang sedang dibangun saat ini adalah bahwa militer masih bisa dikontrol oleh sipil (profesionalisme TNI)—misalnya dengan adanya kementerian pertahanan dan keamanan, yang menterinya seorang sipil. Tapi tak pernah terbukti di lapangan, karena mereka tetap saja tak bisa dikontrol (kasus Alas Tlogo, kekerasan di banyak kasus agraria, perburuhan, penggusuran, dan milisi sipil reaksioner adalah sebagian contohnya). Pendidikan HAM yang didapatkan tentara pun hanya pemanis saja, karena tidak akan sanggup mengubah watak institusi tentara itu sediri, yakni: sebagai alat untuk mengamankan kaum pemodal dan alat untuk menindas kaum miskin.

Sudah cukup bukti bagi rakyat Indonesia (dan seharusnya pula bagi para aktivis pejuang HAM) bahwa pemerintahan elit hingga hari ini tidak berkehendak membela rakyat. Spektrum kekuasaan politik elit yang memimpin legislatif, eksekutif dan yudikatif pasca reformasi, adalah para reformis gadungan yang bergandengan tangan dengan sisa-sisa lama dan tentara, yang tidak bisa diharapkan punya kepentingan maupun nyali dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Oleh sebab itulah, mereka harus dijatuhkan.

Konsolidasi Nasional Kekuatan Gerakan Anti Kooptasi dan Kooperasi

Kaum pergerakan sebetulnya sadar, bahwa tuntasnya reformasi, hanya bisa dilakukan jika sisa-sisa kekuatan lama, tentara, beserta kaum reformis gadungan—yang semakin menunjukkan watak aslinya—berhasil dikalahkan oleh kekuatan rakyat (karenanya, rakyat harus membangun kekuataannya sendiri). Dan pelanggaran HAM di Indonesia juga meliputi pelanggaran hak-hak dasar sosial-budaya rakyat. Dan semua kekuatan politik elit di Indonesia sekarang ini tidak bisa diharapkan dapat memberantas pelanggaran HAM, karena merekalah yang JUSTRU terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran HAM; kaki tangan para pemodal barat yang sedang menjajah rakyat Indonesia; para koruptor yang menjadi benalu ekonomi Indonesia; serta kaum oportunis yang mengambil manfaat dari berbagai situasi.

Selain itu, kelompok-kelompok dan individu tertentu yang berpura-pura nasionalis, anti asing, dan pro kemandirian nasional, sesungguhnya masuk ke dalam spektrum kekuatan politik elit penipu dan pelanggar HAM. Prabowo dan Wiranto, yang bertopeng nasionalisme palsu, sesungguhnya sedang menyebar bibit-bibit fasisme dengan memanipulasi kemiskinan rakyat dan ketiadaan kepemimpinan politik alternatif. Sentimen-sentimen demikianlah yang digunakan oleh Hitler ketika Jerman mengalami kekalahan (dalam perang-perangnya) dan rakyat dilanda kemiskinan yang luar biasa. Mana mungkin ada kesejahteraan di bawah moncong senjata? Mana mungkin ada demokrasi jika pemimpinnya adalah penjahat HAM kelas kakap?

Demikian halnya dengan para nasionalis palsu lainnya seperti Amin Rais, Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, Megawati, yang tidak pernah punya rekam-jejak untuk sungguh-sungguh berjuang demi ekonomi kerakyatan dan peningkatan produktivitas nasional yang mandiri; wajar, karena mereka tidak punya kapasitas politik—atau tidak memiliki keberanian melibatkan kekuatan rakyat dalam perjuangannya—dan kognitif (baca: kepandaian) untuk mandiri dari penjajahan modal asing; juga tak berkutik, takluk, di hadapan para penjajah modal dalam negeri—kaum londo berkulit hitam.

Oleh karena itu, tak ada jalan lain, tak ada jalan yang gampang-gampangan: Rakyat Indonesia dan kaum pergerakan—yang sadar bahwa inilah saatnya membangun kekuatan rakyat yang mandiri—harus segera bersatu.

Bersatu membangun sebuah alat politik alternatif, yang dalam wujud nyatanya bertugas untuk meluaskan dan menyatukan mobilisasi berbagai ekspresi perlawanan rakyat. Ekspresi perlawanan rakyat tersebut TIDAK boleh dikompromikan dengan, dan dicaplok oleh musuh-musuh rakyat, yakni: kekuatan pemerintah agen imperialis, tentara, sisa-sisa ORBA dan reformis gadungan.

Dengan demikian, tugas kaum pergerakan saat ini adalah:

1. Memaksa Pemerintahan Agen Penjajah & Elit Politik menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM;

2. Melawan semua Jalan Keluar Jahat Pemerintahan Agen Penjajah & Elit Politik, seperti:
· Pendidikan, Perumahan, dan Kesehatan Mahal;
· Penggusuran dan Penangkapan Rakyat Miskin;
· SKB/PKB 4 Menteri dan upah murah, Kenaikan Harga, Privatisasi, Kelangkaan Pupuk;
· Utang Luar Negeri dan Penalangan Utang/kerugian kaum Pemodal;

3. Melawan Pemilu Elit 2009: Pemilunya para pelanggar HAM, kaum pemodal, koruptor, dan kaum oportunis;

4. Membangun alat politik persatuan alternatif, yang mandiri dan berskala nasional;

5. Mengganti Pemerintahan Agen Penjajah & Elit Politik, agar dapat membentuk Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin, dengan pekerjaan utama: (a) memusatkan seluruh pendanaan dalam negeri untuk menyelesaikan kebutuhan darurat rakyat dan membangun Industrialisasi Nasional di Bawah Kontrol Rakyat, (b) mengusut kejahatan HAM sepanjang sejarah Indonesia dan sedapat mungkin menyeret para pelaku kejahatan HAM tersebut ke pengadilan (baik pengadilan internasional maupun pengadilan HAM dalam negeri) seandainya pun in absentia.

Jakarta, 10 Desember 2008

Dewan Harian Nasional - Persatuan Politik Rakyat Miskin
(DHN-PPRM)

Statement KPP-SMI

2008-11-20T01:23:00.002+07:00

“Kapitalisme Telah Gagal untuk Kesehjahteraan, Pemilu 2009
Bukan Jalan Keluar Bagi Rakyat”

Dalam Sekejab pada kuartal ke 3 tahun 2008 situasi ekonomi dunia luluh lantak akibat porak-porandanya sistem pasar finansial di Amerika serikat, Negara Maju sekaligus Pusat Kapitalis di dunia ini yang sangat meyakini Kapitalisme sebagai satu-satunya jalan untuk meningkatkan kesehjateraan rakyat. Ambruknya Sistem pasar finansial di Amerika serikat, juga menjalar ke negara-negara maju di kawasan Eropa yang secara hakikat juga setali tiga Uang dengan AS, yakni sama-sama sebagai pendukung kapitalisme di dunia ini. Tentu saja tidak terhitung besarnya dampak ekonomi dan sosial yang muncul akibat Krisis yang terjadi di dua kawasan utama dunia itu. Lembaga Keuangan dan Perusahaan Sekuritas sekelas Lehman Brother groups, AIG, Morgan Stanley, Goldmand Sach, Merrill Lynch, dll yang turut menulangpunggi pembiayaan kredit perumahan rakyat di AS ambruk tak berdaya akibat situasi yang sering di istilahkan krisis Subprime Mortgate.

Tidak hanya di situ saja wahana sirkulasi dan spekulasi capital (Modal) Bursa Saham Utama di Dunia ini semacam Wall Street, Dow Jones, Nasdaq, FTSE, Nikkei dll, saling bertumbangan. Dan hal itu juga di menjangkiti industri padat karya, manufaktur dan High Tech yang tergangu neraca perdagannya di bursa Saham maupun di pasaran sehingga untuk menyelamatkan neraca keuangannya maka para pemilik modal memakai salah satu jurus andalannya untuk memangkas biaya produksi adalah PHK massal. PHK massal, adalah dampak kongkrit yang berkembang krisis global saat ini, di AS dan Eropa sampai bulan Oktober 2008 terhitung total ratusan ribu Buruh-buruh dari Industri berat, elektoronik, Jasa dll mengalami nasib buruk yakni kehilangan pekerjaannya alias di PHK dan menjadi penganguran, sehingga berpengaruh terhadap merosotnya daya beli kaum buruh, dan rakyat pada umumnya.

Di Indonesia, sebagaimana yang dilaporkan oleh harian bisnis KONTAN 11/11/2008 “krisis ini antara lain menimpa industri tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, elektronik dan industri baja. Industri ini yang paling awal terkena imbas melemahnya daya beli di dalam negeri. Serta melesunya daya serap pasar ekspor. Walhasil, mereka melakukan pemangkasan produksi, setiap hari ada 5-10 orang yang di rumahkan dari total 600 Industri TPT. Dus, “setiap hari rata-rata ada 6000 karyawan di Rumahkan. Para karayawan yang berstatus di rumahkan akan kena PHK resmi antara Januari hingga Maret 2009”.

Setali tiga uang industri alas kaki, juga menanggung nasib yang sama yakni akan merumhakan ribuan karyawanya tiap hari. Begitu juga dengan industri-industri elektronik di indonesia juga akan melakukan pemangkasan produksi dan melakukan penghematan dalam bentuk yang lain yakni merumahkan ribuan karyawanya. Kabar terbaru, di Industri baja sudah ada 10 perusahaan Paku tutup akibat kalah bersaing dan merumahkan total 2000 karyawannya (Kontan, 11/11/2008).

Di susul lagi ambruknya harga pokok berbagai macam komoditas pertanian utama Indonesia, semacam karet, kelapa sawit dll di pasar internasional, juga semakin memperkelam nasib jutaan petani khususnya buruh-buruh tani yang bekerja di perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia, mereka semakin tidak berdaya karena terpukul langsung krisis global dan lesunya pasar eksport komoditas pertanian utama di luar Beras.

Terbayang sudah akhirnya, akan semakin banyak anak buruh, anak petani, anak kaum miskin kota yang putus sekolah akibat tidak mampu lagi membayar biaya sekolahnya karena orang tuanya kehilangan pekerjaannya, ribuan orang jadi Tunawisma, ribuan bayi akan mengalami pertumbuhan yang kurang sehat karena kurangnya asupan gizi dan nutrisi yang baik, harga-harga kebutuhan pokok di pasaran susah terbeli akibat uang untuk belanja semakin tipis karena pemasukan sudah tidak ada lagi.

Tentu saja beberapa Fakta tentang kasus PHK di atas adalah bagian terkecil dari kontradiksi yang berkembang sebagai dampak sosial dari krisis global di dunia ini dan disisi yang lain ini juga telah menunjukkan pada kita kaum buruh, kaum tani, mahasiswa progresif dan kaum tertindas terhisap di Indonesia dan di seluruh dunia, bahwa sesungguhnya Kapitalisme Dewasa Ini Tidak Dapat Dipertahankan karena sudah Usang Dan Jelas Bukan Jalan Keluar Bagi Krisis Di Dunia.

Mengandalkan pemerintah borjuis nasional yang berkuasa saat ini maupun yang akan berkuasa nanti untuk menjawab dan menyelesaikan krisis ekonomi global yang juga merembet ke Indonesia saat ini. Sama halnya dengan menyerahkan leher kita ke Tiang pancung, artinya jika Massa Rakyat Indonesia saat ini masih mempercayai mereka untuk menjawab sekaligus mengakhiri riwayat krisis sampai ke Akar-akarnya adalah kesalahan besar. Karena Karakter Pemerintah yang berkuasa saat ini maupun yang akan di hasilkan oleh pemilu 2009 hakekatnya berkarakter dan berwatak Pro Modal dan Sangat Anti Terhadap kemajuan Kesehjateraan ekonomi maupun Kemajuan politik Rakyat.

Buktinya bahwa mereka tidak peduli dengan kemajuan Kesehjateraan ekonomi maupun Kemajuan politik Rakyat, SBY-JK dan jajaran kabinet Indonesia Bersatu sebagai pemerintah yang berkuasa saat ini, mengeluarkan kebijakan yang anti terhadap Buruh yakni dengan di keluarkannya SKB 4 Menteri, lalu di keluarkanya kebijakan-kebijakan untuk “Membantu para Pengusaha yang Kolaps” dengan menyuntikkan Trilluyan dana segar lewat mekanisme Buy Back (pembelian Saham-saham mereka, kebijakan yang sangat setengah hati serta kental dengan nuansa politisnya yakni menurunkan harga Premium bersubsidi sebesar Rp 500, tidak adanya perlindungan kongkrit terhadap para petani khususnya buruh-buruh tani yang yang juga terancam peri kehidupanya akibat ambruknya harga komoditas di pasar Internasional, serta banyak kebijakan-kebijakan lainya yang sama sekali tidak mencerminkan keberpihakan terhadap massa rakyat tertindas dan terhisap di Indonesia.

Begitu juga dengan Sikap Partai-Partai borjuis saat ini yang juga Sejalan dengan sikap Pemerintah yang berkuasa saat ini, perhatikanlah tidak ada satupun partai-partai politik baik yang katanya sebagai oposisi (PDI-P) maupun yang jadi barisan pendukung pemerintah saat ini (PAN, P Demokrat, PPP, PKS), begitu juga partai partai baru (Hanura, Gerindra Dll) tidak ada satupun suara, sikap dan tindakan lantang yang mereka lakukan untuk menjawab secara kerakyatan masalah krisis ekonomi ini, justru yang mereka sibuk menyusun strategi pemenangan pemilu 2009, memberikan solusi-solusi krisis yang sangat kapitalistik.

Lebih parah lagi para ekonom dan intelektual di kampus maupun yang ada di jajaran pemerintah semacam Aviliani, Anggito Abimayu dll juga seirima dengan pemerintah dalam analisisnya dan rekomendasi solusinya atas krisis ini.

Itulah yang selalu SMI yakini bahwa negara Kapitalisme Indonesia, sejak berdirinya sampai saat ini tidak pernah sedikitpun bertanggung jawab untuk menuntaskan kewajibanya utamanya untuk membangun kesehjateraan rakyat, memajukan kehidupan politik rakyat. Dan bagi SMI cukup terang semuanya bahwa saat ini Kapitalisme di seluruh dunia sudah bangkrut, gagal dan tidak perlu di pertahankan lagi.

Atas situasi dan kondisi di atas itulah yang akhirnya mau tidak mau kita, massa rakyat dan gerakanya harus berdiri dan menumpukan pada kekuatannya sendiri untuk menyiapkan perubahan-perubahan sosial lebih lanjut, sehingga cita-cita mulia kita sekaligus kehendak massa rakyat tertindas dan terhisap di bumi Indonesia untuk mengakhiri keseluruhan riwayat kapitalisme bisa kita retas perlahan-lahan dari situasi dan syarat material yang berkembang dalam krisis ekonomi saat ini.

Kami dari Serikat Mahasiswa Indonesia menuntut, kepada pemerintah Untuk Segera:
1. Berikan Subsidi yang layak kepada Rakyat (Pendidikan Gratis, Sekolah Gratis, Tranportasi Gratis, Kesehatan Gratis, Perumahan Gratis dll)
2. Naikkan Upah Buruh secara layak
3. Batalkan SKB 4 Menteri
4. Stop PHK massal

Oleh karena itu kami dari Serikat Mahasiswa Indonesia, sebagai salah satu kekuatan pendukung gerakan Rakyat progresif di Indoensia, menyerukan Untuk:

Mengkampanyekan Terus Kegagalan-Kegagalan Praktek ekonomi politik Neoliberalisme di Indonesia. Mengapa Hal Tersebut Patut Dilakukan, Karena memang secara kongkrit massa rakyat di Indonesia belum banyak yang mengetahui apa praktek neoliberalisme itu dengan segala cara kerjanya yang membuat rakyat miskin, jutaan tenaga prokduktif menjadi pengangguran, Hilangnya subsisdi public, Di jualnya BUMN-BUMN strategis, Di Upahnya kaum buruh secara Murah, Pendidikan nasional semakin mahal tak terjangkau oleh anak-anak dari keluarga miskin dll.
Menuntut Negera Untuk Selalu bertanggung Jawab secara konsisten dalam memberikan subsidi yang layak untuk kesehjateraan massa Rakyat. Mengapa Hal itu Patut Dilakukan oleh Massa Rakyat, Karena saat ini Pemerintahan yang berkuasa adalah sangat setia dengan garis politik neoliberalisme yang sangat anti terhadap pemberian subsidi Sosial dengan alasan dapat menyebabkan Pemborosan (Ineffisiensi) APBN. Kalau demikan adanya maka tuntutan untuk memperbesar Subsidi adalah hal yang wajib terus diminta oleh massa rakyat agar Negara ini semakin terdorong kearah anarki APBN yang akhirnya mempertajam krisis internalnya.
Memblejeti Praktek dan perilaku Obral Janji Palsu dari Partai-partai Politik (P. Golkar, PDI-P, PKB, PPP, P Demokrat, PAN, PKS Dll) dan elit-Elit politik Borjuis. Mengapa Hal tersebutut patut dilakukan, Karena praktek dan perilaku politiknya lebih banyak pro pemodal yang mendukung dan membiayai kegiatan secara langsung maupun tidak langsung sehingga jika mereka menang dalam pemilu tentu saja kemenangan itu di peruntukkan kepada para pemodal bukan massa rakyat yang menjadi konstituenya.
Memperkuat dan terus membangun hubungan serta pengaruh politik secara berkesinambungan terhadap Organisasi Rakyat di semua teritori rakyat dan sector-sektor progresif rakyat dengan mempergencar pendidikan politik kerakyatan yang progresif di semua basis-basis perlawanan massa. Mengapa Hal tersebut patut dilakukan, karena sampai saat ini yang bisa dipercaya serta merekalah yang bekerja secara tulus demi terwujudnya cita-cita pembebasan nasional dari Imperialisme adalah Organisasi-Organsiasi Rakyat yang hampir semua aktifitas politiknya mendidik dan mengerakkan kesadaran berlawan anggota dan rakyat pada umumnya.
Membangun Konsolidasi Politik Kerakyatan Antar Ormass2 Progresif Kerakyatan untuk mengimbangi hegemoni politik kaum reaksioner dan avountrism politik ala borjuis. Hal ini patut dilakukan, Jelas ini adalah usaha untuk menyatukan semua visi, taktik dan strategi perjuangan agar semua Organisasi rakyat yang saat ini berserak saling mendukung secara positif sehingga menjadi alternative terbaik bila bersatu dalam wadah perjuangan bersama.
Bangun hubungan ekonomi- politik Yang Adil dan seimbang dengan Negara-negara Progresif dan anti imperialism, Dalam Perspektif Internasionalisme Proletar sejati. Menciptakan Dunia yang cinta damai dan saling memajukan satu dengan lainya dalam konteks Hubungan internasional yang seimbang dan kerjasama ekonomi politik yang saling menguntungkan, Disisi yang lain bisa menciptakan Blok baru Yang Menjadi lawan langsung dari politik Internasional kaum Imperialisme di Dunia Ini.

Tidak akan menutup kemungkinan bahwa krisis global yang juga merembet di Indonesia juga akan berkepanjangan, maka tidak ada jalan lain sebagai Jalan Keluar Atas Krisis Saat ini yang harus diciptakan syarat-syarat materialnya. Agar kita semua, massa rakyat dan sebagai Nasion yang berdaulat penuh, untuk melakukan usaha-usahan terrencana yakni:

Pembangunan Industri Nasional (Industri dasar, Industri Berat) yang berkarakter Kerakyatan Jelaslah bahwa sebagai sebuah Negara yang dipersiapkan untuk membendung serbuan komoditas barang dagangan dan jasa dari Negara-negara Imperialism, pada satu sisi ini juga sebagai syarat utama untuk menuju tatanan masyarakat baru yang maju.
Laksanakan Reforma Agraria Sejati Sebagai salah satu modal syarat untuk pembangunan nasional strategis serta terencana, juga di butuhkan untuk mengangkat kesehjateraan masyarakat pedesaan sehingga bisa meredam laju urbanisasi ke perkotaan akibat timpangnya struktur penguassan sumber-sumber agraria. Disisi yang lain juga berguna untuk pemenuhan bahan-bahan baku Industri nasional.
Nasionalisasi Aset Vital Demi Kesehjateraan Rakyat Sebagai salah satu modal yang besar dan pembiayaan bagi pembangunan nasional terencana yang strategis, di sisi yang lain juga bisa menunjujkkan kedaulatan ekonomi politik nasional dengan karakter anti Imperialisme.
Putus Hubungan Ekonomi-Politik dengan Negara dan Kaum Imperialis di Seluruh Dunia Usaha nasional secara politik untuk Menegakkan kedaulatan politik nasional yang anti Intervensi politik kaum imperialis yang berwatak menjajah massa rakyat maupun nation. Yang memang selama ini Indonesia telah Tidak memiliki Kedautan politik dalam arti sesungguhnya
Perkuat Internasionalisme sejati . Sangat penting untuk diciptakan sebagai posisi kekuatan ekonomi-politik baru yang maju di dunia juga sekaligus menjadi lawan lansung dari kapilaisme internasional yang serakah.

Demikan Sikap Politik atas krisis ini Kami Buat, Sekian Terima Kasih.

Jakarta, 10 November 2008

Tertanda

Ketua Umum Sekretaris Jendral

Yusriansyah Toni Triyanto

Sikap LMND-PRM Menghadapi Krisis

2008-11-07T02:40:00.004+07:00

Kolektif Nasional (sementara) Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – Politik Rakyat Miskin

email:elemende.prm@gmail.com

Contact person: 085224772996 (Eman), 081574304391 (Surya)

Dengan Persatuan Gerakan Rakyat Non Kooptasi – Kooperasi:

Gagalkan Solusi Jahat Ala Rezim SBY – JK (Buyback, Bailout, SBI 9,5%, Pajak 0% CPO, SKB 4 Menteri) !!

Gulingkan Pemerintahan Agen Penjajah, Ganti dengan Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin !!

Salam PembebasaN !!

Tidak ada Demokrasi dan Kesejahteraan di Indonesia, di bawah Pemerintahan Agen Penjajah (SBY – JK, DPR/MPR, Elit dan Partai Politik Pro Imperialis, Tentara) dan Sistem Ekonomi Kapitalis !! Yang ada adalah: Perusahaan Bangkrut, PHK Massal, BBM dan Bahan Pokok Mahal.

Neoliberalisme (Ekonomi Pasar Bebas) yang dianggap sebagai “Resep Manjur” dari krisis ekonomi global dan kesenjangan sosial paska krisis 1997, ternyata justru tidak semanjur janji-janji manis yang kerap di kampanyekan oleh para ekonomi pro neoliberal. Sejak di tanda tangani pada melalui Letter Of Intent masa akhir pemerintahan Soeharto melalui, dan terus disempurnakan oleh Pemerintahan, Habibie, Gusdur Megawati, dan SBY-Kalla dengan berbagai regulasi, sama sekali tak nampak mimpi Indah itu: Tricle Down Effect (Efek Tetes Kesejahteraan). Jurang Kemiskinan semakin lama-semakin dalam. Kesejahteraan, pengetahuan, kesehatan yang layak, makanan yang sehat dan bergizi, perumahan yang bersih dan modern, upah yang layak hanyalah “impian” bagi kaum miskin di negeri ini, sebab kekayaan alam telah di keruk dengan rakusnya oleh korporasi internasional (Exxon Mobil Oil, Freeport Mcmoran, Haliburton, Total, Caltex, dll), dan dikantongi oleh kapitalis-kapitalis internasional tersebut, dengan mensisakan remah-remah keuntungan (production sharing) bagi kaum miskin negeri ini !! Sungguh malang penduduk negeri ini.

Padahal, TAK ADA, SAMA SEKALI TAK ADA, syarat-syarat penduduk negeri ini menjadi miskin. Karena, negeri ini memiliki sumber daya alam yang melimpah—yang tak dimiliki oleh negeri-negeri lain, negeri ini memiliki emas; batubara; gas; minyak, karet, sawit; intan, timah, perca (bahan serat optik), besi, baja, tembaga,plutonium, uranium dll dan dengan jumlah penduduk yang besar. Tapi sayang, negeri ini memiliki Tenaga Produktif (force of production) yang rendah. Kualitas Tenaga Kerja masih rendah, begitupun juga dengan teknologi dan manajemen yang maih rendah. Tapi, di negeri-negeri lain seperti: Cuba, Venezuela, Iran, Bolivia yang menghadapi persoalan yang sama, kelemahan ini dapat diatasi, melalui: Partisipasi dan Kekuasaan Rakyat! Hasilnya: Pendidikan dan Kesehatan Gratis, BBM Murah, Perumahan Murah (Kesejahteraan Sosial meningkat) di negeri-negeri tersebut.

Akan Tetapi, bukan Partisipasi, Kedaulatan, Kemandirian dan Kekuasaan Rakyat yang dibangun, melainkan Utang dan Investasi Asing. Sejak Pemerintahan OrdeBaru berkuasa hingga pemerintahan SBY-JK, investasi modal asing merupakan “ujung tombak” pembangunan negeri. Indonesia, bahkan disebut sebagai “Macan Asia” karena pesatnya pembangunan ekonomi. Tapi, Benarkah? Kenyataan berkata sebaliknya, ketika krisis keuangan 1997 terjadi, yang dipicu oleh krisis moneter di Meksiko—yang rutin membayar utang hingga kas dalam negerinya kosong—(Tequila Efect), krisis di Chili, dan devaluasi Bath di Thailand—yang terjadi akibat sistem kurs bebas dan outflows capital, dengan cepat menggeret krisis-krisis di berbagai negeri di Asia (termasuk Indonesia). Bahkan krisis ini juga melanda negara-negara maju, seperti Amerika, Inggris, Perancis. Penarikan modal besar-besaran dari negara maju; dan sebaliknya, dari negara berkembang ke negara maju, telah mengakibatkan ketidakstabilan nilai tukar mata uang negara-negara berkembang.

Efek dari ketidakstabilan pasar keuangan tersebut, bahkan, menyeret krisis di negara-negara yang memiliki cadangan devisa yang cukup. Ketiadaan sistem pertahanan dalam sistem keuangan, mengakibatkan kehancuran industri riil, karena industri di negara-negara berkembang membutuhkan bahan mentah, energi dan teknologi dari luar. Yang kesemua itu harus dibeli dengan kurs dollar. Pelipatgandaan satu mata uang, disatu sisi, dan kehancuran mata uang negara berkembang disisi lain, telah mengakibatkan harga suatu produk melambung tinggi jauh melebihi nilai komoditi tersebut dan diluar batas kesanggupan daya beli masyarakat.

Di Indonesia, tahun 1997, akibat krisis ekonomi tersebut dapat kila lihat sendiri, seluruh sektor ekonomi mengalami keruntuhan—baik sektor pertanian, manufaktur, konstruksi, transportasi, perdagangan, dan jasa. Akibatnyanya, pertumbuhan sektor ekonomi yang rata-rata 7% menjadi nol, bahkan sempat dibawah nol/minus. Posisi mata uang rupiah mengalami kemerosotan yang cukup tajam, dari Rp. 2.300,- per satu Dolar Amerika pada bulan Juli 1997 sesaat sebelum krisis menjadi Rp. 15.000,- per satu Dolar Amerika pada tanggal 15 Juni 1998. Beberapa hari kemudian malah menjadi Rp.17.000,- per satu Dolar Amerika. Secara riil, Pendapatan perkapita penduduk Indonesia merosot tajam sampai sekitar US $400 tahun 1998, dimana pada waktu sebelum krisis sekitar US $1000. Dari catatan pemerintah, pada tanggal 6 Juni 1998, jumlah pengangguran di Indonesia sekitar 15,4 juta orang, yaitu sekitar 17,1% dari 90 juta angkatan kerja yang ada.

Kini, 11 tahun paska krisis moneter (I), atau 9 tahun masa pelaksanaan program-program penyesuaian structural (Structural Adjustment Programme), krisis keuangan, krisis pangan, dan krisis energi melanda negeri ini dan menghempaskan kaum miskin dunia dan negeri ini bak “silent tsunami”. Tak seorang pun kaum miskin yang selamat dari penghisapan, Imperialisme yang maha dasyat itu.

Neoliberalisme yang konon dianggap sebagai “resep yang manjur” dalam mengatasi krisis nyatanya menghasilkan krisis ekonomi yang justru semakin parah. Liberalisasi Perdagangan Barang, Jasa dan Keuangan yang di arsiteki oleh IMF, WB, ADB melalui World Trade Organization (WTO), pasar-pasar saham internasional baik dalam bentuk transaksi valas, surat saham (cth: Sub Prime Mortage), ataupun surat komoditi berjangka (Commodity Futures Market) membuat transaksi suatu komoditi menjadi bebas dengan harga yang sangat spekulatif.

Pasar saham, yang mulanya digunakan untuk menarik modal bagi ekspansi perusahaan dan untuk mempermudah perdagangan komoditi, selanjutnya menjadi sangat OTONOM dan tidak memiliki relasi dengan sektor riil. Di Indonesia, melalui liberalisasi perdagangan dan keuangan, Bursa Efek Indonesia- yang 80% pialang sahamnya merupakan investor asing memiliki otonomi yang besar dan longgar. Modal terbesar yang masuk adalah modal jangka pendek (Short Term Investment) atau biasa dikenal sebagai “Hot Money” dan ini jauh lebih besar dari Investasi Asing Jangka Panjang (Long term Foreign Direct Investment). Maka dari itu sering disebut sebagai Economic Bubble (Gelembung Modal). Investasi jangka pendek ini dapat diperjualbelikan dalam waktu yang singkat, dan para pemain saham mengambil keuntungan (Profit Taking) dari selisih margin harga saham tersebu, tanpa adanya proses produksi.

Maka dari itu, Hot Money tidak memiliki relasi terhadap sektor riil. Padahal sektor riil faktor yang paling menentukan harga sebuah surat saham. Di Amerika, Krisis Kredit Perumahan (Subprime Mortage) yang menjadi pemicu krisis saat ini, diakibatkan penjualan berkali-kali lipat surat saham perumahan sehingga harganya berlipat ganda dari nilai produksi sebenarnya perumahan tersebut, akibatnya para konsumen yang mengkredit perumahan atau apartemen tersebut tidak sanggup lagi melunasi karena saking mahal atau bahkan apartemen atau perumahan tersebut tidak ada yang membeli. Situasi ini yang membuat para “pialang saham” tersebut untuk menjual (Selling) surat-surat berharga mereka. Akibatnya, dunia perdagangan saham ambruk. Amerika dengan nilai transaksi saham paling besar mengalami kerugian dan pemerintahnya terpaksa melakukan bailout.

Mengantisipasi hal ini, Rezim SBY – JK justru melakukan kebijakan yang kontradiktif, antaralain:

1. Menaikkan Suku Bunga Indonesia menjadi 9,5%.

2. Menghapus Pajak Eksport CPO (Crude Palm Oil).

3. Menghapuskan Upah Minimum Provinsi dan Membatasi Kenaikan Upah sebesar 6% (SKB 4 Menteri).

4. Buy Back perusahaan Negara dengan tujuan untuk mengamankan harga saham perusahaan yang diprivatisasi.

5. Bailout terhadap perusahaan swasta yang utang dan harga sahamnya anjlok.

6. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) atau Barang Kena Pajak (BKP) yang tak berwujud akan dikenakan PPN 0%.

Akibat dari krisis ekonomi (II) dan solusi (Jahat) Rezim SBY JK tersebut, antaralain:

1. Cadangan Devisa terkuras baik untuk membayar bunga utang sebesar 9,5%, Buy Back maupun Bail Out. Itulah mengapa dalam 4 hari (24 – 27 Oktober 2008) cadangan devisa terkuras sebesar $ 4,2 Miliar US . Dengan menipisnya cadangan devisa Negara, maka neraca keuangan menjadi lemah dan ini berakibat hancurnya nilai rupiah. Berharap mendapatkan suntikan invetasi dengan menaikkan suku bunga dan melakukan buy back akan tetapi justru Negara kehilangan devisa. Investor asing akan terus menjual saham-sahamnya karena dengan rendahnya daya beli masyarakat pasar saham menjadi tidak memiliki perspektif. Untuk mengamankan keuntungan itulah mereka menjual saham-saham mereka sesegera mungkin.

2. SBI 9,5% akan memicu kredit macet dalam skala besar. Dan mengakibatkan kehancuran bank dan bangkrutnya perusahaan.

3. Kas Negara semakin sedikit terlebih lagi karena pajak CPO (yang merupakan salah satu pemasukan Negara) telah dihapus, dan rencananya Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) atau Barang Kena Pajak (BKP) yang tak berwujud akan dikenakan PPN 0%.

4. Hancurnya rupiah terhadap Dollar US, Yen maupun Euro akan menghancurkan nilai impor (Nilai impor Indonesia per September 2008 mengalami penurunan 5,53 persen, senilai USD11,21M). Saat ini, Indonesia masih tergantung pada Import, dan melemahnya rupiah terhadap mata uang asing membuat harga bahan-bahan mentah, energy, maupun teknologi yang di Import akan semakin mahal. Biaya produksi yang mahal akan membuat harga suatu komoditi melambung tinggi diatas daya beli yang rendah dan ini memicu kebangkrutan perusahaan yang bergantung pada pinjaman terhadap bank dan import bahan mentah.

5. Penghapusan Upah Minimum Provinsi yang dianggap bisa menyelamatkan perusahaan dan membuat para investor asing tersebut tidak “gulung tikar” atau “lari tunggang langgang” justru membuat tingkat daya beli kaum pekerja semakin rendah. Pada triwulan ketiga 2008 daya beli pekerja minus sampai 19,15 persen dari upah. Jadi sesungguhnya, obat pemerintah ini justru mempercepat kebangkrutan perusahaan itu sendiri.

6. Sehingga, PHK Massal, dan Melonjaknya harga BBM dan kebutuhan pokok merupakan hasil dari krisis dan solusi jahat ala rezim SBY-JK.

Dalam hal ini, Kami Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Politik Rakyat Miskin (LMND PRM) menuntut:

Gulingkan Pemerintahan Agen Penjajah dan Bangun Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin
Turunkan harga BBM dan bahan kebutuhan pokok
Tolak SKB 4 Menteri
Nasionalisasi Perbankan, Industri Pertambangan, Migas dan perusahaan-perusahaan bangkrut.
Pajak 5% untuk transaksi jual-beli saham.
Turunkan Suku Bunga Indonesia
Tarik Surat Utang Negara (SUN)
Hapuskan Utang luar negeri
Tarik Obligasi Rekapitalisasi Perbankkan
Tangkap, adili dan sita harta koruptor, pelaku kredit macet dan sita aset-asetnya.
Jangan gunakan dollar dalam transaksi dalam negeri.
Lawan Sisa OrBa, Militer dan Reformis Gadungan.
Tolak aktifis penipu rakyat.

Kami juga mengajak kepada seluruh Rakyat dan Gerakan Rakyat untuk:

Membangun Konsolidasi-Konsolidasi Demokratik sebagi basis Persatuan
Membangun Persatuan Gerakan (Non Kooptasi-Kooperasi) sebagai basis kekuatan melawan Dominasi Penjajah dan Pemerintahan Agen Penjajah.
Membangun Posko-Posko Perlawanan di Kampung, Pabrik dan Kampus.
Membangun Panggung-Panggung Politik bersama sebagai ajang penyadaran dan pelipatgandaan kekuatan.
Melakukan Aksi Bersama ke DPR/MPR/DPRD, Istana, Gubernus, Walikota, Bursa Efek Indonesia, World Bank.

Yogyakarta, 06 November 2008

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Politik Rakyat Miskin (LMND-PRM)

Paulus Suryanta

Juru Bicara

Seruan Aliansi Buruh Menggugat Menolak SKB 4 Menteri

2008-11-01T23:17:00.002+07:00

ALIANSI BURUH MENGGUGAT
Jl.Pori Raya No 6, RT 09/RW 10, Pisangan Timur-Jakarta Timur
Web: www.buruhmenggugat.or.id, Email:bpn_abm@yahoo.com
Telp/Fax: 021 - 475 7881
“Jalan kapitalisme sudah gagal sebagai jalan kesejahteraan”
Gagalkan SKB 4 Menteri
AYO kaum buruh TURUN KEJALAN

Pada hari jumat (24/10), empat menteri yang terdiri dari menteri tenaga kerja,menteri perindustrian, menteri perdagangan dan menteri dalam negeri telah menyepakati untuk mengeluarkan SKB 4 Menteri yang berisikan kesepakatan untuk tidak memberlakukan satu standarisasi upah minimum di satu wilayaht ertentu (yang biasa dikenal dengan UMP/UMK), dengan kata lain Pemerintah melepaskan tanggung jawab dalam penentuan upah untuk kaum buruh Indonesia. Artinya dengan SKB 4 menteri ini akan dipastikan TIDAK AKAN ADA KENAIKAN UPAH PADA TAHUN 2009!!!

Dengan demikian, penentuan upah bagi kaum buruh di seluruh Indonesia untuk tahun 2009 tidak lagi ditentukan dengan mekanisme UMP/UMK yang telah berjalan selama ini. Pemerintah mau lepas tanggung jawab dan cuci tangan terhadap masalah kesejahterahan kaum buruh.

Pemerintah menetapkan bahwa kenaikan upah tidak lebih dari pertumbuhan ekonomi indonesia sebesar 6%, padahal kenaikan harga kebutuhan hidup terjadi terus menerus sepanjang tahun. Artinya inflasi ( kenaikan harga ) lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi.

KRISIS GLOBAL alias KRISIS GOMBAL adalah Alasan utama dari Pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya ini. Kapitalis sedang mengalami krisis dan kita kaum PEKERJA dijadikan tumbal untuk menutupi krisis kapitalisme.

Agar para pengusaha Indonesia tidak bangkrut, maka harus ada penekanan terhadap biaya produksi, dan biaya produksi yang paling bisa di tekan serendah-rendahnya adalah upah buruh jika dibanding dengan menurunkan biaya bahan mentah, biaya perawatan mesin, biaya listrik, biaya bbm dan bahkan biaya siluman yang besarnya melebihi upah buruh.

Tentu saja alasan Pemerintah ini adalah alasan yang dibuat-buat, alasan yang secara jelas menunjukan keberpihakan Pemerintah pada siapa, yakni pada para Kelas Pengusaha, sebab krisis yang terjadi dan berdampak sangat luas seharusnya tidak di bebankan pada kaum buruh karena :

Seluruh keputusan ekonomi politik yang dibuat selama ini (baik di Amerika maupun di Indonesia dan juga negara-negara kapitalis lainnya) yang sekarang ini mengakibatkan krisis, TIDAK DIBUAT OLEH KAUM BURUH melainkan oleh Segelintir Orang yang MERUPAKAN ANTEK KAUM PEMODAL.
Selama Indonesia dan juga negara-negara lainnya menggunakan system kapitalis, maka sudah pasti akan selalu terjadi krisis, sebab sistem ekonomi politik kapitalis mempunyai kontradiksi di dalam dirinya sendiri, yakni kontradiksi antara kepentingan untuk menumpuk kekayaaan di tangan segelintir pemodal dengan daya beli mayoritas rakyat. Dalam bahasa sederhana adalah kenaikan upah kaum buruh sebesar 1 rupiah berarti pengurangan keuntungan sebesar 1 rupiah bagi para pemodal.
Kontradiksi ini di sebabkan oleh sebab yang paling mendasar, yakni kepemilikan alat-alat produksi (termasuk modal di dalamnya) dikuasai oleh segelintir orang, semantara watak produksi sendiri bersifat sosial.
Krisis keuangan yang saat ini terjadi di Amerika Serikat dan juga negara-negara kapitalis besar lainnya, adalah cerminan bahwa daya beli kaum buruh di seluruh dunia sudah tidak mampu lagi membeli barang atau jasa yang ada, krisis finansiallah yang menyebabkan kemandekan sektor riil. Sebesar-besarnya keuntungan spekulan di pasar modal, tetap ada batasnya yakni kesanggupan daya beli mayoritas rakyat, dan jika daya beli ini sudah tidak lagi memadai maka gelembung-gelembung keuntungan di pasar modal akan pecah berantakan seperti yang sekarang ini terjadi.

Oleh karena itu, kami menuntut:

Menolak keputusan pemerintah (SKB 4 Menteri) yang secara nyata akan mengorbankan jutaan kaum buruh dan berdampak pada jutaaan lainnya yang hidupnya tergantung pada seberapa besar upah yang di dapat oleh kaum buruh (pedagang kecil, ojek, supir angkutan, pemilik kontrakan dan masyarakat secara umum)
Menolak segala keputusan "penyelesaian" krisis yang merugikan mayoritas rakyat (seperti penalangan kerugian para pengusaha oleh pemerintah, pencabutan subsidi sosial, pemotongan upah, peningkatan pajak bagi mayoritas rakyat, penggunaan sistem kerja kontrak dan outsourching dan pelarangan pemogokan atau demonstrasi).

Kami juga menyatakan :

Penyelasaian krisis di Indonesia harus dilakukan dengan cara-cara radikal, yaitu: a) Menasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta besar (baik yang dimiliki oleh modal internasional maupun oleh Pengusaha Indonesia ) terutama Pertambangan, Energi dan Perbankan dengan mobilisasi politik klas buruh , serta di bawah kontrol klas buruh .
b) Membubarkan Pasar Modal (sebagai biang spekulasi) atau setidaknya mengenakan pajak bagi setiap transaksi yang terjadi di pasar modal (mengacu pada Negara Kuba yang mengenakan pajak 1 % untuk setiap transaksi).
c) Menolak pembayaran hutang luar negeri, dan Indonesia harus segera keluar dari lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan Internasional yang hanya menguntungkan negara-negara induk kapitalis.
d) Dalam jangka pendek cara yang bisa di tempuh untuk melindungi kaum buruh adalah melindungi pasar negeri dengan cara melarang import barang yang sudah bisa di penuhi oleh Industri dalam negeri atau mengenakan pajak import yang tinggi, menggunakan bahan baku dalam negeri, yang ketiga Pemerintah juga harus mengambil alih (dan menyerahkan kepada buruh) perusahaan-perusahaan (di sector riil) yang bangkrut dan memberikan modal (dari dana APBN atau JAMSOSTEK) untuk menjalankannya kembali, yang keempat melakukan standarisasi upah layak secara nasional sebagai bentuk untuk meningkatkan daya beli, serta menurunkan harga kebutuhan pokok rakyat.
Sudah saatnya, kaum buruh Indonesia mengambil inisiatif untuk menyelasaikan krisis ini, dengan cara menggantikan kekuasaan politik kelas pemodal yang saat ini berkuasa di Indonesia, apalagi saat ini kekuatan politik pemodal itu tengah berusaha keras dengan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan kembali melalui pemilu 2009 nanti, yang nantinya digunakan untuk menindas kaum buruh lagi.
Untuk tugas itu, maka dibutuhkan segera pembangunan persatuan seluruh kekuatan politik kaum buruh yang progressif bersama dengan kekuatan politik lainnya, yang berskala nasional, yang terbangun di semua pusat-pusat perlawanan kaum buruh tanpa campur tangan dan tanpa kerjasama dengan kekuatan politik kelas pemodal.
Persatuan-persatuan ini di arahkan untuk melakukan mobilisasi-mobilisasi polititis, baik yang bertujuan jangka pendek (seperti menolak SKB 4 Menteri, menuntut standarisasi upah layak, penghupasan sistem kerja kontrak dan outsourcing dll ) atau yang bertujuan jangka panjang, mengganti kekuasaan ekonomi-politik kelas pemodal dengan kekuasaan politik-ekonomi kelas pekerja.

SERUAN BAGI SELURUH BURUH INDONESIA :
AYO BERSATU, BERSAMA KITA LAKUKAN AKSI MOBILISASI MASSA
PADA TANGGAL 6 NOVEMBER 2008
JAM 10.00 WIB
KUMPUL DI DEPAN KANTOR BULOG, JL GATOT SUBROTO, JAKARTA SELATAN
MENUJU DEPNAKERTRAS DAN ISTANA NEGARA

Menghadapi Krisis Dengan Jalan Alternatif

2008-10-22T11:45:00.001+07:00

Respon dari Negeri-Negeri Selatan Terhadap Krisis Ekonomi Dunia (Revisi)
Diterjemahkan oleh Koordinator Divisi Bacaan LMND-PRM, Dian Trisnanti dari http://www.venezuelanalysis.com

16 Oktober 2008, ditulis oleh beberapa Penulis

Para akademisi dan peneliti dari Argentina, Australia, Belgia, Kanada, Chile, China, Kuba, Ekuador, Prancis, Meksiko, Peru, Filipina, Korea Selatan, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat, Uruguay dan Venezuela turut hadir dalam Konfrensi Ekonomi: Respon dari Negeri-Negeri Selatan Terhadap Krisis Ekonomi Global, yang diadakan di Caracas, sejak tanggal 8 sampai 11 Oktober 2008. Konferensi tersebut kemudian berujung pada perdebatan mengenai kesehatan keuangan dan ekonomi global akhir-akhir ini, perspektif baru dan terobosan terhadap pemerintah dan rakyat negeri Selatan dipengaruhi oleh krisis keuangan internasional.

Pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa situasi telah memburuk dalam beberapa minggu terakhir ini. Hal tersebut terus diperparah dengan adanya serangkaian krisis dalam pasar keuangan di negara-negara maju dan berbalik pada krisis internasional yang sangat serius. Hal ini berarti negeri- negeri Selatan berada pada situasi yang sangat sulit.

Krisis ini mengancam ekonomi riil dan jika tindakan cepat dan efektif tidak segera dilakukan, maka semua rakyat di dunia bisa merosot secara drastis tingkat perekonomiannya; terutama sektor yang paling sedikit memperoleh perlindungan dan paling rentan.

Kerentanan mata uang kita, ketidakseimbangan keuangan dan resesi serius yang terus membesar merupakan bentuk kebohongan dari mitos neo liberal mengenai keuntungan pasar deregulasi dan kesolidan dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan yang ada; para pendahulu pun juga secara jelas mempertanyakan landasan terbentuknya sistem kapitalis dunia.

Kontribusi-kontribusi yang diberikan pada konferensi ini adalah jalan keluar dari krisis, yang telah dimulai dari semenjak Agustus 2007, dan kegagalan membangun konsesus yang lebih besar, kebangkrutan dan hak istimewa disediakan dengan intervensi negara dalam membangun negara kapitalis untuk menyelamatkan endapan dari sebuah sistem keuangan dunia yang tidak fungsional.

Kami mencela usaha untuk membuat sistem seluruh dunia membiayai kebangkrutan finansial yang berdampak pada peningkatan kemiskinan, pengangguran, dan eksploitasi terhadap pekerja dan rakyat di seluruh dunia.

Baik metode intervensi negara seperti yang terjadi beberapa minggu terakhir ini untuk menyelamatkan lembaga- lembaga keuangan dari krisis akibat spekulasi, maupun metode dengan cara berhutang sebagai jalan keluar dari krisis, telah dilakukan. Dinamika yang terjadi mendorong lingkaran baru konsentrasi modal dan jika rakyat tidak melawannya, maka bisa terjadi restrukturisasi yang akan menyelamatkan beberapa saja sektor masyarakat yang memiliki hak istimewa. Hal ini berarti akan memunculkan kembali bahaya baru kapitalisme, kembali pada cara otoritarian, seperti yang terjadi semenjak di Utara terjadi peningkatan diskriminasi dan rasisme terhadap imigran yang tinggal di Selatan dan telah dicatat sebagai kemunduran yang ekstrem.

Jika restrukturisasi terhadap sistem kapitalisme yang terjadi akhir-akhir ini terus merosot, akan muncul beberapa biaya produktif dan sosial; dan lingkungan di sekitarnya akan mengalami kehancuran yang lebih parah lagi.

Kebutuhan untuk mereformasi sutruktur ekonomi dan keuangan internasional dewasa ini tidak terhindarkan. Bagi siapa yang berpikir untuk percaya bahwa perlu ditemukan solusi dari post- kapitalisme; di Venezuela solusi tersebut disebut sebagai Sosialisme Abad 21.

Dalam suatu momen kritis, kebijakan bangsa dan kawasanal harus memberikan prioritas bagi biaya sosial dan biaya untuk melindungi sumber daya produktif serta alam. Negara harus mengenalkan tindakan regulasi keuangan yang urgen untuk melindungi simpanan di Bank, untuk menjaga tekanan produksi dan harus memerangi bahaya dari keterbatasan regulasi dengan mengimplementasikan kontrol pergerakan modal dan pertukaran modal.

Dalam hal ini, oleh karena itu penting dalam membangun sebuah kemungkinan terciptanya keseimbangan pelengkapan kawasanal dan integrasi perdagangan, dengan menekan kapasitas industrial, agricultural, energi dan infrastruktur. Inisiatif yang diambil oleh ALBA dan Bank di negara-nergara Selatan harus meluas dan bergerak dari perspektif mereka terhadap sebuah bentuk alternatif dari integrasi yang lebih besar, termasuk di dalamnya sebuah mata uang baru. Hal ini bagi kami bisa menciptakan sebuah arsitektur keuangan dunia yang baru, yang akan menjadi bagian dari kaum buruh internasional.

Dalam konteks ini sangat penting untuk mengevaluasi serangkaian kontribusi dan proposal sosial ekonomi yang sesuai dengan martabat kaum buruh dan mendorong koordinasi lokal untuk melawan dampak dari krisis.

Pada tingkat internasional. Kita tidak boleh menghentikan tuntutan reformasi sistem moneter dan keuangan internasional; hal ini membutuhkan adanya langkah untuk mempertahankan tabungan dan sebuah investasi berkelanjutan guna melayani kebutuhan esensial publik. Pemunculan kembali suatu sistem yang menyediakan kesempatan bagi adanya peran sentral terhadap spekulasi, sistem yang menigkatkan perbedaan ekonomi dan khususnya memberikan hukuman bagi negara dan sektor yang sedikitnya telah dilindungi, mesti dicegah.

Oleh sebab itu, lembaga ekonomi multilateral harus dibentuk dengan landasan yang baru; mereka harus mempunyai kekuasaan dan alat untuk bisa bertindak melawan spekulasi anarkis. Jadi, hal yang sangat dibutuhkan adalah kekuasaan intervensi nasional yang membantah kerja mendasar pasar dan melindungi keuangan sebagian besar rakyat.

Berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut, Konferensi Ekonomi Politik Internasional: Respon Negeri-Negeri Selatan Terhadap Krisis Ekonomi Global menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Kesimpulan dan Rekomendasi:

Kami memulai dengan penyimpulan atas kondisi krisis ekonomi internasional saat ini:

Kami menemukan bahwa terdapat sebuah situasi krisis yang tak terduga. Krisis ekonomi dan finansial yang telah memburuk dan berakumulasi menjadi semakin buruk dalam beberapa minggu terakhir ini. Pembangunan ke depan, akan semakin sulit dan menjadi semakin dramatis dari hari ke hari.
Pusat dari krisis ini adalah Amerika Serikat dan pasar saham, akan tetapi krisis saat ini merupakan krisis yang dipengaruhi oleh sistem keuangan keseluruhan dan secara terus menerus mempengaruhi produktivitas. Krisis ini mempunyai dampak khusus terhadap Eropa Barat dan Eropa Timur.
Meski demikian, Amerika Latin bisa dikatakan berada di luar krisis dan terlindungi, oleh karena itu lebih siap untuk mengenali tanda bahwa benua tersebut memang mengalami dampaknya. Kami tidak hanya mengharapkan sebuah penurunan perdagangan asing yang berkepanjangan tapi juga berharap adanya pukulan oleh hantaman keuangan yang dahsyat-terhadap mereka--dan segera. Hal yang lebih berdampak pada internasional adalah sistem perbankan dan pertukaran saham yang rapuh. Kami membuat kesimpulan ini dengan sadar bahwa berbagai krisis yang ada selalu memunculkan pihak yang kalah dan yang menang. Kami secara yakin mengambil tindakan demi kemakmuran dan hak-hak rakyat kami, warga negara yang secara umum dan yang tidak dengan senang hati datang meminta bantuan berupa tanggung jawab para bankir atas krisis yang terjadi akibat tindakan mereka di Eropa dan Amerika Serikat Menyadari situasi baru ini, dan kenyataan bahwa krisis ini semakin memburuk pada tingkat yang sudah akut, kami merasa perlu untuk memberikan beberapa rekomendasi untuk mengambil suatu tindakan, beberapa diantaranya, yang akan diimplementasikan adalah dengan mengambil keputusan politik yang urgen pada level tertinggi.

Oleh sebab itu, kami mempertimbangkan pentingnya mengadakan sebuah Pertemuan luar biasa antar Presiden- Presiden di Amerika Latin dan Karibia atau setidaknya UNASUR. Salah satu atau keduanya bisa dipimpin oleh sebuah mobilisasi rakyat yang besar.

Pada Sistem Perbankan

Dengan kolapsnya sistem keuangan internasional, negara negara di kawasan mesti mengambil tindakan dengan mengontrol sistem perbankan mereka, melakukan intervensi dan melakukan nasionalisasi tanpa kompensasi, mengikuti prinsip yang tercantum dalam Konstitusi Baru Ekuador yang melarang negara menerima tanggung jawab atas utang pribadi (Pasal 290, ayat 7: “Dilarang bagi negara untuk menerima tanggung jawab utang pribadi”)
Alasan akan tindakan ini adalah untuk mencegah pelarian modal, penurunan nilai mata uang, transfer dana dari cabang bank asing ke kepala kantornya dan mencegah pembekuan kredit bank dengan tidak meminjamkan dana yang mereka terima
Sistem perbankan yurisdiksi di setiap negara mesti dihentikan, di bawah kondisi seperti saat ini, saat masalah likuiditas menyebabkan uang berhenti berputar,sistem ini membahayakan bagi kontrol regulasi dan fiskal.
Buku-buku Bank mesti dibuka; pandangan Bank mesti diperkuat seperti penguatan mekanisme regulasi yang ketat, yang membuat sistem perbankan nasional menjadi transparan,di mana lembaga tempat penduduk menyimpan uangnya mempunyai sistem perbankan yang transparan. (memberikan pelayanan keuangan sebagai pelayanan publik). Salah satu dari tindakan ini mesti menjamin, adanya sejumlah investasi domestik minimum di dalam aset cair dari sebuah sistem (koefisiensi dari likuiditas domestik)
Aktivitas ekonomi populer untuk pembangunan dan bukan untuk keuntungan harus dilakukan dan diatur oleh penduduk yang tinggal di wilayah dimana sebuah badan tersebut di tempatkan.
Jika negara melakukan intervensi mereka harus menanggung biaya kebangkrutan atas properti Bank dan mempunyai hak untuk melakukan hal yang sama atas properti para stake holder dan manajer.

Arsitektur Keuangan yang Baru

Terbatasnya kebijakan moneter yang terkoordinasi menyebabkan suatu perang “devaluasi kompetitif” yang memperparah krisis dan mengumbar persaingan antara ekonomi kita, dengan demikian mencegah respon yang terkoordinasi dari kawasan dan bahkan menciptakan ancamam structural terhadap perkembangan inisiatif persatuan seperti UNASUR. Oleh sebab itu, tanda jelas akan timbulnya perstetujuan moneter Amerika Latin harus diletakkan pada kesempatan untuk melindungi makro ekonomi kita. Dengan demikian, mendefnisikan sebuah sistem penyelesaian pembayaran berdasarkan pada keranjang uang Amerika Latin akan menyediakan bagi setiap negara, sebuah sumber likuiditas yang akan menjauhkan mereka dari logika krisis Dolar.
Selama garis yang sama dalam menciptakan lembaga sebagai tameng bagi ekonomi kita, kami akan lebih memebutuhkan koordinasi antar Bank sentral kami dan harus keluar jauh dari dogma neo liberal dengan mengatur cadangan internasional kami dalam jalan yang lebih efisien dan tepat waktu. Sehingga sangat penting untuk menjauh dari proposal dana Selatan sebagai alternatif dari IMF dengan likuiditas yang tersedia bagi kas darurat atau keseimbangan pembayaran. Penggunaan cadangan dana lebih yang bagus di setiap negara membawa pada penciptaan sebuah sistem pembayaran (hak transfer kredit) dan dengan adanya Dana Umum dari Selatan, sumber daya bisa dimobilisasi untuk menjadikan Bank Selatan bangkit dan meyakinkan bahwa dirinya bisa berfungsi secara demokratis dan tidak mereproduksi logika organisasi kredit keuangan multilateral. Bank ini harus menjadi jantung dari proses transformasi jaringan yang sudah ada di Amerika Latin bancos de fomento yang memiliki misi mereproduksi produktifitas apparatusnya berdasarkan Hak Asasi Manusia. Kami memahami bahwa semua yang sedang berlangsung hampir serupa dengan yang terjadi dalam Deklarasi Kementrian Quito pada 3 Mei tahun ini dimana telah dikatakan “Rakyat menyerahkan mandat pada pemerintah mereka untuk menyediakan perlengkapan baru di setiap wilayah untuk pembangunan. Hal tersebut semestinya didesain secara transparan, partisipatoris dan bertanggung jawab kepada mereka yang memberikan mandat”
Hal ini cukup esensial untuk meratifikasi perubahan kontrol dalam negara- negara di mana mereka berada dan untuk tidak melindungi dana cadangan dan mencegah aliran modal.
Dalam konteks penangguhan pembayaran akibat krisis sistem keuangan internasional yang merupakan keharusan, bermakna bahwa negara negara di suatu kawasan berniat untuk menangguhkan pembayaran utang. Tindakan ini dilakukan secara temporer untuk melindungi sumber daya yang terancam oleh krisis dan menghindari kekosongan kas nasional.

Negara- negara Amerika latin dan Karibia seharusnya belajar dari apa yang telah terjadi di Eropa dimana setiap negara mencoba untuk memecahkan krisis di negerinya sendiri. Hal ini menyebabkan munculnya keharusan untuk memapah mekanisme integrasi yang dibangun di kawasannya.

Kebutuhan Darurat Sosial

Kami menyarankan agar tingkat kemungkinan yang meluas dari kedaulatan bangsa dan negara disertakan bersama dengan sumber daya alam, agar kedaulatan tersebut secara rasional bisa dieksploitasi dan harganya dipertahankan untuk kentungan rakyat.
Kami mengajukan supaya membentuk suatu Dana Sosial regional Darurat untuk menyediakan makanan dan hak kedaulatan energi dan untuk mengatasi problem Migrasi yang akut dan pengurangan pembayaran. Dana ini bisa dioperasikan oleh Bank di Negara selatan atau oleh Alfa Bank
Kami lebih memilih prinsip tidak menyelamatkan para Bankir di banding rakyat kami sendiri, dana publik mesti dimanfaatkan untuk kepentingan pembiayaan sosial dan kami harus meningkatkan pendanaan untuk mengatasi dampak terdekat dari krisis keuangan dunia terhadap rakyat kami, prioritas kami adalah keamanan lapangan kerja, pendapatan universal, kesehatan dan pendidikan publik serta perumahan.
Pembangunan mekanisme anti penggelembungan seperti kontrol harga yang memelihara dan meningkatkan upah dan dana pensiun, subsidi dsb, yang memainkan sebuah peran dalam meredistribusikan pendapatan dan kemakmuran.

Organisasi Keuangan

Krisis keuangan internasional telah menyebabkan komplikasi dalam tubuh IMF, dan World Bank dan IDB dengan para bankir transnasional yang menjadi penyebab kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini dengan beberapa konsekuensi sosial yang mengerikan. Hilangnya harga diri dari lembaga-klembaga ini cukup nyata. Hal ini merupakan kesempatan bagi negara negara di kawasan untuk mengikuti contoh Bolivia dan menarik diri dari ICSID (International Centre for the Settlement of Investment Disputes) dan untuk mengikuti saran Venezuela untuk menarik diri dari IMF dan World Bank dan mulai turut membantu dalam membangun arsitektur keuangan yang baru. Kami yakin sebuah Konferensi Politik Ekonomi Internasional ke dua: Respon Negeri-negeri Selatan Terhadap Krisis Ekonomi Global bisa diadakan dalam empat bulan pertama pada tahun 2009.

Caracas, 11 Oktober 2008.

Liputan Metro TV: Ribuan Massa Petani STN-PRM Terus Bergerak!

2008-10-17T01:17:00.001+07:00

Lanjutan Unjuk rasa petani di Gedung DPRD Labuhan Batu Sumut

lihat videonya di http://www.metrotvnews.com/new/video_beta.asp?id=68627&tipe=AKTUAL

Metrotvnews.com, Labuhanbatu: Ribuan petani hari ini berunjuk rasa di Kantor Bupati Labuhanbatu, Sumatra Utara. Dalam aksi ini, para petani merobek-robek dan menginjak-injak foto poster Bupati Labuhanbatu H.T. Milwan. Ini sebagai bentuk puncak kekecewaan petani terhadap bupati dan wakil bupati Labuhanbatu terkait sengketa tanah antara petani dan Badan Pertanahan Nasional Daerah Sumatra Utara.

Reporter Metro TV Nurina Savitri melaporkan, aksi digelar ribuan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional Politik Rakyat Miskin (STNPRM) sudah berunjuk rasa dan menduduki Kantor Bupati Labuhanbatu, selama tiga hari. Mereka menuding bupati dan wakil bupati Labuhanbatu sebagai penkhianat dan koruptor.

Bupati Milwan dan Wakil Bupati Sudarwanto tidak berada di tempat, saat aksi berlangsung. Massa mengancam akan terus demo. Bahkan, mereka berencana memblokade Jalan Lintas Sumatra, untuk memacetkan lalu lintas. Massa menilai, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tidak berpihak kepada rakyat.

Pemkab Labuhanbatu sebenarnya sudah memasilatasi penyelesaian sengketa tanah antara petani dan Badan Pertanahan Nasional Sumut. Bahkan, pertemuan telah menghasilkan sebuah rekomendasi. Namun, warga petani menolak karena rekomendasi dinilai berat sebelah.(DSY)

Liputan Metro TV: Ribuan Massa Petani STN-PRM bergerak!

2008-10-14T23:09:00.001+07:00

Unjuk rasa petani di Gedung DPRD Labuhan Batu Sumut
http://metrotvnews.com/new/video_beta.asp?id=68484&tipe=AKTUAL

Metrotvnews.com, Labuhan Batu: Ribuan petani berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Labuhan Batu, Sumatra Utara, Selasa (14/10). Mereka kecewa dengan anggota Dewan yang dinilai setengah hati menyelesaikan kasus sengketa tanah yang melibatkan petani.

Sebelumnya anggota DPRD pernah berjanji akan membereskan kasus sengketa lahan yang melibatkan petani dan PT Citef, PT Smarf Padang Halaban, dan PT Milano. Demonstran mengancam akan memboikot pemilu legislatif bila anggota DPRD tidak menuntaskan kasus ini.

Petani menuduh ketiga perusahaan melanggar hak guna usaha lahan seluas hampir 2.000 hektare di Kabupaten Labuhan Batu. Warga sudah lelah karena kasus ini tak pernah selesai meski sudah berjalan lebih dari lima tahun.(***)

Ribuan Massa Petani STN-PRM bergerak!

2008-10-14T22:51:00.001+07:00

Ribuan Petani Ancam Boikot Pemilu

di ambil dari :http://labuhanbatunews.wordpress.com/2008/10/14/ribuan-petani-ancam-boikot-pemilu/

Jika Bupati Labuhan Batu HT Milwan tak segera menyelesaikan masalah sengketa lahan yang banyak terjadi saat ini, maka tiga ribuan petani tergabung dalam Serikat Tani Nasional Politik Rakyat Miskin (STN-PRM), siap memboikot jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif di Labuhan Batu. Ancaman tersebut disampaikan petani saat berunjukrasa di depan kantor Bupati Labuhan Batu, Senin (13/10).

Dari amatan di lapangan, aksi unjukrasa tersebut diwarnai dengan longmarch massa dari Lapangan Ika Bina Rantau Prapat menuju kantor DPRD Labuhan Batu. Setibanya di gedung wakil rakyat para pendemo lalu memaksa anggota dewan untuk ikut berbaur bersama massa melanjutkan perjalanan menuju kantor Bupati Labuhan Batu sebagai tujuan utama para pendemo.

Pimpinan DPRD Labuhan Batu H Zainal Harahap bersama anggota Komisi A masing-masing Khairuddin Bay dan Dahlan Bukhari, terlihat ikut di tengah-tengah kerumunan massa. “Kami sepakat jika bersama-sama mempertanyakan kepada bupati terkait persoalan konflik tanah saudara-saudara petani. Apalagi, sesuai yang diamanahkan undang-undang, persoalan tanah diselesaikan di daerah sendiri. Karena, kasus tanah yang dituntut petani sudah kami rekomendasikan kepada eksekutif,” tegas Dahlan Bukhari.
Setelah melalui perjalanan dengan berjalan kaki dari kantor DPRD menuju kantor Bupati Labuhan Batu, perwakilan massa kemudian berorasi menggunakan pengeras suara. Poseter-poster serta spanduk melecehkan bupati dan wakilnya dipampangkan dan diacungkan para pendemo. Dalam orasi yang disampaikan perwakilan pendemo, terlihat jelas penyampaian orasi tak lain sebagai implementasi dari ekspresi kekecewaan mereka terkait ketidakseriusan pemkab setempat menyelesaikan kasus tanah di daerah ini.

“Kami ingatkan, jika kasus-kasus petani di daerah ini tidak ditanggapi secara serius dan tidak diselesaikan, maka pemkab harus bertanggungjawab jika petani yang hadir di tempat ini, tiga ribuan orang akan memboikot pemilu caleg mendatang,” seru Yudi, salahseorang orator massa.

Lebih lanjut Yudi mengatakan, dalam menyikapi peringatan hari tani ke 48 ini, STN–PRM menuntut agar para perusahaan perkebunan yang dahulunya merampas lahan petani, agar segra mengembalikan lahan itu kembali kepada petani. Selama ini, banyak di antara perusahaan di daerah tersebut mengelola lahan melebihi luas hak guna usaha (HGU) yang dimiliki. Hal tersebut berlangsung secara berkelanjutan dikarenakan adanya lampu hijau dari pihak pemerintah setempat. Sehingga, menjadikan banyak kasus tanah di daerah ini tidak kunjung selesai hingga berpuluh tahun lamanya.

Bupati HT Milwan yang diwakili Wakil Bupati Labuhan Batu H Sudarwanto, akhirnya menerima massa pendemo untuk berdialog membahas tuntutan petani. Dalam dialog tersebut, pemkab terlihat mati kutu atau tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan para delegasi pendemo. Dialog saat itu tak membuah kesepakatan antara petani dan pemerintah. Hingga akhirnya, Sudarwanto menunda dialog dan berjanji akan melanjutkannya hari ini dengan mengundang pihak-pihak terkait.

Massa yang kurang puas dengan tawaran yang diberikan Sudarwanto, akhirnya sepakat untuk menginap di halaman kantor bupati. “Kami akan menginap di kantor ini. Karena tuntutan kami belum dipenuhi. Selain itu, wakil bupati juga mengakui pihaknya cukup lambat menangani kasus tanah di daerah ini,” terang Sabar, salah seorang delegasi petani yang ikut berdialog saat itu.

Menurut Sabar, pihaknya tidak akan beranjak dari kantor orang nomor satu itu jika langkah konkrit dalam penyelesaian kasus tanah di daerah ini tak diwujudkan Pemkab Labuhan Batu. “Inti tuntutan kami (petani-red), penyelesaian kasus tanah di daerah ini. Kemudian, pengukuran ulang HGU perusahaan perkebunan yang ada di daerah ini,” papar Sabar. Hingga Senin sore, ribuan massa masih terlihat menduduki kantor bupati. (FDH)

Membangun Kolektifitas

2008-10-11T05:09:00.011+07:00

Demokrasi dalam Organisasi
Ditulis Oleh Beno Widodo*
(diambil dari http://www.prp-indonesia.org)

Dalam masa masa normal, ideologi kelas penguasa mendominasi kesadaran massa bukan hanya karena sang penguasa memiliki kontrol terhadap sarana produksi ideologis (seperti masjid, sekolah, media massa dll), tetapi juga karena kondisi kondisi normal kehidupan dari kelas kelas yang bekerja. Dalam kehidupan sehari hari massa rakyat dihisap dan disiksa melalui eksploitasi dan pengasingan terhadap kerja, sebagaimana juga melalui kurangnya waktu luang yang sebenarnya.

Pengantar
Demokrasi menjadi kata yang tidak asing ditelinga kita dan seluruh rakyat. Pun dalam memaknai secara umum arti kata "demokrasi" yang berasal dari bahasa yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik, praktek politik dan organisasi.[1]

Jadi yang menjadi pokok pembahasan penting dalam demokrasi adalah bagaimana proses pengambilan keputusan, melaksanakan dan mengontrol keputusan tersebut. Tidak saja dalam sebuah pemerintahan/Negara, namun juga dalam semua kelompok masyarakat, organisasi massa dan organisasi politik. Demokrasi mengedepankan dikusi dan melibatkan anggota dalam mengambil keputusan, melaksanakan maupun mengontrolnya.

Menilik sejarahnya “demokrasi” sebenarnya telah ada sejak masyarakat komunal primitive itu ada, dimana keputusan-keputusan telah dibuat secara bersama. Kehidupan demokrasi zaman komunal primitive telah melahirkan watak “kolektif”, berdisiplin dan bersetia kawan. Namun seiring perkembangan masyarakat, demokrasi telah “dimatikan/dihilangkan” oleh kekuasaan absolute feodalisme (kekuasaan mutlak tuan tanah). Dalam zaman feodalisme Raja (yang merupakan perwujudan dari tuan tanah) berkuasa penuh dan tidak bisa dilawan segala keputusannya (biasanya dalam bentuk “titah” atau perintah). Demokrasi kembali dilahirkan oleh masyarakat borjuis (pemilik modal) Barat/eropa dalam melawan kekuasaan absolute feodalisme untuk bisa mengembangkan modal mereka. Karena demokrasi ini dilahirkan oleh masyarakat/kaum borjuis yang memiliki pandangan hidup untung-rugi, maka prakteknya pun siapa yang punya uang dialah pemegang kekuasaan, berkorban sedikit untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya. Demokrasi ini (sering disebut demokrasi liberal) telah melahirkan sebuah watak individualis dan “kleptokrasi” (mencuri/mengambil milik orang lain-salah satunya adalah korupsi).

DEMOKRASI BORJUIS VERSUS DEMOKRASI KLAS BURUH

Dalam perkembangan demokrasi dewasa ini, masyarakat kita terhegemoni (dikuasai) oleh pola atau cara-cara dari praktek demokrasi kaum borjuis, yakni praktek demokrasi liberal. Penganut paham liberal adalah individualis. Ini tidak mengherankan, karena intisari dan tujuan liberalisme adalah kebebasan individu. Artinya, kebebasan menurut paham liberal adalah milik setiap individu, bukan kolektif.

Praktek dan cara ber”demokrasi” dalam organisasi juga telah dikuasai oleh watak borjuis yakni perhitungan untung-rugi, memakai kekuatan uang untuk berkuasa bahkan memakai kekuatan fisik untuk memaksakan pendapat maupun untuk berkuasa, tidak mendasarkan pada tujuan organisasi, tidak mendasarkan pada kepentingan besar rakyat, dan tidak mendasarkan kondisi obyektif serta subyektif yang terus berkembang. Praktek ini bisa kita lihat dibanyak organisasi massa atau organisasi politik yang ada saat ini, pun ternyata juga menghinggapi dan dipraktekkan oleh organisasi massa atau organisasi politik yang menyatakan dirinya bagian dari gerakan rakyat untuk perubahan sejati.

Artinya organisasi kita-pun bisa punya potensi berbuat seperti itu, kalau kader-kadernya tidak memiliki kesadaran dan pemahaman akan watak klas buruh, pendirian kelas buruh, tanggung jawab kelas buruh serta demokrasi ala klas buruh. Lalu, Bagaimana demokrasi ala klas buruh?

Demokrasi proletar/buruh Melandaskan pada kepentingan Klas Buruh(rakyat tertindas), bukan perhitungan untung-rugi individu. Demokrasi klas buruh adalah perdebatan yang didasarkan atas analisa kondisi obyektif dengan menggunakan teori saling berhubungan, teori kontradiksi (pertentangan), teori perubahan dan perkembangan. Tidak ada sesuatu yang ada secara materiil didunia ini berdiri sendiri, semuanya saling berhubungan satu dengan yang lainnya, bertentangan dan bergerak maju menuju kualitas baru. Demokrasi klas buruh adalah Perdebatan yang menggunakan argumentasi dan alasan yang ilmiah, rasional dan obyektif, bukan perdebatan yang memakai argumentasi “asal beda”, “asal keras”, “asal serang” dan asal-asalan tanpa melihat subtansi perdebatan.

Demokrasi klas buruh adalah pengambilan keputusan dengan perdebatan yang menempatkan orang-orang pada posisi yang setara. Tidak ada yang lebih hebat dan kuat, apapun jabatannya dalam organisasi. Demokrasi klas buruh tidak mempersoalkan siapa yang bicara, tidak menyerang individu yang menyampaikan pendapat tapi inti persoalan. Individu bisa “diadili” pada forum organisasi (biasanya pada evaluasi atau oto kritik) bila telah menyangkut pelanggaran prinsipil organisasi dan korupsi, pada kesalahan kerja adalah kesalahan kolektif. Demokrasi klas buruh adalah pengambilan keputusan yang tidak dipengaruhi dan ditentukan oleh kekuatan uang, tidak ditentukan oleh satu orang saja bahkan tidak ditentukan oleh kekuatan fisik dari kelompok tertentu. Namun ditentukan oleh kesepakatan bersama atas kesimpulan bersama dari perdebatan-perdebatan tersebut.

Demokrasi klas buruh dalam organisasi massa atau serikat buruh bisa berjalan dengan baik bila para anggota memahami akan tujuan dan kepentingan organisasi. Memahami kepentingan klas buruh harus disandarkan pada kesadaran kita sebagai individu pada watak klas buruh. Dimana Seorang pribadi dalam barisan klas buruh harus memiliki ketentuan-ketentuan :

Jujur kepada Rakyat dan organisasi, (tidak ada yang dirahasiakan kepada organisasi).
Bersatu, Memelihara Persatuan didalam organisasi yang melandaskan atas prinsip-prinsip pembebasan Kelas buruh dari penghisapan, bukan sekedar atas dasar hubungan baik personal atau tahu sama tahu.
Berdisiplin, taat pada aturan dan ketentuan organisasi, melaksanakan tanpa syarat keputusan organisasi (berdiskusi dan terlibat evaluasi), tidak liberal dan berbuat semaunya sendiri.
Bersetia Kawan, Memperhatikan kehidupan kawan kolektif seperti memperhatikan dirinya sendiri.
Bersedia Berkorban, dalam upaya menggulingkan kekuasaan kapitalis dan merubahnya menjadi system baru diperlukan banyak pengorbanan dalam kehidupan pribadi kader/anggota. Bukan hanya berkorban nyawa, tetapi korban dalam kehidupan sehari-hari untuk kerja-kerja organisasi.
Tidak melakukan hal-hal yang dipandang jelek/buruk oleh Rakyat. Bagaimana kader atau anggota organisasi massa klas buruh apabila kelakuan personalnya dibenci oleh orang sekitarnya karena praktek hidup yang bertentangan dengan budaya massa. Bagaimana kader/anggota bisa berpropaganda dan jadi tauladan bila keberadaanya sudah tidak menarik simpati massa. Bahkan dalam suatu keluarga-pun dimana kader/anggota itu berada perlu menunjukkan sikap dan tindakan yang dipandang baik sehingga mendapat dukungan untuk bergerak. Tindakan yang tidak berkenan dimassa bisa membuat massa itu lari dari semua program yang dibuat oleh organisasi.

Watak klas buruh tidak begitu saja lahir dalam induvidu pejuang rakyat, bahkan dari orang yang bekerja sebagai kaum buruh sekalipun. Watak klas buruh harus diasah dan diperdalam dengan memperdalam teori perjuangan klas, mempertinggi praktek berorganisasi dan perjuangan rakyat. Watak klas bisa diukur dari praktek keseharian individu baik dalam berorganisasi maupun dalam berinteraksi dalam masyarakat. Watak kelas buruh dari individu ini tidak berdiri sendiri, dia harus dijadikan watak kelas dalam organisasi massa.

WATAK KELAS BURUH DARI INDIVIDU AKAN BERKURANG KEKUATANNYA ATAU BAHKAN TIDAK MENJADI SEBUAH KEKUATAN PERJUANGAN KELAS BURUH, TANPA PENDIRIAN TEGUH KELAS BURUH YANG DIMILIKINYA DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PERJUANGAN KELAS BURUH YANG DIIKAT DALAM MEKANISME KERJA ORGANISASI. SALAH SATU MENJALANKAN MEKANISME ORGANISASI ADALAH DEMOKRASI INTERNAL ORGANISASI.

Nah, makanya demokrasi yang kita bangun dalam organisasi massa Serikat Buruh haruslah demokrasi klas Buruh dengan mempraktekkan watak klas buruh dan tanggung jawab terhadap perjuangan kelas. Watak klas buruh memandu kita agar kita tidak melakukan politicking(pura-pura) pada kawan, menipu kawan dan tidak percaya pada kawan.

“Jangan lihat siapa yang bicara, tapi dengar dan nilailah isi pembicaraanya”

Demokrasi proletar dalam KOLEKTIFITAS

SEKEDAR MENGINGATKAN, BAHWA DEMOKRASI KLAS BURUH DAN KOLEKTIFITAS ADALAH SATU KESATUAN DALAM MENJALANKAN ORGANISASI YANG MODERN DAN MENUJU PERUBAHAN KUALITAS YANG BARU LEBIH BAIK. KOLEKTIFITAS YANG PALING SEDERHANA ADALAH BAHWA SEMUA KERJA DIPOROSKAN/DIPUSATKAN DALAM ORGANISASI. TENTUNYA SESUAI DENGAN LEVEL DAN TUGAS KITA ADA DIMANA, NAMUN UNTUK LEBIH BISA MEMAJUKAN KERJA KOLEKTIFITAS KITA BISA MEMAKAI PRINSIP SEBAGAI BERIKUT :

KOORDINASI, KOMUNIKASI AKTIF ANTAR KADER DAN RAPAT-RAPAT ORGANISASI SESUAI FUNGSINYA, SEPERTI:PLENO,KOORDINASI DAN HARIAN.kADER/PENGURUS BEKERJA DAN BERTANGGUNG JAWAB PADA FUNGSI DAN TANGGUNG JAWABNYA.
ADANYA KRITIK DAN OTO KRITIK.
MENYUSUN PROGRAM SESUAI PRIORITAS DENGAN MEMADUKAN SITUASI UMUM, PROGRAM UMUM, DAN PROGRAM TUNTUTAN MASSA.
INDIVIDU TUNDUK PADA ORGANISASI,KEPENTINGAN ORGANNISASI DIDAHULUKAN DARIPADA KEPENTINGAN INDIVIDU.
MINORITAS TUNDUK PADA MAYORITAS, DENGAN MEMBERI RUANG UNTUK MINORITAS MEMPERJUANGKAN GAGASAN DAN PADA SITUASI YANG TEPAT BISA SAJA GAGASAN MINORITAS DIPAKAI SEBASGAI KEPUTUSAN MAYORITAS.

PRAKTEK DEMOKRASI KLAS BURUH DAN KOLEKTIVITAS BUKANLAH DENGAN TAHU SAMA TAHU ANTAR AKTIFIS ATAU PENGURUS, NAMUN HARUS DIBANGUN MEKANISME KOLEKTIVITAS DALAM ORGANISASI. DEMOKRASI KLAS BURUH DAN KOLEKTIVITAS BUKANLAH KONSPIRASI(PERSENGKONGKOLAN) YANG TIDAK ADA LANDASAN PRINSIP DAN HANYA MENGANDALKAN PEMBENARAN-PEMBENARAN UNTUK KEUNTUNGAN SEGELINTIR ORANG. KOLEKTIFITAS DIBUTUHKAN KEPERCAYAAN ANTAR INDIVIDU, TETAPI KEPERCAYAAN YANG TERUKUR OLEH PRAKTEK KERJA DAN KOMUNIKASI.

Penutup

DEMOKRASI KLAS BURUH DAN KOLEKTIVITAS MEMERLUKAN SEBUAH PEMAHAMAN TEORITIS DAN PRAKTEK YANG SEIMBANG TERHADAP TUJUAN DAN PRINSIP SERTA PROGRAM TAKTIK ORGANISASI DIPANDU DENGAN INDIVIDU YANG MEMILIKI WATAK KLAS BURUH.

KEHENDAK PERUBAHAN DALAM DIRI KITA, YANG MEMAHAMI BAHWA ORGANISASI SEBAGAI ALAT YANG HARUS DIPERKUAT, DIPERTAJAM DAN DIPERBESAR MAKA MENJADI KEHARUSAN KITA MENYEDIAKAN DIRI KITA MEMILIKI DAN MEMPRAKTEKKAN WATAK KLAS BURUH. KITA HARUS BERANI MEMILIKI DAN MEMPRAKTEKKAN DEMOKRASI PROLETAR DAN KOLEKTIFITAS. KITA HARUS BERANI MENGOREKSI LANGKAH KITA YANG BERLALU UNTUK KITA DAPATKAN PRAKTEK BARU YANG LEBIH MAJU, SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB KITA SEBAGAI KELAS BURUH TERHADAP PERJUANGAN KELAS BURUH.

MARI BELAJAR DAN BEKERJA UNTUK PERUBAHAN SEJATI !

*) PENULIS ADALAH DEPARTEMEN ORGANISASI KASBI 2008-2011, ANGGOTA PRP, ANGGOTA KOMUNITAS SASTRA PINGGIR (KSP) BANDUNG.
1] wikimedia

Kemenangan Rakyat Di Ekuador

2008-10-11T03:54:00.003+07:00

Referendum Ekuador Sahkan Konstitusi Sosialis yang Baru
(di ambil dari http://www.guardian.co.uk)
Diterjemahkan oleh Budi Wardoyo

Konstitusi tersebut terdiri atas beberapa ketetapan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, sebagaimana pihak presiden telah memberi kontrol yang lebih terhadap tentara dan hak untuk mewakili lebih dari dua hal.

Presiden Ekuador, Rafael Correa, telah memenangkan sebuah referendum untuk suatu konstitusi baru yang akan mengimplementasikan program-program reformasi kiri, termasuk memperbesar kontrol Negara atas moneter dan kebijakan perminyakan.

Hasil perhitungan awal menunjukan 65 % menyatakan setuju, yakni hampir separuh dari jumlah suara yang dihitung. Pimpinan Oposisi mengatakan pada Reuters, setelah Correa menang. Correa adalah sekutu dari Pemerintahan Socialist di Venezuela dan Bolivia, walaupun kebijakan-kebijakannya masih sedikit radikal dibandingkan Hugo Chavez atau Evo Moralez.

Konstitusi baru ini berisi ketetapan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, dimana 38% rakyat Ekuador hidup dibawah garis kemiskinan. Konstitusi ini menjamin pendidikan gratis dari pendidikan dasar sampai tingkat lanjut, termasuk universitas, memperbesar anggaran untuk kesehatan, memberikan pinjaman lunak, membangun material untuk tempat tinggal dan bibit gratis untuk meningkatkan hasil panen.

“ Kita sedang membuat sejarah! Kedepan! Correa dengan sangat gembira mengumumkannya di pesisir pantai kota kediamannya, di Guayaquil, ketika kemenangannya semakin jelas.

“ Ini adalah pengesahan dari rakyat atas revolusi yang kita usulkan.”
Correa, 45, menyebutnya sebagai” jelas, kemenangan bersejarah” dan meminta rakyat Ekuador membantunya” dengan keberanian, kemandirian dan bertanggung jawab untuk menaikan harkat tanah air, tanpa kesengsaraan”

Bekas menteri keuangan mengatakan, dokumen yang akan membantu menghancurkan politik klas yang membuat Ekuador menjadi salah satu negara di Amerika Latin yang paling korup

Correa siap mengambil resiko terburuk, terkait dengan perusahaan minyak, di mana ia menghendaki fee yang merata untuk ekstraksi , tanpa pembagian keuntungan. Sebelum pemilu yang akan digelar awal tahun depan, dia berharap dapat membuat hukum baru yang mengatur soal pertambangan, yang dia katakan dapat menarik investasi.

Seorang ekonom AS , sekali waktu menggambarkan George Bush sebagai “orang tolol” dan dengan mengambil referensi Chavez yang menyebut Presiden AS tersebut sebagai Iblis, Corea mengatakan:” Memanggil Bush dengan sebutan Iblis berarti menyakiti Iblis.” Komentar itu, kebijakannya yang dilakukan di kantor dan menggunakan referendum untuk meningkatkan kekuasaannya, termasuk waktu potensialnya di kantor, telah menunjukkan perbandingan yagg tidak menyenangkan dengan Chavez.

Tetapi, sekalipun dia menghitung Chavez sebagai seorang kawan, dia mengatakan bahwa Ekuador bukan bagian dari gerakan politik yang sama, tidak sama dengan pemimpin Venezuela, dia tidak bergerak untuk melakukan kebijakan nasionalisasi yang bermanfaat, seperti telekomunikasi dan listrik. Dan sekalipun Correa tidak memilih untuk memperbaharui kontrak yang mengijinkan anti narkoba US untuk keluar mendadak dari bandara di pesisir pantai Manta, namun diplomat AS memuji Ekuador dalam kerjasama melawan Narkoba

Tanggapan Buat Data

2008-10-09T22:16:00.004+07:00

Diambil dari milis IndoProgress
(http://groups.yahoo.com/group/IndoProgress/message/3014)

Bung Data dll,

Ijinkan saya nimbrung dikit dalam diskusi yang sehat dan berbobot ini. Tetapi karena saya berada di kejauhan (dalam pengertian yang sesungguhnya) , saya hanya ingin memberikan komentar pada point tentang, bagaimana kita memandang dan menempatkan kelas borjuasi dalam pergerakan.

Memang di kalangan kiri (baik intelektual maupun aktivisnya), tidak ada kesepakatan yang jelas, dalam memandang posisi kelas borjuasi ini. James Petras, mengatakan, pandangan bahwa kelas borjuasi memiliki peran progresif dan demokratik, muncul dari kesalahan membaca dan menafsirkan sejarah kemunculan kelas ini pada Eropa abad pertengahan. Ketika feodalisme masih berjaya di Eropa, kalangan ini menempel erat pada kaum feodal. Juga, ketika terjadi proyek pencarian tanah tak bertuan yang kemudian melahirkan kolonialisme, borjuasi juga menempel pada proyek tersebut, tetapi, ekonom kiri Amerika terkemuka, Paul Sweezy, mengatakan bahwa borjuasi memiliki peran revolusioner dalam masa transisi dari feodalisme ke kapitalisme. Kelas ini, ujarnya, turut berperan dalam menghancurkan moda produksi feodal. Tetapi, ada catatan kemudian, dan ini dikemukakan ekonom Maurice Dobb, setelah struktur feodal diruntuhkan dan kapitalisme berjaya, kaum borjuasi ini berbalik menjadi kelas yang konservatif- reaksioner.

Bagaimana peran borjuasi di negara kapitalis terbelakang? Pada masa kolonial, sebagian besar kaum kiri bersepakat bahwa borjuasi turut berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan tetapi, seperti dicatat dan Andre Gunder Frank, begitu kemerdekaan dicapai kalangan ini tidak bersungguh-sungguh untuk membebaskan dirinya dari ketergantungan terhadap kapitalis internasional. Sebaliknya, mereka terus mengikatkan diri padanya. Dalam soal ini, menarik untuk melihat analisa Komintern soal peran dan posisi borjuasi ini. Bertolak dari tesis Lenin, tentang masalah nasional dan kolonial, maka untuk wilayah wilayah feodal atau hubungan produksi Asiatic, ditempuh dua tahap perjuangan: tahap nasional-demokratik ; dan tahap tranformasi sosialis.

Dalam proses revolusi nasional-demokratik (dengan catatan dipimpin oleh partai komunis lokal), selain bertujuan untuk membebaskan diri dari kungkungan imperialisme/ kolonialisme, menghancurkan kelas penindas, membebaskan petani dari penindasan, membangun industri nasional, nasionalisasi tanah, memperkuat serikat buruh, melembagakan reformasi, yang tak kalah penting adalah membangun persatuan nasional.

Dalam frasa membangun persatuan nasional itu, bagaimana menempatkan borjuasi lokal? Di sini, komintern kemudian membagi borjuasi ini dalam dua kelompok: pertama, borjuasi komprador; dan kedua, borjuasi nasional. Borjuasi komprador, jelas merupakan musuh sehingga bukan bagian dari proyek persatuan nasional. Sementara, borjuasi nasional karena kepentingan ekonominya tertindas baik oleh imperialisme maupun oleh borjuasi komprador, dianggap memiliki watak progresif (anti imperialis, anti feodalis) sehingga bisa dijadikan sekutu dalam proyek persatuan nasional. Tesis ini kemudian diujicobakan di Cina, dimana PKC kemudian diorder untuk beraliansi dengan Kuomintang (KMT) di bawah Chiang Kai Shek. Hasil dari persekutuan ini, kita tahu bersama, banyak anggota PKC kemudian dibabat oleh KMT.

Nah, dalam periode kapitalisme- neoliberal saat ini, dimana kapitalisme telah begitu mengglobal (ingat khan tesis desa-global) , apakah kategori borjuasi nasional masih relevan? Pada dekade 60an-70an, Andre Gunder Frank dari aliran Ketergantungan, telah mengatakan, konsepsi tentang borjuasi nasional itu hanya ilusi. Yang sesungguhnya eksis adalah borjuasi komprador.

-Coen

Tanggapan Buat Budi Wardoyo (2)

2008-10-09T21:52:00.002+07:00

Menemukan Potensi Politik Hari ini untuk dibuat Mungkin Di Hari Esok; Tanggapan Terhadap Budi Wardoyo

Oleh: RUDI HARTONO[1]

Langkah menuju 2009 semakin akbar saja. Tak tersisa sedikitpun ruang yang tak dimanfaatkan oleh para politisi dan partai-partai untuk mengkampanyekan partai, caleg, dan capresnya, agar didukung oleh rakyat dalam pemilu tersebut. Disisi lain, diantara kaum radikal terjadi perdebatan sengit dan tak sedikit bermaksud saling merusakkan. Ketika hampir seluruh partai sudah merapatkan barisan, agar terjadi kesatuan dalam memenangkan pemilu, kaum pergerakan tetap saja sibuk berdebat dan berselisih. Tetap saja debat mereka tak konstruktif karena selalu saja mereka berlindung dari bangunan teori, tetapi meninggalkan realitas ( situasi real) yang mereka hadapi. Para teoritikus radikal, kaum demokrat, sosialis dan pimpinan partai kiri sibuk mencari rasionalisasi atas kegagalan-kegagalan mereka (membendung kenaikan harga BBM, elipiji, dan sekarang RUU anti-pornografi) .

Meskipun dibayang-bayangi oleh skeptisme kaum radikal, pemilu 2009 tetap menjadi magnet politik bagi seluruh lapisan sosial, tak terkecuali lapisan pekerja, kaum tani, miskin kota, dan juga perempuan. Terlepas dari agitasi kaum radikal bahwa pemilu 2009 bukan pemilu rakyat, tapi ekspektasi bahwa pemilu 2009 merupakan tempat bagi rakyat menggantungkan harapan terus berkumandang, tanpa henti, dan semakin bergema seandainya capres independenpun akhirnya diakomodir.

Pemilu 2009 dan situasi Politik Kita

Seperti yang seringkali kusampaikan, bahwa pemilu 2009 boleh jadi akan menjadi pertempuran menentukan bagi seluruh kekuatan-kekuatan sosial dan spektrum politik yang berebut kekuasaan. Pemilu 2009 akan menjadi “ The Battle of Waterloo” antara pihak yang menghendaki perubahan dengan pihak yang tetap mempertahankan kelanjutan dari situasi sekarang ini. Dan, ini akan semakin bertambah sengit, karena neoliberalisme akan tetap mencari “jalan masuk” untuk mengembang-biakkan kekuasaannya sedangkan disisi lain, muncul ketidakpuasan, keresahan, protes, bahkan perlawanan terhadap ekses-ekses neoliberalisme ataupun neoliberalisme itu sendiri.

Memanasnya suhu politik menjelang pemilu 2009, merupakan medan pertempuran seluruh partai, politisi, dan kekuatan politik guna meraih dukungan rakyat. Di pihak lain, rakyat akan semakin menjaga pilihan politiknya, ibarat keris warisan leluhur, karena mereka sudah terlanjur belajar dari pengalaman masa lalu, dan ditambah gejolak persoalan ekonomi yang melilit, memaksa mereka untuk “pelit” terhadap bujukan elit politik. setidaknya, beberapa pilkada dan hasil survey menunjukkan bahwa rakyat menghendaki perubahan; rakyat mendekati calon yang berbasis program.

Sejumlah partai sebenarnya sudah menangkap sindikasi tersebut. Beberapa tema dan program politik yang digelindingkan dalam pemilu mendatang, memperlihatkan bahwa elit mencoba menangkap kerasahan massa. Lihat saja Hanura yang begitu getol menyodorkan isu kemiskinan sebagai kegagalan pemerintah; Gerindra menyodorkan isu kemandirian nasional, pembenahan sektor pertanian, dan perhatian terhadap pedagang pasar sebagai komoditi politik yang mau dijual; dan begitu banyak partai lain yang juga menyusun strategi politik yang sama untuk memenangkan dukungan.

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga dalam periode rejim neoliberal; pemilu demokratis dalam ukuran demokrasi borjuis dan sekaligus menegaskan akhir dari era orde baru. Tahun 1998 melahirkan perubahan besar, bukan saja pergantian kekuasaan, tetapi yang mendasar adalah perubahan politik dan ekonomi, yang sudah sangat jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Perubahan tersebut bukan saja berlangsung dilevel atas, yang berkait dengan kehidupan politik, parlemen, lembaga Negara, penegakan hukum, dan sebagainya, akan tetapi juga berlangsung di level bawah yang ditandai dengan bangkitnya kritisisme dihampir semua lapisan social masyarakat. Perubahan yang terjadi, seperti juga perubahan yang berlangsung dibanyak Negara dan lingkungan social, menciptakan pertentangan (kontradiksi) antara sistem lama dengan sistem yang baru, antara seluruh kekuatan-kekuatan social yang berkepentingan. Perubahan mengidealkan sebuah bentuk yang baru, termasuk bentuk institusinya, sehingga terwujud kesesuaian (keselarasan) antara berbagai kepentingan social-masyarakat dengan institusi-institusi yang menyalurkannya.

Dalam kasus Indonesia, reformasi 1998 telah melahirkan perubahan politik; berupa penerapan demokrasi liberal ekstensif, otonomi daerah (desentralisasi) , keterbukaan pers dan media massa, serta melemahnya peran militer dalam lapangan politik dan ekonomi. Perubahan-perubahan politik ini masih begitu labil, dan begitu dominan berlangsung diatas, sedangkan diakar rumput seolah-olah ada hambatan. Perubahan politik yang disertai ekstensifikasi apa yang disebut “demokrasi liberal” dan jargon-jargonnya, ternyata tidak melahirkan perubahan signifikan terhadap derajat kesejahteraan rakyat. Padahal, ukuran paling sederhana kesuksesan sebuah pegelaran perubahan dimata rakyat miskin adalah kesejahteraan.

Perubahan politik yang terjadi hanya mewadahi perluasan “liberalisasi ekonomi”, yang dibungkus dengan kebijakan Letter of Intent (LoI), tetapi tidak mewadahi partisipasi rakyat untuk merebut akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Gempuran kuat neoliberalisme menyebabkan kerusakan luar biasa; kemiskinan, pengangguran, standar hidup yang buruk (gizi buruk, busung lapar, dan kelaparan), biaya kesehatan yang mahal, serta kerusakan lingkungan (ekosistem). Sumber daya ekonomi yang melimpah, bukannya jatuh ketangan rakyat Indonesia, malahan dinikmati oleh multinasional dan blok Negara imperialis. Kemiskinan di Indonesia begitu mengkhawatirkan; Bank Dunia mengklaim jumlah orang miskin di Indonesia mencapi 49,2% atau sekitar 110 juta orang; Indonesia merupakan penyumbang sekitar 60% orang miskin dikawasan regional ASEAN.

Ditengah kerusakan tersebut, terutama kerusakan ekonomi yang benar-benar memiskinkan mayoritas dari populasi, opensif neoliberal juga menghadirkan pembelahan cukup mendalam antara segelintir orang yang semakin kaya dan mayoritas rakyat yang semakin miskin. Membelah keterpisahan desa dan kota, antara region miskin dan region yang kaya.

Dan dilapangan politik, sebuah faksionalisme terbentuk dan fragmentasi politik luar biasa mendalam, akibat desakan neoliberal. Seperti di ungkapkan Lenin, kendati perkembangan sosial dan produksi tak mengubah karakter seorang borjuis—mengejar akumulasi profit, akan tetapi tak disangkal bahwa mereka dapat berganti wajah sesuai dengan periode dan fase-fase perkembangan tertentu. Kehidupan politik paska 10 tahun reformasi betul-betul berbeda dengan era-orde baru; Ada faksi elit yang tersingkir dan sama sekali tidak mendapatkan tempat dalam formasi yang baru. Ada faksi politik yang mencoba berasimilasi dengan formasi yang baru, sembari menjaga kepentingan- kepentingannya. Dan ada faksi politik dari elit politik sekarang ini, yang semakin solid kelompoknya, dan membangun ikatan dibelakang pemerintahan SBY-JK (golkar dan Demokrat).

“Tidak ada yang abadi dalam politik, kecuali kepentingan”. Dan karena kepentinganlah, sebuah partai atau seorang politisi bisa menggeser sikap politik dan orientasinya. Di jaman orde baru, semuanya boleh dikatakan seragam, satu induk, dan satu kongsi-kepentingan. Tapi di jaman liberal ini, seorang politisi bisa menggeser sikap politiknya dalam hitungan waktu singkat, sesuai dengan prediksi politik yang menguntungkan mereka. Tak heran, di jaman sekarang banyak orang seperti Agus Tjondro, seorang koruptor yang insaf[1], Zaenal Maarif (bisa berpindah-pindah partai dengan leluasa), dan banyak lagi sosok lainnya, yang bisa merubah kepribadian dalam sekejap.

Selain itu, diluar isu diatas, beberapa elit bergeser dari akomodatif terhadap neoliberal kemudian bersifat kritis, bahkan anti-neoliberal. Fenomena ini pun sebenarnya gejala material yang inheren dalam pertikaian modal besar versus kecil, sektor ekonomi global versus domiestik, dan sebaianya. Tetapi diluar itu, ekspresi umum yang juga selalu hadir dan menuntut penyelesaian adalah garis pertentangan antara Negara penindas (oppressor) dan Negara tertindas (oppressed). Sentimen ini membidani kelahiran kaum nasionalis, dan terutama sekali; borjuis nasional progressif.

Nasionalisme dan Anti Neoliberalisme

Pada awalnya, nasionalisme selalu merupakan hasil pergaulan bangsa jajahan dengan Negara yang lebih modern, termasuk kemungkinan dibawah oleh penjajahannya. Karena itu, yang pertama kali menangkap sentiment nasionalisme dan sekaligus pertama kali tersadarkan adalah kaum intelektual, yang terutama sekali berasal dari kalangan atas atau cikal bakal borjuis nasional. Mereka menjadi progressif, karena mengambil jalan berbeda dengan kehendak penjajah—yang bermaksud memodernkan mereka—dan berbalik melawan, dengan menggunakan senjata “nasionalisme” . Nasionalisme semacam ini mengambil bentuk pembebasan nasional; melepaskan diri dari segala bentuk kolonialisme dan imperialisme.

Ketika desakan neoliberal kian tak terbendung, maka klaim “nasionalisme” juga begitu riuh dipertunjukkan oleh politisi nasional dan kalangan pengusaha. Di kawasan Amerika Latin, beberapa pengusaha nasional seperti Embraer, perusahaan penerbangan Brazil, mengajukan klaim nasionalisme guna menghadapi bombardir kompetitornya yang berasal dari Kanada. Neoliberalisme juga menceraikan berbagai lapisan pebisnis berdasarkan kepentingannya, misalnya pebisnis transnasional, pebisnis regional, dan pebisnis yang bergantung pada pasar domiestik. Sehingga, pendapat menyamaratakan wajah mereka, seperti argumentasi Gregorius Wardoyo, merupakan pendapat anti-materialisme dialektik, dan tidak berbau Marxism.

Di Indonesia, klaim “nasionalisme” oleh sejumlah politisi nasional dan kalangan pengusaha merupakan buah pertikaian tak seimbang dengan pemodal asing dan perusahaan trans-nasional. Pengusaha dalam negeri tumbuh dan berkembang dari kakinya, dan atas anjuran neoliberalism; pemerintah harus mencabut dukungan dana dan insentif kepada pengusaha nasional. Mereka tak berdaya berhapan dengan gempuran tersebut dan berharap Negara bisa menolong mereka. Perlu diketahui, bahwa kerusakan yang diderita oleh pengusaha nasional dan sektor industri dalam negeri, merupakan juga “pukulan” terhadap kelas pekerja secara umum.

Di eropa dan AS, klaim “nasionalisme” mungkin tak relevan dengan kepentingan bisnis mereka, yang butuh integrasi dalam pasar global. Meskipun ketika krisis financial, beberapa perusahaan financial AS dan Eropa harus diselamatkan oleh pertolongan Negara. Tetapi, di Negara-negara berkembang dan begitu tergantung (dependent) kepada Negara-negara maju, isu “nasionalisme” menjadi komoditi yang penting.

Di Indonesia, perjuangan anti-neoliberalisme dipararelkan dengan perjuangan anti-imperialisme, atau menggunakan retorika nasionalisme. Sedangkan di Negara maju (AS, Inggris, Jerman, Kanada, dll), anti –neoliberalisme tak bisa dipararelkan dengan sentimen nasionalisme, karena kedudukan borjuasi penghisap berada dinegaranya sendiri atau negaranya yang bertindak sebagai imperialis (penjajah). Kesuksesan perjuangan anti imperialis di Negara dunia ketiga akan menguntungkan perjuangan kelas pekerja di Negara-negara maju, demikian sebaliknya.

Beda halnya dengan Nasionalisme Chauvistik, yang merupakan kecenderungan borjuis kecil yang tak sabar, berkehendak mengalirkan penghisapan berdasarkan garis kebangsaan, keagamaan, dan kesukuan. Nasionalisme yang anti imperialis menggunakan Negara sebagai “tanggul” menghadapi terjangan negeri-negeri imperialis, dan mengutamakan kepentingan nasional dengan melibatkan seluruh lapisan sosial dari sebuah bangsa. Sedangkan, nasionalisme “chauvinistic” menggunakan Negara untuk sebagai mesin akumulasi yang efektif, dengan menjalankan kediktatoran Negara, agresi, dan peperangan.

Partai-partai yang mengobarkan nasionalisme, seperti Gerindra, dihasilkan oleh sebuah situasi dimana identitas dan karaktekter sebuah nasion telah merosot. Dan disisi lain, muncul keresahan kuat ditengah massa yang berpotensi melahirkan “guncangan sosial” yang cukup besar. Kehadiran nasionalis –chavunis adalah untuk menjembatani kepentingan massa dan kepentingan oligharki lama yang terkikis oleh pengaruh neoliberalisme. Ciri-ciri yang ditonjolkan berupa slogan-slogan nasional yang abstrak namum memukau, yang bertujuan meraup dukungan massa, terutama kalangan menengah dan kebawah--kelompok sosial yang paling menderita akibat dampak neoliberalisme.

Pemilu 2009 dan Strategi Politik Parlementaris

Meskipun keresahan, ketidakpusan, protes, hingga perlawanan, tak dapat dibantah lagi, merupakan ekspresi umum dari pekerja, petani, kaum miskin kota, mahasiswa, kalangan minoritas, dan termasuk pula sektor-sektor kapitalis yang menderita kerugian akibat desakan neoliberalisme. Namun, sudah menjadi kesimpulan yang tak terbantahkan pula bahwa mayoritas rakyat Indonesia masih mempercayai bahwa parlemen demokratik (tentu saja dalam ukuran borjuisme) masih begitu kuat. Dan tanpa meragukan lagi kebenaran teori, bahwa kaum pergerakan harus terus-menerus mendorong maju kesadaran tersebut, dengan segala keuletan dan ketabahan, termasuk terlibat aktif dalam penggalangan aksi massa, menyebarkan agitasi dan propaganda, dan bekerja konkret dikalangan tersebut. Tapi bagi saya, tak cukup bagi pergerakan mengandalkan satu ruang perjuangan saja, dan mengabaikan medan lain yang juga menyediakan potensi.

Menyakini bahwa parlementarisme merupakan salah satu medan perjuangan yang penting untuk situasi sekarang ini, maka perdebatan tak dapat dimundurkan lagi [pemilu rakyat atau bukan; ekstra-parlementer verus parlementer] ; perdebatan yang menurut saya hanya meniadakan pilihan-pilihan strategi dan taktik politik dalam memanfaatkan ruang parlementer. Semenjak pemilu didesain dalam kepentingan masyarakat berkelas, dan syarat-syarat yang dibuat sendiri diantara mereka guna mengatur suksesi diantara mereka, maka selamanya tak ada pemilu rakyat. Dan sebenarnya system demokrasi rakyat tidak didesain dengan mekanisme semacam pemilu tersebut, tetapi dengan mekanisme demokrasi lansung dari bawah; mayoritas memimpin minoritas; mekanisme recall kapan saja, dan sebagainya.

Disini kita berbicara soal strategi politik. Strategi politik bagi kami adalah strategi mendefenisikan siapa musuh dan siapa kawan terdekat, maupun sektor-sektor tertentu yang dapat dinetralisir dalam tahap histories tertentu. Disini strategi politik tak mengacu pada tujuan-tujuan jangka panjang dari gerakan, seperti yang banyak dijadikan “hak paten” gerakan kiri.

Efek neoliberal telah memupuk perlawanan dimana-mana, tak saja sektor-sektor dari kalangan warga miskin, tapi juga menjangkau kalangan pengusaha nasional ataupun pelaku bisnis yang begitu bergantung pada pasar domestik. Dengan demikian, efek neoliberal sebenarnya berdampak luas dan cukup mendalam. Dalam kepentingan ini, strategi politik bisa disusun berdasarkan komposisi dari seluruh sektor sosial yang jelas-jelas dirugikan, dengan catatan bahwa ada “core” yang berfungsi sebagai driving force dalam perjuangan anti neoliberal, sekaligus menjaga koalisi tersebut berjalan dalam koridor “kerakyatan".

Sehingga tak cukup dengan koalisi dengan partai tertentu, tapi seharusnya sebuah blok politik yang lebih lebar lagi, yang menghimpun seluruh kekuatan politik; partai, individu, organisasi massa, yang berkecenderungan dirugikan oleh neoliberalisme. Blok politik yang lebih lebar dan beranggotakan luas, akan memberikan pengaruh besar dari perimbangan politik didalam negeri, dan sekaligus memberikan kesempatan besar menciptakan dan menjaga polarisasi antara kekuatan politik yang anti-neoliberal dan pro-neoliberalisme.

Gambaran lengkap dari strategi politik ini tak bisa sekedar dengan ukuran memasuki badan parlementer, tetapi seharusnya dipahami luas; yakni memanfaatkan semua institusi formal demokrasi liberal, pemerintahan- pemerintahan lokal, badan-badan partisipasi warga hingga yang terendah, seperti musrembang, dekot, dekel, dan RT/RW.

Pandangan Yoyok dan Pendukungnya

Berbeda dengan saya, pandangan Yoyok justru berada diseberangnya. Setidaknya dengan memagari diri dalam perdebatan soal alat politik yang dipergunakan, ia terus bersikukuh bahwa alat politik tersebut harus genuine dari gerakan, partai kiri sejati, dan terang mendukung sosialisme. Baginya, memanfaatkan partai lain dalam basis kesepakatan program sebagai jembatan menjalankan strategi mengintervensi pemilu, merupakan sebuah kapitulasi kanan, kooptasi, peleburan diri, dan pendeknya; oportunisme kanan.

Dalam artikelnya, pemilu 2009 dan (ilusi) kaum pergerakan[3] , ia merangkum pendapatnya sebagai berikut;

"...Pemilu sebagai sebuah momentum politik nasional, jelas tidak bisa di tolak adalah panggung politik yang besar, yang menjadi perhatian (baik terpaksa maupun “sukarela”) sebagian besar rakyat Indonesia, namun panggung yang besar ini tidak secara otomatis akan menjadi panggung yang efektif bagi kaum pergerakan, dengan menjadi peserta pemilu. Ketidak efektifan ini disebabkan alat politik yang digunakan oleh kaum pergerakan bukanlah alat politik yang dibangun sendiri oleh kaum pergerakan; dengan programnya sendiri, dengan metode perjuangannya sendiri, dengan model organisasinya sendiri maupun dengan tokoh-tokonya sendiri. Dengan tidak adanya alat politik kaum pergerakan ini (sekalipun telah diupayakan dengan segala kelebihan maupun keterbatasannya) , maka kaum pergerakan harus masuk atau menjadi bagian dari alat politik yang lain, dan tepat pada point ini, alat politik yang ada (yakni partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu 2009) tidak ada satupun yang mendekati apa yang selama ini di perjuangkan oleh kaum pergerakan Indonesia, sehingga menjadi bagian dari kekuatan penindas ini,tentu saja akan semakin memperkuat posisi politik kaum penindas ini untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat yang sudah semakin mengecil".

Dengan mengacu pada argumentasi diatas. Yang dipersoalkan Yoyok, terutama sekali, adalah soal alat politik yang digunakan. Dalam mengajukan argumentasinya, bung Yoyok selalu menyandarkannya hanya pada satu aspek, yakni alat politik, dan meniadakan keperluan mendiskusikan aspek yang lain, yakni tujuan intervensi pemilu itu sendiri. Memisahkan alat dan tujuan bukan merupakan solusi untuk berdebat (kecuali untuk debat kusir ansich!). tanpa mau menjerumuskan diri dalam pragmatisme, bahwa perdebatan soal alat seharusnya menimbang kepentingan luas dari sebuah tujuan. Sehingga, sesulit apapun mencari alatnya yang tepat dan sesuai, tetap harus dipecahkan demi tidak melepaskan tujuan, atas nama; KEPASRAHAN.

Saya menganggap bahwa ukuran dan persyaratan bagi sebuah kendaraan politik adalah kesepakatan program; anti-neoliberalisme . Bahkan, menjadi keharusan menurut saya, membangun sebuah formasi politik, blok lebar, atau semacam front persatuan yang lebar dengan merangkum semua sektor sosial yang dirugikan oleh neoliberalisme, termasuk sektor-sektor kapitalis yang menderita dan berkehendak melawan. Sedangkan Yoyok, memagari diskusinya untuk merunut sebuah partai-partai yang benar-benar kiri, sosialis, anti-imperialis. Dan kalau tak ada yang seperti itu, maka menurut Yoyok, lebih baik kaum pergerakan menunggu sambil mengusahakan persatuan gerakan rakyat. Pertanyaannya! Jika alat politik yang demikian itu, tidak juga terbentuk karena berbagai faktor, dan belum lagi syarat yang diajukan oleh demokrasi borjuis di parlemen semakin tinggi pagarnya, sehingga tak memberi kesempatan sedikitpun bagi kaum pergerakan melongok kedalam, bahkan untuk tahun-tahun kedepan. Apa yang dia (Yoyok) akan lakukan?

Selanjutnya, dalam penjelesan yang lebih jauh soal efektifitas aktifitas parlementer dengan metode kerjasama-luas berbasiskan program, dia mengajukan sebuah prediksi berikut;

“Dengan biasnya program kerakyatan, ditambah dengan alat politik yang digunakan adalah alat politik milik borjuasi, maka sudah bisa dipastikan struktur organisasi yang akan meluas adalah struktur organisasi dari borjuis ini…….. Artinya peluang untuk masuk menjadi anggota DPR/D pun sangat kecil, dan jikapun berhasil (dengan cara-cara di atas) maka kemungkinan untuk menjadi anggota DPR yang radikal, yang sanggup memperjuangkan kepentingan rakyat menjadi sangat kecil, karena dalam proses menuju anggota DPR/D sudah menanggalkan prinsip-prinsip perjuangan, dan saya tidak percaya, dengan proses yang seperti itu, maka secara ajaib akan muncul anggota DPR/D yang diharapkan oleh rakyat”.

Benar-benar ahli berandai-andai, ahli nujum sosialisme abad 21 rupanya; belum juga taktik tersebut dijalankan, dipraktekkan, dan kelihatan hasilnya, dia (yoyok) sudah buru-buru menyimpulkan secara picik, bahwa taktik parlementer dengan kerjasama-luas berbasiskan program tidak akan berhasil. Perlu saya beritahukan, bahwa sebusuk apapun pandangan Yoyok terhadap badan parlementer secara institusional, tetapi tetap menyisakan beberapa individu yang baik, yang dengan dasar humanisme, kritis dan pro-rakyat, selalu berdiri menghadang kebijakan-kebijakan benar-benar anti -rakyat. Bisa disebutkan nama-namanya; Drajat Wibowo, Yacobus Mayongpadang, Yuddy Chrisnandi, dan lain-lain. Bahkan, dikalangan mereka ada yang berfikir anti-neoliberal, meskipun masih dalam statemen-statemen politik.

Saya termasuk penulis yang selalu mengacu kepada pendekatan klas, tapi saya tidak kaku memahami bahwa asal-usul klas menentukan seseorang menjadi revolusioner. Gerakan 26 Juli yang berdiri disekitar castro dan kawan-kawannya, terdiri dari orang-orang dari berbagai asal-usul klas yang berbeda, sebagian besar dari kota, tidak selamanya dari klas pekerja, tidak juga pernah aktif di organisasi buruh atau organisasi kaum pekerja lainnya sebelum bergabung dengan Castro, tetapi akhirnya mereka bisa menjadi “inti” dari kekuatan revolusioner Kuba.

Boleh saja kita mengatakan, bahwa banyak mantan aktifis yang terjung ke partai dan bahkan parlemen, tapi tidak bisa berbuat banyak. Tapi, pengalaman tersebut bisa saja menjadi acuan, tetapi tidak bisa di jadikan alat “mentah-mentah” untuk menghakimi strategi politik papernas, dan beberapa aktifis lain. Soal godaan oportunisme, bukan hanya di parlemen, tetapi juga ada dijalanan; brokeris (tukang dagang aksi), ada dilapangan perjuangan buruh (aristokrasi buruh, tawaran jabatan,dll) , tani, KMK, dan semuanya.

bahwa metode parlementer hanya salah sub-pekerjaan memanfaatkan semua ruang-ruang legal, konstitusional, badan-badan pemerintahan local (walikota-bupati) , hingga struktur-struktur warga (Dekel, Musrembang, RT/RW)[4]. Rakyat miskin harus didorong untuk melibatkan dirinya, merebut badan-badan warga (RT/RW), local (Kades/bupati) hingga parlementer (DPRD, DPR, DPD). Dan papernas membuktikan hal tersebut; selain masuk dalam pencaleg-kan DPRD-DPR, juga berhasil mencalonkan beberapa anggotanya di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), termasuk salah satunya, Pak Benny, seorang sopir angkot, yang lolos verifikasi administratif dan faktual KPU sebagai calon DPD dari daerah DKI jakarta. Pak Benny mengusung program anti neoliberalisme, dan dalam membawa persoalan konkret rakyat miskin Jakarta kepanggung politik---agar makin terdengar, seperti; lapangan kerja, penolakan penggusuran, anggaran berbasiskan rakyat, dan sebagainya.

Seorang Bupati di Jembrana, Gede Winasa, bisa mempraktekkan pendidikan gratis di seluruh sekolah-sekolah didaerahnya. Meskipun tak memiliki latar-belakang aktifis, ataupun politisi, bupati Gede Winasa telah melelehkan cara berfikir birokrat dan pendukung neoliberal bahwa pendidikan memang sewajarnya mahal. Tindakan sang bupati, kendati tak didukung oleh organisasi kiri radikal dibelakangnya, telah mempengaruhi konstalasi politik nasional dan memberi inspirasi bagi pejabat didaerah lain. Program pendidikan gratis kini, sudah menjadi program “umum” hampir setiap pilkada gubernur, walikota, atau bupati. Itu capaian!

Pandangan Lain

Pandangan politik kaum pergerakan terhadap pemilu 2009 sungguh beragam. Beberapa kelompok, yang memiliki jaringan signifikan, mencoba memberikan solusi dengan menawarkan Golput. secara garis besarnya, bahwa pemilu 2009 tidak akan memberika solusi bagi persoalan yang dihadapi rakyat, dan malah menjadi ajang konsolidasi bagi kaum borjuasi dan elit politik penipu rakyat. Pendeknya, pemilu 2009 tidak akan memberikan perubahan bagi rakyat, karena secara institusional pemilu sendiri masih dirancang untuk kepentingan kaum borjuis.

saya tidak terlalu mendebat posisi tersebut, akan tetapi menurut hemat saya perlu ada catatan; misalnya, bahwa penolakan ini berlandaskan kesimpulan bahwa pemilu 2009 bukan pemilu rakyat. Ini harus diperjelas, seperti apa ukuran pemilu rakyat itu? Dan apakah benar bahwa pemilu 2009 sama sekali tidak memberikan potensi untuk melahirkan perubahan politik yang setidaknya sedikit memihak rakyat? Dan selanjutnya, apa tanggung jawab kita terhadap mayoritas rakyat Indonesia, yang merupakan korban utama neoliberalisme, tetapi“tetap” percaya terhadap ilusi parlemen?

Pemilu memang selamanya milik kaum borjuis, karena badan parlementer sejatinya adalah mekanisme pewadahan kepentingan semua bagian dari klas borjuis, dengan mekanisme penyaringan yang memagarinya dari partisipasi rakyat miskin. Seharusnya, pertanyaannya adalah; apakah pemilu 2009 menyediakan peluang bagi kaum pergerakan untuk memenangkan program2 alternatif, memenangkan dukungan rakyat, dan memelihara perimbangan politik diantara dua segi bertentangan; pemerintahan pro-neoliberal versus oposisi.

Tapi, terlepas dari kedua cara pandang yang berbeda tersebut, pekerjaan menyerukan golput oleh beberapa elemen pergerakan bisa berkontribusi dalam menjaga barisan massa rakyat yang sudah maju secara politik---rakyat yang tidak percaya lagi dengan institusional parlementer, sedangkan elemen pergerakan yang mengintervensi pemilu akan memelihara dan merangkum massa rakyat yang sudah tidak puas dengan pemerintahan dan kebijakannya namum masih percaya pada ilusi pemilu, berada dibelakangnya. Kombinasi diantara keduanya, atau adanya “koordinasi” diantara dua bentuk ini, akan menjadi blok politik alternatif dimasa depan, dengan dukungan luas.

Akan tetapi, Golput juga bisa melahirkan sebaliknya; abstain berarti membuka jalan kepada kekuatan lama yang lebih mapan dan terorganisir. Kenapa bisa terjadi? Pertama, karena ternyata motif utama golput beragam, salah satunya adalah persoalan kekacauan administratif, teknis, dan sosialisasi, seperti yang diyakini JPPR, sehingga susah ditarik kepentingan politisnya. Belum lagi, jika benar bahwa Gusdur akan mendorong pendukungnya untuk golput dalam pemilu 2009. Kedua, dari perkembangan situasi, jika benar-benar dua kutub (pro-neolib dan anti neolib) benar-benar bertarung secara terbuka, maka seruan golput akan menarik sebagian besar pendukung atau pemilih anti neolib yang paling militant dan radikal. Ketiga, jika golput dihubungkan dengan pemilu tidak jurdil, sarat penipuan, dan sebagainya, maka seharusnya taktik golput kurang tepat, karena kemajuan system informasi dan teknologi telah meminimalisir kemungkinan penipuan dan manipulasi. Dan kalaupun terjadi, rakyat bisa melakukan protes lansung ke panitia pemilihan, KPU, dan berbagai institusi yang terlibat. Kalau argumentasinya prinsipil, karena memang pemilu merupakan institusi borjuis yang mengilusi rakyat, maka seharusnya seruannya adalah BOIKOT aktif, dengan tindakan aktif mengerahkan massa menggagalkan pemilihan.

Partisipan atau Non-Partisipan

Tema ini selalu dipertentangkan dan dibangun tanggul pemisah diantara keduanya, seolah-olah yang satu tidak bisa melompati ke yang lainnya. Kalangan pergerakan mengidap ketidakpercayaan kuat terhadap partai-partai di parlemen dan meragukan adanya suasana kondusif di parlemen yang menjaga idealisme para aktifis. Selain itu, kerusakan politik yang diderita lembaga parlemen akibat korupsi, suap, dan skandal seks, telah melempar citra politik pada titik yang paling dangkal. Hal tersebut begitu kuat memupuk sentimen anti-politik dan anti-partai, terutama kalangan klas menengah dan LSM.

Diluar unsur-unsur yang cukup maju---yang menyadari perlunya pendirian partai politik alternatif, mayoritas lapisan luas kaum pergerakan masih memformulasikan kesadaran anti –kapitalisme dengan menolak berpartisipasi dalam ruang-ruang legal yang diciptakan oleh klas berkuasa. Mereka punya defenisi tersendiri terhadap aktifis yang masuk keparlemen, badan-badan pemerintahan, atau ruang-ruang politik lainnya, sebagai penghianat, penjual idealisme.

Terhadap proposisi tersebut, ada baiknya menyimak pendapat Marta Harnecker berikut ini;

….Terhadap kondisi itu, perlu ditambahkan tidak adanya kepercayaan rakyat kebanyakan terhadap politik dan politikus. Rakyat muak dengan janji-janji yang tak dapat dipenuhi dan dengan demikian hanya sekedar berpropaganda tentang masyarakat alternatif tidaklah cukup. Butuh untuk mendemonstrasikan dalam praktek-praktek sehari-hari apa yang dikhotbahkan. Ini hanya mungkin "dengan mengembangkan alternatif kerakyatan terhadap kapitalisme dengan cara membuang motif profit dan hubungan-hubungan yang dipaksakan olehnya dan menggantikannya dengan suatu logika baru yang humanistik dan didasarkan pada solidaritas dalam ruang-ruang yang dikuasai oleh kaum kiri" (Harnecker, 2001, 164-165).

Persoalannya adalah mantan aktifis gerakan yang terserap atau sukses masuk kedalam badan pemerintahan atau parlemen melakukan praktek politik yang tidak jauh berbeda dengan politisi kanan. Adalah merupakan tantangan dan tugas kaum aktifis di parlemen, bukan untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga parlemen, akan tetapi memformulasikan sebuah pemahaman akan batasan-batasan yang sanggup dihadirkan neoliberal, dan sebaliknya mempromosikan “praktik konkret” yang sanggup melampaui keterbatasan tersebut.

Pemilu 2009 adalah pemilu menentukan; jalan lama atau perbaikan. Kegagalan berat kapitalisme neoliberal bukan sekadar ungkapan teoritis tetapi kini menjadi fakta. Kenyataan tersebut tidak lagi dapat menunggu; sampai sebuah formasi persatuan gerakan terbangun, tapi sejak sekarang harus digempur dan arena pemilu menyediakan ruang begitu luas untuk pertarungan tersebut. Tipe dominan dari pemilih dalam pemilu mendatang adalah massa mengambang, sisa-sisa proyek depolitisisasi orba. Pilihan politik mereka sangat tergantung ruang pragmatis yang menyediakan mereka kesempatan bertahan hidup (survival). Belum lagi, kurang lebih 70% masyarakat Indonesia menggantungkan pengetahuan dan akses mereka terhadap informasi berdasarkan audio-visual. Partai-partai besar yang memiliki duit, termasuk Golkar dan Demokrat, tentu sanggup menggunakan media visual seperti TV untuk pencitraan politik mereka. Partai-partai pendukung neoliberalisme akan memanfaatkan media untuk menghapus kerusakan dan cacat politik mereka karena kebijakan yang merugikan rakyat.

Dan karena itu, kaum pergerakan yang mengikuti pemilu tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi potensi personal aktifis, tetapi harus menggandeng dukungan luas dari kaum pergerakan. Bukan itu saja, kaum pergerakan pun harus memenangkan sebuah blok sosial alternatif berkeanggotaan luas dan lebar sebagai jalan mengimbangi kekuatan lawan. Dalam situasi politik seperti itu, dimana dua arus politik (pro –neoliberal dan anti-neoliberal) bertemu dan bertempur, maka pilihan “non-partisan, abstain, bukanlah pilihan yang tepat. Konteks politik pemilu 2009 adalah mengusahakan perubahan politik guna mengakhiri neoliberalisme, bukan lagi sekedar “protes” dan mempropogandakan ketidakpercayaan terhadap neoliberal.

Bukan berarti saya menganjurkan dukungan tanpa kritis terhadap caleg aktifis, justru hal tersebut sangat dibutuhkan sebagai salah satu faktor untuk menjaga garis pro-rakyat dari aktifis tersebut.

Konfigurasi Politik Nasional dan strategi Konvergensi

Semenjak Letter of Intent (LoI) ditanda-tangani oleh pemerintahan Habibie, boleh dikatakan bahwa perekonomian Indonesia sedang berintegrasi dengan sirkuit pasar global, yang merupakan unit tunggal. Sejak itu pula, ekonomi nasional memutar-badan, bukan lagi melayani kapitalisme kroni, tetapi melayani sepenuhnya kepentingan korporasi transnasional dan Negara-negara maju. Hal tersebut patut dicermati, karena bukan saja sedikit merubah musuh utama yang kita hadapi, tetapi juga merubah berbagai medan perjuangan kaum pergerakan, isu utama dan tuntutan, dan strategi politik.

Golkar sekarang sudah berbeda jauh dengan Golkar dimasa orde baru. Jika dimasa orde baru, Golkar merupakan penyangga utama dari system kapitalisme kroni orba, maka dimasa sekarang, dibawah komando Jusuf Kalla, semakin berorientasi pada ekonomi pasa bebas (free market) dan politik liberal. Dengan kerjasama-solid bersama Demokrat, kedua partai ini semakin mendekat pada pengelompokan partai pendukung neoliberalisme paling depan di Indonesia. Beberapa individu dan tokoh loyalis orba di tubuh golkar sudah dibuang atau dipaksa mendirikan partai baru, seperti Hanura, Pakar Pangan, dan Gerindra.

Sementara itu, PDIP yang terdepak dari kekuasaan tahun 2004 lalu mulai menuai popularitas dari sikap partainya yang menegaskan beroposisi terhadap pemerintahan sekarang. Partai yang mengakui “nasionalis” ini, sebenarnya juga merupakan pendukung neoliberal seperti yang ditunjukkannya semasa berkuasa (2001-2004), hanya saja mencoba mengimplementasikan semacam “tanggung jawab sosial” dalam menghadapi dampak ekonomi yang liberal.

PKB merupakan unsur termaju di parlemen dari berbagai sikap politiknya; pluralis dan kritis terhadap neoliberalisme. Ketika Gus-Dur berkuasa pun, ia memakai ekonom-ekonom yang berada diluar lingkaran Wijoyonitisastro atau Mafia Barkeley, dengan memasang Risal Ramli dan Kwik Kian Gie. Hanya saja, patron klien yang terlampau kuat dipartai ini ditambah penggembosan dari luas, telah menyebabkan partai retak dan terbelah, dimana kubu progressif-Gusdur berada dalam kubu yang kalah dan Kubu Muhaimin—yang lebih pro- SBY—sebagai pihak pemenang.

PAN yang selalu memposisikan diri sebagai pendobrak reformasi telah terbukti semakin ditinggalkan rakyat, seperti yang ditunjukkan oleh merosotnya dukungan mereka dan ditinggalkan oleh kaum mudanya---yang mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB). Meskipun berkali-kali Amien Rais berposisi kritis terhadap perampokan kekayaan alam, terutama sektor pertambangan, oleh korporasi internasional, tetapi ternyata tidak memulihkan kepercayaan rakyat terhadap partainya. Terlebih Sutrisno Bachir, yang menjadi nahkoda partai, tidak memiliki kepiawaian dalam berpolitik dan tidak punya konsep programatik yang konkret, selain menawarkan iklan “katro” di TV.

Dari poros konservatif, yang meliputi PKS, PBB, dan PPP, hanya PKS-lah yang menunjukkan “cahaya terang” semakin mendapatkan keuntungan dari kerusakan politik yang diderita partai lain. PBB dan PPP yang semakin konservatif dan kemana-mana menjual ideology syariat islam jelas partai yang sedang merosot. PKS justru sebaliknya; kendati merupakan partai pendukung pemerintah, tapi berkat “maneuver politiknya” yang bisa zig-zag ---seperti kasus dukungannya terhadap hak angket—ditambah beberapa faktor; disiplin, kaderisasi, performa bersih dan egaliter, menjadikan PKS memiliki peluang besar dalam pemilu 2009. PKS adalah partai konservatif yang mengusung ekonomi liberal; berjuang keras memelihara tradisi dan moral konservatif tetapi begitu loyal terhadap kebijakan neoliberal. PKS jelas merupakan partai reaksioner yang harus diwaspadai karena dapat berpindah rel politik (pro-neoliberal atau oposisi), yang penting menguntunkan politik partainya.

Bagaimana dengan faksi tentara?

Tentara sementara ini terfragmentasi setidaknya dalam banyak faksionalisasi. Salah satu bentuk faksionalisasi dikalangan mereka tercermin dari kemunculan 3 partai yang sepenuhnya disokong oleh tentara, yakni Hanura, Gerindra, dan Pakar-Pangan, PKPI, dan Demokrat. Menariknya, bahwa beberapa faksi dalam kubu tentara justru memperlihatkan posisi kritis terhadap pemerintahan SBY, seperti yang ditunjukkan oleh iklan kemiskinan Wiranto, bahkan diantara mereka semakin sering melontarkan ide kemandirian bangsa, nasionalisme, anti-penjajahan asing. Beberapa mantan tentara terlibat dalam deklarasi Komite Bangkit Indonesia (KBI), yang sekaligus mendeklarasikan konsep jalan baru dan haluan ekonomi baru Indonesia bersama Rizal Ramli.

Fenomena ini bukan hal baru dan juga tidak aneh. Tentara seperti kehilangan induk ketika orde baru runtuh, dan malah kelihatan bahwa tentara kehilangan basis model kapitalis yang menguntunkan kelompoknya, yakni kapitalisme kroni. Dengan ekonomi liberal yang diperkenalkan, tentara bukan saja disingkirkan dari kehidupan ekonomi tapi perlahan-lahan dibatasi dijabatan politik. partai politik semakin mendominasi kehidupan politik dan jabatan pemerintahan; sesuatu yang begitu tidak disengangi tentara sejak awal.

Liberalisme ekonomi dan pengambil-alihan sebagian besar asset-aset mereka oleh perusahaan trans-nasional milik asing, menyebabkan tentara terpisahkan dari kehidupan niaga dan bisnis. Paling banter, mereka menerima “jumlah kecil” sebagai upah mereka menjaga asset-aset dan kepentingan asing di Indonesia, terutama di Aceh dan Papua. Inilah landasan kenapa sejumlah pemimpin tentara mengibarkan bendera nasionalisme, kemandirian bangsa, dan anti-penjajahan asing.

Tapi, terlepas dari itu semua. Angin demokratisasi yang mewadahi tentara professional, telah mendorong sejumlah tentara yang berfikiran maju untuk mulai mendedikasikan diri pada pergulatan untuk mencari konsep baru Indonesia yang lebih baik. Akan tetapi, mereka ini masih sangat kecil dan cenderung dibuang dari posisi strategis kemiliteran.

Nah, dengan fragmentasi politik yang begitu lebar tersebut, perlu ada kreasi untuk merangkai kekuatan-kekuatan politik yang memiliki cita-cita yang relatif sama, terutama dalam mengakhiri praktek ekonomi neoliberalisme di Indonesia. Masalahnya, tidak ada memang partai politik di Indonesia sekarang ini yang benar-benar anti-neoliberal, apalagi anti-kapitalisme. Tetapi, kerusakan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi akibat neoliberalisme sudah tak dapat ditutupi dan mengharuskan partai harus mengambil sikap kritis terhadap neoliberal. Potensi ini tetap akan kecil jika tidak dikoordinasikan oleh kaum pergerakan, sehingga menjadi penting bagi pergerakan untuk menempatkan pemilu 2009 sebagai arena penting dalam perjuangan anti-neoliberal kedepan.

Adalah keharusan bagi kaum pergerakan untuk menjaga dan mengintervensi momentum pemilu ini. Karena dengan ini, kaum pergerakan dapat memelihara pertentangan dan polarisasi kekuatan (anti –neoliberal dan pro-neoliberal) menghadapi pemilu.

Untuk itu, diperlukan strategi konvergensi, yang akan menyatukan dan sekaligus memusatkan kekuatan yang memiliki cita-cita jangka pendek relatif sama untuk menjadi pengelompokan tersendiri menghadapi poros neoliberal. Disini kaum pergerakan dituntut, untuk mendefenisikan siapa kawan dan lawan, serta sektor-sektor tertentu yang perlu dinetralisir dalam fase histories tertentu. Musuh utama kita adalah pendukung utama system ekonomi neoliberalisme, yaitu partai Golkar dan Demokrat. Kawan sementara kita adalah kekuatan-kekuatan politik yang beroposisi terhadap pemerintah SBY-JK, menentang Golkar dan Demokrat, serta berposisi kritis terhadap neoliberalisme. Sedangkan sektor-sektor yang perlu dinetralisir adalah kekuatan politik peragu, pling-plang; partai yang sikapnya cenderung berubah-ubah tergantung dari perimbangan kekuatan pro-neoliberal dan penentangnya.

Kekuatan yang akan menjadi sandaran utama kita, terutama dalam mendorong sentimen anti-neoliberal lewat tekanan massa adalah sektor-sektor sosial yang cukup dirugikan oleh system neoliberal, meliputi kaum pekerja, kaum miskin kota, petani, dan semua sektor sosial lainnya yang menjadi “korban” neoliberalisme, termasuk pengusaha nasional.

Merangkul Sektor Kapitalis Nasional

Neoliberalisme adalah merupakan sebuah serangan kapitalis global, terutama yang dipimpin oleh korporasi transnasional dan kapitalis financial dari Negara kapitalis maju, yang menyerang bukan saja kelas pekerja dan rakyat miskin Negara berkembang, tetapi juga sector-sektor kapitalis nasional yang sangat bergantung kepada pasar domestik. Neoliberalisme merupakan restrukturisasi system kapitalisme yang terus dijepit krisis dan merestorasi kepentingan klas kapitalis dominan yang merasa tertekan dibawah periode intervensi Negara (Keynesian).

Neoliberalisme menghilangkan semua hambatan-hambatan bagi pergerakan capital Negara kapitalis maju dan juga perusahaan transnasional. Selain itu, restrukturisasi ini juga memisahkan kewajiban pemerintah Negara berkembang memberi perlakuan khusus dan proteksi terhadap sector-sektor ekonomi didalam negeri. Akibatnya, sector kapitalis nasional tak memiliki “cukup kelonggaran” untuk menghadapi persaingan dengan sector kapitalis raksasa.

Ketidaksanggupan kapitalis nasional ditengah opensif ditengah neoliberal, bukan saja karena ketidaksetaraan kekuatan capital yang mereka punyai, tapi juga disebabkan oleh faktor histories. Sektor kapitalis nasional di Negara-negara berkembang begitu subordinat terhadap kapitalis raksasa dari Negara kapitalis maju. Hal tersebut disebabkan oleh kenyataan histories bahwa ekonomi-ekonomi Negara berkembang tidak pernah diberi kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian untuk menjalankan perekonomian, perencaanaan produksi, dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Kendati ada kemerdekaan politik secara formal, namun faktanya ekonomi nasional tidak pernah lepas dari susunan ekonomi imperialis, yang berkehendak menahan laju ekonomi nasional dan menempatkannya sebagai basis pemenuhan kebutuhan industrialis di Negara kapitalis maju.

Melihat dari sejarah kehadirannya, perkembangan industri di Indonesia bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, melainkan untuk mememenuhi kebutuhan Negara kapitalis maju dan mewadahi kelebihan capital asing. Sehingga wajar saja jika industri yang berkembang benar-benar tidak memiliki basis yang kuat; rendah teknologi, sebagian bahan bakunya sebagian besar masih di-impor, dan lemah dukungan modal. Kerentanan industri nasional untuk bertarung dengan kompetisi bebas bersama produk dan jaringan pasar industri Negara maju bersumberkan pada problem tersebut.

Memasuki neoliberalisme, industri dalam negeri dibiarkan “bertarung bebas” dengan perusahaan transnasional yang didukung kuat oleh teknologi, financial, dan sokongan mesin pemerintahnya. Satu persatu sector industri dalam negeri berjatuhan, yang korbannya bukan saja pengusahanya tetapi juga buruh-buruhnya yang harus rela terkena PHK. Belum lagi, Industri terus dibebani berbagai pungutan dan pajak-pajak yang terkadang tumpang tindih sehingga membuat daya saing menjadi lemah. Pungutan liar sejak barang keluar dari pabrik hingga menuju pelabuhan ekspor kian menggila, bahkan diperkirakan mencapai US$180 juta pada semester I/2008.

Jika dicermati lebih jauh, nilai impor bahan baku/penolong mencapai 79,03% selama semester I/2008 dengan nilai US$51,42 miliar. Di sisi lain, impor barang modal menurun 6,82% pada Juni terhadap Mei, sementara impor barang konsumsi meningkat 6,77% (US$4,4 miliar). Tingginya importasi bahan baku/penolong merupakan pertanda kian rapuhnya struktur industri nasional. Pengusaha nasional masih terus-menerus dipaksa “membayar mahal” kebijakan pemerintah yang memprioritaskan energi untuk diekspor keluar, ketimbang memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keinginan-keinginan normatif agar industri nasional berdaya saing dan bernilai tambah, mampu meningkatkan kapasitas produksi, leluasa berekspansi, dan ketersediaan bahan baku dan energi yang memadai, kini tak bisa menghindar dari situasi paradoks dan kontradiktif.

Perlu ditekankan, bahwa kehancuran industri nasional bukan saja berdampak pada ketersingkiran pengusaha nasional dari pertarungan ekonomi, tapi juga “lonceng kematian” bagi rakyat pekerja. Seperti yang pernah saya singgung dalam artikel saya berjudul “keluar dari rantai yang mengekang”, bahwa kekalahan dan kemunduran gerakan buruh tidak melulu karena faktor kurangnya militansi serikat pekerja atau pengkhianatan dari pemimpin serikat pekerja, akan tetapi seringkali disebabkan oleh kondisi ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan. Sebagai contoh, kehancuran industri nasional menyebabkan pengusaha susah menemukan titik kompromi terhadap perjuangan ekonomis kaum buruh. Tidak adanya kondisi yang sehat bagi produktifitas industri, termasuk melahirkan profit, membuat konsesi terhadap upah, dan jaminan kesejahteraan pekerja susah terakomodir. Jika tetap dipaksakan pemogokan, pertempuran terbuka tanpa ampun, maka itu sama saja dengan perjuangan “bunuh-diri”, yang bukan saja menurunkan moril perjuangan pekerja, tapi juga menurunkan kepercayaan buruh terhadap serikat buruh radikal.

Blok Sosial Alternatif dan Tawaran Platformnya

Bagi saya, ditengah pertempuran yang sebagian besar dimenangkan oleh kaum neoliberal dan kekalahan berulang kali diderita oleh kaum pergerakan, bahkan dalam arena perjuangan ekonomi, maka pembangunan blok-politik lebar dengan plaftform kongkret menjadi keharusan. Tugas ini tidak saja dibebankan kepada kekuatan pergerakan yang mengintervensi momentum pemilu, tapi juga terhadap elemen pergerakan yang tidak ambil-bagian. Saya tidak hanya berbicara soal pentingnya kombinasi perjuangan antara gerakan yang mengintervensi dan tidak dalam respon momentum ini, akan tetapi mengenai kemendesakan pembangunan sebuah formasi sosial-politik dengan komposisi luas berdasarkan kesepakatan programatik.

Unsur-unsur pergerakan yang tak menyepakati taktik intervensi dapat mengajukan dukungan kritis terhadap calon-calon legislative yang diusung kaum pergerakan. Artinya, seruan memberikan dukungan berbasiskan kesepakatan program-program yang menjadi agenda penting kaum pergerakan, seperti nasionalisasi perusahaan tambang asing, penghapusan utang luar negeri, penghapusan system kontrak dan outsourcing, landreform, kredit murah bagi pengorganisasian ekonomi rakyat miskin, pendidikan dan kesehatan gratis, dan sebagainya.

Perlu ada sebuah blok sosial alternatif yang mengkovergensi seluruh sektor-sektor sosial yang “dirugikan” oleh neoliberalisme. Dalam derajat nasional maupun global, kapitalisme neoliberal tidak sanggup mencari jalan keluar dari berbagai kerusakan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, meningkatnya eksploitasi terhadap kalangan miskin, dan kerusakan lingkungan yang terjadi dimana-mana. Kecenderungan itu mendorong kolaborasi anti-neoliberalisme semakin memungkinkan untuk mendapatkan tempat dalam ruang-ruang politik. penting bagi elemen gerakan sosial untuk tidak sekedar meneriakkan alternatif neoliberalisme diluar pintu kekuasaan, tetapi juga dalam ruang kekuasaan, sekecil apapun.

Seperti diungkapkan diatas, keragaman sektor sosial yang dikorbankan oleh neoliberal membutuhkan sebuah bentuk pewadahan yang lebar pula, tapi dengan kesepakatan- kesepakatan minimum yang konkret. Pewadahan ini juga memerlukan kolaborasi yang kuat antara bagian luas kaum pergerakan dengan kekuatan-kekuatan politik di parlemen yang kritis terhadap neoliberalisme. Jadi semacam koalisi oposisi yang lebar dengan refresentasi luas; seluruh kelompok sosial, intelektual, partai politik, seniman, dan sebagainya.

Lantas, apa yang menjadi paltformnya? Sudah tak dapat ditutupi bahwa neoliberalisme merupakan masalah utama keterbelakangan ekonomi, politik dan kehidupan sosial di Indonesia. Neoliberalisme perlu menjadi agenda utama untuk disikapi, dihadapi, dan digantikan dengan sebuah alternatif baru yang lebih adil dan humanis. Partai-partai pendukung utama neoliberalisme, terutama Golkar dan Demokrat, harus ditempatkan sebagai musuh utama yang perlu diisolasi dan dilawan, dan selanjutkan kekuatan-kekuatan politik diluar itu perlu diklasifikasi, untuk menemukan siapa kawan dan mana partai yang harus dinetralisir.

Meskipun sudah terang, bahwa neoliberalisme merupakan problem pokok yang musti diatasi. Akan tetapi di dalam dinamika politik real, sentiment anti-neoliberal belum merupakan kesadaran “murni” dari partai-partai politik yang ada, tapi masih sebatas pernyataan-pernyata an politik atau manuver-manuver politik. Tapi tak dapat ditutupi lagi, bahwa tema “kemandirian nasional” kini menjadi tema umum dan menjadi “jualan” partai-partai oposisi, ataupun partai baru yang menjajikan perubahan. Dan bagi kaum pergerakan, tema “kemandirian nasional” dapat menjadi wadah yang baik untuk menampung program-program anti-neoliberalisme .

Perlu ditekankan, bahwa jalur pertama yang harus dimenangkan dalam kolaborasi anti-imperialisme di Indonesia adalah merebut kedaulatan nasional. Tahap ini mengkarakterisasika n prakondisi untuk proyek perubahan yang lebih berjangkau luas dan mendalam, yakni sosialisme. Dan bahwa proses ini pula mengkomfirmasikan pengalihan control terhadap sumber daya alam dan pembenahan tenaga produktif didalam negeri (pendidikan dan kesehatan) dari tangan imperialis.

Sentimen “kemandirian nasional” perlu dikonkretkan dan dipadukan dengan isu-isu anti-neoliberal, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, dan termasuk kegagalan pemerintah mengelolah ekonomi. Sebagai contoh; keharusan meninjau ulang kontrak-kontrak migas yang merugikan kepentingan nasional, jaminan pemenuhan energi untuk industri dan rumah tangga, negosiasi soal utang luar negeri, dan penyelesaian sejumlah konflik agraria. Program ini dalam tahap awal mencoba merombak kebijakan neoliberal, yang mengalirkan hasil produksi kekayaan alam dan tenaga kerja Indonesia kenegeri induk kapitalis dan ketangan segelintir pemilik korporasi transnasional untuk kemudian diserahkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Penutup

Jika kami mau membangun sosialisme, setidaknya sebagai projek alternatif atas kerusakan akibat kapitalisme yang semakin membusuk- neoliberalisme, maka kami harus merebut kedaulatan nasional dahulu; agar bias memegang kendali terhadap sumber daya alam, SDM, dan perusahaan-perusaha an strategis. Kami menyadari bahwa tak mungkin menjalankan proses ini pada tahap awal dengan sekali gebrakan; nasionalisasi dibawah control pekerja, penghapusan ekonomi pasar, dan melikuidasi institusi Negara borjuis. Tidak! Itu tak dapat dilakukan dengan sekaligus Bung Wardoyo. Seperti yang disebutkan Lenin, bahwa pada tahap awal sosialisme harus memperlihatkan keunggulannya dari segala aspek. Idenya adalah bahwa sosialisme harus menunjukkan superioritas di segala bidang.

Bahwa tugas terdekat kita adalah pembebasan nasional, melahirkan sebuah Negara berdaulat dan merdeka, yang akan menendang keluar imperialisme. Setelah ini, barulah kita memiliki “kesempatan dan peluang” untuk mengartikulasikan seluruh potensi kekayaan alam, tenaga produktif, guna memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Pada tahap ini, terbuka pintu bagi kami untuk menunjukkan sebuah dunia baru yang lebih adil dan humanis! Terima Kasih.

Catatan:
[1]. Penulis adalah Pengelolah Jurnal Arah-KIRI dan peneliti Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS)
[2]. Dan karena pengakuannya, beberapa LSM dan perhimpunan sosial memberinya penghargaan anti-korupsi award. Seolah-olah pengakuan bisa menghapus dosa, jika benar demikian, maka enak benar politisi di negeri ini.
[3]. Bisa di akses di http://fnpbi- prm.blogspot. com/2008/ 08/respon- pemilu-2009. html
[4]. Baca artikel saya, berjudul “Memanfaatkan RT/RW untuk transfer (perlahan) Kekuasaan Ketangan Rakyat”, di http://arahkiri2009 .blogspot. com/2008/ 08/memanfaatkan- rtrw-untuk- transfer. html.

Solidaritas Buat Rakyat Papua

2008-10-09T21:39:00.002+07:00

PERSATUAN POLITIK RAKYAT MISKIN DIY-JATENG
(PPRM DIY-JATENG)
Sekretariat : Jl Cantel, Gg IV/354, Baciro-Yogyakarta. Email: prm.diyjateng@gmail.com

Pernyataan Solidaritas

HENTIKAN WABAH DIARE-KOLERA DI NABIRE, PANIAI dan DOGIYAI SERTA BERIKAN KESEHATAN GRATIS-BERKUALITAS SEKARANG JUGA!

Pada bulan Juni 2008 yang lalu, Menteri Dalam Negeri meresmikan 6 kabupaten baru dan melantik 6 pejabat caretaker bupati di pedalaman Papua dan tepat pada waktu yang sama wabah muntaber menghantam masyarakat Desa Pugatadi I, Desa Denemani dan Desa Dogimani Lembah Kammu Dogiyai Nabire.

Ironis, di tengah puluhan bahkan ratusan rakyat Papua di Lembah Kammu Moanemani, Kabupaten Nabire mati perlahan disebabkan wabah muntaber yang begitu hebat, namun “lebih hebat” lagi pemerintah pusat-daerah lebih memilih sibuk menyiapkan ceremonial pemekaran kabupaten ketimbang terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rakyatnya.

Dapat kita lihat bersama dari data yang dirilis Biro Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Kemah Injili Gereja Masehi Indonesia dan Sinode Gereja Kristen Injili, serta Serikat Keadilan Perdamaian Keuskupan Jayapura dan Timika memperlihatkan sejak 6 April 2008, 147 warga Lembah Kamuu Dogiyai mati yang penyebabnya diduga adalah kolera dan muntaber. Jumlah perempuan meninggal 90 orang dan laki-laki berjumlah 57 orang, dengan rincian anak-anak berjumlah 38 orang, remaja 18 orang, pemuda 22 orang, dan dewasa berjumlah 68 orang. Itupun terus bertambah secara signifikan menjadi 156 korban.

Mulai tanggal 6 April 2006 muncul wabah muntaber dan kematian di Ekemanida dan Idakotu Desa yang dekat dengan ibu Kota Distrik Kamu Moanemani sampai tanggal 8 Juli 2008. Sejak tanggal 29 Mei 2008 kematian akibat muntaber sudah berhenti namun pada tanggal 2 Juli 2008 timbul kembali di desa Ekemanida. Dan kematian wabah muntaber ini masih lanjut hingga saat ini menjadi 355 orang desa dan anak-anak. Di tengah jumlah korban yang makin banyak berjatuhan, namun jumlah kematian ini dibantah mati-matian oleh YOSINA MANUWARON M.KES Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire.

Di bidang kesehatan pun tidak ada suatu penanganan yang intensif untuk diberikan pada masyarakat Lembah Kamu karena tidak didukung dengan fasilitas yang memadai dan obat-obatan sehingga untuk itu harus turun ke Kabupaten Nabire. Serta minimnya tim medis yang memantau perkembangan situasi kesehatan di Lembah Kamu. Hal ini juga diikuti dengan minimnya tenaga-tenaga medis yang berperspektif atau berorientasi pada kemanusiaan.

Riil hari ini, harkat dan martabat rakyat Papua sudah diinjak-injak. Pemerintah Indonesia tidak sayang Manusia Papua tetapi sayang pada kekayaan alam Papua. Dapat kita lihat, gunung emas yang dimiliki rakyat Papua yang seharusnya bisa menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan ini dan persoalan sosial lainnya justru dikuasai oleh pihak asing, Freeport. Dan dalam hal ini pula Negara belum mampu menyelesaikan persoalan kesejahteraan rakyat Papua hari ini, khususnya masyarakat Lembah Kamu.

Jelas sudah bahwa sampai hari ini pemerintah baik dari tingkat pusat dan daerah Kabupaten Nabire tidak punya niatan yang serius dalam menyelesaikan persoalan wabah diare-kolera dan persoalan rakyat lainnya di Papua. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Indonesia hanya sayang uang, ,jabatan dan pemekaran Kabupaten Dogiyai. Pilihan untuk menutup mata dan terus menjadi kepanjangan tangan dari pemodal asing yang terus giat dilancarkan hari ini. Terbukti, pemerintah Indonesia mengatakan Pemberian Otsus bagi Propinsi Papua akan mensejahterakan masyarakat Papua Namun Pelaksanaannya nol, karena Uang OTONOMI KHUSUS dimakan habis oleh Pejabat Jakarta dan Pejabat Papua, sehingga sampai saat ini korban meninggal dunia tidak dapat bantuan dana dan Obat-obatan apa-apa.

Melihat persoalan rakyat Papua hari ini, maka kami dari PERSATUAN POLITIK RAKYAT MISKIN DIY-JATENG (PPRM DIY-JATENG) mendukung terus perjuangan rakyat Papua, khususnya masyarakat Lembah Kamu menuntut haknya untuk bebas dari wabah diare-kolera dan menuntut kesejahteraannya. Serta menuntut kepada kepada Bupati Nabire, Bupati Paniai, Bupati Dogiyai, Gubernur Propinsi Papua, serta Pemerintah Pusat agar:

Segera mengambil langkah darurat penanganan wabah dengan mengirimkan tim medis ke lapangan untuk melakukan pengobatan gratis bagi masyarakat yang menderita di TKP wabah tersebut dan tindakan-tindakan penghentian penyebaran wabah;
Segera membangun infrastruktur kesehatan baru di daerah-daerah terpencil di Papua lengkap dengan tambahan tenaga medis, bukan hanya untuk mengatasi penyakit yang sudah ada, tapi juga bersifat pencegahan dengan memberikan pendidikan-pendidikan pola hidup sehat;
Tidak menyibukkan diri dengan pemekaran dan jabatan politik semata, melainkan memberikan pelayanan kesehatan bermutu seperti diperintahkan pasal 59 UU No.21/2001 tentang Otsus dan sistem kesehatan pangan yang mendukung terjaminnya gizi yang baik;
Mengkaji/menyelidiki mendalam tentang penyebab sesungguhnya dari wabah diare-kolera ini dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat luas agar dapat menghentikan segala praduga dan kecemasan yang sedang berkembang.
Berikan kesehatan gratis serta berkualitas untuk rakyat Papua, tidak hanya pada waktu bencana tetapi juga pasca bencana dengan cara menasionalisasikan aset tambang yang dimiliki asing (Freeport, British Petroleum dll).

Kami juga menyerukan kepada rakyat Papua dan rakyat Indonesia lainnya untuk bersolidaritas dengan tidak henti-hentinya berbicara mengenai persoalan rakyat hari ini dan segera membentuk wadah-wadah organisasi baik di sektor petani, buruh, kaum miskin kota, mahasiswa dan pemuda serta termasuk perempuan di dalamnya untuk terus menyuarakan hak-hak kesejahteraan kita baik itu hak untuk sehat dan hak untuk pintar!

BERIKAN LAYANAN KESEHATAN GRATIS
DAN BERKUALITAS UNTUK RAKYAT PAPUA!

Yogyakarta, 6 Oktober 2008

Christina Yulita

Sekretaris Wilayah
PPRM DIY-JATENG

Cukup Sudah Penghianatan!

2008-10-05T06:17:00.004+07:00

PRESIDEN HUGO CHAVEZ
MELAUNCHING KAMPANYE PEMILU KEPALA DAERAH

Diambil dari http://www.venezuelanalysis.com
Diterjemahkan oleh Dian Septi (Staf Pendidian-Bacaan DHN-PPRM)

Hugo Chaves berpidato di depan anggota PSUV pada hari Minggu, 29 September di Merida, pada acara inti launching kampanye pemilu Partai Persatuan Sosialis Venezuela. Presiden Venezuela, Hugo Chaves menyatakan bahwa tidak mungkin memenangkan posisi Gubernur kecuali dengan melakukan perlawanan terhadap kepuasaan diri dan pengkhianatan dan juga dengan melihat persoalan revolusi di luar panggung electoral.

Kandidiat PSUV dan anggota dari berbagai negara menghadiri acara tersebut di Stadion Poliedro di Caracas.

Chaves mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah mendatang pada bulan November sangat penting bagi Amerika Latin dan dunia, di mana mereka tidak hanya memenangkan posisi walikota dan posisi pemerintahan tapi juga menanamkan kesadaran massa.

Ia mengekspresikan kepuasannya bahwa sekarang Venezuela telah mempunyai partai revolusioner dan sosialis yang bersatu dan pengaruhnya telah meluas, meski baru terbentuk setahun lalu.

“Sudah saatnya kita memiliki sebuah partai politik kader yang memadai, sebuah partai massa yang sejati” kata Chaves

Ia menekankan bahwa sekalipun dengan kerja keras yang dilakukan, satu posisi Gubernurpun di 22 daerah pemilihan dari aliansi Patriotik (yang terdiri atas partai pendukung Chavez) tidak bisa secara obyektif menang. Ia mengatakan hal yang sama pada posisi di dewan legislatif dan walikota, dan cara memenangkannya adalah melalui organisasi, mobilisasi dan kesadaran sosialis serta revolusioner.

“ Kita membutuhkan banyak pengetahuan, studi, (dan) aku tidak berbicara mengenai bagaimana meraih gelar Doktoral, (maksudku) studi mengenai realitas di sekitar kita, kesadaran melalui observasi, analisa, perdebatan, membaca dan kerja-kerja ideology… hanya dengan begitu kita dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran revolusioner, kesadaran sosialis. Kita tidak melupakan bahwa revolusi ini mempunyai jalan: Sosialisme, hanya ini, jalan yang dapat kita lakukan untuk mengkonsolidasikan kemerdekaan Venezuela”

Oleh karena itu, ia menambahkan, secara obyektif bukan hanya sekedar menang pemilu, tapi dengan memenangkannya melalui organisasi, kemampuan memobilisasi, dan meningkatkan kesadaran melalui sebuah perang gagasan karena negara ini “belum secara total dibangkitkan pada tingkat yang kita butuhkan”

Hal ini dibutuhkan untuk membangkitkan kemauan berperang di setiap tempat, karena rakyat yang tidur tidak akan pernah menang, dan karena kampanye pemilu harus menjadi sebuah kesempatan dan sebuah skenario untuk membangunkan rakyat secara terus-menerus …. Karena kesadaran tidak akan pernah berhenti berkembang, kita yang seharusnya memasok kesadaran itu dengan perdebatan, pengetahuan, dan kritik terhadap diri sendiri, (untuk membangun sebuah) alat yang kuat dan dibutuhkan bagi sebuah revolusi sejati.”

Dalam pidatonya kepada para kandidat, ia memperingatkan pada mereka agar tidak berubah menjadi borjuis kecil dan mengatakan “Cukup sudah pengkhianatan, kami menginginkan gubernur yang revolusioner sejati, sosialis, jujur, dan walikota yang revolusioner dan sosialis, bagi kalian semua tidak hanya setelah 23 November nanti, namun juga harus siap saat ini”

Chaves menjelaskan bahwa pengkhianatan terhadap rakyat untuk ambisi dan kekayaan pribadi yang sering kali muncul selama lebih dari 200 tahun terakhir ini”

“(Aku) berbicara mengenai kota-kota tersebut di mana kelompok-kelompok kawan-kawan semua berada, kaum revolusioner di waktu lalu menyebrang ke tendensi politik lain, seperti Gubernur Carabobo atau Gubernur lainnya di Barinas , Gubernur Aragua, Gubernur Sucre. Aku katakan, dan akan terus kukatakan, permasalahannya, penyebab utama dari pembelotan tersebut adalah persoalan ideologi”

Ia juga memperingatkan mengenai “cepat puas akan kemenangan” yang dikatakannya sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap hilangnya suara untuk reformasi konstitusi tahun lalu.

”Kita seharusnya tidak merayakan kemenangan kita di negara manapun atau kotamadya manapun”

Setelah Pemilihan Berlangsung

Chavez mengingatkan kepada para hadirin, bahwa bangsa ini seharusnya pada tahun 2009 memperingati 60 tahun revolusi China, 50 tahun revolusi Kuba, dan 10 tahun revolusi Bolivaria di Venezuela dan demikian pula pada tahun 2010, kita semestinya memperingati 200 tahun gerakan pemberontakan pertama semenjak tgl 19 April, yang mengenyahkan pemerintahan Spanyol dari Venezuela.

“(Gerakan itu) merupakan gerakan pertama di benua ini. Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2011, kita akan merayakan 200 tahun konstitusi pertama pada tgl 5 Julli dan kita akan merayakannya secara besar-besaran, sebuah revolusi kemerdekaan yang sepenuhnya.

Ia menjelaskan bahwa Revolusi Bolivarian tidak lebih dari kelanjutan proses kemerdekaan yang sama, sebuah tahap sejarah kedua dari proses kemerdekaan Venezuela dan Amerika Selatan.

“Apa yang seharusnya terjadi (dalam pemilihan kepala daerah) adalah menyuarakan kembali keberhasilan-keberhasilan itu, untuk mempercepat revolusi dan bergerak ke arah periode pembentukan sebuah negara baru dengan nilai-nilai sosialis” Kata Chavez.

Percobaan Kudeta dan Pembunuhan

“Hari-hariku dihitung karena mereka mengincarku”, Chavez juga mengatakan dalam pidatonya, merujuk pada kudeta terencana yang dilaporkan pada bulan ini dan 12 orang telah dipenjarakan.

Ia mengingatkan bahwa ada kemungkinan serangan yang akan dilakukan oleh kaum Oligarki dan “simpatisan Amerika” dalam bulan oktober dan telah merekomendasikan beberapa hal guna menghadapi percobaan tersebut, dengan menyebarkan intelejen di berbagai tempat, yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Nasional dan institusi kepolisian.

Bagaimanapun, ia meyakinkan bahwa ”Ya, bulan oktober akan merah, merah dengan kebahagiaan, merah di jalan-jalan , gairah dan tanah air yang merah, merah bukan untuk kekerasan tapi untuk kedamaian, merah bukanlah kebencian terhadap kaum oposisi, tapi cinta terhadap rakyat dan PSUV . November kita akan merahkan dalam kemenangan dan sosialisme Kita tidak akan menjadi negara yang bodoh tapi negara yang merah”

Chavez mengambil kesempatan untuk memberikan selamat pada Menteri Kehakiman dan Dalam Negeri yang baru, Tarek El Aissami, yang dikatakannya mempunyai perang berat melawan peredaran narkoba dan ketidakamanan.

Tanggapan Terhadap Budi Wardoyo

2008-10-04T05:39:00.005+07:00

Anti-Neoliberalisme Yang Bukan Sekedar Slogan; Tanggapan Terhadap Budi Wardoyo

Oleh: Data Brainanta
Staff Departemen Hubungan Internasional, DPP Papernas

Budi Wardoyo (Yoyok), seorang pimpinan KPRM-PRD, menyebarluaskan tulisannya yang berjudul "Arah Perjuangan Sebenarnya ..." [1] sebagai tanggapan terhadap tiga tulisan yang masing-masing dibuat oleh tiga aktivis Papernas, salah satunya adalah tulisan saya "Kesepakatan Minimum Kongkrit ..." [2].

Ada banyak hal yang diangkat dan dipermasalahkan oleh Bung Yoyok, namun secara umum saya sederhanakan menjadi dua garis argumen:

a. Seluruh politikus di luar pergerakan dan sektor pengusaha nasional tidak dapat dijadikan kawan dalam membangun koalisi anti-neoliberal [3], karena secara historik tidak berkapasitas untuk menegakkan kemandirian nasional. Yang mampu melaksanakan tugas ini adalah rakyat miskin.

b. Papernas telah meninggalkan pergerakan demi mengikuti pemilu 2009, dan pembangunan koalisi Papernas-PBR tidak berdasarkan kepentingan anti-neoliberalisme , melainkan kepentingan pribadi.

Sebelum mulai membahas kedua argumen ini, perlu saya terangkan terlebih dulu isi tulisan saya "Kesepakatan Minimum Kongkrit..." , yang dalam beberapa hal disalah-artikan oleh Kawan Yoyok, entah dengan sengaja atau tidak.

1. Diskusi Mana Yang Lebih Bermanfaat: Pro-Kontra Koalisi PBR-Papernas, atau Bagaimana Membendung Neoliberalisme?

Oleh karena saya meyakini bahwa yang terakhir adalah seribu kali lebih bermanfaat, maka tulisan saya yang ber-subjudul "Sebuah Sumbangan Pemikiran Untuk Pembangunan Persatuan Pro-Rakyat" saya kirimkan untuk menjadi bahan diskusi di milis Indoprogress. Tulisan yang dikecam Yoyok itu melemparkan suatu usulan sederhana tentang bagaimana menggunakan pemilu untuk membendung kebijakan neoliberal, yang bertanggung jawab atas hampir seluruh penderitaan rakyat Indonesia, dari kenaikkan harga BBM dan pangan hingga pengangguran besar-besaran.

Namun sayangnya Yoyok memahaminya dengan sempit dan berprasangka bahwa tulisan tersebut semata-mata sebuah seruan untuk "bersatu dengan PBR". Padahal tidak sedikit pun hal itu termuat (maupun terlintas di benak saya) dalam tulisan tersebut - pembaca dipersilakan menelitinya sendiri. Satu-satunya seruan yang terdapat dalam tulisan itu adalah untuk merumuskan suatu tuntutan anti-neoliberal yang kongkrit dan terbatas, baik di dalam dan luar parlemen, untuk diperjuangkan secara konsisten. Saran itu ditujukan pula ke jajaran anggota dan pengurus Papernas, bukan hanya ke umum, karena tentunya saya sebagai anggota Papernas sangat mengharapkan dan menuntut agar aktivis Papernas, termasuk yang bergabung dengan PBR, memperjuangkan ini. Begitu pula harapan saya terhadap individu pergerakan dan unsur pro-rakyat lainnya, yang berjuang di dalam maupun di luar ajang pemilu dengan wadah apa pun. Neoliberalisme adalah musuh yang kuat, yang tidak bisa dihadapi sendiri-sendiri, melainkan harus dikeroyok bersama-sama. [4]

Ajang baru perjuangan anti-neoliberal: Elektoral-Parlement er-Konstitusiona l

Gerakan anti-neoliberal sejauh ini terartikulasikan di luar parlemen, namun itu pun masih mengalami berbagai permasalahan sehingga belum melahirkan suatu gerakan politik alternatif dengan isu yang koheren. Ini bukan berarti merendahkan peran perjuangan ekstra-parlementer, namun menyadari rintangan dan keterbatasannya. [5]

Sementara di dalam parlemen bisa dibilang tidak terdapat gerakan anti-neoliberalisme dalam makna kekuatan politik yang konsisten memperjuangkannya. Isu-isu anti-neoliberal hanya diangkat bila dapat mendongkrak atau menjatuhkan popularitas kelompok politik tertentu. Benar sekali bahwa sejauh ini belum ada partai politik di parlemen yang konsisten anti-neoliberal; mereka bahkan tidak ragu-ragu mendukung kebijakan neoliberal bila ada kesempatan.[ 6]

Arena pertarungan yang tersedia bagi pergerakan, bagi perjuangan anti-neoliberal, adalah yang memungkinkan artikulasi kehendak rakyat. Arena yang memberikan ruang paling leluasa untuk ini adalah jalanan (ekstra parlementer) dengan aksi-aksi mobilisasinya. Keampuhan arena ini bisa dilihat, contohnya, dari aksi anti kenaikkan BBM yang kemudian mampu mendesakkan hak angket di dalam DPR, namun tidak menghentikan pemerintah menaikkan harga BBM.

Aksi-aksi anti-neoliberal yang besar dan militan lainnya pun masih seringkali belum mampu menahan derap maju kebijakan neoliberal, karena tidak secara langsung memiliki kekuatan legal untuk mendesakkan tuntutannya.

Ini menandakan perlunya melancarkan perjuangan dalam arena pertarungan lainnya yang terbuka bagi pergerakan, yakni badan-badan pemerintahan yang berisikan individu-individu yang dipilih rakyat, yakni parlemen dari lokal hinggal nasional. Walaupun arena ini memberikan ruang yang lebih terbatas dan tantangan yang lebih besar dibandingkan yang pertama, namun ia dapat sangat berpengaruh karena memiliki kekuatan legal yang berpotensi 'menghukum' - bahkan dalam kasus yang pelik, menggulingkan - eksekutif pro-neoliberal dan memberikan akses tersendiri lewat media bagi kampanye pro-rakyat. Persoalannya adalah bagaimana merubah perimbangan kekuatan yang ada agar unsur-unsur anti-neoliberal semakin membesar dan dapat terartikulasikan dalam parlemen.

Koalisi seputar tuntutan anti-neoliberal kongkrit

Tulisan saya mengajak untuk merumuskan program-program minimum kongkrit yang anti-neoliberal, yang dapat disepakati bersama dan dapat menjadi tempat berkumpul bagi unsur-unsur kerakyatan. Usulan ini sendiri bersumber dari inspirasi pengalaman gerakan kiri Amerika Latin sebagaimana dijelaskan oleh Marta Harnecker [7]:

"Untuk mengartikulasikan kepentingan aktor-aktor [korban neoliberal] yang beragam tersebut, perlu untuk memformulasi tuntutan-tuntutan kongkrit terbatas yang mempraktekkan strategi konvergensi (Harnecker, 491). Pendeknya, kita butuh mengelaborasi suatu program yang menggabungkan kepentingan dari mereka semua yang menjadi korban neoliberalisme. Platform ini akan menghadang perkembangan proyek neoliberal dan menawarkan alternatif kongkrit, seperti program anti-kelaparan yang diformulasikan oleh Presiden Brasil, Lula."

Secara khusus saya tekankan perjuangan elektoral karena konteksnya adalah momentum pemilu, yang memberikan kesempatan bagi penyerbuan unsur-unsur pro rakyat ke dalam arena parlementer. Jadi konsep koalisi ini adalah koalisi bersama yang terdiri dari berbagai partai dan individu oposisi yang menyepakati program-program minimum itu.

Contoh prakteknya bisa semacam pakta atau kontrak politik untuk menghapuskan atau merevisi legislasi yang pro-neoliberal (e.g. UU Migas, UU Penanaman Modal Asing). Tentunya dapat ditambahkan pula tuntutan-tuntutan lainnya seperti demokratisasi dan kesejahteraan, namun titik fokusnya perlu anti-neoliberal agar dapat efektif mempolarisasi pertarungan politik seputar persoalan anti- dan pro- kebijakan neoliberal. Dengan dilatari kemerosotan sosial ekonomi akibat kebijakan-kebijakan neoliberal, program-program ini, bila berhasil diartikulasikan dengan baik dan tepat waktu, berpotensi besar untuk disambut dan didukung oleh rakyat.

Malaysia: kesepakatan melawan rejim berkuasa (BN) melalui pakta rakyat (Pakatan Rakyat)

Taktik semacam ini dapat ditemui - mengambil contoh yang dekat - di Malaysia dalam bentuk kesepakatan rakyat (Pakatan Rakyat) dengan landasan yang cukup berbeda, yakni anti-pemerintahan Barisan Nasional (BN) yang berkuasa, bukannya secara khusus anti-neoliberal. Informasi berikut saya ambil dari catatan kaki berita "Kerjasama minimal dengan Pakatan, tidak dengan BN" yang dimuat di nefos.org [8]:

"Pakatan Rakyat adalah konsep koalisi partai-partai oposisi dengan ideologi yang cukup beragam (Partai Islam Se-Malaysia - PAS; Partai Tindakan Demokratik - DAP; dan Partai Keadilan Rakyat - PKR) dan merupakan kelanjutan dari Barisan Rakyat, suatu dokumen posisi dan panji yang didukung oleh sekelompok partai-partai oposisi (DAP, PKR, PAS, PSM, MDP dan PASOK) dalam masa kampanye pemilu Malaysia 2008 lalu. Dalam pemilu 2008, Barisan Rakyat meraih jumlah suara yang sangat signifikan hingga berhasil membentuk 5 pemerintah negara bagian dari 13 negara bagian di Malaysia, serta memenangkan 38% (82 dari 222) jumlah kursi di parlemen federal. (informasi diambil dari Wikipedia Bhs Inggris)"

Koalisi Pakatan Rakyat memang mungkin lebih sederhana karena memiliki musuh bersama yang lebih kongkrit - BN - seperti halnya Suharto dan Golkar di masa reformasi. Sementara neoliberalisme adalah suatu sistem yang relatif abstrak di mana kekuasaannya dijalankan oleh badan-badan tak terpilih yang dapat menjadikan politikus terpilih mana pun sebagai bonekanya dengan jeratan ketergantungan ekonomi. Oleh karenanya tantangan kaum pergerakan adalah menghadirkan neoliberalisme sebagai musuh bersama yang nyata, yang dapat dipahami dengan sederhana, dengan menunjukkan bentuk-bentuk kebijakan kongkritnya yang harus dilawan. Proses perjuangan ini tidak hanya bertujuan untuk membendung kebijakan neoliberal, tapi juga harus digunakan untuk memperbesar perimbangan kekuatan unsur pro rakyat; dengan kata lain, membangun kekuatan alternatif. Untuk ini diperlukan strategi yang melancarkan tuntutan-tuntutan tertentu menurut penentuan waktu (timing) yang jitu.

Di bawah ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan Kawan Yoyok:

1) apakah makna “dalam perjuangan elektoral” [di judul tulisan Data] itu menggunakan alat PBR?

Jawab: Alat apa pun yang sepakat untuk membendung kebijakan neoliberal, termasuk PBR bila ia menyepakatinya. Agar sentimen anti-neoliberal tidak dikooptasi oleh kaum pro-neoliberal, perlu dirumuskan suatu program yang berisikan tuntutan yang kongkrit dan terukur, bukannya 'dimajukan' tuntutannya.

Dalam hal ini, saya juga akan menanggapi pertanyaan Yoyok:

"Untuk MENGKONGKRITKAN unsur-unsur yang berkesadaran anti-neoliberalisme (pada tahap awal) itu saja, Data harus menyebutkannya SECARA KONGKRIT—apakah itu PBR (apa ada partai-partai lainnya lagi?), apakah itu KADIN, apakah itu HIPMI, apakah itu Amin Rais, Apakah itu Rizal Ramli, apakah itu Hendro priyono, (yang sebenarnya sudah ditanyakan pada Data oleh Pius, tapi dijawab oleh Data dengan abstrak dan tak memiliki etika akedemik: sudah saya jawab dalam tulisan/artikel saya sebelumnya)"

Jawaban saya kepada Pius telah saya ajukan juga sebelumnya ke Zely: "patokan pembentukan koalisinya adalah ANTI-NEOLIBERAL"

Yang harus pertama-tama dikongkritkan (dalam arti diproses bersama, bukan sudah jadi) adalah APA yang diperjuangkan, bukannya SIAPA yang memperjuangkannya. Permintaan Yoyok tidak bisa dijawab pada saat ini. Rizal Ramli - misalnya - sejauh ini anti-neoliberal, namun siapa yang bisa menjamin ini tidak bisa berubah 180 derajat menjelang pemilu? Pertanyaan Yoyok memformalkan, membekukan percaturan politik, seakan-akan tidak ada pergeseran posisi yang signifikan. Padahal, sebagaimana diketahui, pergeseran koalisi elektoral antar partai-partai peserta pemilu sangat susah ditebak, dan sebagian besar berada di luar kendali kaum pergerakan, termasuk Papernas.

Landasan koalisi mereka adalah percampuran yang ruwet antara ambisi individu dan kepentingan partai, sementara kepentingan programatik mungkin seringkali ditaruh paling akhir. Menurut saya justru di sini peran pergerakan untuk menghadapi pergeseran politik yang chaos ini dengan memperjuangkan tradisi politik yang berbeda, yang programatik. Program itulah yang akan menjadi pegangan sekaligus senjata untuk menghadapi praktek politik busuk yang selama ini berlangsung.

2) apakah makna “dalam perjuangan elektoral” itu menggunakan Partai Perserikatan Rakyat (PPR)—yang juga mendaftarakan diri dalam Pemilu 2009, tapi gagal?

Jawab: Menurut saya, walaupun PPR sayangnya tidak lolos pemilu, sebagai salah satu kekuatan anti-neoliberal PPR masih bisa berjuang dengan mengkampanyekan program-program anti-neoliberal, baik dengan bergabung dengan partai yang lolos pemilu maupun melakukan mobilisasi massa di luar pemilu.

3) Atau persatuan kaum gerakanlah (dengan platform minimum kongkrit anti-neoliberal) yang membentuk partainya sendiri untuk ikut dalam ajang elektoral?

Jawab: Serupa dengan jawaban saya terhadap kasus PPR; karena dalam pemilu 2009 'partai persatuan gerakan' yang dikehendaki Yoyok belum terwujud, maka platform anti-neoliberal bisa diangkat di luar parlemen - idealnya bisa selaras dengan perjuangan di dalam parlemen. Bila kemudian pertarungan politik elektoral mengerucut pada anti dan pro neoliberal, maka logisnya gerakan ekstra-parlementer yang anti-neoliberal memberikan dukungan, setidaknya dukungan kritis, kepada kelompok parlemen yang anti-neoliberal. Dukungan kritis [9] seperti ini bisa dilakukan dengan mendukung pemerintahan atau pihak-pihak yang berkomitmen melaksanakan tuntutan-tuntutan rakyat, namun dengan segera menarik dukungan atau bahkan melawannya ketika mulai menjauh dari pelaksanaan tuntutan tersebut.

Bolivia: dari dukungan kritis, menjadi oposisi, dan kemudian menang

Contoh dukungan kritis yang dijalankan dengan jitu, menurut saya bisa ditemui di Bolivia dalam masa Presiden Mesa; yakni masa sebelum kenaikkan Presiden yang sekarang berkuasa, Evo Morales.

Bolivia pada awal milenium dikenal sebagai ajang pertempuran terdepan melawan neoliberalisme. Pada tahun 2000, mobilisasi rakyat yang massif di Cochabamba berhasil membendung privatisasi air dan menendang perusahaan AS, Bechtel, keluar dari negeri itu. Dua tahun kemudian, pemilu 2002 mengangkat gerakan politik penduduk asli (rakyat indian) Bolivia ke panggung pemerintahan, di mana pemimpin partai Gerakan Menuju Sosialisme (MAS), Evo Morales, yang berbasiskan rakyat indian petani koka, hanya kalah dengan selisih suara 2% dari Gonzalez Lozada. Ini meningkatkan kepercayaan diri gerakan rakyat indian.

Setahun kemudian, 2003, terjadi lagi mobilisasi besar-besaran menentang ekspor gas alam ke negeri tetangga, hingga berhasil menggulingkan Lozada. Wakil Presiden, Carlos Mesa, pun naik menggantikannya dan berjanji melaksanakan tuntutan rakyat berupa, antara lain, pengembalian kontrol gas alam ke rakyat Bolivia (nasionalisasi) dan menulis konstitusi baru yang mengangkat kedudukan rakyat indian negeri itu.

Beberapa kelompok kiri radikal segera beroposisi dan turun ke jalan melawan Mesa, namun MAS mempertahankan dukungan kritis. Ketika Mesa semakin bergeser ke kanan dan mulai melaksanakan kebijakan-kebijakan pro-neoliberal maka Evo Morales pun semakin bergerak ke kiri dan gencar mengkritik dan menyerangnya. Berikut sebagian cuplikan dari laporan Federico Fuentes pada masa itu [10]:

"Setelah Mesa menaikkan harga pajak bahan bakar di malam tahun baru [2005], Morales menyatakan dirinya “musuh nomor satu” Mesa dan memulai demonstrasi nasional di bulan Januari. Ketika RUU Gas dijadwalkan untuk dibahas kembali oleh Kongres di bulan Maret, Morales kembali memulai gelombang aksi protes dan blokade jalanan."

"Perbedaan posisi terbesar antara MAS dan gerakan sosial lainnya terletak pada tuntutan pembubaran parlemen dan pengunduran diri Mesa. Sementara kiri radikal menyetujui tuntutan-tuntutan tersebut, Morales berpendapat bahwa membubarkan parlemen berbahaya karena badan itu mewakili demokrasi, dan Kongres harus dipaksa untuk menghormati mandat dari rakyat. Ia berkata bahwa Mesa tidak harus mundur, tapi mengembalikan penguasaan gas dan membentuk majelis konstituensi [untuk penulisan konstitusi baru]"

Dengan semakin terbuktinya ketidakmampuan Mesa membendung neoliberalisme, seluruh gerakan sosial termasuk MAS menjalankan mobilisasi besar-besaran dalam bulan Mei-Juni yang kemudian berhasil mendesak Mesa untuk mundur. Pemilu yang dipercepat pun (menurut jadwal tahun 2007) dilaksanakan pada akhir tahun 2005. Seluruh partai yang berkompetisi mengusung tuntutan nasionalisasi, namun rakyat telah menjalani proses pembelajaran berharga sehingga terbukalah jalan bagi naiknya Presiden Pertama Amerika Latin yang berasal dari rakyat indian: Evo Morales.

2. Apakah Politikus Di Luar Pergerakan Dan Pengusaha Nasional Tidak Bisa Dijadikan Kawan Koalisi Anti-neoliberal?

Untuk menjawab ini tentunya perlu diperiksa dengan seksama siapa saja yang berkepentingan membendung neoliberalisme. Dalam tulisan "Kesepakatan Program Minimum..." saya mendiskusikan karakter neoliberalisme secara lebih umum dan menyimpulkan bahwa terdapat sektor pengusaha nasional maupun unsur-unsur lain di luar pergerakan yang secara obyektif dirugikan oleh kebijakan neoliberal dan berkepentingan melawan kebijakan tersebut, sehingga berpotensi untuk dilibatkan dalam suatu koalisi anti-neoliberal.

Namun tidak sedikit pun saya menyatakan bahwa kepemimpinan koalisi ini dibiarkan berada di tangan kepentingan pengusaha nasional atau unsur-unsur di luar pergerakan. Justru sebaliknya, pada awal tulisan tersebut saya menyampaikan interpretasi saya terhadap tulisan Marta Harnecker (2005) bahwa "Unsur-unsur gerakan yang bersatu atau terkoordinasi dalam koalisi ini berperan menjadi perekat sekaligus poros strategis (core) yang akan menjaga agar koalisi tersebut tetap berjalan di rel pro-rakyat."

Dengan kata lain: Kaum pergerakan harus MEMENANGKAN KEPEMIMPINAN koalisi alternatif anti-neoliberal ini. Namun pengertian "kepemimpinan" harus dipahami sepenuhnya sebagai suatu proses yang demokratis, bukan sebagai sesuatu yang sudah terhidangkan sejak awal. Proses ini membutuhkan perdebatan, diskusi, dan kampanye yang enerjik untuk meyakinkan unsur-unsur di luar pergerakan agar menyepakati dan memperjuangkan tujuan kaum pergerakan. Dengan begitu kaum pergerakan justru tidak boleh mundur bila ternyata koalisi anti-neoliberal ini dimasuki oleh unsur-unsur konservatif atau oportunis, justru harus berupaya untuk memperkuat barisan dan memenangkan massa mereka ke dalam perjuangan anti-neoliberal yang konsisten.

Berangkat dari sini, marilah kita lihat kesalah-pahaman Yoyok dalam memahami strategi koalisi ini:

Pengusaha nasional lemah tidak punya kapasitas membangun kemandirian nasional

Sebelumnya perlu saya tekankan bahwa pengusaha nasional tidaklah monolitik, melainkan terbagi-bagi ke dalam sektor-sektor dan kelas-kelas dengan variasi kepentingan. Contohnya, pengusaha eksportir memiliki kepentingan yang berbeda dengan pengusaha importir dalam hal kebijakan mata uang asing.

Kelemahan Pengusaha Nasional ini bagi Yoyok merupakan penyebab tidak mampunya pengusaha nasional menegakkan kemandirian nasional. Benar, saya tidak menyangkal hal itu. Justru karena itulah sebagian sektor pengusaha nasional seperti ini membutuhkan bantuan negara yang signifikan agar usahanya dapat hidup dan berkembang.

Dalam masa Orde Baru, terdapat simbiosis antara pengusaha dan pemerintahan Suharto yang menguntungkan kroni, birokrat, dan keluarga di sekeliling Suharto. Dalam masa neoliberal paska Suharto, hubungan ini perlahan digantikan dengan simbiosis antara pemerintah pro-neoliberal dengan kapital transnasional, dan sebagian sektor pengusaha domestik besar yang diuntungkan kebijakan neoliberal. Di luar itu terdapat sektor-sektor pengusaha yang lebih kecil yang dirugikan oleh monopoli kapital transnasional dan kebijakan pro-neoliberal [11].

Benar, mereka tidak bisa memimpin perlawanan terhadap neoliberalisme sendirian, oleh karena itu mereka membutuhkan dukungan dan energi dari kelompok politik lain. Pilihan mereka secara kasar ada dua: kaum kanan, yang rekam jejak anti-neoliberalisme nya diragukan, atau kaum kiri. Persoalannya bukanlah menyingkirkan atau mengeksklusikan (exclude) mereka dari perjuangan anti-neoliberal, melainkan merangkulnya sekaligus memperkuat unsur pro rakyat agar dapat menjaga independensinya dan tidak bergantung pada mereka. Dalam hal ini, pengusaha nasional yang posisi dan kapasitasnya lemah sesungguhnya justru memberikan perimbangan kekuatan yang lebih menguntungkan rakyat.

Marta Harnecker (2005), berpendapat senada dengan ini, dalam mendiskusikan strategi kiri di Amerika Latin:

"Ke dalam pengelompokkan [korban neoliberalisme] ini, kita harus tambahkan sektor-sektor kapitalis yang telah memasuki kontradiksi obyektif dengan kapital transnasional. Kita di sini tidak merujuk pada suatu "borjuasi nasional progresif" yang mampu memainkan peran memimpin dalam mengembangkan proyek pengembangan nasionalnya sendiri, tetapi sektor-sektor yang agar dapat bertahan tidak memiliki alternatif selain memasukkan diri ke dalam proyek nasional, kerakyatan. Sektor-sektor ini bergantung pada kredit dari negara dan diuntungkan oleh pasar internal yang besar bagi produk-produk mereka, yang dirangsang oleh kebijakan sosial dari suatu pemerintahan progresif."

Masih seputar kemandulan pengusaha nasional, Yoyok menambahkan komentar berikut:

"Apakah bisa dibayangkan mereka [pengusaha nasional] berani melepaskan diri dari ketergantungan terhadap (modal) asing? Tidak, bagi pengusaha (bahkan politisi) “realistis”; dan, walaupun mereka memiliki keberanian, kehendak politik, namun mereka tidak mengandalkan dirinya pada kekuatan rakyat yang sadar (ideologis), maka nasibnya sudah pasti, seperti juga terjadi pada rejim-rejim “nasionalis” yang pernah ada: ambruk."

Akan lebih mudah pembahasannya bila Yoyok mencontohkan rejim-rejim 'nasionalis' mana yang ambruk. Apakah rejim-rejim nasionalis di Vietnam, di Kuba? Ataukah rejim nasionalis seperti di Jerman Nazi? Indonesia saat Sukarno atau Suharto? Marilah persoalan nasionalisme ini dibahas secara lebih obyektif, jangan dijangkiti oleh 'nasionalistofobia' .[12]

Melepas ketergantungan modal asing, bukanlah pekerjaan semalam. Ini membutuhkan kebijakan negara untuk secara proaktif menyediakan modal dan memfasilitasi pengembangan dunia usaha nasional. Di Venezuela, contohnya, walaupun sektor-sektor borjuasi Venezuela tidak memiliki jiwa nasionalis sedikit pun, Chavez tetap berupaya meraih dukungan mereka dengan suatu kebijakan kredit khusus.[13]

Yang bisa dilakukan negara progresif terhadap modal asing dalam waktu yang lebih mendesak adalah mengontrolnya dan memanfaatkannya untuk mengembangkan kapasitas produksi nasional sambil menekan dampak negatifnya.[ 14]

Pengusaha industri mendukung kenaikan harga BBM?

Yoyok menyangkal pernyataan saya bahwa "kenaikan BBM ... memukul hampir seluruh sektor pengusaha". Untuk ini ia menyodorkan berita-berita yang melaporkan dukungan pimpinan organisasi pengusaha (Kadin dan Apindo) terhadap rencana pemerintah menaikkan BBM [15]. Ia kemudian menyimpulkan:

"Para Pengusaha, yang dikatakan oleh Data dan Gede sebagai calon sekutu potensial dalam melawan neoliberalisme, sayang sekali ternyata mendukung kenaikan harga BBM, bahkan bukan hanya Individu per individu melainkan secara organisasional, sehingga pikiran yang mengharapkan para pengusaha ini bisa menjadi sekutu dalam melawan neoliberalisme, harusnya dibuang jauh-jauh ke tong sampah yang paling busuk."

Baiklah. Sejumlah pimpinan pengusaha mendukung kenaikkan BBM. Tapi apakah pengusaha sebagai suatu sektor masyarakat secara obyektif tidak dirugikan oleh kenaikkan BBM? Apakah Yoyok berhasil membuktikan bahwa pernyataan saya "kenaikkan BBM memukul hampir seluruh sektor pengusaha" adalah salah? Hal ini tidak dijawab oleh Yoyok. Ia hanya membeo perkataan pimpinan APINDO dan Kadin yang mendukung kebijakan pemerintah, untuk mendukung keyakinannya bahwa pengusaha tidak bisa dijadikan sekutu melawan neoliberalisme.

Secara logika sederhana saja dapat disimpulkan bahwa kenaikkan BBM pasti meningkatkan biaya produksi dan transportasi (termasuk uang makan dan transportasi buruh), dengan demikian mengurangi marjin profit pengusaha.[16] Adalah fakta bahwa secara ekonomi kenaikkan BBM merugikan kepentingan pengusaha.[17] Pukulan ini lebih terasa dampaknya bagi pengusaha menengah dan kecil.[18]

Namun, memang benar, perilaku politik pengusaha belum tentu mencerminkan kepentingan ekonominya. Perilaku politik mereka, seperti halnya sektor masyarakat lainnya, dapat dipengaruhi juga oleh berbagai macam faktor, termasuk afiliasi/kepentinga n politik mereka maupun hegemoni negara. Dalam hal kenaikkan BBM terakhir, Sofjan Wanandi menerima alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM walaupun ia juga mengakui bahwa kebijakan tersebut berdampak negatif bagi dunia usaha.[19] Namun apa kita bisa mentah-mentah mengambil pernyataan Sofjan Wanandi untuk menyimpulkan bahwa seluruh sektor pengusaha mendukung kenaikkan harga BBM?

Dengan contoh lain dapat saya tanyakan, bila (seperti diceritakan oleh Bung Yoyok) beberapa serikat buruh besar seperti SPSI, SPN, dan FSPMI memilih mengundang Presiden SBY dalam May Day Fiesta, apakah itu berarti sektor buruh mendukung SBY sehingga mereka tidak bisa dijadikan kawan koalisi untuk melawan rejim neoliberal SBY?

Saya bukan mengatakan bahwa kaum pengusaha memiliki potensi anti-neoliberal yang sama dengan buruh, hanya sekedar menunjukkan bahwa Yoyok melakukan generalisasi habis-habisan terhadap sektor pengusaha nasional. Ia memandang hutan tanpa bisa melihat pepohonan. Tidak semua pengusaha nasional bisa dijadikan kawan koalisi, melainkan mereka yang dirugikan oleh neoliberalisme dan terpaksa bergabung di bawah kepemimpinan kekuatan anti-neoliberal untuk membendungnya. Memang benar terdapat pula segelintir pengusaha nasional yang sangat kuat setingkat perusahaan transnasional, seperti Bakrie dan Panigoro, tapi justru bukan mereka yang dijadikan kawan potensial utama dalam koalisi anti-neoliberal.

Siapa yang memberikan imbalan? Pengusaha atau Rakyat?

Dengan demikian perlu diluruskan kengawuran Yoyok seperti di bawah ini:

"...bila memang mereka [pengusaha] mau mengandalkan, bersandar, pada rakyat, lalu apa bagian yang akan diberikan pada rakyat? Apakah imbalan (pada rakyat) seperti yang diberikan oleh “nasionalisme” fasis Jerman?; atau apakah imbalan (pada rakyat) layaknya sosial-demokrasi ala Eropa?; atau imbalan (pada rakyat) seperti yang dipersembahan oleh negeri (yang sedang menuju sosialisme) venezuela? ..."

Kawan Yoyok. Capaian-capaian yang didapatkan di negeri-negeri lain, seperti negeri sos-dem di Eropa hingga negeri (menuju) sosialisme di Venezuela, bukanlah 'imbalan' kelas pengusaha terhadap rakyatnya, melainkan hasil perjuangan rakyat pekerja di negeri-negeri tersebut. Kesejahteraan sosial di Venezuela saat ini, contohnya, merupakan hasil dari kuatnya gerakan rakyat dan berkuasanya pemerintahan pro-rakyat, sehingga sumber daya negeri itu bisa digunakan untuk kepentingan rakyat banyak.

Sedangkan sebagian kelas pengusaha di Venezuela memutuskan untuk berpihak pada revolusi Bolivarian karena mereka tidak punya kapasitas untuk mandiri tanpa bantuan dari negara. Selain itu mereka juga diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan Chavez yang berpihak pada pembangunan industri nasional. Ini dilakukan antara lain dengan cara pemberian kredit khusus, menggalakkan industri-industri tertentu yang memasok kebutuhan rakyat seperti pangan, dan meningkatkan standar kehidupan dan daya beli rakyat, sehingga menyediakan pasar domestik yang menguntungkan bagi dunia usaha. Jadi justru sebaliknya, pemerintah pro-rakyat di Venezuela memberikan 'imbalan' berupa kebijakan yang pro-industri domestik, agar pengusaha berpihak pada rejim revolusioner.

Hal serupa terjadi di negeri-negeri sosdem, dengan perbedaan bahwa rejim-rejim tersebut tidak revolusioner (tidak berupaya meninggalkan kapitalisme) , melainkan hanya mempertahankan kesejahteraan kelas pekerja dalam kerangka kapitalisme; sehingga ketika mereka dilanda oleh krisis kapitalisme, maka daya tawar kelas pekerja ikut merosot dan jaminan sosial yang ada semakin dikikis. Di negeri-negeri sos-dem di Eropa barat dan Skandinavia sedang terjadi penurunan standar kehidupan kelas pekerja akibat neoliberalisme; kontras dengan peningkatan dan perbaikan hidup yang berlangsung di negeri-negeri Amerika Latin seperti Venezuela, Bolivia, bahkan Kuba.

Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa kemandirian nasional bukanlah semata-mata proyek kelas pengusaha saja, atau rakyat miskin saja, tapi proyek seluruh sektor rakyat yang dirugikan oleh 'ketidakmandirian nasional' dan menyadari kebutuhan 'kemandirian nasional' untuk kehidupan yang lebih baik, yang bebas dari atau mampu menjinakkan monopoli kapital transnasional. Sektor-sektor rakyat yang dapat memperjuangkannya termasuk juga kelas menengah, intelektual, akademisi, pengusaha, pegawai negeri dan korban neoliberalisme lainnya. [20] Adalah proses berjalannya perjuangan tersebut yang akan menunjukkan siapa yang tetap di barisan dan siapa yang bubar jalan.

3. Bagaimana Seharusnya Papernas Menjawab Tuduhan Negatif Tentang Strategi Elektoralnya?

Jawaban untuk ini bagi saya sederhana saja: praktek.

Saya yakin tidak banyak manfaatnya menanggapi tuduhan-tuduhan negatif yang mendera Papernas dengan menggunakan tulisan atau polemik. Landasan program dan strategi koalisi Papernas sudah cukup luas beredar dan diangkat justru oleh pengecam nomor satunya, KPRM-PRD [21]. Tentunya mereka tidak mau mempercayai apa yang tertulis dalam dokumen Papernas dan susah payah membuktikan dengan logika yang naif dan apriori bahwa manuver politik Papernas tidak berlandaskan anti-imperialisme neoliberal.

Prasangka sempit dan logika yang tak valid

Pembuktian ini coba dilakukannya dengan membeberkan kecacatan rekam jejak PBR dan keburukan sistem demokrasi parlementer yang ada. Namun kesimpulannya hanya berkisar pada asumsi dan prasangka karena belum tersedianya fakta pendukung (a-priori) dan digunakannya cara berpikir (logika) yang tidak valid. Maka memperdebatkan itu tidak akan berujung pada kesimpulan yang valid; hanya akan dibawa berputar-putar untuk menjawab kecacatan di masa lalu yang mereka korek-korek.

Contohnya: Bung Yoyok menyimpulkan bahwa koalisi Papernas dengan PBR tidak akan melahirkan suatu kekuatan alternatif karena "...Sejarah kelahiran PBR, komposisi pembentuknya dan praktek politiknya selama ini sangat jelas menunjukan siapakah PBR itu: dalam pengertian ideologis, PBR adalah partai dengan ideologi borjuis..."

Dengan premis itu Yoyok menyimpulkan bahwa koalisi Papernas (kita ambillah bahwa Papernas itu pro-rakyat) dengan PBR (anti-rakyat) tidak akan menghasilkan suatu kekuatan baru yang pro-rakyat. Apakah telah terdapat fakta-fakta yang mendukung ini? Apakah PBR, setelah beberapa tokoh Papernas bergabung dan membaur ke dalamnya, melaksanakan atau menyetujui kebijakan anti-rakyat? Pendeknya, apakah ada fakta bahwa PBR, sejak Dita Sari dkk. bergabung ke dalamnya, menunjukkan keberpihakan pada neoliberalisme? Pertanyaan-pertanya an ini belum bisa dijawab karena jawabannya praktis belum tersedia. Tidak ada bukti. Selama fakta-fakta itu belum ada; maka kesimpulan Yoyok belum bisa dibuktikan atau diuji dengan kenyataan - belum valid. Tidak benar, tidak juga salah.

Apakah dengan demikian tidak bisa menilai seorang partai atau politikus berdasarkan masa lalunya, rekam jejaknya? Tentu bisa, tapi metode a-priori seperti itu tidak cukup untuk menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Dibutuhkan praktek untuk mengujinya dengan kenyataan yang ada, apalagi dalam menilai hal yang lebih kompleks seperti koalisi politik antara dua partai yang karakternya berbeda - ini tentunya jauh lebih rumit dari sekedar menilai kelayakan individu.

Sebagaimana diketahui, tentunya dengan sangat baik oleh Yoyok cs, bahwa politik tidak bisa disamakan dengan matematika sederhana, di mana kenyataan dapat diwakili oleh abstraksi, dan kebenaran bisa didapatkan secara a-priori tanpa perlu diuji oleh kenyataan. Pernyataan 2+2=4 adalah abstraksi yang berlaku pada semua masa dan segala situasi tanpa perlu diuji dalam praktek.

Namun pernyataan Yoyok mengenai koalisi Papernas-PBR yang kira-kira abstraksinya: pro-rakyat + anti-rakyat = anti-rakyat, tidak mungkin berlaku di segala situasi. Jawabannya hanya bisa didapat melalui praktek, bukan melalui rumus atau teori, karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, baik yang berada dalam kendali kita (subyektif) maupun yang tidak (obyektif). Lebih-lebih lagi ketidak-valid- an pernyataan di atas bukan hanya disebabkan oleh belum adanya fakta yang mendukung, melainkan juga cara berpikir (logika) yang salah, yang hanya menyajikan satu skenario akhir dengan membuang kemungkinan skenario lainnya.

Ambillah contoh seorang aktivis yang 'bersih'. Bila ia masuk dalam suatu partai politik yang 'busuk' apakah bisa dipastikan bahwa satu-satunya skenario adalah dia akan jadi 'busuk' juga? Bukankah ada beberapa kemungkinan: Pertama, dia bisa menjadi 'busuk', terkooptasi. Kedua, dia bisa tetap bersih tapi tidak bisa memperbaiki partainya sehingga harus keluar atau dikeluarkan. Ketiga, dia mampu merombak partainya menjadi 'taubat nafsuhi' seperti kata Yoyok, jadi bersih. Namun bagi Yoyok skenario lainnya tidak perlu dipertimbangkan, karena menurut ramalannya sudah pasti aktivis tersebut akan terkooptasi jadi busuk.

Permisalan tersebut bisa sedikit disamakan dengan kasus PBR-Papernas. Hasil dari koalisi PBR-Papernas belum bisa dipastikan dan merupakan proses yang sedang berlangsung, di mana masih terjadi tarik-menarik kepentingan. Arah pergerakannya dipengaruhi oleh dinamika perimbangan kekuatan yang ada baik secara internal maupun eksternal koalisi tersebut. Dan dalam hal perimbangan kekuatan: memperjuangkan platform atau program dengan menggunakan sebuah partai tentu jauh lebih kuat dari pada menggunakan individu.

Namun bagi Yoyok, faktor-faktor ini tidak perlu dipertimbangkan. Apa yang sesungguhnya adalah kemungkinan, di mata Yoyok cs menjadi keniscayaan, kepastian. Ia sejak awal sudah bisa menetapkan - mungkin dengan indra keenam - bahwa seketika Papernas menjalankan koalisi elektoral dengan PBR, maka sejak saat itu juga ia terkooptasi. Hebat.

Begitu pula dengan istilah-istilah lainnya yang mereka gunakan untuk mengecam Papernas seperti terkooptasi, oportunisme, terkapitulasi, dan banyak lainnya. Bila ditelusuri dengan seksama, tuduhan dan pelabelan yang dilakukan seenaknya dan secara sepihak ini pada dasarnya masihlah a-priori, tidak valid secara logika, lebih menyerupai opini atau prediksi, bukannya fakta.

Yang menguatirkan adalah ini disajikan layaknya fakta oleh KPRM-PRD, dan diulang-ulang terus menerus dalam tiap kesempatan. Semoga ini bukan penerapan perkataan Goebbels, Menteri Penerangan (Pencerahan Umum dan Propaganda) Nazi: "Kebohongan yang diulangi seribu kali akan menjadi kebenaran".

Perjuangan elektoral: setengah hati vs sepenuh hati

Selanjutnya saya ambil tulisan Yoyok yang lain berjudul "Pemilu 2009 Dan (Ilusi) Kaum Pergerakan". [22] Di situ ia dengan cukup akurat merangkum alasan-alasan Papernas mengikuti Pemilu 2009:
1. Bahwa menjadi peserta pemilu, akan memberikan ruang yang besar bagi kaum pergerakan untuk meluaskan kampanye mengenai program-program kerakyatan.
2. Dengan meluaskan kampanye program-program kerakyatan, diharapkan akan memperluas dukungan rakyat (dalam bentuk perluasan struktur gerakan)
3. Dengan demikian kapasitas/kesanggup an rakyat untuk berjuang akan semakin menguat.
4. Jika berhasil dalam pemilu, dan akhirnya berhasil mendapatkan kursi, maka ruang kampanye akan semakin lebih luas lagi.

Di akhir tulisan Yoyok menyatakan bahwa ia "menolak ... menjadi peserta pemilu 2009, bukan karena tidak bersepakat pada empat argumentasi ... di atas, melainkan lebih pada tidak tersedianya syarat bagi empat argumentasi tersebut bisa praktikal:"

Syarat-syarat itu tidak dijelaskan secara lugas oleh Yoyok, melainkan dipenuhi oleh berbagai komentar tentang hal-hal berbeda. Namun demikian saya coba ringkaskan sebagai berikut dengan harapan tidak jauh berbeda dari apa yang ada di kepala Yoyok. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Menggunakan Partai yang dibangun sendiri oleh kaum pergerakan

2. Struktur yang diperluas adalah Partai sendiri; atau bila harus menggunakan partai borjuasi maka dipilih yang memiliki struktur luas seperti PDIP dan PKB, bukannya PBR yang bukan partai populer.

3. Peluang menang kursi DPR/D harus cukup besar

Untuk mendukung persyaratan yang diajukannya ini Yoyok mengajukan contoh kasus dan kemungkinan skenario yang menunjukkan bahwa Papernas tidak akan bisa menggunakan pemilu sebagai panggung program progresif.

Dan lagi-lagi, dengan berbekal pengetahuan a priori (berandai-andai) , Yoyok menyimpulkan dengan ringan: "Artinya taktik [sebagian] kaum pergerakan untuk bergabung dengan partai-partai peserta pemilu 2009 ini, lebih di sebabkan oleh alasan pragmatis... [tidak percaya kekuatan massa, bosan jadi miskin]"

Membandingkan antara argumen intervensi pemilu Papernas dan persyaratan Yoyok, saya justru menarik kesimpulan berikut:

Baik Yoyok maupun Papernas setuju bahwa pemilu harus diintervensi untuk memperluas kampanye program; namun Yoyok hanya mau melaksanakan ini bila persyaratan yang dibuat olehnya sendiri dapat dipenuhi. Yakni, menggunakan partai dan struktur sendiri, dan hanya bila pemilu memberikan peluang yang cukup besar untuk menang kursi DPR/D. Persyaratan ini pun, sejauh yang terlihat barulah merupakan pengandai-andaian. Sementara bagi Papernas, persyaratan ini bukan utama; yang utama adalah menggunakan pemilu untuk memperluas program-program kerakyatan, apa pun tantangannya. Tidakkah ini bisa dibilang bahwa Papernas lebih sungguh-sungguh dan Yoyok cs, setengah hati?

Lucunya Yoyok mempermasalahkan beralihnya konsentrasi Papernas dari aksi-aksi massa yang tak berhubungan dengan pemilu sebagai meninggalkan pergerakan, meninggalkan aksi massa. Perbedaan prioritas atau konsentrasi merupakan cerminan dari perbedaan strategi dan taktik, namun apakah itu bisa dibilang meninggalkan pergerakan? Apakah ketidaksertaan Papernas dalam aksi ABM menentang UUK 13 - karena sedang berkonsentrasi pada persiapan pemilu - berarti Papernas tidak menyetujui atau mendukung aspirasi buruh mengenai UU itu?

Mari kita balik permisalannya: Apakah ketidaksertaan beberapa organ kiri (termasuk KPRM-PRD) dalam aksi-aksi LMND dan SRMI (Papernas) dalam menuntut nasionalisasi pertambangan sejak akhir Februari 2008 lalu (bahkan tanpa ada pernyataan solidaritas pun) berarti mereka tidak menyetujui nasionalisasi? Dan mereka tidak boleh menuntut nasionalisasi pertambangan di kemudian hari? Masing-masing pihak tentu punya berbagai alasan untuk menjawab ini, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah perbedaan seperti ini seharusnya tidak perlu dijadikan bahan untuk merendahkan dan mengecam pihak lain.

Sekali lagi saya nyatakan, bahwa cara terbaik untuk menyangkal argumen (persyaratan) yang diberikan Yoyok adalah melalui praktek. Papernas harus membuktikan bahwa ajang pemilu 2009 dapat digunakan untuk mengkampanyekan program-program kerakyatan, tepatnya anti-imperialisme neoliberal.

4. Landasan Teori

Menguji secara praktek bukan berarti sekedar melihat bagaimana nantinya, sebagaimana dituduhkan Zely Ariane; karena praktek Papernas menurut saya dilandasi dan sesuai dengan teori yang ada; yakni, perjuangan parlementer adalah suatu keharusan di saat ilusi rakyat terhadap sistem parlemen yang demokratik (demokratik menurut ukuran borjuasi, bukan kalangan progresif) masih kuat. Selama belum ada pemerintahan revolusioner yang cukup kuat dan menandingi pemerintahan yang berkuasa, selama belum terbentuk parlemen jalanan dan semacamnya maka arena parlementer adalah AJANG PERTEMPURAN UTAMA yang HARUS dimenangkan oleh gerakan pro-rakyat.

KEKUATAN UTAMA tetap berada di luar gedung parlemen, di tengah-tengah massa rakyat, namun parlemen yang masih dikuasai oleh kaum anti-rakyat merupakan alat yang sangat kuat dan ampuh dalam memanipulasi rakyat, menidurkan massa, dan mengalihkan kemarahannya. Oleh karena itu pengorganisiran rakyat bukan saja dilakukan untuk memberdayakannya secara politik dan ekonomi, tetapi juga untuk menguasai negara atau pemerintahan lewat jalan konstitusional, demokratik, parlementer.

Perjuangan sungguh-sungguh kaum progresif dalam jalan konstitusional parlementer adalah proses pembelajaran massa yang paling efektif untuk menunjukkan kemungkinan- kemungkinan dan, yang terpenting, batasan-batasan sistem demokrasi yang ada. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa ini satu-satunya jalan. Namun menekankan bahwa bila jalan ini terbuka - sekecil apa pun bukaannya- , maka inilah yang harus pertama-tama ditempuh dengan sekuat tenaga.[23]

Independensi atau kesetiaan terhadap tujuan yang progresif dijaga dengan menuangkan program kongkrit yang akan diperjuangkan dan dikampanyekan secara konsisten, yang bila kemudian memenangkan badan eksekutif akan segera diimplementasikan. Sementara persoalan alat politik milik siapa yang digunakan, sebagaimana dipermasalahkan oleh Yoyok cs, menurut saya bukanlah persoalan pokok bila dinilai mampu memberikan cukup ruang untuk kampanye program kerakyatan. Setahu saya tidak ada teori yang mengatur bahwa alat politik yang digunakan harus yang sejak awal dibangun oleh kaum progresif.[24]

4. Penutup

Kawan Yoyok ialah seorang aktivis buruh yang militan dan cukup saya hormati. Namun memang perlu untuk memperdebatkan posisinya karena, menurut saya, sejumlah pandangan dan praktek Yoyok maupun kelompoknya, KPRM-PRD, yang menyerang unsur anti-neoliberal, Papernas, [25] dan dalam beberapa kasus merintangi upaya-upaya koalisinya [26] adalah kontra-produktif, baik bagi perjuangan anti-neoliberal maupun bagi proses konvergensi gerakan di Indonesia. Syarat persatuan adalah kebesaran hati untuk mengesampingkan perbedaan yang tidak mendasar dan mengangkat tinggi-tinggi persamaan yang ada. Maka perbedaan-perbedaan taktik, seperti ekstra atau intra-parlementer, mobilisasi isu ini atau isu anu, seharusnya bukan jadi faktor pemecah-belah dan bisa dikesampingkan demi mengarah pada keselarasan (kalau tidak bisa kesatuan) aksi dan propaganda anti-neoliberal.

Maka dalam tahap awalnya, persatuan anti-neoliberalisme sewajarnya adalah anti-neoliberalisme - yakni menyertakan seluruh sektor masyarakat yang menjadi korban neoliberalisme dan berkepentingan menghadangnya -; jangan justru disempitkan menjadi anti-kapitalisme, anti-reformis- gadungan, anti-politisi- busuk, anti-sisa-orba, atau anti-anti lainnya sehingga yang tersisa hanyalah segelintir kelompok radikal yang tak memiliki akses luas ke massa. Perjuangan koalisi anti-neoliberalisme ini merupakan suatu proses yang awalnya dapat menyertakan unsur-unsur yang konservatif dan mungkin diragukan komitmennya, namun dalam perjalanannya akan menunjukkan kepada rakyat siapa-siapa saja yang sejatinya anti-neoliberal, yang pro-rakyat. Untuk mendulang emas, kita memulainya dengan lumpur, bukan emas.

Hanya dengan beginilah, menurut saya, anti-neoliberalisme di Indonesia akan menjadi suatu kekuatan politik yang riil dan signifikan yang dapat menggerakkan massa luas rakyat, bukan sekedar slogan.

Akhir kata marilah kita merefleksikan masih banyaknya cita-cita penting reformasi yang belum terwujud, terutama menurunnya standar kehidupan rakyat dan belum berkuasanya pemerintahan yang pro-rakyat, bahkan setelah 10 tahun kejatuhan Suharto. Apakah strategi pergerakan untuk menjatuhkan Suharto bisa diterapkan begitu saja dalam periode demokrasi-neolibera l saat ini? Bukankah diperlukan strategi baru yang sesuai dengan situasi yang telah berubah?

------------ --

[1] http://arahgerak. blogspot. com/2008/ 09/bualan- prd-papernas. html

[2] http://arahkiri2009 .blogspot. com/2008/ 09/kesepakatan- tuntutan- minimum-kongkrit .html

[3] Dalam pembahasan kali ini, maupun dalam diskusi di milis IndoProgress sebelumnya, saya menyederhanakan neoliberalisme menjadi 'kebijakan anti-rakyat' . Sudah cukup banyak tulisan yang membahas tentang neoliberalisme; tulisan saya yang dibahas oleh Yoyok juga membahasnya secara singkat.

[4] Di sini saya klarifikasikan bahwa tidak pernah sekali pun saya menyatakan - baik dalam tulisan maupun perdebatan - bahwa PBR selama ini adalah partai anti-neoliberal. Lucunya, justru ini yang diartikan oleh Pius, Zely, dan Yoyok. Yang saya yakini sebagai partai anti-neoliberal adalah Papernas.

Namun, karena neoliberalisme menghantam kepentingan luas masyarakat di Indonesia, maka saya meyakini bahwa terdapat kontradiksi antara kepentingan pro- maupun anti-neoliberal dalam jajaran anggota dan pengurus partai besar mana pun, walaupun tentunya perimbangan kekuatan tersebut berbeda-beda dalam masing-masing partai.

Oleh karenanya, pernyataan bahwa koalisi Papernas dengan PBR berlandaskan anti-neoliberalisme berarti bahwa PBR memberikan ruang lebih besar untuk kampanye program-program anti-neoliberal dibandingkan partai besar lainnya (lagipula partai besar mana yang selama ini tidak sedikit pun menunjukkan pro-neoliberalisme dalam rekam jejaknya? Tidak ada); dan dengan masuknya tokoh-tokoh Papernas ke dalam PBR, maka kekuatan anti-neoliberal dalam partai tersebut tentu mendapat suntikan tenaga. Sejauh mana koalisi dengan Papernas akan merubah karakter PBR, atau sebaliknya, masihlah perlu dilihat ke depannya.

[5] Permasalahan dalam gerakan anti-parlementer saat ini merupakan suatu subyek pembahasan tersendiri dan tidak dibahas dalam tulisan ini. Buku Max Lane terbaru, Unfinished Nation: Indonesia Before and After Suharto, menurut kabar menyinggung persoalan ini. Walau demikian diharapkan akan ada suatu analisa dan pembahasan yang lebih khusus tentang subyek ini.

[6] Menurut saya, kalau pun partai-partai politik mainstream ini hendak melawan laju neoliberalisme, mereka belum tentu mampu, karena benteng-benteng pertahanan neoliberal terletak di badan-badan yang mempengaruhi perekonomian dan biasanya berada di luar jangkauan kontrol pejabat terpilih, seperti Bank Sentral dan IMF (dan badan-badan donor seperti USAID), dan juga faktor kekuatan finansial yang bila merasa terancam dapat melarikan sejumlah besar uang untuk mencekik perekonomian (Harnecker, 2005).

Modus operandi ini terlihat, contohnya, saat kepemimpinan Gus Dur; ketika pemerintahannya berupaya tawar-menawar dengan IMF dan menahan pelaksanaan kebijakan neoliberal, maka beberapa kali nilai kurs Rupiah jatuh sehingga mengguncang legitimasi politiknya. Oposisi saat itu mengartikannya sebagai kegagalan kebijakan Gus Dur, namun ia mengklaim bahwa itu didalangi spekulator di Singapura. Tentunya, bila eksekutif pun dikuasai oleh kekuatan neoliberal - seperti saat ini di bawah SBY-Kalla - maka orang-orang pro-neoliberal pun ditempatkan di posisi-posisi kabinet yang mengontrol perekonomian.

Posisi keuangan Indonesia sekarang mungkin sudah berbeda dengan di waktu masa Gus Dur ketika masih terbelit krisis ekonomi. Ini ditambah lagi dengan kemunculan blok-blok alternatif seperti Tiongkok, India, Amerika Latin, dan Rusia, yang mungkin dapat mengurangi ketergantungan terhadap modal negeri-negeri imperialis termaju. Namun prospek anti-neoliberalisme dalam konteks internasional ini membutuhkan pembahasan tersendiri.

[7] Harnecker M, "Tentang Strategi Kiri; Tanggapan Terhadap Steve Ellner" (2005) (http://kajian- indoprogress. blogspot. com/2008/ 08/tentang- strategi- kiri.html)

[8] http://nefos. org/?q=node/ 38

[9] Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan hal serupa dengan mengadakan suatu kontrak politik untuk mendukung PBR dalam pemilu 2009, dengan syarat partai tersebut harus sepakat dan memperjuangkan tuntutan-tuntutan SRMI. Bila itu tidak dijalankan, SRMI mengancam untuk menarik dukungannya, mengkampanyekan kepada massanya untuk meninggalkan PBR, dan mengambil inisiatif sendiri. Kritik saya terhadap kontrak ini sendiri adalah program-program yang dicantumkannya (e.g. memperjuangkan pendidikan dan kesehatan gratis, membela rakyat miskin) masih belum diterjemahkan secara lebih kongkrit sehingga menyisakan ruang manuver bagi PBR untuk mengesampingkannya.

[10] http://nefos. org/?q=node/ 41

[11] Rudi Hartono menulis sebuah artikel yang menggambarkan ancaman monopoli ritel dalam mematikan pengusaha-pengusaha yang lebih kecil di sektor tersebut, yang juga menjadi jalur pemasaran usaha-usaha kerajinan dan produsen berskala kecil-menengah (http://arahkiri200 9.blogspot. com/2008/ 09/mencermati- abuse-of- dominant- position. html)
[12] Zely Ariane dan Budi Wardoyo - pendeknya tokoh-tokoh KPRM-PRD - sepertinya memiliki antipati tak berdasar terhadap nasionalisme. Saya membahas dengan singkat tentang hubungan nasionalisme dan perjuangan anti-imperialisme neoliberal dalam tulisan "Kesepakatan Program Minimum...".

Kawan Yoyok, dalam menanggapi tulisan tersebut, mempermasalahkan pengertian saya yang menyatakan bahwa perjuangan anti-imperialisme neoliberal di dunia ketiga atau negeri korban imperialis adalah wajar dan benar bila berkarakter nasionalis, namun tidak demikian halnya di negeri imperialis. Dia memperingatkan demikian:

"Data, hati-hati definisi anti-neoliberalisme anda bisa menjadi Xenophobia. Neoliberalisme, yang juga ada di negeri-negeri asalnya, negeri-negeri imperlisme, pun harus dilawan oleh rakyatnya sendiri dengan bersolidaritas dengan kita!"

Apakah maksud kawan Yoyok adalah nasionalisme yang anti-imperialis akan menciptakan Xenophobia? Saya rasa Kawan Yoyok tidak perlu menguatirkan xenophobia terhadap rakyat negeri imperialis. Saya setuju sepenuhnya bahwa perjuangan anti-neoliberal di negeri imperialis harus dilakukan dengan bersolidaritas dengan kita. Namun bentuk solidaritasnya berbeda, bukan dengan memperjuangkan kedaulatan nasional mereka dari penjajahan asing, melainkan dengan memprotes penjajahan imperialis neoliberal yang dilakukan oleh negara mereka sendiri. Dengan kata lain bukan berkarakter nasionalis.

[13] Harnecker (2005) menuliskan:

"Sektor-sektor kunci dari oligarki Venezuela tak memiliki jiwa identifikasi nasional, dan ini menjelaskan deklarasi perangnya terhadap pemerintahan Chavez. Bukan berarti pemerintahan Chavez tidak seharusnya melakukan upaya gabungan untuk meraih dukungan sektor-sektor bisnis dengan suatu kebijakan kredit khusus untuk menggalakkan pengembangan mandiri, yang menjadi tujuan pemerintah."

[14] Bisa dilihat dari pernyataan Perdana Menteri Nepal yang berhaluan kiri, Prachanda, tentang rencana kebijakannya menyangkut modal asing (http://nefos. org/?q=node/ 36), maupun dari kuliah yang diberikan oleh Fuwa Tetsuzo tentang teori pembangunan ekonomi di Tiongkok (http://nefos. org/?q=node/ 37)

[15] Yoyok salah menyangka bahwa saya tidak mengetahui tentang pernyataan dukungan pimpinan Kadin dan APINDO terhadap kenaikan harga BBM. Saya sebenarnya mengetahui hal itu, walaupun berada di Kanada - terimakasih kepada dunia internet -, namun (tidak seperti Yoyok) saya tidak menyimpulkan begitu saja bahwa pernyataan pimpinan Kadin dan APINDO mewakili sikap seluruh pengusaha di Indonesia.

[16] Sebagai contoh bisa dilihat komentar MS Hidayat, ketua Kadin, yang dimuat oleh Antara pada 27 Mei 2008 (http://www. antara.co. id/arc/2008/ 5/27/pengusaha- harus-bertahan- biaya-transporta si-dan-makan- sulit-naik/ ):

"Sebelum naik [harga BBM] saja marjin profit sudah lima persen, sekarang setelah kenaikan bisa di bawah lima persen,"

[17] Berikut cuplikan berita yang menggambarkan komentar pengusaha menyangkut kenaikan harga BBM:

"Kenaikan BBM memang akan menambah beban usaha tapi akan seperti sudah jatuh ditimpa tangga pula, jika ditambah beban dengan pengeluaran yang sebagaimana perlunya ada, maka sudah naik BBM ditimpa dengan ekonomi biaya tinggi." (http://www. gafeksi.or. id/warta/ 78/index. htm) - Juli 2008

"Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), MS Hidayat mengatakan, hingga enam bulan ke depan merupakan masa `recovery` bagi pengusaha akibat kenaikkan harga BBM, karena itu pengusaha akan kesulitan untuk menaikkan biaya transportasi dan makan karyawan.

"Sampai enam bulan adalah masa `recovery` setelah terpukul oleh kenaikan BBM. Salah satu upaya menyelamatkan perusahaan adalh tidak menaikkan biaya transport dan makan, tapi itu tidak disamakan di semua perusahaan," " (http://www. antara.co. id/arc/2008/ 5/27/pengusaha- harus-bertahan- biaya-transporta si-dan-makan- sulit-naik/ )

"Pihaknya [ketua Apindo, Sofjan Wanandi] menjelaskan, pengusaha meminta pemerintah tidak menaikkan harga BBM untuk sektor transportasi publik. Sebab, jika harga BBM menjadi mahal, pengusaha sama saja tertimpa dua kali masalah, yakni kenaikan biaya produksi dan upah karyawan." (http://www. indotextiles. com/index. php?option= com_content&task=view&id=302&Itemid=72) - 2 Mei 08

[18] "Kenaikan harga BBM akan terasa sekali oleh perusahaan menengah ke bawah, terutama industri makanan olahan," kata Agus [Gustiar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat] menambahkan. "

(http://www. antara.co. id/arc/2008/ 5/23/bbm- naik-pengusaha- sulit-cegah- phk/)

[19] Berbeda dengan kenaikkan BBM sebelumnya pada tahun 2005, kenaikkan BBM tahun ini dipersiapkan dengan lebih matang, antara lain dengan melobi pengusaha pada awal Mei untuk mendukung kebijakan tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Jusuf Kalla (http://www. tempointeraktif. com/hg/ekbis/ 2008/05/10/ brk,20080510- 122825,id. html).

Lihat cuplikan berita berikut pada 2 Juni 2008; komentar Sofjan Wanandi nadanya telah diperhalus dibandingkan pernyataannya pada awal Mei di atas (http://apindo. or.id/baru/ kliping/aW5mbyw2 OTA=?e9fa20710b9 c9715986c8457eb3 654b9=40370a745d 0ff75d1e168bfd15 722e82):

"...Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, mengatakan, kalangan dunia usaha pasti akan merasakan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Dalam hal ini, kalangan dunia usaha memahami kesulitan yang dialami pemerintah terkait besaran subsidi untuk BBM...

...Untuk itu, lanjutnya, pemerintah harus secepatnya menaikkan harga BBM sehingga bisa memberikan kepastian kepada pengusaha untuk melakukan penyesuaian. "Sekarang ini serba tidak jelas, semuanya masih serba mungkin. Tentunya jika terus tanpa kepastian, yang rugi pengusaha. Saat ini semuanya minta dibayar tunai (pemasok) dengan tempo singkat. Belum lagi kenaikan harga yang sudah terjadi meski harga BBM belum dinaikkan. Sementara, kita masih bingung untuk melakukan penyesuaian, " tutur Sofjan."

[20] Belum jelas apakah korban-neoliberalis me ini termasuk apa yang disebutkan Yoyok cs (KPRM-PRD) sebagai "rakyat miskin". Sering kali istilah "rakyat miskin" diberi tanda kurung dan disandingkan dengan "rakyat pekerja", sedangkan korban neoliberalisme menyertakan juga mereka yang tidak termasuk kelas pekerja. Sejauh ini belum terlihat definisi yang jelas tentang 'rakyat miskin' yang dimaksudkan oleh KPRM-PRD, walaupun bisa jadi itu serupa dengan istilah Sukarno "marhaen" atau istilah James Petras "kelas kerakyatan" (popular classes).

[21] lihat website KPRM-PRD http://kprm- prd.blogspot. com/2008/ 01/proposal- politik-interven si-pemilu- 2009.html

[22] http://arahgerak. blogspot. com/2008/ 08/respon- pemilu-2009. html

[23] Meskipun berulang-kali disangkal oleh berbagai individu yang terkait dengan KPRM-PRD, saya mencurigai bahwa penentangan KPRM-PRD terhadap strategi elektoral Papernas sebenarnya bukan sekedar perbedaan taktik elektoral (koalisi dengan partai mainstream vs bersikeras maju dengan partai sendiri walaupun belum dimungkinkan dan akhirnya golput), melainkan bersumber dari perbedaan cara pandang atau ideologi tentang memenangkan kekuasaan revolusioner: antara setuju perjuangan parlementer dan tidak.

KPRM-PRD sepertinya memiliki keyakinan (yang masih perlu diuji dalam praktek) bahwa perjuangan memenangkan pemerintahan pro-rakyat tidak bisa dilakukan lewat mekanisme demokratik yang ada, melainkan harus melalui cara-cara yang lebih radikal seperti pembentukan dewan rakyat. Saya rasa ini penyebab dari kesetengahatian mereka menempuh jalan parlementer. Pandangan ini sendiri menurut saya tidak bisa dibilang salah, mengingat banyaknya kekalahan tragis dalam sejarah berbagai perjuangan legal untuk mencapai kekuasaan rakyat. Namun dalam prakteknya, dalam pendemonstrasiannya ke rakyat, ide ini lebih tepat bila diterapkan dengan melakukan intervensi sepenuh hati dalam praktek demokrasi yang ada, untuk memperagakan dan mengubah batasan-batasannya, bukannya mengecam dan mencaci-makinya dari luar proses yang berjalan.

[24] Ini menarik untuk dijadikan topik diskusi tersendiri.

[25] Kawan Zely dalam diskusi di Indoprogress mempertanyakan apa yang saya maksudkan dengan KPRM-PRD menyerang Papernas.
Yang saya maksudkan dengan menyerang adalah melakukan kampanye ke umum untuk menjatuhkan kredibilitas sesama kelompok pergerakan. Berbeda dengan melakukan polemik atau perdebatan. KPRM-PRD bisa saja mengkritik habis-habisan koalisi Papernas-PBR dalam perdebatan, namun melakukan kampanye hitam (black campaign) ke umum dan mencap Papernas dengan sebutan-sebutan negatif (oportunis, dsb) hanya dengan berdasarkan asumsi adalah sesuatu yang sama sekali berbeda.

[26] Contohnya, baru-baru ini terungkap bahwa KPRM-PRD mengupayakan agar LMND (salah satu unsur Papernas) ditolak menjadi bagian dari organ solidaritas yang semestinya berprinsip terbuka, Hands Off Venezuela. Lihat surat Zely Ariane (http://groups. yahoo.com/ group/diskusi_ amerikalatin/ message/262) .

Solidaritas Buat Raja Petra Kamaruddin (Editor Portal Berita Malaysia Today)

2008-10-01T00:46:00.002+07:00

Di ambil dari milis IndoProgress

Hello friends and colleagues,

Sorry for sending you this if I don't really know you but it is a rather urgent matter. Please read the information below which is an appeal to the Malaysian government to release blogger Raja PEtra Kamaruddin from detention under the Internal Security Act. All you have to do is go to this website and press "send" to the various ministers in charge and it goes instantly. Currently, there are 64 detainees under this draconian Act that was originally targetted at communist insurgents put in place under the BRitish colonial government.

http://www.abolishisa.com/project1/abolishisa_login.php

Thank you.

The events leading to the unjustified and fascist attempt to silence RPK by the Government of Malaysia:

Raja Petra Kamarudin is a conscientious citizen of Malaysia who set up the Malaysia Today website http://mt.m2day.org/2008
RPK contributes articles under the NO HOLDS BARRED column that exposes scandals of the ruling elites in Malaysia, the chronological events leading to his incarceration in Kamunting camp (similar to Guantanamo Bay Cuba) for an additional 2 years are well documented in his articles.
The Government of Malaysia have legally harassed RPK in Malaysian courts but have been unable to stop him under the legal system
The charges of inciting violence trumped up by the Home Minister of Malaysia is laughable and can not stand up in any fair court of law RPK is a victim of the infighting between the ruling elites of Malaysia who resorted to an Act used for TERRORISTS to silence him
The ISA is an unjust law, can be abused on any Malaysian and victims are NOT ALLOWED ANY LEGAL OR JUDICIAL REVIEW!
Your assistance can help repeal this law, and in doing so, will ensure YOUR COUNTRY will never formulate and abuse such a law

*************************************************************************************************************************************
Please free Raja Petra Kamarudin and repeal the Internal Security Act immediately.

in solidarity,
--
Gaik Cheng Khoo
School of Humanities
Faculty of Arts
Building 14, A.D. Hope Building
The Australian National University
Canberra, ACT 0200
Australia
office tel: 61 2 6125 8472
fax: 61 2 6125 4490

Solidaritas Untuk Bolivia dan Venezuela

2008-09-28T20:43:00.003+07:00

LAWAN INTERVENSI IMPERIALISME AMERILA SERIKAT DENGAN MOBILISASI PERSATUAN RAKYAT

Bulan Agustus lalu, rakyat petani dan pekerja Bolivia menegaskan kembali dukungannya terhadap Presiden Evo Morales dengan perolehan suara 67.41% di dalam referendum. Angka ini melebihi 53.7% suara yang diperoleh Evo saat terpilih sebagai presiden pada tahun 2005. Kemenangan referendum ini merupakan mandat dari rakyat Bolivia kepada pemerintahan mereka untuk memperluas dan memperdalam proyek sosialisme di Bolivia. Yang artinya pula merupakan mandat untuk melawan segala bentuk intervensi imperialisme di negeri tersebut.

Menanggapi kekalahan ini, kaum oligarki Bolivia, dengan bantuan dan ijin dari tuan-tuan imperialisnya (terutama imperialis Amerika Serikat), mulai meluncurkan kampanye-kampanye kekerasan. Jorge Chavez, salah seorang pemimpin kelompok oligarki di Bolivia, mengatakan: “Bila perlu, kita tumpahkan darah. Kita perlu menumpas komunisme dan menggulingkan pemerintahan orang-orang Indian bajingan ini”. Saat ini, kaum borjuis lokal dan tuan-tuan tanah Bolivia mengorganisir kelompok-kelompok fasis bersenjata untuk menyerang para pendukung Evo Morales: petani dan buruh dipukuli dan ditembaki, gedung-gedung pemerintahan dibakar, kantor-kantor organisasi massa dirusaki, rumah-rumah pemimpin serikat buruh dan serikat tani dilempari bom molotov, jalan-jalan diblokade untuk menghentikan distribusi barang. Semua aksi sabotase politik dan ekonomi ini ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan Evo Morales dan menghentikan laju sosialisme di Amerika Latin. Sampai saat ini, sekitar 30 pendukung Evo Morales telah dibunuh oleh para fasis ini dan banyak yang hilang dan masih belum ditemukan.

Pada saat yang sama, di Venezuela, ditemukan sebuah rencana kudeta yang direncanakan oleh kaum borjuis nasional Venezuela. Terlibat di dalam rencana kudeta ini adalah para jendral purnawirawan, media-media asing dan lokal, pemerintahan Kolombia, dan pemerintahan AS. Presiden Chavez lalu mengusir Duta Besar Amerika di Venezuela, Patrick Duddy, karena keterlibatan AS dalam rencana kudeta tersebut. Pengusiran ini juga merupakan solidaritas terhadap Bolivia yang lebih dulu mengusir Duta Besar Amerikanya, Philip Goldberg, karena terlibat dalam mendukung upaya destabilisasi di Bolivia.

Sejak tahun 2002-2006 setidaknya ada 6 kali upaya sabotase dan destabilisasi yang dilakukan/disokong AS di Venezuela, salah satu yang monumental (karena kegagalannya) adalah kudeta 11 April 2002. Tak kurang para kacung imperialis sekaliber Condolezza Rice dan Donald Rumsfeld menyatakan bahwa Chavez merupakan pengaruh negatif di AL yang sedang mengorganisir perlawanan bersenjata [Eva Golinger: Chronology of the 4th Generation War against Venezuela]. Hal serupa juga dialami oleh Bolivia, diawali dengan permintaan otonomisasi wilayah-wilayah kaya sumber alam (yang memiliki ikatan kuat dengan, dan didukung oleh AS) oleh borjuasi lokal, lepas dari otoritas pemerintahan Morales.

Intervensi-intervensi serupa oleh AS juga telanjang terjadi di negeri AL lainnya, dan di berbagai belahan dunia. Intervensi di Kuba untuk mengulingkan pemerintahan Castro, intervensi di Haiti dalam menggulingkan pemerintahan Jean-Bertrand Aristide tahun 2004, di Chile era 1970-an, di Irak sejak tahun 2002, di Afganistan, di Palestina, di Nigeria, bahkan di Indonesia terlibat langsung dalam rencana penggulingan pemerintahan Soekarno sekaligus mengangkat Soeharto sebagai kacungnya.

Hingga detik ini pun AS terus melakukan intervensi ekonomi dan politik di seluruh dunia melalui lembaga-lembaga keuangan internasional dan kebijakan neoliberalisme yang sudah menyengsarakan milyaran rakyat dunia. Rakyat Indonesia adalah bagian dari rakyat dunia yang paling sengsara di bawah SBY-Kalla, dan ditangan seluruh partai-partai penyokong agenda neoliberal serta kacung Amerika Serikat saat ini. Rakyat Indonesia pun harus bangkit; menolak menjadi bangsa kuli; menolak menjadi kacung agen-agen imperialisme di dalam negeri. Artinya, rakyat Indonesia harus memperjuangkan kemandiriannya sendiri; baik ekonomi maupun politik, agar dapat bangkit menjadi bangsa yang maju dan produktif.

Dalam hal inilah, Revolusi yang sedang bergulir di Venezuela dan Bolivia menjadi sebuah inspirasi bagi rakyat tertindas di Indonesia dan di seluruh dunia, yang sedang berjuang untuk membebaskan dirinya dari cengkraman kapitalisme dan imperialisme. Revolusi ini membimbing rakyat Indonesia untuk bangkit dan percaya pada kekuatannya sendiri; bahwa berjuang untuk sosialisme tidaklah mustahil.

Oleh karena itulah, jika imperialisme dan oligarki menang di Venezuela dan Bolivia, maka akan menjadi pukulan berat bagi jalannya proses revolusi di Amerika Latin; sekaligus kemunduran bagi gerakan sosialisme di negeri manapun di dunia. Sebaliknya, jika revolusi sosialis menang di salah satu negeri ini, maka jalan menuju revolusi sosialis di seluruh kawasan Amerika Latin dan di seluruh dunia akan terlihat lebih jelas.

Oleh karena itu, adalah tugas semua kaum progresif dan revolusioner sedunia untuk membela Revolusi di Venezuela dan Bolivia. Kami yang bertandatangan di bawah ini menyerukan:

Kepada Rakyat Amerika Serikat agar melakukan mobilisasi untuk menghentikan intervensi imperialisme pemerintah AS di Bolivia dan Venezuela.
Kepada seluruh komunitas internasional untuk memprotes kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh kaum oligarki fasis di Bolivia.
Kepada rakyat pekerja dan petani sedunia untuk mengkukuhkan solidaritasnya terhadap Revolusi di Bolivia dan Venezuela.
Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar melakukan tindakan politik dan hukum yang dibutuhkan untuk mempertahankan proses konstitusional di Venezuela dan Bolivia; serta memberikan sanksi terhadap intervensi AS di AL selama ini.
Kepada rakyat Indonesia agar menyerukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono segera menghentikan segala bentuk kerjasama dengan pemerintahan AS; sekaligus mengusir keluar Duta Besar AS, Cameron R. Hume, dari Indonesia. Hal ini merupakan bentuk solidaritas kepada Bolivia dan Venezuela; dan simbol penolakan terhadap imperialisme AS.

Kepada Rakyat Venezuela dan Bolivia; kamerad Evo Morales dan Hugo Chavez:

Segera tangkap para pelaku tindak kejahatan dan para organisator kudeta.
Lanjutkan dan masifkan mobilisasi rakyat serta tindakan politik yang dibutuhkan untuk menghadapi kaum oligarki fasis yang tidak segan-segan menggunakan metode-metode kekerasan.
Masifkan Nasionalisasi di bawah kontrol rakyat terhadap semua industri vital dan perbankan yang dimiliki oleh para pemodal asing dan borjuis nasional yang menjadi agennya; hanya dengan merebut kekuatan ekonomi dari tangan kaum oligarki dan tuan-tuannya lah kita dapat membuat ompong serangan mereka.
Dengan mobilisasi rakyat yang semakin massif dan bersatu, MAJU lah menuju kemenangan mutlak sosialisme!

Jakarta, 27 September 2008

Hasta La Victoria Siempre!
Sosialisme atau Barbarisme!

Nama-nama organisasi yang sudah menandatangani surat solidaritas ini:

Organisasi:

* Hands Off Venezuela – Indonesia
* Komite Politik Rakyat Miskin – Partai Rakyat Demokratik (KPRM-PRD)
* Rumah Kiri
* Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI)
* LMND-PRM
* Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika
* Libertan Bogor
* Proletariat Resistance Bogor
* Resist Book Yogyakarta
* KSM Unas Jakarta

Individu:

* Deddy R - zhambalaya@yahoo.com.sg
* Agus N - agusnizami@yahoo.com.sg
* ………………………

Hands Off Venezuela - Indonesia terus menunggu tandatangan solidaritas dari semua kalangan, baik individu atau kelompok, yang mengutuk intervensi Amerika Serikat di Venezuela, Bolivia, dan negara-negara lain di Amerika Latin.

Salam Solidaritas dan Internasionalisme!

Jesús SA

Bualan PRD-PAPERNAS

2008-09-19T01:46:00.010+07:00

Arah Perjuangan Sebenarnya

dan Taktik Peleburan PRD-PAPERNAS Ke Partai Bintang Reformasi (PBR)

(Siapakah Sebenarnya kekuatan Anti-Neoliberalisme)[1]

Oleh: Budi Wardoyo[2]

Seperti yang sudah di tulis oleh Rudi Hartono, dalam artikelnya Menyikapi Partai Yang Hanya Bisa Menjual Mimpi, jurnal online arahkiri2009.blogspot.com, ia mengambarkan situasi arena pemilu 2009 sebagai berikut:

1. Bahwa GOLPUT yang terjadi di ajang-ajang PILKADAL bukan semata-mata persoalan teknis, namun persoalan politis, persoalan kesadaran rakyat yang bosan dengan janji-janji kosong partai dan elit politik, dan sangat mungkin GOLPUT dalam jumlah yang signifikan akan terjadi pada Pemilu 2009 nanti[3];

2. Janji-janji (atau program-program) yang ditawarkan oleh Parpol atau Elit Politik, mengambil posisi politik yang membela rakyat, atau dalam bahasa Rudi, begitu luhur.

3. Ketidakkonsistenan[4] Partai Politik dan Elit Politik dalam kampanye dan praktek politik sehari-hari, menurut Rudi, disebabkan tiga hal, pertama, Partai tidak punya Ideologi, sehingga tidak punya pijakan dan arah untuk memenuhi kehendak kolektif rakyat. Kedua, belum ada instrumen politik rakyat yang mampu mengontrol para elit politik ini, Ketiga, persoalan budaya.[5]

Terlepas dari solusi yang ditawarkan Rudi, saya akan mengajak kita untuk menilai dulu situasi yang dijelaskan oleh Rudi, kemudian menganalisa posisi PRD-PAPERNAS yang meleburkan diri dalam PBR.

Saya akan mulai dulu dari kesimpulan Rudi: bahwa Partai-Partai di Indonesia tidak punya Ideologi. Kesimpulan ini menurut saya jelas salah besar. Justru, sebaliknya, Partai-Partai di Indonesia mempunyai Ideologi—dan bukan sembarang Ideologi, melainkan Ideologi yang sudah berumur sangat tua, yakni Ideologi Kapitalis. Dan seluruh praktek politik semua partai (peserta pemilu) dilandaskan pada keyakinan: bahwa ideologi yang berlandaskan pengusaan modal oleh segelintir orang, dan pengisapan terhadap mayoritas orang lainnya, merupakan satu-satunya ideologi yang bisa sangat baik buat rakyat Indonesia.

Cara pandang seperti itulah yang membuat kenapa semua partai dengan mudah melakukan program privatisasi, program pencabutan subsidi atau program penanaman modal yang liberal. Dengan demikian, sesungguhnya, semangat kemandirian yang disebut-sebut dalam banyak statement Elit-Elit Politik Indonesia saat ini hanyalah retorika belaka; sebenarnya, dalam praktek (bahkan di benak mereka) tak pernah ada keberanian membangun, mensejahterakan rakyat, dengan kemandirian.

Ketergantungan tersebut memang ada alasannya (tapi bukan untuk dimaklumi): karena secara material, secara manajerial dan, yang terpenting, secara politik mereka tidak memiliki kapasitas untuk mandiri.[6] Padahal, selama masih ada swastanisasi oleh segelintir orang terhadap alat-alat produksi sosial, maka sudah jelas akan ada pengisapan (tidak perduli pemilik modalnya orang Asing atau Indonesia)—dan cilakanya, para pemodal Indonesia tak memiliki kapasitas (sekali lagi) material (terutama alat-alt produksi berteknologi tinggi), kapasitas manajerial, dan kapasitas politik untuk melepaskan diri (secara bertahap pun) dan mengembangkan diri (secara mandiri) dari modal Asing. Apalagi, setelah krisis 1997, hampir sebagian besar kapasitas mereka ambruk. Dan sekarang hanya sebagain kecil saja yang masih memiliki tersebut, itupun dalam arti kapasitas manajerial—Arifin Panigoro, Bakri; Jodi Setiawan, untuk menyebut sedikit contoh—bukan kapasitas material/alat-alat produksi berteknologi tinggi, dalam istilah ekonom Orde Baru: kandungan lokalnya terlalu rendah. Apakah bisa dibayangkan mereka berani melepaskan diri dari ketergantungan terhadap (modal) asing? Tidak, bagi pengusaha (bahkan politisi) “realistis[7]”; dan, walaupun mereka memiliki keberanian, kehendak politik, namun mereka tidak mengandalkan dirinya pada kekuatan rakyat yang sadar (ideologis), maka nasibnya sudah pasti, seperti juga terjadi pada rejim-rejim “nasionalis” yang pernah ada: ambruk. Kenapa harus menyandarkan diri pada rakyat? Kekuatan rakyat harus dipandang dalam arti: 1) sebagai tenaga produktif; 2) pelindung dari gempuran/tekanan kapitalis/modal asing (yang sering menggunakan negaranya dan badan-badan internasional) untuk meruntuhkan bargain ekonomi-politik dalam negeri—apalagi bila kita masih harus berkompromi dengan modal asing (seperti di Venezuela) karena kita masih belum sepenuhnya memiliki kapasitas memproduksi tenaga produktif (terutama alat-alat produksi berteknologi tinggi), juga belum sepenuhnya memiliki kapasitas manajerial.[8]

Berandai-andai, bila memang mereka mau mengandalkan, bersandar, pada rakyat, lalu apa bagian yang akan diberikan pada rakyat? Apakah imbalan (pada rakyat) seperti yang diberikan oleh “nasionalisme” fasis Jerman?; atau apakah imbalan (pada rakyat) layaknya sosial-demokrasi ala Eropa?; atau imbalan (pada rakyat) seperti yang dipersembahan oleh negeri (yang sedang menuju sosialisme) venezuela? Yang jelas, bila kita membangun kemandirian bersama (dari dan oleh) rakyat, maka secara obyektif bayarannya adalah: sosialisasi kekayaan (program darurat) dan alat-alat produksi.[9] Jadi, dengan demikian, kehendak kemandirian bukanlah sekadar retorika (normatif) layaknya bual-bualan partai-partai dan politisi-politisi (sipil dan militer) busuk itu; atau tipu-tipuan (tukang obat jalanan) menjelang Pemilu, bak Visi dan Misi PBR yang diajukan ke KPU, atau perubahan (bersolek) AD-ART PBR; kita harus melihatnya dari LANDASAN KAPASITAS mereka; jadi, dengan demikian, faktual, kehendak kemandirian mereka (sering digembar-gemborkan sebagai “nasionalisme”) adalah FIKTIF; jadi, dengan demikian, persatuan dengan mereka (dengan platform anti-neoliberalisme) adalah FIKTIF.[10]

Sebenarnya, sangat jelas buat kita untuk memberikan penilaian terhadap ideologi apa yang dikandung oleh Partai-Partai Politik ini, bahkan terhadap PDIP yang saat ini mengambil posisi oposisi di nasional; Juga penilaian kita terhadap PKS yang membawa semangat Islam. Dalam konteks PDIP, kita sudah tahu bahwa selama PDIP berkuasa (sekarangpun PDIP masih menjadi salah satu partai yang paling banyak mendudukan anggotanya di DPR), program privatisasi sangat banyak disetujui, demikian juga dengan program pencabutan subsidi, atau secara umum, seluruh program neoliberalisme berjalan mulus pada zaman itu. Bahkan dalam posisinya sekarang pun, PDIP tidak pernah terlihat sungguh-sungguh berani dalam melawan neoliberalisme (paling jauh dari “keberanian” PDIP adalah melakukan walk out dalam sidang-sidang tertentu di DPR; mogok makan pun hanya dilakukan oleh seorang anggota parlemen dari PDIP.)

Sedangkan PKS: walaupun posisinya bisa dikategorikan sebagai sebagai salah satu partai besar, namun tidak mencerminkan sebagai kekuatan politik yang anti-neoliberalisme/kapitalisme. Kekuatan PKS di eksekutif dan parlemen, terutama kekuatan politik PKS di luar parlemen (jumlah massa dan simpatisan PKS yang sangat besar), tidak pernah dikerahkan untuk melawan program-program neoliberalisme/kapitalisme dengan sekuat-kuatnya. Sikap “hati-hati” yang ditunjukan oleh PKS sejatinya adalah sikap ketertundukan pada neoliberalisme, sebagai wujud pengakuan terhadap Ideologi kapiltalisme. Demikian juga dengan partai-partai baru yang karakter politiknya pun tidak berbeda, sekalipun dengan embel-embel kemandirian ( palsu).

Maka, wajar saja, bila rakyat menjadi tidak percaya terhadap partai-partai borjuis dan elit-elit politik borjuis—apalagi partai-partai dan elit-elit tersebut juga korup, sekorup-korupnya—dan memilih untuk GOLPUT dalam berbagai ajang pemilihan kepala daerah, pun kemungkinannya di Pemilu-2009 nanti. Sebelum rakyat memilih untuk GOLPUT, eksepresi ketidakpercayaan rakyat terhadap Partai, Elit Politik maupun Mekanisme Politik/Hukum, sudah meluas dan sangat jelas, dalam bentuk aksi-aksi mobilisasi menuntut massa. Tiap hari rakyat melakukan aksi-aksi massa, dari yang jumlah kecil hingga yang jumlahnya besar. Dari yang tuntutannya lokal, hingga yang tuntutannya nasional. Dari yang metodenya moderat hingga yang metodenya radikal. Setiap hari, ekspresi kemarahan rakyat itu terjadi, dan bahkan bisa dikatakan menyamai eksepresi kemarahan rakyat di tahun 1996-1997, tahun-tahun yang menentukan sebelum Suharto dijatuhkan pada tahun 1998 (bahkan mungkin kwantitasnya saat ini lebih banyak)

Dan situasi tersebut bukannya tidak diketahui oleh Partai-partai Politik, Elit-elit Politik dan militer. Mereka tahu dan sadar, bahwa rakyat sudah tidak lagi percaya pada mereka, sehingga mau tidak mau mereka harus membuat/mengembalikan citra yang “baik” mereka di hadapan rakyat—sejauh ini PKS lah yang paling berhasil membangun citra tersebut; atau dengan memilih nama partai yang baik seperti Hati Nurani Rakyat; atau dengan menjual empati (norak) di media massa—melalui iklan-iklan politik; atau dengan menjaring para aktifis gerakan sebagai pengurus partai dan/atau sebagai caleg; atau dengan cara-cara lainnya. Apakah upaya mereka untuk mengembalikan citra baik mereka akan berhasil? Jelas tidak. Bahkan untuk meningkatkan citra “baik”nya saja sudah sangat sulit. Bukankah upaya mengangkat citra mereka dengan memasukan calon-calon kepala daerah dari kalangan muda, dan bahkan dari kalangan artis, di berbagai daerah, tetap saja tak sanggup menurunkan jumlah GOLPUT?[11]

Jelas situasi tersebut sangat mengawatirkan mereka[12], namun kekawatiran tersebut belum sebesar kekawatiran jika ada alat politik yang sanggup bergerak bersama rakyat. Itulah yang menjadi alasan utama mengapa PAPERNAS (juga PRD di masa sebelumnya) dihambat keikutsertaannya dalam Pemilu, dan diserang secara brutal—sayangnya PRD-PAPERNAS (sekarang) bukannya mengambil jalan untuk tetap teguh berjuang bersama rakyat (dengan segala resikonya), melainkan justru mengambil jalan lain, yakni bersekutu dengan para kapitalis dan agen-agennya itu (antara lain PBR).

PBR, yang sekarang menjadi alat politik PRD-PAPERNAS, sejarahnya adalah pecahan dari Partai Persatuan Pemabangunan (partai yang menunjukan loyalitas tinggi terhadap rezim Orde Baru-Suharto) sehingga wajar, ketika PBR terbentuk, tidak ada prestasi PBR dalam memperjuangkan demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan KEMANDIRIAN BANGSA. Bahkan, dalam pemilu 2004, PBR adalah salah satu Partai yang mendukung pasangan SBY-JK, sehingga SBY-JK bisa menjadi Presiden-Wakil Presiden.

PRD-PAPERNAS Tidak Membangun Persatuan Yang Berlandaskan Program Anti-Neoliberalisme

PRD-PAPERNAS menyimpulkan bahwa PBR adalah partai yang tepat untuk dijadikan kekuatan utama (bahkan saking yakinnya, PRD-PAPERNAS secara “taktis” rela meleburkan dirinya secara Ideologi-politik-organisasi ke PBR) karena, katanya, PBR memiki platform kemandirian bangsa—platform yang abstrak, seperti halnya platform kesejahteraan rakyat, keadilan sosial atau yang lainnya. (Dalam hal ini, saya sepenuhnya sepakat dengan Data, bahwa platform itu harus kongkrit bukan abstrak.) Tentu saja, platform PBR tersebut bisa jadi “benar”[13]. Namun, dalam situasi menjelang pemilu 2009 nanti, maka bukan hal yang aneh bila partai-partai peserta pemilu kemudian mengambil posisi demikian. Rudi, dalam artikelnya, juga sudah menyimpulkan hal tersebut, sehingga platform PBR (termasuk partai-partai lain) tidak bisa dijadikan ukuran dalam menyimpulan apakah sebuah partai benar-benar akan membela kepentingan rakyat. Yang harus dinilai justru praktek politik partai selama ini, apakah sungguh-sungguh memperjuangan rakyat atau tidak. Seharusnya PRD-PAPERNAS jauh lebih jeli ketimbang massa rakyat, yang sudah menyimpulkan untuk tidak lagi percaya.

PRD-PAPERNAS mungkin sadar bahwa PBR bukan partai yang membela rakyat, namun dengan hadirnya PRD-PAPERNAS secara organisasi[14] maka ada kemungkinan PBR bisa berubah. Seberapa besar kemungkinan PBR itu bisa berubah? Membayangkan PBR akan berubah secara signifikan, jelas mimpi kosong. Sejarah kelahiran PBR, komposisi pembentuknya dan praktek politiknya selama ini sangat jelas menunjukan siapakah PBR itu: dalam pengertian ideologis, PBR adalah partai dengan ideologi borjuis, sehingga sulit membayangkan PBR, yang berideologi borjuis itu, akan berubah menjadi partai dengan ideologi (kerakyatan) atau mati-matian meperjuangkan platform anti-neoliberalisme, seperti yang diharapkan oleh PRD/PAPERNAS, seperti yang diharapkan Data (sehingga beraninya dia secara idealis mengajak bersatu, mengajak bersatu dengan PBR, dengan platform anti-neoliberalisme).

Sungguh, menggelikan membandingkan ceramah Data dengan praktek politik PRD-PAPERNAS. Namun, agar lebih jelas, baiknya kita mengambil kutipan dari tulisan Data Kesepakatan Tuntutan Minimum Kongkrit Anti-Neoliberal Dalam Perjuangan Elektoral; Sebuah Sumbangan Pemikiran Untuk Pembangunan Persatuan Pro-Rakyat; ketika memberikan contoh soal program minimum: “….Misalnya, dalam tujuan strategis mengembalikan penguasaan kekayaan alam ke tangan rakyat, pertama-tama harus ditentukan sasaran dan tujuan taktis yang harus dihadapi. Satu contoh sasaran taktis yang merupakan salah satu pertahanan musuh adalah UU Migas.” Tentu saja kita tidak akan menolak logika tersebut, bahwa dalam persatuan ada hal-hal yang bisa di kompromikan—bedakan kompromi dengan kapitulasi—sehingga bisa saja, dalam membangun persatuan gerakan, kita hanya mengangkat tuntutan pencabutan UU Migas sebagai tuntutan persatuan atau tuntutan bersama. Dan, sebenarnya, pengertian pembangunan persatuan seperti itu sudah lama dikerjakan, yang justru sekarang mulai ditinggalkan oleh PRD terutama ketika memulai pembangunan PAPERNAS. Sedangkan konsekwensi kata-kata “Dalam Perjuangan Elektoral” dalam tulisan Data, akan menimbulkan pertanyaan: 1) apakah makna “dalam perjuangan elektoral” itu menggunakan alat PBR?; 2) apakah makna “dalam perjuangan elektoral” itu menggunakan Partai Perserikatan Rakyat (PPR)—yang juga mendaftarakan diri dalam Pemilu 2009, tapi gagal? 3) Atau persatuan kaum gerakanlah (dengan platform minimum kongkrit anti-neoliberal) yang membentuk partainya sendiri untuk ikut dalam ajang elektoral? Dan apakah Data tahu bahwa jawaban terhadap masing-masing pertanyaan tersebut memiliki konsekwensi ideologisnya sendiri?

Mengutip kembali kata-kata Data, dalam artikel yang sama, yakni soal persatuan perlawanan kaum buruh: “…Dalam beberapa tahun terakhir kaum buruh juga menunjukkan potensi kesatuan dan militansi tinggi dalam menentang UU Ketenagakerjaan 13 yang semakin menancapkan kuku neo-liberalisme dalam bidang perburuhan, di mana peran negara dalam mengatur kesejahteraan buruh dan keberlangsungan industri semakin dipersempit.“ Apaka Data tidak tahu—atau mungkin pura-pura tidak tahu—bahwa, pada saat itu, PRD yang tengah membangun PAPERNAS, tidak mau melibatkan diri dalam penolakan Revisi UU 13 itu, dengan alasan (yang bertolak-belakang dengan apa yang di sampaikan Data): yakni, gerakan penolakan Revisi UU 13 tidak ada kaitannya dengan Pemilu, sehingga tidak perlu di-intervensi. Tidak ada (bahkan) satu selebaran pun atas nama PRD-PAPERNAS yang bertujuan mengintervensi perlawanan kaum buruh tersebut. Malah Aliansi Buruh Menggugat (ABM), yang merupakan satu aliansi (yang lebih permanen), yang KEMUDIAN memiliki platform anti-neoliberalisme—platform ABM sangat mirip dengan platform PAPERNAS—sebagai buah perlawanan menolak Revisi UU 13. Dan PRD-PAPERNAS tidak pernah menganggap ABM sebagai calon sekutu potensial untuk melawan neoliberalisme di Indonesia.

Alasannya sangat sederhana (tapi bodoh): karena ABM belum mengambil posisi untuk mengikuti pemilu 2009. Alasan, posisi, seperti itu dipakai terus sampai sekarang—tentu Data sudah tahu: bahwa FNPBI, salah satu organisasi massa yang tergabung dalam PAPERNAS, menarik diri dari ABM pada saat buruh sedang mati-matian melakukan perlawanan terhadap Revisi UU 13 (termasuk menarik diri pada momentum May Day kemarin). Entah mendapatkan wahyu dari mana, FNPBI, bersama PAPERNAS dan ormas PAPERNAS lainnya, merayakan May Day pada tanggal 29 april, 2009, dan sama sekali tidak terlibat dalam aksi persatuan tanggal 1 Mei, 2009. Lalu, sekarang, Data mencoba menceramahi kita tentang platform minimum, tentang persatuan. Sudahlah, jangan membuat kami lebih tergelak-gelak, dan anda jangan terus mempermalukan diri sendiri.

Cara pandang yang sama juga digunakan oleh PRD-PAPERNAS pada organisasi-organisasi lainnya. Sebagai contoh, PRP, SMI atau organ-organ gerakan lainnya—yang jumlahnya semakin meningkat—yang juga mengusung platform anti Neoliberalisme, tidak dengan sabar dijadikan sebagai calon sekutu yang harus diajak dalam pembangunan persatuan gerakan rakyat. Itu karena, katanya, PRP, SMI atau organ-organ gerakan yang lainnya belum/tidak mengambil posisi untuk terlibat dalam pemilu 2009. Padahal, agar Data tahu (dan memang harus lebih banyak tahu, agar JANGAN CONGKAK): PRP dan organ-organ gerakan lainnya (termasuk kami) pernah melakukan diskusi/perundingan dengan PPR untuk mencari kemungkinan maju (terlibat) Pemilu 2009.

Artinya, landasan utama PRD-PAPERNAS dalam membangun persatuan bukanlah platform anti-neoliberalisme atau platform kerakyatan lainnya[15], melainkan berdasarkan pada posisi organisasi/individu terhadap Pemilu 2009. Jika organisasi/individu tersebut bersepakat untuk mengikuti Pemilu 2009, maka merekalah calon sekutu PRD/PAPERNAS. Posisi itulah yang menjelaskan kenapa PRD-PAPERNAS mau bergabung ke dalam PBR, sekalipun semua ORANG YANG WARAS MENGERTI bahwa PBR adalah partai borjuis pendukung neoliberalisme.[16]

Terpaksa, kita kembali mengutip kata-kata Data dari artikel yang sama, dengan lebih panjang: “Sebagaimana disinggung di atas, neoliberalisme merupakan kapitalisme dalam krisis, yang mengutamakan kepentingan kapital monopoli transnasional. Dalam upayanya merebut pasar domestik dan menjual-belikan saham dan komoditas dalam negeri, terdapat beberapa pengusaha nasional yang dirugikan. Ini paralel dengan suatu konflik yang inheren dalam kapitalisme; yakni antara kapitalis besar dengan borjuasi kecil. Dalam konteks Indonesia, secara umum-bukan secara keseluruhan-keduanya terpisahkan oleh garis kebangsaan; yang kapitalis besar berupa kapital transnasional yang sebagian besar milik asing, cukup besar dan berkuasa untuk memindahkan operasinya ke berbagai negeri; yang kecil, berupa kapital lokal yang bergantung pada pasar domestik atau kapasitas produksi domestik.
…..Padahal pengusaha seperti ini sebenarnya dapat menjadi kawan potensial kaum pergerakan dalam tahap perjuangan anti-neoliberalisme.“ (cetak tebal oleh saya.)[17]

Kita kutip juga kata-kata I Gede Sandra (Kader PRD saat menjabat Pemimpin Redaksi Berdikari, Terbitan resmi PAPERNAS): “Pasang politik merespon pencabutan subsidi BBM telah mendorong sebagian besar spektrum gerakan demokratik beroposisi keras terhadap Negara. Cukup keras karena (bagusnya) sebagian elit oposan Negara yang pro Kemandirian Bangsa ikut menggalang barisan bersama. Sebut saja: Rizal Ramli, Amin Rais, Drajat Wibowo, (serta di kalangan mantan perwira militer) Hendropriyono, Wiranto, Prabowo dll. (cetak tebal oleh saya.) Hanya saja, karena elit-elit tersebut masih ragu (terutama terhadap gerakan massa), polarisasi politik menuju pada sebuah persatuan nasional belumlah jelas.” Yang kemudian dilanjutkan dengan “Elemen lain di luar gerakan demokratik, seperti: militer (termasuk itu purnawirawan), pengusaha nasional, akademisi, polisi, elit politik, budayawan, dsb yang pro terhadap kemandirian bangsa adalah sekutu utama yang wajib dirangkul. (cetak tebal oleh saya.) [18]

Jika apa yang disampaikan oleh Data maupun Gede adalah kebenaran yang obyektif, maka kita tidak akan bisa menolaknya, namun jika itu hanyalah bunga-bunga pembenaran taktik peleburan PRD-PAPERNAS ke PBR, maka sudah pasti harus ditelanjangi, agar keliahatan segala tipu dayanya.

Data mengambil contoh bahwa kenaikan harga BBM—yang merupakan salah satu agenda neoliberalisme di Indonesia—juga merugikan pengusaha nasional, sehingga pengusaha nasional punya potensi untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi modal internasional. Saya tidak habis pikir, kenapa DATA ini selalu saja salah membaca DATA, apa DATA ini tidak pernah membaca koran, menonton berita-berita di TV atau di radio (dalam hal ini, mungkin kita patut memaklumi karena Data ini posisinya memang tidak di Indonesia, melainkan di Kanada).

Sebagai bentuk pemakluman atas kesalahan DATA, baiklah kita ambil beberapa berita di koran, sebelum kenaikan BBM.

Suara Karya, 29/04/08: “Sejalan dengan pendapat Bambang Soesatyo, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofyan Wanandi mengatakan bahwa sebagai solusi strategis mengurangi beban tambahan APBNP 2008 adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.”

Koran Sindo, 02/05/08: “APINDO, menurutnya (Djimanto, Ketua APINDO), mendukung sepenuhnya langkah pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM diperlukan untuk mengamankan ketahanan APBN-P 2008 dari ancaman terus berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional. Tapi kenaikannya harus bertahap, 6% paling tidak setiap bulan.”

Koran Sindo, 01/05/08: “Menurut Hidayat, Kadin berharap pemerintah menaikkan harga BBM maksimal 30% dan dilakukan sekaligus. Kenaikan harga BBM, kata Hidayat, telah dihitung secara matang dan sudah dibahas secara informal di antara para menteri terkait.”

Antara, 07/05/08: “Kadin, menurutnya (Hidayat), sangat mendukung rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini, karena kesinambungan APBN bisa terus dipertahankan dan para investor tidak lagi mengkhawatirkan dananya yang sudah ditanam di Indonesia.”

Kompas, 20/04/08: “Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kamar Dagang dan Indonesia (Kadin) Djimanto mendukung opsi pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan catatan pemerintah diminta memerangi pungutan liar yang banyak membebani pengusaha.”

Rapat Komite ekonomi Nasional Bidang Pengembangan Industri dan Perdagangan, 15/05/08; Pada point pertama tercantum: “Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak( BBM).”

Para Pengusaha, yang dikatakan oleh Data dan Gede sebagai calon sekutu potensial dalam melawan neoliberalisme, sayang sekali ternyata mendukung kenaikan harga BBM, bahkan bukan hanya Individu per individu melainkan secara organisasional, sehingga pikiran yang mengharapkan para pengusaha ini bisa menjadi sekutu dalam melawan neoliberalisme, harusnya dibuang jauh-jauh ke tong sampah yang paling busuk.

Dari sejarahnya, lahirnya para pengusaha “nasional” ini bukan dari hasil perjuangan mereka dalam meruntuhkan kekuasaan Feodal maupun Kekuasaan Penjajahan Kolonial, melainkan lahir dari hasil kolaborasi mereka dengan Modal Internasional, terutama semenjak Orde Baru. Mereka dari lahirnya sudah tidak punya kapasitas untuk membangun Industri dalam negeri, terutama dalam memajukan tenaga produktif (teknologi, kecakapan dan kesehatan tenaga kerja). Satu-satunya yang ada dalam benak mereka adalah bergantung pada modal Internasional: membangun berarti Investasi Modal Internasional; membangun berarti menambah Hutang Luar Negeri. Ketergantungan yang kuat terhadap Modal Internasional membuat mereka tidak akan berani melawan Dominasi Modal Internasional, bahkan akan saling berlomba untuk menjadi calo bagi Modal Internasional. Mereka mungkin hanya mengeluh ketika dengan cepat kekayaan alam kita dijarah Modal Internasional, namun dengan cepat pula mereka akan tersenyum ketika ceceran keuntungan Modal Internasional jatuh ke tangan mereka—berupa fee atau sebagai rekanan bisnis. Memang mereka belum memiliki mental borjuis atu industrialis, tapi masih mental calo (merchant capital/society).

Apa lagi yang bisa kita katakan mengenai para purnawirawan Jendral? Mereka itu adalah para Penjahat HAM dan, selama ini (terutama bila sedang memegang kekuasaan), mereka adalah para pendukung setia kapitalisme Orde Baru-Neoliberalisme. Dan DATA harus tahu bahwa hampir semua perusahaan yang dipegang oleh militer itu AMBRUK atau merugi. Seperti juga “borjuis” dalam negeri, militer tak memiliki kapasitas untuk mengelola “nasionalisme” (berbeda sangat jauh dengan militer fasisme Jerman), atau tak memiliki kapasitas mengelola nasionalisasi aset-aset nasional.

Siapakah Kekuatan Utama Yang Harus Disatukan Dalam Melawan Neoliberalisme?

Seperti telah di singgung di atas, dan sebagaimana juga Data menyetujuinya, bahwa buruh dan rakyat miskin (dengan berbagai ekspresi politik perlawanannya) telah bangkit menunjukan kekuatannya. Dan dari berbagai ekpresi politik yang semakin meluas itu, sebagian di antaranya telah menyadari bahwa persoalan utama kemiskinan, kemelaratan Mayoritas Rakyat Indonesia, adalah Neoliberalisme, yang dengan sepenuh hati dijalankan oleh seluruh kekuatan Politik Borjuis Indonesia (baik sipil maupun militer).

Beberapa contoh nyata dari ekspresi politik rakyat miskin yang bersandarkan pada kekuatan rakyat sendiri/mandiri adalah aksi May Day 2008 yang, bahkan, menghasilkan terjadinya polarisasi/kristalisasi antara kekuatan buruh yang non-kooptasi dengan gerakan buruh mau dikooptasi. ABM, yang pada mulanya berusaha menyatukan seluruh kekuatan kaum buruh Indonesia, menjadi semakin sadar bahwa, di antara pimpinan-pimpinan serikat buruh yang dicoba di satukan itu, banyak di antaranya merupakan bagian dari kekuatan pro-neoliberalisme (kooptasi). Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan-tindakan beberapa pimpinan serikat buruh itu yang, bukan saja menghancurkan persatuan yang telah dibangun[19], namun juga mendorong ajang May Day menjadi ajang bagi para Elit Politik untuk semakin memperkuat pengaruhnya di kalangan buruh.

Ribuan buruh dari berbagai kota dikerahkan dengan berbagai cara untuk terlibat dalam May Day Fiesta—sebuah ajang perayaan May Day yang di selenggarakan oleh SPN, FSPMI dan beberapa Federasi dari SPSI, dan awalnya berencana mengundang SBY (sebagai Presiden), Hidayat Nur Wahid (sebagai ketua MPR) dan Agung Laksono (sebagai ketua DPR). Acara tersebut dikenal sebagai May Day Fiesta, yang dalam kenyataannya bukan saja diarahkan untuk memperkuat pengaruh elit politik borjuis, namun juga meninabobokan para buruh dengan hiburan-hiburan yang tidak berkaitan dengan persoalan buruh dan perjuangannya.

Sontak, tindakan beberapa pimpinan serikat buruh tersebut mendapatkan reaksi yang keras dari ABM dan elemen-elemen gerakan lainnya (seperti Front Perjuangan Rakyat). ABM mengecam tindakan beberapa pimpinan serikat buruh itu—dan kecaman ABM bukan sekadar disampaikan secara langsung kepada beberapa pimpinan serikat buruh itu, melainkan juga dengan mencetak dan mendstribusikan puluhan ribu selebaran di Jabotabek dan kota-kota industri lainnya di Indonesia yang isinya: posisi kecaman ABM.

Dan, seperti yang telah diduga sebelumnya, beberapa basis dari serikat buruh yang terlibat May Fiesta kemudian membatalkan atau tidak bersedia melibatkan massanya dalam May Day Fiesta—mereka menjadi sadar: bahwa pimpinan-pimpinan mereka sedang berusaha memperalat mereka.

Saat May Day, semangat anti-neoliberalisme dan semangat anti elit pro-neoliberalisme begitu terasa di kalangan puluhan ribu massa yang bergerak menuju Istana Negara. Slogan Penggulingan Elit Penguasa berkali-kali diteriakan oleh massa aksi, demikian juga dengan slogan perlawanan terhadap kaum modal dan keharusan rakyat pekerja (rakyat miskin) untuk merebut kekuasaan.

Semangat itulah yang tetap bertahan (bahkan meningkat kadar programatiknya) pada momentum perlawanan kenaikan harga BBM. ABM bersama dengan banyak unsur pergerakan lainnya membangun satu wadah persatuan, yaitu Front Pembebasan Nasional, yang bukan saja terbangun di Jabodetabek, namun juga meluas hingga ke banyak kota di seluruh Indonesia—tercatat: terbentuk FPN di Labuan Batu, Medan, Lampung, Jabodetabek, Bandung, Jawa Timur, Semarang, Solo, Bima, Samarinda, Bontang, Gorontalo, Manado, Kendari, Bau-Bau dan Luwuk. Di beberapa kota lainnya, yang yang masih kesulitan membangun FPN, tetap dibentuk wadah persatuan dengan karakter programatik yang sama seperti misalnya Komite Rakyat Bersatu (KRB) di Yogyakarta.

Tuntutan menolak (penggagalan) kenaikan harga BBM, diiringi dengan tuntutan Nasionalisasi Industri Migas di Bawah Kontrol Rakyat, Pengusiran Elit dan Partai Politik Antek Neoliberalisme, dan Keharusan Rakyat Pekerja (Rakyat Miskin) untuk berkuasa, menjadi tuntutan yang diusung oleh pengerahan-pengerahan massa FPN.

Pengerahan-pengerahan massa tersebut bukan hanya dilakukan oleh buruh dari industri manufaktur saja, melainkan juga dari buruh-buruh BUMN, antara lain dari Serikat Pekerja PLN, Serikat Pekerja Angkasa Pura I, Serikat Pekerja Kereta Api (Jabotabek) dan serikat pekerja BUMN lainnya, yang juga mempunyai pandangan yang sama terhadap persoalan mayoritas rakyat Indonesia.

Selain FPN, di banyak kota, juga terbangun persatuan-persatuan gerakan, baik yang berjejaring secara nasional maupun yang belum berjejaring secara nasional, dengan program-program tuntutan yang mirip dengan FPN. Hal itu menunjukan bahwa kesadaran dan kesanggupan rakyat miskin Indonesia untuk bersatu semakin menguat, bahkan mau bersatu dengan program-program anti-neoliberalisme yang progressif.

Mereka itulah yang seharusnya disatukan; kekuatan gerakan rakyat (baik yang sudah bergerak dengan program yang progressif maupun yang masih spontan atau lokal). Karena, sekalipun mempunyai kapasitas yang (potensial) kuat, namun jika tidak ada yang berusaha menyatukan, maka rakyat yang sudah berkendak untuk bersatu dan berjuang tersebut akan kembali tercerai berai dan kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu, pekerjaan membangun persatuan ini tidak bisa di tunda-tunda; dan pekerjaan tersebut akan mengalami kesulitan jika hanya dikerjakan oleh satu atau dua organisasi saja, seharusnya dikerjakan bersama-sama.

Penutup

Akhirnya, jika PRD-PAPERNAS masih berkendak membangun (persatuan) perlawanan rakyat terhadap neoliberalisme, maka sekutu perjuangan yang (JELAS-JELAS) harus segera ditentukan adalah rakyat miskin (baik yang sudah terorganisir maupun yang belum), yang saat ini sedang sedang berjuang, di kampung-kampung, di pabrik-pabrik, di jalan-jalan—dan sejarah penggulingan Soeharto sudah memberikan kesimpulan bahwa kekuatan rakyat miskin yang bersatu dapat mengatasi musuh sekuat apapun.

Bekerja sama dengan musuh rakyat miskin, seperti yang dilakukan oleh PRD-PAPERNAS, jelas akan mempersulit kemenangan perjuangan rakyat miskin—itulah sebabnya posisi PRD-PAPERNAS harus terus-menerus dikritik, ditelanjangi agar ilusi (preseden) rakyat terhadap partai-partai borjuis, elit-elit borjuis dan mekanisme borjuis, yang sudah semakin membusuk, tidak lagi menguat, bahkan seharusnya dimajukan sampai tahap yang lebih tinggi, yakni penggulingan kekuasaan borjuis dan pembentukan pemerintahan persatuan rakyat miskin.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Tanggapan terhadap tulisan Rudi Hartono, Data Brainanta dan I Gede Sandra; Kader-Kader PRD dan Pimpinan PAPERNAS.

[2] Koordinator Departemen Kampanye dan Penyatuan Gerakan Dewan Harian Nasional Persatuan Politik Rakyat Miskin; Pjs Wakil Ketua Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh; Mantan Koordinator Departemen Perjuangan Rakyat Dewan Pimpinan Pusat PAPERNAS; Mantan Staff Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik.

[3] Hal di berikut ini jug harus dijelaskan pada rakyat oleh saudara Rudi. Seperti juga pada Pemilu yang lalu, partai-partai busuk itu (dengan tak tahu malu) tetap saja bisa mendapatkan kursi yang banyak walalu angka GOLPUT-nya tinggi, atau tanpa jumlah suara yang mencukupi: karena UU-Pemilu tidak memberikan batasan berapa besar presentasi suara pemilih/pencoblos yang menjadi ukuran syah-tidaknya pemilu; berapapun presentasi suara GOLPUT, berapapun presentasi suara pencoblos, pemilu tetap absyah; jumlah kursi di masing-masing Daerah Pemilhan (DAPIL) ditentukan lebih dahulu sesusai dengan jumlah penduduk; Berapun suara yang masuk/mencoblos (atau berapapun GOLPUT-nya) jumlah kursi tidak berubah; sehingga bila GOLPUT-nya tinggi maka nilai kursi tidak akan lagi sesuai dengan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) alias tidak akan sesuai dengan jumlah pemilih yang sudah terdaftar; bila penghitungan suara seluruh calon legislatif (caleg) yang sudah memenuhi syarat BPP (sama atau lebih tinggi dari BPP) sudah diselesaikan, dan masih ada sisa kursi, maka sisa kursi tersebut dapat diberikan kepada caleg yang mendapatkan suara terbanyak walaupun tidak memenuhi BPP, agar dia bisa masuk ke parlemen (memenuhi jumlah kursi), seolah-olah dipilih rakyat, demikian seterusnya sampai kursi habis terbagi. Dengan demikian, seperti juga pemilu yang lalu, Pemilu 2009 nanti adalah Pemilu yang menipu rakyat, baik rakyat yang memilih maupun rakyat yang GOLPUT—yang memilih, suaranya bisa dimanipulasi menjadi milik orang lain (bahkan dari partai lain) yang tidak dia pilih; yang GOLPUT dimanipulasi seolah-olah suaranya sudah diwakili oleh orang-orang yang tidak dia pilih. Lalu, adakah orang-orang partai-partai busuk itu merasa malu, duduk di parlemen sebagai manipulator. Adakah PRD-PAPERNAS-PBR (Partai Bintang Reformasi) memiliki tanggung jawab moral terhadap sistim Pemilu bandit seperti itu?

[4] Bukan hanya tidak konsisten, melainkan bertolak belakang.

[5] Apakah analisa saudara Rudi tersebut berlaku untuk PBR? Bila jawabannya tidak, itu adalah suatu kebohongan besar; jika jawabannya ya, maka saudara Rudi harus mengatakan bahwa: 1) sekarang PBR sudah insyaf (taubat nasuhi)—akan memperjuangkan rakyat dan akan memperjuangakan (mati-matian) kemandirian bangsa (seperti tertera dalam AD-ART baru PBR dan tertera dalam Visi/Misi yang dihaturkan ke KPU; 2) PRD-PAPERNAS masuk ke PBR, akan menggunakan alat PBR dalam Pemilu 2009, guna membantu, mengawasi agar taubat nasuhi PBR tidak sekadar janji seperti yang sudah-sudah. Merubah dari dalam, istilahnya; 3) membantu citra PBR menjadi baik; 4) agar PRD-PAPERNAS bisa bicara secara luas kepada rakyat (bahwa PBR, yang ada PRD-PAPERNAS di dalamnya) akan benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa; 4) karena itu, rakyat dan kaum pergerakan harus mendukung kami secara ekstra-parlementer, mencoblos kami dalam pemilu 2009, karena dengan dukungan kalian maka unsur-unsur yang menghambat (perjuangan), baik di parlemen maupun di luar parlemen secara keseluruhan (terutama dari luar/asing; karena musuh dari dalam/militer bukan musuh yang pokok), dapat dengan mudah diatasi. Saudara Rudi harus mengatakan itu, kalau saudara jujur. Bila PRD-PAPERNAS tidak bisa kita sebut JAHAT, maka ada kata yang lain yang pantas: NAIF (sebenarnya kata itu adalah penghalusan dari kata BODOH).

[6] Seperti kita mahfum, kelemahan landasan material, manajerial, yang membebani pembangunan kerakyatan di venezuela, diatasi dengan kekuatan politik—baik di dalam negeri (bersandar pada rakyat yang sadar secara ideologis); maupun dalam persatuan internasional dengan platform progresif.

[7] Batas antara realisitis dengan pragmatis nampaknya setipis kulit bawang.

[8] Seperti saya jelaskan sebelumnya, faktor lain yang akan membantu, seperti juga yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela, adalah bersekutu secara internasional dengan platform progresif—bukan saja demi kepentingan ketahanan dukungan politik internasional, propaganda internasional, namun juga untuk mempertinggi tenaga produktif dalam pertukaran internasional yang lebih adil.

[9] Pengertian obyektif maknanya adalah: disadari atau tidak disadari oleh rakyat, kita harus menjelaskan pentingnya sosialisasi kekayaan (program darurat) dan alat-alat produksi sebagai kebutuhan obyektif rakyat; kita tidak boleh menipunya.

[10] Atau kehendak “luhur” Rudi, Data, dan Gede saja; boleh saja anda-anda mengatakan bahwa persatuan (atau persekongkolan) tersebut hanyalah taktis sifatnya, demi bersatu melawan neoliberalisme (yang menjadi “musuh” bersama)—bahkan rakyat dikerahkan untuk persekongkolan taktis tersebut—karena, dalam tahap selanjutnya (masih adakah tahap selanjutnya), kita kemudian “bisa” saja secara sejati/strategis berperang dengan mereka (masih bisakah mengerahkan rakyat?), karena kita harus “realistis” menahapi jenjang revolusi itu. Boleh, boleh, boleh saja anda-anda mengatakan semua itu, karena logika formal memang nikmat—karena logika formal tak perlu bersusah payah membentur-benturkan posisi dengan realita (dalam hal ini realita pengusaha, elit politisi partai dan non-partai, dan militer “nasionalis” Indonesia. Sekali lagi bukan realita kehendak, retorika, normatif semata).

[11] Kasihan rakyat yang masih memilih partai-partai dan elit-elit politik busuk tersebut. Mereka tak bisa mendapatkan kesadaran alaternatif karena wadah, saluran dan agitator-propagandisnya belum bisa digapai rakyat—diperparah lagi: agitator-propagandis (aktivis)nya sekarang sudah dikooptasi dan menggunakan alat-alat/cara-cara partai-partai serta elit politik busuk itu, bahkan, Kata Martha Harnecker, praktisi politik kiri mengadopsi praktek-praktek yang hamper-hampir tidak berbeda dari yang biasa dilakukan partai tradisional (Martha Harnecker, Gerakan untuk Partisipasi Kerakyatan, PEMBEBASAN, No.2, Tahun 1, Mei, 2008).

[12] Sampai-sampai mereka menyetujui Undang-Undang yang dapat menyeret orang yang menyebarluaskan GOLPUT ke penjara.

[13] Secara historis dan kongkrit, coba periksa kapasitas PBR dalam memperjuangkan kemandirian bangsa; juga, secara historis dan kongkrit, unur-unsur “nasionalis” manakah yang akan didukung oleh PBR, dan bagaimanakah caranya PBR meningkatkan/mendapatkan kapasitas material, manajerial dan politik perjuangan kemandirian bangsa (bahkan bila secara bertahap sekalipun). Yang sangat sulit bagi mereka, tentu saja, adalah mendapatkan kapasitas politik (dukungan rakyat) karena, secara histories, PBR disangsikan kesungguhan dan kapasitasnya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian nasional. Orang-orang PRD-PAPERNAS bisa saja mengatakan: “Ya, dengan adanya kami, maka rakyat akan lebih percaya kepada PBR karena, secara histories, kami sudah teruji dalam meperjuangkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian nasional; nanti, apalagi bila kami memenangkan kursi di parlemen, dari atas/parlemen kami akan membangkitkan dukungan rakyat tersebut bahkah, bisa saja, kami akan mendapatkan dukungan dari militer dan kaum Islam” Boleh, boleh, boleh, anda-anda berkata demikian, bila ingin kembali disebut NAIF. Pertanyaannya adalah: bagaimana mungkin membangkitkan dukungan rakyat (bahkan militer dan kaum Islam) dari atas, sementara persiapannya belum dimatangkan. Apakah selama dari sekarang hingga (selesai) kampanye Pemilu 2009 cukup waktu untuk mempersiapkannya. Apakah itu yang dilakukan Chavez (seperti yang sering anda-anda sebutkan sebagai contoh revolusi dari atas, dari ajang parlementer)? Coba periksa kembali sejarah Chavez (tanpa ada manipulasi), dari mana dia dia dapat dukungan rakyat? Tolong beritahu kami agar kami tahu bahwa kami lah yang memang bodoh (atau mungkin anda-anda). Anda-anda bisa saja menjawabnya lagi: “Kita akan dengan sabar, secara gradualis, mempesiapkan dukungan rakyat tersebut. Kunci kami adalah, menang dahulu, masuk dahulu ke parlemen (dengan jalan kontradiktif, menggunakan alat partai busuk, sekalipun), karena itu dukunglah kami, kaum pergerakan.” Silakan perbanyak alasan-alasan lainnya—alasan-alasan yang berangkat dari situasi yang kontradiktif: APOLOGI.

[14] Ini tentu berbeda dengan Budiman Sudjatmiko yang, secara individual masuk ke PDIP (bahkan dia sudah di pecat dari PRD jauh sebelum bergabung ke PDIP).

[15] Bisa saja platform-nya mengangkat persoalan rakyat yang, secara tidak langsung, berkaitan dengan neoliberalisme secara sistemik.

[16] Untuk menutupinya—dan memang harus ditutupi—PRD/PAPERNAS harus mencari pembenaran, yakni: “Menurut kami, PRD-PAPERNAS, di Indonesia ada kekuatan-kekuatan anti-neoliberalisme di luar kaum pergerakan, seperti dari kalangan pengusaha nasional, militer maupun elit-elit politik lainnya.

[17] Seharusnya Data belajar dahulu makna-kata borjuis kecil secara ekonomi dan secara politik—apakah benar pemisahan borjuis kecil dan borjuis besar sekadar dipisahkan oleh kebangsaan? Modal Internasional ada yang juga kapasitas produksinya dikhususkan untuk pasar domestik; apakah borjuis kecil “berkebangsaan” Indonesia memiliki modal kecil, bergantung pada pasar domestik atau kapasitas produksi domestik?; apakah benar, sebagai calon sekutu potensial, borjuis kecil Indonesia sudah memasuki ranah kesadaran anti-neoliberalisme, atau kesadaran anti-neoliberalismenya masih dibelenggu ketergantungan terhadap tenaga produktif (juga pasar) internasional—kita tahu banyak para pemodal kecil sebenarnya memproduksi komoditi untuk untuk pasar intenasional, setelah dikumpulkan/digabungkan oleh para tengkulak besar pribumi; bahkan yang pasar dan kapasitas domestik pun tenaga produktifnya (terutama yang berteknologi menengah dan tinggi) masih tergantung pada produksi-produksi (modal) asing. Jadi, mereka itu tidak sepenuhnya MERASA dirugikan oleh modal asing, tapi TERGANTUNG, sehingga kesadarannya pun ambigu. (Data, hati-hati definisi anti-neoliberalisme anda bisa menjadi Xenophobia. Neoliberalisme, yang juga ada di negeri-negeri asalnya, negeri-negeri imperlisme, pun harus dilawan oleh rakyatnya sendiri dengan bersolidaritas dengan kita!) Dan makna potensial menjadi sekutu (pada tahap awal) anti-neoliberalisme adalah: setelah mereka yakin bahwa, dengan melawan neoliberalisme, kepentingan borjuisnya tidak terganggu; bahwa kapasitas borjuisnya bisa ditingkatkan tanpa neoliberalisme. Untuk MENGKONGKRITKAN unsur-unsur yang berkesadaran anti-neoliberalisme (pada tahap awal) itu saja, Data harus menyebutkannya SECARA KONGKRIT—apakah itu PBR (apa ada partai-partai lainnya lagi?), apakah itu KADIN, apakah itu HIPMI, apakah itu Amin Rais, Apakah itu Rizal Ramli, apakah itu Hendro priyono, (yang sebenarnya sudah ditanyakan pada Data oleh Pius, tapi dijawab oleh Data dengan abstrak dan tak memiliki etika akedemik: sudah saya jawab dalam tulisan/artikel saya sebelumnya), atau apakah itu pengusaha-pengusaha menengah (yang mempekerjakan buruh 20 sampai 99 orang, sebagaimana kategori United Industrial Development Organization/UNIDO); atau pengusaha-pengusaha kecil (yang mempekerjakan buruh 5 sampai 19 orang, sebagaimana kategori UNIDO); atau pengusaha-pengusaha rumahan (home industries) (yang mempekerjakan buruh 1 sampai 4 orang, sebagaimana kategori UNIDO); atau, dalam pengertian budaya (politik): juga mereka yang punya semangat anti-neoliberalisme (pararel dengan makna kerakyatannya, tentu saja). Bila itu maknanya, berarti, dalam tahap sekarang, perjuangan untuk mempersatukan unsur-unsur anti-neoliberalisme dari kalangan seperti yang disebutkan Data, Rudi, Gede, dan PRD-PAPERNAS, baru sampai tahap berpropaganda (kepada unsur-unsur tersebut). Kecuali bila unsur-unsurnya bukan itu, tapi DARI kalangan pergerakan (termasuk beberapa LSM), DARI ratusan juta borjuis kecil (dalam makna rakyat miskin yang, POTENSIAL, anti-neoliberalisme). Apalagi bila kalangan pergerakan sekarang ini mau menggunakan kapasitasnya yang ada untuk bersatu—sebenarnya, kapasitas persatuan nasionalnya dalam platform anti-neoliberalisme sudah meningkat bila dilihat dalam wujud Front Pembebsan Nasional/FPN dan Front Perjuangan Rakyat/FPR (dalam kadar programatik yang lebih rendah, dapat dilihat pada wujud wujud Front Rakyat Menggugat/FRM, yang hanya mengangkat issue kenaikan harga BBM, bukan langsung anti-neoliberalsime, sehingga rakyat kesulitan menangkap hubungan kenaikan BBM dengan issue anti-neoliberalisme). Namun, PRD-PAPERNAS, sudah berkesimpulan bahwa mereka sudah bisa diajak bekerjasama untuk memperjuangkan anti-neoliberalisme. Yang benar aja!

[18] Sekadar pertanyaan saja untuk Gede: tolong sebutkan lebih kongkrit, yang mana yang kau sebut “menggalang barisan bersama” untuk kemandirian bangsa. Jangan suka manipulatif (baca: membohongi rakyat).

[19] Dari bulan Desember, 2007, sebenarnya telah dibangun komitemen persatuan di antara pimpinan-pimpinan serikat buruh termasuk Srikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), untuk melancarkan aksi-aksi mobilisasi menuntut beberapa persoalan buruh Indonesia secara bersama, termasuk melakukan aksi May Day secara bersamana tanpa keterlibatan Elit Politik.

Tolak Pengesahan RUU Pornografi.

2008-09-18T03:57:00.008+07:00

KOMITE NASIONAL
JARINGAN NASIONAL PEREMPUAN MAHARDHIKA
(KN-JNPM)
Sekretriat: Jalan Manggarai Utara I Blok H No. 6 A, Jakarta Selatan
Tel/Fax: 021-8297332, Email: mahardhika.kita@gmail.com

PERNYATAAN SIKAP

“RUU TENTANG PORNOGRAFI MENGHAMBAT PEMBEBASAN PEREMPUAN”

Menjelang Pemilu 2009, saat semua partai, baik itu partai-partai politik lama maupun maupun partai-partai politik baru, beramai-ramai menonjolkan program mereka untuk mendukung kesetaraan bagi kaum perempuan, mendukung kuota 30% TETAPI MAYORITAS (Golkar, Partai Demokrat, PKS, PAN, PKB, PBR, PBB, Partai Pelopor, PPP) DARI MEREKA, TIDAK ADA SATUPUN YANG MEMPUNYAI SIKAP TEGAS MENOLAK RUU TENTANG PORNOGRAFI, SEMENTARA PARTAI-PARTAI POLITIK BARU JUGA BERSIKAP MASA BODO/TIDAK MAU TAU. KELUARNYA PDIP DAN PDS BELUM MENUJUKKAN KOMITMEN YANG SERIUS TERHADAP PEMBEBASAN PEREMPUAN. Bagi kami, jika RUU tentang Pornografi ini disahkan akan menjadi ancaman bagi pembebasan perempuan karena pertama, definisi yang tertulis dalam ruu tersebut menyerang seksualitas dan politik perempuan – yang dalam masyarakat patriarkhi seksualitas pasti selalu dikaitkan dengan perempuan, kontrol terhadap seksualitas perempuan adalah cerminan masih kuatnya budaya patriarkhi dalam pemerintahan dan parlemen kita.

Selama tubuh perempuan masih dalam kontrol negara maka selamanya akan menghambat kemajuan dan partisipasi politik perempuan. Kedua, berpotensi besar untuk mengkriminalkan perempuan dan anak yang terlibat dalam industri pornografi tanpa melihat latar belakang mengapa mereka bisa terlibat industri pornografi. Banyaknya kaum perempuan dan anak yang terlibat dalam industri pornografi didorong oleh kondisi sosial, terutama kemiskinan yang semakin akut yang disebabkan tidak tersedianya lapangan pekerjaan, PHK massal, pendapatan yang rendah, harga-harga naik. Ketiga, ruu mendukung lahirnya perda-perda yang akan menghambat kemajuan kaum perempuan untuk terlibat dalam ranah public. Keempat, dengan adanya ruu ini pemerintah dan parlemen justru melegalkan diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan mengkontrol kehidupan personal masyarakat, terlebih lagi juga melegalkan tindakan premanisme untuk mengontrol, mengatur, mengawasi bahkan merepresi kaum perempuan dan warga negara.

Industri pornografi adalah pokok persoalan bagi komersialisasi seksualitas perempuan, dan industri ini mengeruk keuntungan dari penghancuran kemanuasiaan perempuan. Selama ini terus dilindungi oleh penguasa, demi keuntungan ekonomi, maka industri pornografi akan menyeret rakyat dalam rantai produski dan distribusi di dalamnya. Sehingga menyerang, menghakimi dan menghukum rakyat yang mencari makan dari industri pornografi adalah politik kekuasaan yang anti rakyat, mengalihkan tanggung jawab negara atas kesalahan industri pornografi, sekaligus politik penguasa yang lepas tangan terhadap situasi rakyat yang miskin tanpa lapangan pekerjaan.

Jelas sekali, ketidakmampuan pemerintahan SBY-Kalla untuk menyejahteraan kaum perempuan ditutupi dengan mengusulkan sebuah ruu yang justru membelenggu perempuan. Saat ini yang dibutuhkan oleh perempuan adalah lapangan pekerjaan yang layak, sembako yang murah, kesehatan gratis, pendidikan gratis, upah yang layak dan kehidupan yang lebih baik.

Dengan disahkannya ruu ini maka upaya pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pendaftaran calon legislative untuk pemilu 2009 akan kehilangan makna politiknya bagi upaya mendorong maju perempuan. Pemilu 2009 hanya akan menjadi ajang politik dagang sapi, dan perempuan dibutuhkan hanya untuk memperbanyak suara. Pemerintah SBY-Kalla, elit politik dan partai-partai politik yang mendukung pengesahan RUU Tentang Pornografi sama saja anti kesetaraan kaum perempuan.

Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika dengan tegas menolak pengesahan RUU tentang Pornografi, dan menyerukan kepada seluruh kaum perempuan dan rakyat miskin Indonesia untuk membangun persatuan tanpa terkooptasi dan independen untuk melawan politik elit yang anti perempuan dan anti rakyat miskin.

Kaum Perempuan Bersatu; Bentuk Organisasi Payung Perempuan Nasional yang Mandiri dan Non-Kooptasi !!

Jakarta, 17 September 2008

Vivi Widyawati
Koordinator

Lihat RUU Pornografi, klik di sini

Coming Soon..Diskusi Kenapa Harus Virgin?

2008-09-11T23:47:00.003+07:00

Berikan Solidaritas Pada Buruh CV Jaya Abadi

2008-09-11T11:51:00.004+07:00

KIRIMKAN DUKUNGAN ANDA KE: Federasi Perjuangan Buruh Jabotabek, email :fpbj_berkuasa@yahoo.co.id
BERIKAN KECAMAN ANDA KE : Managemen CV Jaya Abadi, FAX : 021 669 2970

KRONOLOGIS KASUS PHK MASSAL BURUH CV JAYA ABADI dan
PERBUATAN ANTI SERIKAT BURUH OLEH CV JAYA ABADI

Fakta:
1. Upah maksimal yang didapatkan adalah sebesar Rp 50.000/hari, ditambahkan uang makan sebesar Rp 7.000/hari masuk kerja, untuk buruh yang sudah bekerja selama 30 tahun di CV Jaya Abadi.
2. Kepesertaan jamsostek hanya pada program JHT (jaminan hari tua), dan jaminan kesehatannya adalah perawatan bila sakit di rs atmajaya, dan fasilitas kesehatan ini hanya bagi buruh saja, keluarga tidak ditanggung.
3. Ada buruh yang usianya sudah lebih dari 55 tahun
4. Peraturan Perusahaan CV Jaya Abadi (2007-2009) belum pernah disosialisasikan kepada para buruh di CV Jaya Abadi
5. Sejak sekitar tahun 1998 CV Jaya Abadi telah mempekerjakan buruh dari yayasan (outsourcing) pada bagian inti usahanya.

Tanggal 30 Juli 2008
Serikat Buruh PTP CV Jaya Abadi FPBJ mengajukan permintaan perundingan kepada manajemen CV Jaya Abadi

Tanggal 4 Agustus 2008
a) Terjadi perundingan antara perwakilan Serikat Buruh PTP CV Jaya Abadi FPBJ dengan manajemen CV Jaya abadi yang diwakili oleh manajer personalia, bapak hennry dan pimpinan perusahaan Bapak David Johanes. Dalam perundingan ini SB mengajukan perbaikan system pengupahan bagi buruh di CV Jaya Abadi, perbaikan system upah tersebut meliputi KEJELASAN tentang GAJI POKOK, TUNJANGAN TETAP dan TUNJANGAN TIDAK TETAP. Pada tunjangan tetap SB mengajukan adanya: tunjangan masa kerja, tunjangan perumahan, tunjangan prestasi kerja, tunjangan keluarga (suami/istri dengan maksimal 3 anak), sedangkan tunjangan tidak tetap terdiri dari: tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan premi hadir. Karena upah yang diterima tidak memuat penjelasan tentang struktur upahnya yaitu apakah upah yang diterima itu hanya gaji pokok atau sudah termasuk tunjangan?, dan hanya tunjangan makan sebesar Rp 7000 (tujuh ribu rupiah) per hari masuk kerja yang dijelaskan sebagai tunjangan.
b) Bapak David dan Hennry menyatakan tidak dapat memutuskan permintaan SB ini karena harus mengkonsultasikan dengan para pemilik CV Jaya Abadi.

Tanggal 7 Agustus 2008
Terhembus kabar bahwa CV jaya abadi tidak mau membahas tentang system pengupahannya dan hanya mau menaikkan upah rata 5% kepada seluruh buruh. Kabar ini tidak disampaikan langsung ke SB tetapi kepada seorang buruh laki-laki.

Tanggal 8 Agustus 2008
Terhembus kabar bahwa manajemen CV Jaya Abadi akan melakukan PHK kepada 50 orang buruh, khususnya kepada buruh yang ikut menuntut upah

Tanggal 11 Agustus 2008
SB menghadap kembali kepada manajemen, dan manajemen menegaskan bahwa hanya akan menuruti kenaikan upah sebesar 5% dan tambahan uang makan sebesar Rp 1000, pertemuan ini juga dihadiri oleh bapak Rasidien Siregar petugas pengawasan dari disnakertrans Jakarta utara.

Tanggal 15 Agustus 2008
Serikat Buruh PTP CV Jaya Abadi FPBJ mengajukan pemberitahuan mogok kerja kepada disnakertrans Jakarta utara, dan SB mendapatkan surat pemberitahuan mogok dari disnakertrans Jakarta utara (lampiran ke-1).

Tanggal 15 Agustus 2008
SB memasukkan tembusan pemberitahuan mogok kerja kepada pihak manajemen CV Jaya Abadi sesuai dengan UNDANG-UNDANG Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003, dan menyampaikan bahwa akan tetap membuka ruang perundingan selama menjelang tanggal mogok kerja terja tersebut.

Tanggal 18 Agustus 2008
SB mencoba mengajak perundingan kembali kepada manajemen tetapi tidak ditanggapi dan manajemen hanya mau berunding nanti dengan kehadiran petugas disnakertrans saja

Tanggal 22 Agustus 2008
CV Jaya Abadi memasukkan 20 orang pekerja outsourcing (yayasan) dibagian packing.

Tanggal 25 Agustus 2008
SB melaporkan kepada bagian pengawasan disnakertrans Jakarta utara tentang penggunaan system kerja outsourcing sejak tahun 1998 oleh manajemen CV Jaya Abadi, yang melanggar Undang-undang 13/2003. (lampiran ke-2)

Tanggal 26 Agustus 2008
Terjadi perundingan antara SB dengan manajemen CV Jaya abadi dan juga dihadiri oleh pegawai disnakertrans Jakarta utara (Rasidien Siregar, Hotma sitompul, Imansyah) dan pada perundingan ini kembali manajemen tidak mau memenuhi permintaan SB dan tetap pada pendirian hanya mau menaikkan upah sebesar 5% dan tambahan uang makan Rp 1000 (seribu rupiah). Pegawai disnakertrans Jakarta utara menyatakan tidak dapat memaksakan kepada pengusaha dan menyatakan silahkan saja kalau pihak serikat untuk melakukan mogoknya besok.

Tanggal 27 Agustus 2008
a. Akibat sudah buntunya perundingan dan SB telah melakukan pemberitahuan mogok sah, maka Serikat Buruh PTP FPBJ melakukan Mogok kerja sah. Mogok kerja ini dimulai sejak pukul 08.00 WIB
b. Pada pukul 11.00 WIb terjadi perundingan antara Serikat dengan manajemen perusahaan, yang juga dihadiri oleh sekjen FPBJ, pengacara CV Jaya abadi dan petugas disnakertrans Jakarta utara. Perundingan ini kembali tidak menghasilkan kesepakatan karena manajemen tidak mau mendengarkan penjelasan tentang tuntutan system pengupahan yang diajukan oleh SB, dan tetap ngotot hanya mau menaikkan upah 5% dan tambahan uang makan Rp 1000 (seribu rupiah)
c. Pada perundingan tersebut pihak manajemen menunjukkan bahwa CV Jaya Abadi telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah dicatatkan di disnakertrans propinsi DKI pada tahun 2007 dan berlaku hingga 2009. (lampiran ke-3)
d. Peraturan Perusahaan meskipun sudah dicatatkan selama 1 tahun tetapi belum pernah disosialisasikan kepada buruh. Pada peraturan perusahaan tersebut ternyata sudah tercantum tentang system pengupahan yang diajukan oleh Serikat Buruh PTP CV Jaya Abadi FPBJ.
e. Pada Perturan Perusahaan tersebut ternyata telah memuat:
1. Pasal 2.1 “Pekerja berhak untuk mendapatkan upah dan jaminan sosial yang layak untuk pekerjaannya, dengan mempertimbangkan kecakapannya, kemampuan, kejujuran dan loyalitas”
2. Pasal pasal 19: “Skala upah pekerja ditetapkan beberapa kriteria antara lain: 19.1 kemampuan, 19.2 jabatan serta tanggung jawab, 19.3 Masa kerja (loyalitas), 19.4 sifat pekerja, 19.5 “disiplin kerja”.
f. Bahwa pada saat pekerja melakukan mogok kerja SB mendapat informasi bahwa perusahaan mempekerjakan buruh baru sebanyak 2 orang untuk menggantikan pekerja yang melakukan mogok

Tanggal 28 Agustus 2008
a. Serikat Buruh PTP FPBJ CV.Jaya Abadi tetap melanjutkan Mogok kerja
b. Bahwa pada hari ke-2 mogok kerja ini tetap mendapatkan pengawasan dari pihak disnakertrans Jakarta utara

Tanggal 29 Agustus 2008
a. Bahwa Serikat pekerja PTP FPBJ CV.Jaya Abadi tetap melakukan mogok kerja dengan tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
b. Manajemen CV. Jaya Abadi mengeluarkan Surat Panggilan pertama kepada buruh yang sedang mogok kerja (Lampiran ke-4)
c. Bahwa surat panggilan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan adalah tidak sah atau cacat hukum karena tidak mencantumkan nama buruh dan tidak mengirimkan kepada alamat buruh seperti yang diamanatkan oleh undang-undang 13/2003.
d. Hari ini seharusnya jadwal gajian di cv jaya abadi, tetapi saat kami mengambil upah, ternyata upah selama 3 hari mogok tidak dibayarkan oleh manajemen CV Jaya Abadi, padahal berdasarkan ketentuan di UNDANG-UNDANG ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 pasal 145, “Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah”
e. SB mencoba mendesakkan kepada manajemen CV Jaya Abadi tentang alasan tidak membayarkan upah selama mogok, Hennry mengatakan itu sudah keputusan manajemen CV Jaya Abadi dan sudah sesuai dengan nasehat dari petugas disnakertrans, tetapi saat diminta untuk membuat pernyataan tertulis, saudara Hennry tidak mau melakukannya padahal SB telah menyediakan draft pernyataannya.

Tanggal 1 September 2008
a. Berdasarkan rapat anggota SB disepakati bahwa pada hari ini kita akan masuk kerja seperti biasa sambil tetap akan mendesak terjadinya perundingan tentang kejelasan struktur upah di cv jaya abadi.
b. Manajemen CV Jaya Abadi tidak memberikan kartu absensi kerja, dengan alasan bahwa “CV Jaya Abadi akan memberikan izin bekerja kembali bila buruh yang mogok kerja menandatangani surat pernyataan yang sudah disiapkan”
c. Setelah membaca surat pernyataan tersebut SB menolak menndatangani nya sebab surat pernyataan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan UNDANG-UNDANG 13 tahun 2003, yang isinya antara lain “Menyatakan tidak akan mogok kerja dengn alasan apapun dan akan mematuhi semua perintah atasan, bila melanggar akan dianggap mengundurkan diri tanpa pesangon” (Lampiran ke-5)
d. Karena dihalang-halangi untuk masuk bekerja maka kami melanjutkan aksi kami didalam lingkungan cv jaya abadi.
e. Bahwa pada hari ini juga Pihak SB melakukan upaya Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial yaitu lewat permintaan mediasi kepada disnakertrans jakarta utara (lampiran ke-6)
f. Hari ini juga PTP FPBJ CV.Jaya Abadi juga melakukan pelaporan atas tindakan perusahaan yang tidak memperbolehkan pekerja kembali bekerja.(lampiran ke-7)
g. Bahwa pada hari ini setelah mendapatkan pelaporan dari pihak serikat buruh bagian pengawasan dari dinas ketenagakerjaan yang diwakli oleh Imansyah (anca) dan Rasiden Siregar dilakukan upaya perundingan perihal perubahan syarat pernyataan pekerja untuk kembali masuk bekerja ke dalam pabrik
h. Hennry menyatakan CV Jaya Abadi tidak akan merubah sedikitpun isi surat pernyataan yang harus ditandatangan buruh sebagai syarat untuk masuk kerja

Tanggal 2 September 2008
a. Bahwa pada hari ini kami kembali coba untuk masuk kerja namun tetap dihadapkan oleh syarat masuk kerja oleh pihak perusahaan yaitu penandatanganan surat pernyataan sebelumnya
b. Bahwa pada hari ini anggota serikat kembali mendapatkan surat panggilan untuk bekerja
c. Surat panggilan yang diberikan oleh perusahaan kembali tidak jelas ditujukan kepada siapa dengan kata lain cacat hukum (lampiran ke-8 )
d. SB melakukan pelaporan kepada pihak POLRI atas perbuatan perusahaan yang bertentangan dengan Undang-Undang antara lain :
1. Perbuatan tidak menyenangkan
2. Pelarangan mogok kerja sebagi hak dasar buruh
3. Pelarangan kegiatan serikat buruh dalam perusahaan
4. Tindakan balasan atas mogok sah yang dilakukan serikat buruh (tertanggal 27-29 Agustus 2008)
e. Bahwa pihak kepolisian Polda metro jaya melimpahkan perkara tersebut ke kepolisian resort jak-ut (lampiran ke-9 ). Pada saat pelaporan dilakukan Kepolisian Jak-Utara melakukan pembatasan pelaporan buruh dengan alasan tidak memahami tindak pidana yang ada di UU 13 Tahun 2003 dan hal tersebut dapat dilakukan lewat pengembangan kasus, sehingga pelaporan yang diterima hanya menyangkut “perbuatan yang tidak menyenangkan” (pasal 335 KUHP) (lampiran ke-10 )

Tanggal 3 September 2008
a. Kami kembali mencoba untuk masuk kerja, tetapi kembali dihalang-halangi oleh pihak CV Jaya Abadi, tetapi kami berhasil sampai ruang kerja, dan mencoba bekerja seperti biasa, tetapi setelah bekerja hampir 1 jam tiba-tiba Hennry, para mandor dengan membawa orang-orang berseragam polisi, tentara, pamong praja, wanra dan satpam mengusir kami dari tempat kerja dengan alasan bahwa CV Jaya Abadi sudah tidak mau mempekerjakan kami lagi, adu argumentasi terjadi, kami tegaskan bahwa kami masih buruh di CV Jaya Abadi sampai saat ini, karena tidak ada keputusan pemutusan hubungan kerja yang sah yang telah keluar, tetapi pengusiran secara paksa dan kasar tetap dilakukan oleh pihak perusahaan, akhirnya kami diusir hingga keluar gerbang perusahaan.
b. Sekitar pukul 10 WIB, CV Jaya Abadi mengeluarkan surat pemberhentian hubungan kerja yang ditanda-tangani oleh bapak David Johanes (Lampiran ke-11)
c. PHK sepihak ini merupakan TINDAKAN BALASAN terhadap mogok kerja yang dilakukan oleh buruh dan PHK sepihak ini merupakan TINDAKAN ANTI SERIKAT BURUH, karena semua buruh yang di PHK sedang menjalankan fungsi keserikat buruhan.
d. Kami mendatangi disnakertrans Jakarta utara untuk menagih fungsi negara dalam menegakkan undang-undang, karena jelas pemutusan hubungan kerja ini dilakukan secara sepihak dan melanggar hukum.
e. Terjadi pertemuan antara perwakilan serikat dengan pihak disnakertrans. Pihak disnakertrans dihadiri oleh: ka disnakertrans, kepala pengawasan, kepala hubungan industrial, pegawai pengawasan. Sedangkan dari pihak serikat dihadiri oleh pengurus serikat, perwakilan federasi, dan perwakilan ABM wilayah jabotabek.
f. Terjadi kesepakatan bahwa disnakertrans akan mengeluarkan surat perintah mempekerjakan kembali (lampiran ke-12) kepada CV jaya abadi, dan besok pagi , 4 september 2008, akan mengirimkan pegawai pengawasan disnakertrans untuk menindak lanjuti surat tersebut.

Tanggal 4 September 2008
a. Kami kembali mencoba masuk ketempat kerja tetapi tetap dihalang-halangi oleh satpam CV Jaya Abadi dan petugas berpakaian kepolisian didepan gerbang perusahaan.
b. Surat dari disnakakertrans Jakarta utara yang coba diberikan ke manajemen ternyata tidak mau diterima oleh manajemen, dan mengatakan akan menunggu petugas disnakertrans.
c. Pada sekitar pukul 10.00 WIB petugas disnakertrans datang ke cv jaya abadi
d. Pada sekitar pukul 11.00 WIB terjadi perundingan kembali antara SB dengan manajemen dan petugas disnakertrans jakarta utara.
e. Pada perundingan tersebut petugas disnakertrans menerangkan aturan hukum tentang mogok dan tindakan yang dilakukan oleh manajemen jaya abadi, dan dari pihak SB menyatakan MENOLAK PHK SEPIHAK yang dilakukan oleh perusahaan, tetapi pihak CV Jaya Abadi yang diwakili oleh Hennry tetap pada pendiriannya bahwa CV Jaya Abadi telah mengakhiri hubungan kerja dengan 90 orang buruh yang mogok kerja dan telah dipanggil sebanyak 2 kali. (lampiran ke-13)
f. Saudara Hennry menantang serikat untuk memajukan kasus ini ke pengadilan. Pihak petugas disnakertrans tidak mampu berbuat banyak dalam pertemuan tersebut, dan sempat mengkonfirmasi kepada saudara hennry tetang konsekuensi hukum dari perbuatan Cv jaya abadi ini, dan saudara Hennry menyatakan siap menghadapi konsekuensi hukum tersebut.

Tanggal 5 September 2008
a. SB melakukan aksi di disnakertrans Jakarta utara, untuk meminta ketegasan petugas pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan secara sengaja oleh pihak manajemen CV jaya abadi. Pada pertemuan tersebut pihak disnakertrans menjanjikan akan mengirimkan surat peringatan kepada pihak pengusaha CV Jaya abadi pada hari itu juga yaitu 5 September 2008 dan akan memonitor terus respon dari cv jaya abadi
b. Bidang hubungan industrial menyetujui akan mengadakan pemanggilan kepada manajemen CV Jaya Abadi dan serikat buruh PTP CV Jaya Abadi FPBJ untuk menentukan cara penyelesaian perselisihannya pada hari rabu tanggal 10 september 2008.
c. Pada pukul 14.30 WIB SB juga diterima oleh Poksi komisi 9 DPR RI, dan para anggota DPR berjanji akan memonitor terus kasus ini agar para pihak aparatur negara yang menangani kasus ini dapat bekerja sesuai dengan aturan yang ada dan tidak merugikan buruh.

Tanggal 6 September 2008
a. Kami membuka POSKO PENOLAKAN PHK SEPIHAK oleh CV Jaya Abadi.
b. Datang surat dari Disnakertrans Jakarta utara tentang undangan pertemuan untuk menentukan langkah mediasi atau konsiliasi, pertemuannya akan dilakukan pada hari Rabu, 10 September 2008, pukul 10.00 WIB. (lampiran ke-14)

Respon Pemilu 2009

2008-08-26T17:45:00.006+07:00

PEMILU 2009 DAN (ILUSI) KAUM PERGERAKAN
Oleh: Budi Wardoyo (1)
Diambil dari www.fnpbi-prm.blogspot.com

Menjelang pemilu 2009 nanti, peta politik kaum pergerakan, nampaknya akan mengalami polarisasi besar, terutama polarisasi antara pilihan politik untuk mengikuti pemilu sebagai peserta (dengan bergabung ke partai politik yang telah ada) versus pilihan poltik yang menolak menjadi peserta pemilu.

Pilihan politik untuk mengikuti pemilu 2009, yang antara lain di ambil oleh Partai Rakyat Demokratik dan Organ-Organ Sewakawannya(2) , paling tidak beranjak dari argumentasi :

Bahwa menjadi peserta pemilu, akan memberikan ruang yang besar bagi kaum pergerakan untuk meluaskan kampanye mengenai program-program kerakyatan.
Dengan meluaskan kampanye program-program kerakyatan, diharapkan akan memperluas dukungan rakyat (dalam bentuk perluasan struktur gerakan)
Dengan demikian kapasitas/kesanggupan rakyat untuk berjuang akan semakin menguat.
Jika berhasil dalam pemilu, dan akhirnya berhasil mendapatkan kursi, maka ruang kampanye akan semakin lebih luas lagi.

Selain argumentasi di atas, ada juga argmentasi tambahan lainnya, yakni:

Bahwa pemilu 2004 yang lalu, para partai-partai politik yang mengikuti pemilu adalah gerombolan partai politik yang mengabdi pada jalan lama, yakni jalan neoliberalisme, sehingga rakyat tidak mendapatkan alternatif lain. Oleh karena itu, agar rakyat mempunyai alternatif lain, maka kaum pergerakan harus menjadi bagian dari peserta pemilu 2009.
Selama periode 2004 sampai sekarang, telah terjadi perubahan arah politik dari berbagai kekuatan politik yang dahulu dinyatakan sebagai kekuatan poilitik reformis gadungan, sehingga kekuatan reformis gadungan ini (yang sekarang telah menjadi kekuatan ‘progresif’) bisa dijadikan sekutu dalam proses mengikuti pemilu 2009, bahkan sebagian kekuatan militerpun, saat ini dinyatakan mempunyai potensi untuk dijadikan sekutu, demikian juga dengan pengusaha, asalkan mempunyai platform kemandirian bangsa.

Argumentasi yang lebih pragmatis, untuk memilih posisi menjadi peserta pemilu 2009 adalah :

Politik yang real/kongkrit adalah politik parlemen, bukan politik parlemen jalanan
Sudah cukup berjuang dijalan, miskin, menderita dan sekarang saatnya menuai hasil

Sedangkan yang mengambil posisi untuk tidak mengikuti pemilu, seperti yang dilakukan oleh Serikat Mashasiswa Indonesia dan KASBI (yang dalam press release menyatakan GOLPUT), berangkat dari argumentasi(3)

Pemilu 2009 adalah sarana kaum borjuasi Indonesia untuk mengkonsolidasikan dirinya, sebagai kekuatan politik yang setia menjalankan program-program neoliberalisme, sehingga pemilu 2009 bukanlah pemilu rakyat (pemilu yang diabdikan) untuk kepentingan mayoritas rakyat
Bahwa selama ini, program neoliberalisme telah gagal mensejahterakan rakyat, demikian pula dengan kekuatan-kekuatan politik pendukung neoliberalismepun telah gagal menjadi alat politik rakyat.
Semakin meningkatnya ketidakpercayaan rakyat pada partai-partai politik borjuis,elit-elit politik borjuis, bahkan ketidakpercayaan pada mekanisme pemilihan borjuis (paling tidak angka golput yang tinggi diberbagai pilkada bisa menunjukan sikap politik rakyat yang makin muak

Dengan posisi yang berbeda ini, tentu layak untuk dijadikan perdebatan (secara terbuka) agar semakin jelas bagi rakyat, jalan mana yang bisa di ikuti untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan yang semakin akut.

Sebelum masuk pada polemik antara pilihan menjadi peserta pemilu dan tidak menjadi peserta pemilu, menurut saya sebaiknya di buka dulu dari pendiskusian mengenai apa yang menjadi problem pokok rakyat indonesia saat ini, yang menyebabkan rakyat Indonesia menjadi semakin miskin dan melarat. Pendiskusian ini menjadi relevan karena penilaian terhadap problem pokok rakyat indonesia ini, ikut mempengaruhi pilihan taktik dalam menghadapi pemilu 2009 ini.

Sebelum kenaikan harga BBM beberapa bulan lalu, secara sepintas tidak terlalu kelihatan adanya perbedaan yang besar (bahkan bisa dianggap tidak ada perbedaan, kecuali dengan AGRA-FMN) di antara kelompok gerakan (kiri) mengenai apa yang menjadi problem pokok rakyat indonesia. Pendiskusian yang ringan di forum informal hingga pertemuan formal dengan perdebatan-perdebatan panjang, tidak pernah keluar dari satu kesaamaan pandang, bahwa problem pokok rakyat indonesia saat ini adalah neoliberalisme sebagai satu sistem ekonomi-politik yang dijalankan oleh kekuatan politik yang berkuasa di Indonesia dari jaman Orde Baru hingga sekarang. Namun momentum kenaikan harga BBM kemarin (sebelum sudah kelihatan bibit-bibit perbedaan, namun tidak manifest dalam bentuk polarisasi yang cukup tegas) membuka perbedaan tajam, yang mau tidak mau harus dibuka.

Perbedaan utama bukanlah pada penilaian Neoliberalisme sebagai problem pokok, melainkan pada penilaian terhadap kekuatan politik elit (borjuis) dalam negeri, di mana sebagain gerakan kiri (yang di pimpin oleh PRD/PAPERNAS) memberikan definisi baru terhadap kekuatan politik dalam negri ini. Dengan melihat neoliberlisme sebagai bentuk penjajahan modal asing, yang di gerakan oleh kekuatan politik asing, maka posisi kekuatan politik elit (borjuis) dalam negeri, bukanlah problem pokok, melainkan harus dilihat sebagai potensi sekutu untuk melawan penjajahan modal asing ini, sebab kekuatan elit (borjuis) dalam negri juga berkepantingan dalam melawan penjajahan modal asing ini.

Paling tidak argumentasi ini di cerminkan dari tulisan I Gede Sandra(4) , yang berjudul Galang Persatuan Nasional!Tanggalkan Perbedaan dan Gali Persamaan(5) di mana dalam tulisan ini Gede Sandra memasukan Rizal Ramli, Amin Rais, Drajat Wibowo dari Politisi Sipil dan Hendropriyono, Wiranto, Prabowo dari kalangan Militer sebagai tokoh-tokoh yang pro kemandirian bangsa, sehingga menurut Gede Sandra kekuatan ini adalah sekutu utama yang harus di rangkul dalam melawan penjajahan asing.

Argumentasi serupa juga di sampaikan oleh Haris Sitorus, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jendral PAPERNAS. Dalam Jurnal Bersatu, Haris Sitorus mengatakan bahwa musuh pokok rakyat indonesia saat ini adalah modal asing, sehingga seluruh kekuatan yang berpotensi untuk melakukan perlawanan terhadap modal asing, harus di satukan, bahkan pertarungan dalam negeri bisa di abaikan dulu.

Sementara yang lain, paling tidak kekuatan yang menjadi pengerak di Front Pembebasan Nasional (di mana KASBI maupun SMI terlibat juga didalammnya) menilai, bahwa penjajahan modal, bukan saja semata-mata karena modal asing, melainkan juga modal pribumi. Efektifitas penjajahan modal bisa tercapai selama ini ( dalam bentuk penjarahan kekayaan alam maupun aset-aset vital, dalam bentuk fleksibilitas tenaga kerja, dalam bentuk liberalisasi perdangan maupun pasar) karena seluruh kekuatan politik elit dalam negeri, tidak melakukan perlawanan apapun, bahkan justru berlomba-lomba menjadi sekutu(6) . Sehingga mengabaikan kekuatan politik elit dalam negeri sebagai musuh rakyat, jelas merupakan suatu kekeliruan yang besar.

Fenomena beberapa tokoh politik elit yang saat ini melakukan kritikan (sebatas kritikan, bukan membangun gerakan) terhadap penjajahan modal (tertutama modal asing), di sebabkan oleh beberapa hal :

Makin meluasnya gerakan rakyat (dalam bentuk mobilisasi-mobilisasi) melawan penjajahan kaum modal
Situasi menjelang pemilu 2009, mengharuskan para tokoh ini untuk mencari muka, dihadapan rakyat yang semakin tidak mempercayai kepemimpinan para elit ini.

Dan bukan di sebabkan karena Elit-Elit Politik ini mempunyai karakter yang kuat untuk melawan modal asing, sebagai satu contoh: Rizal Ramli (di antara para tokoh yang saat ini mengkritik penjahahan modal asing, Rizal bahkan jauh lebih maju dengan terlibat dalam demonstrasi menolak kenaikan harga BBM) dalam wawancara di majalah Forum yang di kutip oleh Rakyat Merdeka Online(7) , menyampaikan di hadapan Managing Director IMF untuk Asia Pasifik Hubert Neiss, bahwa dia dapat memahami kenaikan harga BBM, hanya timingnya saja yang tidak tepat. Pernyataan ini dikeluarkan dalam pertemuan di akhir bulan april 2008. Artinya demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang di lakukan Rizal Ramli, bukan berlandaskan pada penjajahan modal, melainkan hanya karena waktu kenaikan BBM yang tidak tepat, jika kenaikan BBM di lakukan beberapa bulan lagi, atau satu tahun lagi, mungkin Rizal akan mendukung.

Inilah yang kemudian menjadi landasan untuk mengambil taktik yang berbeda (mengikuti pemilu atau tidak) dalam merespon pemilu 2009, seperti yang sudah saya gambarkan di atas.

Saya sendiri jelas menolak berposisi untuk menjadi peserta pemilu 2009, bukan karena tidak bersepakat pada empat argumentasi awal di atas, melainkan lebih pada tidak tersedianya syarat bagi empat argumentasi tersebut bisa praktikal:

Pemilu sebagai sebuah momentum politik nasional, jelas tidak bisa di tolak adalah panggung politik yang besar, yang menjadi perhatian (baik terpaksa maupun “sukarela”) sebagian besar rakyat Indonesia, namun panggung yang besar ini tidak secara otomatis akan menjadi panggung yang efektif bagi kaum pergerakan, dengan menjadi peserta pemilu. Ketidak efektifan ini disebabkan alat politik yang digunakan oleh kaum pergerakan bukanlah alat politik yang dibangun sendiri oleh kaum pergerakan; dengan programnya sendiri, dengan metode perjuangannya sendiri, dengan model organisasinya sendiri maupun dengan tokoh-tokonya sendiri. Dengan tidak adanya alat politik kaum pergerakan ini (sekalipun telah diupayakan dengan segala kelebihan maupun keterbatasannya), maka kaum pergerakan harus masuk atau menjadi bagian dari alat politik yang lain, dan tepat pada point ini, alat politik yang ada (yakni partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu 2009) tidak ada satupun yang mendekati apa yang selama ini di perjuangkan oleh kaum pergerakan Indonesia, sehingga menjadi bagian dari kekuatan penindas ini,tentu saja akan semakin memperkuat posisi politik kaum penindas ini untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat yang sudah semakin mengecil. Sekalipun saat ini (dan juga pada pemilu yang lalu ataupun pada pemilu-pemilu selanjutnya), sebagian partai (bahkan mungkin semua) menyatakan partainya sebagai partai yang pro rakyat, partai yang membawa misi perubahan, partai yang anti neoliberalisme, partai yang mendukung kemandirian bangsa, partai yang pro klas pekerja, partai yang pro petani dan partai yang baik di berbagai hal lainnya,sebenarnya sudah bisa ditebak tujuan sebenarnya dari kemunafikan partai-partai ini, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu 2009 nanti, sehingga partai ini bisa mendapatkan kekuasaan, dan begitu kekuasaan sudah dalam gengaman, seketika itu pula watak asli mereka akan kelihatan. Itulah sebabnya kemarin-kemarin(dan kedepannya) kita tidak pernah melihat upaya yang sungguh-sungguh dari partai ini dalam membela kepentingan rakyat, kecuali sungguh-sungguh dalam menipu dan menindas rakyat. Partai-partai yang akan menjadi peserta pemilu 2009, bukanlah partai yang dari awal pendiriannya ditujukan untuk membela kepentingan rakyat, sekalipun dalam 1-2 kalimat, menyatakan diri untuk hal ini, namun proses pembentukannya, tokoh-tokohnya, metode perjuangannya, konsisntensi perjuangannya tidak secuilpun memberikan gambaran sebagai partai politik yang sejalan dengan kepentingan rakyat. Sehingga ketika Dita Sari menyampaikan bahwa PBR (mungkin juga ada aktifis lain yang mengatakan hal serupa untuk membela partainya) adalah partai yang terbaik diantara yang terburuk, ini hanyalah retorika yang persis sama dengan retorika yang sering dikeluarkan dari mulut busuk para politisi borjuis. Dengan demikian, tujuan untuk memperluas kampanye program-program kerakyatan jelas tidak akan tercapai (toh semua partai juga akan bicara program-program kerakyatan agar bisa mendapatkan dukungan suara yang paling banyak), kecuali jika diperlihatkan pada rakyat perbedaan-perbedaan antara program kerakyatan yang di suarakan oleh kaum pergerakan dan program kerakyatan yang di lontarkan oleh partai-partai borjuis itu, sekaligus menunjukan pada rakyat kegagalan partai-partai itu selama ini dan potensi kegagalan partai-partai tersebut di masa depan. Namun jika ini dilakukan oleh kaum pergerakan (yang sekarang sudah menjadi bagian dari partai tersebut), maka sangat mungkin mereka akan di depak, di coret caleg ataupun sebagai pengurus partai, dan sayangnya hingga kini tidak ada yang mengeluarkan statement untuk siap di pecat dari partai karena alasan di atas.
Dengan biasnya program kerakyatan, ditambah dengan alat politik yang digunakan adalah alat politik milik borjuasi, maka sudah bisa dipastikan struktur organisasi yang akan meluas adalah struktur organisasi dari borjuis ini. Dita Sari sebagai caleg PBR dari Dapil Jateng V, tentu saja akan membangun strukur PBR di sana (bukan struktur PRD, PAPERNAS maupun FNPBI atau organ gerakan lainnya), sebab yang maju ke pemilu adalah PBR, bahwa kemudian struktur PBR ini nantinya akan dijadikan struktur PRD/PAPERNAS atau lainnya, tentu saja akan membutuhkan waktu yang lama (dengan catatan bahwa Dita Sari cs harus cukup lama menjadi struktur PBR, yang artinya tidak boleh berkonfrontasi dengan PBR, misal dalam hal posisi PBR yang juga ikut mendukung pembubaran Ahmadyah, Dita sebagai antifis gerakan tidak bisa secara terang-terangan melawan posisi PBR ini). Menjadi lebih lama lagi prosesnya, karena struktur politik yang terbentuk adalah mesin politik pemilu (mesin politik pengumpul suara), bukan mesin politik pergerakan, sebab dalam mekanisme pemilu ada banyak hambatan bagi struktur politik yang ada menjadi struktur pergerakan, misalnya hambatan untuk melakukan aksi-aksi menolak berbagai kebijakan anti rakyat di Dapil V Jateng atas nama PBR ( jikapun harus dilakukan, maka akan dilakukan dengan nama organisasi lain-entah PRD/PAPERNAS atau lainnya- yang dalam taktik kampanye, tidak efektif untuk memenagkan PBR sebagai Partai maupun Dita sebagai Caleg, karena rakyat melihat bukan PBR yang berpihak pada rakyat, sementara yang maju ke pemilu adalah PBR). Sekarangpun ini sudah terjadi, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (yang juga bagian dari PAPERNAS, dan juga mendukung PBR) baru-baru ini melakukan aksi massa dengan jumlah massa yang cukup besar di Jakarta, namun PBR sebagai partai yang di usung oleh SRMI (apalagi PBR telah melakukan kontrak politik dengan SRMI) tidak muncul sama sekali dalam aksi ini (dalam ukuran liputan media massa, sekalipun mungkin saja Marlo Sitompul dan Pimpinan-Pimpinan SRMI lainnya dalam orasinya berbicara mengenai PBR), tidak munculnya PBR tentu saja di sebabkan karena aksinya masih menggunakan SRMI bukan PBR. Dalam konteks PBR (berbeda dengan PDIP, GOLKAR, PKS atau Partai Besar lainnya), maka pembangunan struktur PBR hanya sebagai mesin pengumpul suarapun sangat sulit dikerjakan, ditengah situasi PBR bukan partai yang populer, dan juga bukan partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam situasi ini, maka pembangunan struktur PBR hanya mungkin dilakukan dengan dua cara (seharusnya tiga cara, kalau aksi-aksi pembelaan rakyat yang dilakukan oleh PRD/PAPERNAS/SRMI/LMND/STN dan Organ PAPERNAS lainnya mengunakan nama PBR, namun dilihat sampai sekarang, nampaknya ini tidak akan dijadikan taktik utama, atau sangat mungkin taktik ini tidak akan digunakan). Cara pertama adalah dengan kampanye konvensional dengan tekanan kampanye PBR adalah partai yang layak di pilih oleh rakyat dalam pemilu 2009 nanti, dan ketika ada rakyat yang tahu bahwa PBR juga ikut dalam berbagai kebijakan yang merugikan rakyat, maka mau tidak mau kebusukan PBR ini harus di tutupi, sekali lagi dengan retorika ala politisi busuk. Mungkin akan di katakan.” Yaaa..wakil kami di DPR/D kemarin masih sedikit, sehingga kami tidak berbuat banyak” atau mungkin mereka akan mengatakan “ Itu kan perbuatan oknum, bukan kebijakan partai” atau mungkin juga mereka akan mengatakan “ tahun kemarin kebijakan seperti belum bisa, tapi kalo tahun depan pasti akan kami lakukan. Cara kedua untuk membangun mesin pengumpul suara, tentu saja sama seperti partai-partai lainnya adalah dengan memberikan sogokan-sogokan dalam berbagai bentuk, dari yang paling sedikit ongkosnya, sampai ongkos yang sangat sangat banyak (sebagai contoh, Nurul Arifin dalam Dialog di salah satu TV Swasta, mengatakan bahwa modal minimal untuk bisa lolos kurang lebih 1 Milyard, angka yang sangat besar sekalipun Nurul Arifin termasuk caleg yang populer dari partai yang besar, yakni Golkar) Lalu berapa biayanya untuk celeg yang tidak sepopuler Nurul dari Partai yang juga tidak populer/kecil? Jikapun ada biayanya (mungkin saja ada bandar politik yang sanggup membiayai), maka cara membangun struktur dengan menyogok massa, jelas bukan cara untuk membangun gerakan, yang artinya keinginan untuk memperluas struktur gerakan melalui pemilu hanyalah omong kosong.
Artinya peluang untuk masuk menjadi anggota DPR/D pun sangat kecil, dan jikapun berhasil (dengan cara-cara di atas) maka kemungkinan untuk menjadi anggota DPR yang radikal, yang sanggup memperjuangkan kepentingan rakyat menjadi sangat kecil, karena dalam proses menuju anggota DPR/D sudah menanggalkan prinsip-prinsip perjuangan, dan saya tidak percaya, dengan proses yang seperti itu, maka secara ajaib akan muncul anggota DPR/D yang diharapkan oleh rakyat

Artinya taktik kaum pergerakan untuk bergabung dengan partai-partai peserta pemilu 2009 ini, lebih di sebabkan oleh alasan pramatis yang telah saya sebutkan di atas.

Bersambung…..(8)

catatan kaki :

Koordinator Departemen Kampanye dan Penyatuan Gerakan Dewan Harian Nasional Persatuan Politik Rakyat Miskin; Koordinator Sementara Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia-Politik Rakyat Miskin; Mantan Koordinator Departemen Perjuangan Rakyat Dewan Pimpinan Pusat PAPERNAS; Mantan Staff Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik.
Untuk Pemillu 2009, PRD dan Organ-Organ Sewakawannya, memilih bergabung dengan Partai Bintang Reformasi (PBR), yang dulunya merupakan pecahan PPP. Saat ini PBR, sebagai salah satu partai yang berazaskan Islam, memiliki 14 kursi di DPR, 62 kursi di DPRD Provinsi dan 265 kursi di DPRD Kabupaten/Kota
Lebih lengkapnya bisa di baca dalam statament KASBI (www.kasbiindonesia.multiply.com)maupun SMI (www.kppsmi.wordpress.com )
Pemimpin Redaksi Berdikari Oline dan Buletin Berdikari, Media Resmi DPP PAPERNAS
http://papernas.org/berdikari/content/view/102/44/
Bisa di lihat dalam peryaataan sikap Front Pembebasan Nasional menjelang kenaikan harga BBM. Bisa juga dilihat dalam siaran pers SMI atau KASBI. Demikian juga KPRM-PRD dalam terbitannya (majalah Pembebasan) atau LMND-PRM situsnya juga menyampaikan analisa yang sama. Buka: www.kppsmi.wordpress.com www.arahgerak.blogspot.com , www.kprm-prd.blogspot.com , www.lmnd-prm.blogspot.com
http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=58614
Tulisan berikutnya adalah mengenai kemana arah pengorganisiran golput

Socialism 2008 - Malaysia

2008-08-08T12:54:00.002+07:00

Socialism 2008 is an annual international gathering of socialists from different currents to discuss and debate issues which concerns the left, socialists and social movement in the world today. It was initiated by Parti Sosialis Malaysia (PSM) in 2005 and since then it has been rotated among Socialist Party in South East Asia. In 2006, Workers Democracy from Thailand organized the event while last year it was held in Philippines, organized by Laban Ng Masa with the theme – “Renewing Socialism in the 21st. century”.

This year, PSM is proud to organize this event again as it is held in conjunction with the 10 year anniversary since the party applied for registration. “Socialism 2008 - Malaysia” would continue with last years theme “Socialism in the 21st Century”

“Socialism 2008 - Malaysia” will be held between 7-9 November 2008, at New Era College, Kajang. We invite participants locally and Internationally to participate in the event. The official language used would be English and Bahasa Malaysia. While translations would be done in Mandarin and Tamil based on needs and request.

We have invited participants from Indonesia, Philippines, Thailand, Hong Kong, India, Nepal, Korea, Pakistan, Bangladesh, Australia, United Kingdom, Sweden, Belgium and Venezuela. Besides that, most of the other participants would be from Malaysia.

Come and join us in the debates and discussions. It would be a gathering of interesting people. Bringing together socialist from different currents, different eras, progressive, unionist, grassroots activist, students, anarchist and everyone out there who believe in talking, thinking and making this a better world.

KENALILAH LIMA MUSUH RAKYAT

2008-08-06T20:53:00.017+07:00

diambil dari http://lmnd-prm.blogspot.com

Sepuluh tahun sudah era kediktatoran Soeharto berlalu. Orde baru berhasil tumbang dengan aksi perlawanan mahasiswa bersama rakyat. Pergantian rejim ini ternyata tetap tidak membuahkan hasil begitu signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Saat ini angka pengangguran melesat tinggi, daya beli rakyat hancur dititik terendah, industri nasional mengalami kehancuran.

Tidak ada yang berubah memang selain pergantian presiden namun dengan semangat yang sama, menjadi agen neoliberalisme. Terlepas banyaknya evaluasi yang terjadi ditubuh gerakan mahasiswa tahun 1998, ada banyak faktor yang menjadi penyebab gagalnya reformasi membuahkan perubahan berarti bagi rakyat sehingga kegagalan ini tidak serta merta harus dipikul oleh gerakan mahasiswa era 98.

Faktor ini yang kemudian membuat rakyat miskin hingga saat ini belum menggapai kesejahteraan demokratiknya. Kami menyebutnya LIMA MUSUH RAKYAT. Musuh rakyat di sini diartikan sebagai faktor/kekuatan yang menjadi penghambat, penyebab jauhnya kesejahteraan dari tangan rakyat miskin. Lima musuh rakyat ini saat ini masih mendominasi tatanan kehidupan ekonomi-politik dan aspek yang lainnya di negri ini. Ke lima musuh rakyat secara ringkas dapat dijelaskan, antara lain :

Pertama, Penjajahan modal asing. Digariskan oleh Washington Consesus yang kelak menjadi landasan negara imperialis untuk menghegemoni negara dunia ke tiga. Keyakinan bahwa keuangan negara hanya mampu dibiayai dengan tiga hal, yaitu, pajak, utang dan privatisasi. Jika sebuah negara membuka kran bagi perdagangan bebas atau pasar internasional maka semakin sejahteralah negara tersebut. Singkat kata, hanya deregulasi, privatisasi dan liberalisasi pasar.lah yang mampu membawa kemakmuran. Tak boleh ada campur tangan negara terhadap pasar, karena pasar akan melakukan koreksi sendiri atas kesalahannya. Paradigma yang menyesatkan inilah yang kini banyak diadopsi negara dunia ketiga. Paham ini yang membuat negara menjauh dari rakyatnya dan meninggalkan tanggungjawabnya sebagai pelayan rakyat miskin.

International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), World Bank dengan resep-resep ekonomi ala kapitalisme-neoliberalismenya menjadi perantara bagi kepentingan negara-negara maju sehingga penjajahan modal asing terjadi secara struktural. Mereka menggunakan peran negara yang lemah untuk membuat regulasi yang bisa menguntungkan mereka sendiri. UU atau peraturan yang disahkan pastilah mengenai tiga hal: (1) Diposisikannya perekonomian negara miskin dan berkembang sebagai pemasok bahan mentah bagi industri-industri di negara maju; (2) Dijadikannya perekonomian negara miskin dan berkembang sebagai pasar produk yang dihasilkan oleh industri-industri di negara maju; dan (3) Dijadikannya perekonomian negara miskin dan berkembang sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara maju (Serikat Petani Indonesia, 2007)

Akhirnya modal atau investasi asing pun melakukan ekspansi khususnya ke negara-negara dunia ke tiga. Modal asing yang membuat industri dalam negri dunia ketiga hancur dan mengalami kemunduran. Hal ini diperparah dengan tidak adanya transfer teknologi.

Paradigma ini telah terbukti menghasilkan kemakmuran yang tidak merata alias milik segelintir orang. Kemiskinan masih mendominasi dalam tataran kehidupan dunia global. Globalisasi hanya menyebabkan meningkatnya perbudakan baru, kerusakan lingkungan/alam dan anti terhadap rakyat miskin, termasuk diantaranya kaum perempuan.

Selama dijalankan dengan prinsip kapitalisme, yang memuja-muja keuntungan, anti solidaritas, anti kemanusiaan, maka penjajahan gaya baru (neo-liberalisme) tidak akan mampu memberikan kemakmuran yang merata.

Kemudian yang kedua adalah, Pemerintah agen penjajah. Mengapa tumbangnya Soeharto kemudian diganti oleh rejim baru tetap tidak mengubah apa-apa. Hal ini karena kesemua pengganti Soeharto memiliki watak dan karakter yang sama, tunduk kepada modal asing dan kepentingan negara-negara adidaya.

Roda pemerintahan yang dijalankan oleh rejim Soeharto dan penerusnya ini jelas menunjukan dimana posisi mereka menghamba dan untuk kepentingan siapa roda pemerintahan dijalankan. Untuk kepentingan pemilik modal tentunya dan dalam hal ini juga untuk kepentingan kapitalisme global.

Tak salah jika kami menyebut Soeharto dan penerusnya beserta sekutunya adalah agen imperialisme dan agen neo liberalisme. Karena lewat rejim inilah kepentingan neoliberalisme dan imperialisme asing bisa berpenetrasi dan melakukan penjajahan dalam bidang ekonomi, politik dan budaya mereka di Indonesia.

Nasib kita dibuat bergantung terhadap investasi (modal) asing yang celakanya tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat miskin. Karena kebanyakan investasi (modal) yang menjamah Indonesia adalah portofolio Investment (saham). Bahkan di seluruh dunia, inilah yang membuat negara dunia ke tiga (termasuk Indonesia) dibuat pontang-panting menjaga stabilitas ekonomi. Karena meledaknya Portofolio Investment (berupa saham) akan memicu ketidakstabilan neraca keuangan nasional dan devaluasi nilai mata uang rupiah.

Bukti dari pemerintah dan elit-elit politik yang ada diparlemen adalah agen imperialisme/penjajahan modal adalah mereka beramai-ramai mensahkannya UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada tanggal 19 Maret 2007.

Ditambah lagi dengan privatisasi BUMN kepada pihak asing/swasta. Rejim SBY-KALLA saat ini menyetujui privatisasi 34 BUMN tahun ini. Dengan 10 BUMN luncuran tahun lalu, total yang diajukan pemerintah ke DPR menjadi 44 BUMN. Inilah jumlah terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Hanya dalam setahun 44 BUMN dilego. Habis-habisan. Apalagi, privatisasi kali ini disertai penjualan seluruh saham 14 BUMN industri, 12 BUMN kepada investor strategis, dan beberapa BUMN lainnya kepada asing.

Periode 1991-2001, Indonesia 14 kali memprivatisasi BUMN. Yang terprivatisasi 12 BUMN. Periode 2001-2006, pemerintah 14 kali memprivatisasi BUMN. Yang terprivatisasi 10 BUMN.

Kebijakan ini jelas menunjukan bahwa apa yang dilakukan rejim SBY saat ini-- hal yang sama juga dilakukan oleh Soeharto, Habibie, Gus Dur dan Megawati-- sebagai langkah yang tidak lepas dari agenda neoliberalisme IMF, Bank Dunia, ADB, maupun kalangan korporat asing.

Tak hanya penjajahan modal asing yang menyebabkan penderitaan rakyat dan hancurnya industrialisasi nasional kita. Modal dalam negri pun ikut bertanggung jawab atas kehancuran negara kita. Karena para pemilik modal dalam negri menjadi kepanjangan tangan (agen) modal asing. Jangan heran jika beberapa pejabat dan pengusaha kita yang hanya memiliki perusahaan/modal di dalam negri tetapi menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Mereka tidak mampu bersaing dalam kancah pasar dunia tetapi menginjak-injak dan mengeruk habis-habisan negrinya sendiri.

Lalu musuh rakyat yang ke tiga adalah Sisa-sisa Orde Baru. Golkar berada paling depan sebagai sisa-sisa orde baru yang kini masih menghantui roda pemerintahan kita. Golkar bersama tentara dan elit politik busuk era orde baru adalah kelompok yang paling bertanggungjawab atas penderitaan rakyat Indonesia saat ini. Salah satu kesalahan gerakan mahasiswa tahun 1998 adalah tidak mampu menghancurkan sisa-sisa orde baru yang menjangkiti birokrasi yang hampir semuanya lahir dari Golkar. Mereka tidak mampu menahan revitalisasi dan restorasi atau kebangkitan dari sisa-sisa orde baru.

Rejim Gus Dur di era kepemimpinanya pernah mengemukakan tentang kebijakanya untuk membubarkan Golkar yang di nilai sebagai manifestasi restorasi Orde Baru. Namun Gus Dur harus tumbang di tangan tentara dan reformis gadungan yang sejatinya adalah antek-antek orde baru juga seperti Amien Rais dan kelompok poros tengahnya saat itu.

Setelah itu Golkar dan sisa-sisa orde kembali mencoba bangkit dari masa-masa gelap yang mereka alami, dan mereka berhasil. Mereka berhasil kembali menguasai panggung politik yang ditandai dengan kemenangan mereka di Pemilu 2004. Golkar dan sisa-sisa orde baru harus bertanggungjawab atas keterpurukan negara ini. Sisa-sisa orde baru kini banyak merajai panggung politik di pemerintahan, parlemen dan jabatan publik lainnya. Untuk itu reformasi atau perubahan tidak akan menghasilkan apapun selama kekuatan sisa-sisa orde baru belum dihancurkan.

Kesemua musuh rakyat tadi, penjajahan modal asing, pemerintahan agen penjajah dan sisa-sisa orde baru tidak akan memiliki fondasi yang kuat jika tidak memiliki penyangga utama yang kuat pula. Penyangga itu adalah musuh rakyat yang ke empat, yaitu Tentara. Semenjak berdirinya Orde Baru tentara adalah tiang penyangga yang mesra dengan Golkar dan juga ramah modal asing. Tak heran, Tentara telah menduduki posisi istimewa bahkan sejak kemerdekaan. Kelompok ini tidak pernah tersentuh oleh hukum terutama di kasus-kasus yang terkait dengan isu Hak Asasi Manusia dan Korupsi.

Tentara menjadi pengaman nomor satu saat jalannya modal dan kekuasaan pemerintah borjuis terganggu. Bahkan tentara tidak segan-segan untuk membunuh rakyat yang menentang rejim agen imperialisme. Status tentara yang seolah-olah menjadi warga negara istimewa membuat tentara merasa memiliki hak yang lebih dari masyarakat sipil. Inilah yang membuat tentara menjadi merasa paling berhak untuk menguasai BUMN pada tahun 1950-an. Tentara pun mulai masuk ke ranah bisnis dan politik atau bisa disebut juga dwi fungsi ABRI/TNI. Aset bisnis tentara bukan tak sedikit. Mereka juga terkadang terpampang dalam jajaran pimpinan perusahaan-perusahaan hanya agar bisnis pemilik modal atau perusahaan tersebut aman.

Bahkan dapat dikatakan bahwa Dwi Fungsi TNI/Polri telah menancap kukuh dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Ia menjadi sebuah sistem atau mesin yang secara perlahan dan sistematis mematikan semua muara dan saluran demokrasi rakyat Indonesia. Secara ekstrim dapat disimpulkan bahwa tidak ada dimensi kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak bercampur (baca terintervensi) oleh militer sebagai institusi dan person.

Secara historis militer Indonesia adalah militer profesional yang dididik oleh penjajah Belanda dan Jepang, bukan militer yang muncul dari gerakan kemerdekaan rakyat. Secara otomatis, para pendahulu militer Indonesia adalah orang-orang yang dilatih untuk menghadapi rakyat dan selalu berpihak kepada kekuasaan.

Tak heran jika tentara sampai saat ini selalu berpihak kepada pemilik modal/penguasa atau pihak yang mampu membayar mereka untuk menjaga modal. Mereka juga terkadang bertindak represif dan anti demokrasi, seperti kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Tentara adalah musuh rakyat dan penghambat bagi jalan rakyat menuju demokratisasi. Namun yang pasti adalah, kecenderungan ekonomi politik mereka adalah agen modal asing (neoliberalisme).

Kalaupun ada yang saat ini seolah-olah anti modal asing dan berpihak kepada rakyat, seperti Prabowo, Wiranto, Ryamizard Ryacudu, hal tersebut bukanlah berarti tentara akan mampu membawa rakyat pada kesejahteraan. Kalaupun mereka berkoar tentang nasionalisme, kemandirian negara dari asing hanyalah siasat untuk mesukseskan manuver mereka terkait Pemilu 2009 mendatang. Kalaupun mereka berkuasa mereka hanya membawa rakyat pada lubang yang sama, yaitu kediktatoran militer. Apalagi tokoh-tokoh tersebut memiliki pengalaman melakukan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Rejim pretorian (tentara) telah terbukti gagal membuka ruang demokrasi dan membawa rakyat pada kemakmuran.

Musuh rakyat yang ke lima atau yang terakhir adalah Reformis Gadungan. Oportunis, benalu mungkin kata yang cocok untuk kelompok ini. Kelompok reformis gadungan adalah mereka yang pernah menjadi bagian dari orde baru namun menjelang kejatuhan Soeharto mereka berbalik 360 derajat menjadi menghujat Soeharto dan mulai melantangkan reformasi. Mereka berpaling dari Soeharto karena mereka nilai Soeharto sudah tidak memiliki kepercayaan di mata rakyat dan posisi mereka jelas terancam. Mereka adalah kelompok yang terus bicara reformasi/perubahan namun dalam tindakan politiknya mereka setali tiga uang (sama) dengan ke empat musuh rakyat tadi.

Karena nyatanya meskipun mereka duduk dalam jajaran kekuasaan sekalipun, mereka tetap tidak bisa menuntaskan agenda reformasi. Mereka tidak mampu menahan restorasi kekuatan orde baru malah bahkan menggandengnya.

Reformis gadungan juga adalah aktivis-aktivis yang kini mengumpat dan bersembunyi di rongga kekuasaan anti rakyat miskin saat ini. Beberapa dari mereka ada yang sudah menjadi pimpinan partai politik, anggota parlemen dll. Namun mereka tak segemilang masa muda mereka yang begitu semangatnya dulu meneriakan perubahan. Mereka terkooptasi oleh partai-partai politik busuk dan kekuasaan borjuasi saat ini. Kini mereka berlomba-lomba menuju Pemilu 2009 dengan janji membawa perubahan bagi negara ini -- yang paling penting bagi mereka mungkin perubahan nasib dan karir politik-- dengan menjadi penindas baru.

Demikianlah lima musuh rakyat yang harus dihancurkan yang harus menjadi musuh rakyat miskin. Karena mereka menjadi penghambat dan biang kehancuran dan keterpurukan. Jadi secara ringkas, lima musuh rakyat adalah : Penjajahan Modal Asing, Pemerintah Boneka/Agen Penjajah, Sisa-sisa Orde Baru, Tentara dan Reformis Gadungan. Semua musuh rakyat miskin ini harus di hancurkan dengan kekuatan rakyat miskin sendiri agar rakyat miskin mampu memimpin dirinya sendiri. Bukan di pimpin oleh musuh-musuh rakyat. (Elang)

ABM Mendapatkan IGJ AWARD

2008-08-06T18:22:00.005+07:00

Undangan Terbuka:
888/ASEAN PEOPLE’S INTEGRATION &(Global Justice Award)

Hari/Tanggal : Jum’at, 8 Agustus 2008

Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Galeri Cipta II dan Plaza TIM, Jl. Cikini Raya No. 73, Jakarta Pusat

V. Susunan Acara

09.00-09.30: Registrasi
09.30-12.00 : Seminar Sesi I : Free Trade Agreements di ASEAN

Pembicara :

1. Dr. Hendri Saparini (ECONIT)
2. Dr. Syamsul Hadi (FISIP UI)
3. Joseph Puruganan (Focus on the Global South)
4. Tejo Pramono (SPI)
Moderator: Bonnie Setiawan
12.00-13.30 : Istirahat (Makan Siang, Sholat Jum’at)

13.30-16.00 : Seminar Sesi II : People’s Cultural Integration Versus Liberalization

Pembicara :
1. Dr. Burhan Magenda (FISIP UI)
2. Revitriyoso Husodo (IGJ)

16.00-19.00 : Istirahat

19.00-19.05 : Pembukaan:
19.05-19.15 : Teatrikal, Tari & Musik: “Budi Priok & Widagdo Colaboration”
Transisi/Perkusi
19.15-19.20 : Sambutan Panitia: Bonnie Setiawan (Institute for Global justice)
Transisi/Perkusi
19.20-19.25 : Sambutan: Yoseph Puruganan ( Focus on The Global South)
19.25-19.40 : Jess Santiago (Filipina)

19.40-20.10 : Global Justice Award

a. Slide Profil Penerima GJA
b. Orasi Sri Edi Swasono
c. Orasi Aliansi Buruh Menggugat (ABM)
d. Penyerahan GJA

Transisi/Perkusi
20.10-20.20 : Group Seni Tradisi Gentra Kaheman
Transisi/Perkusi
20.20-20.30 : Sanggar Matahari
Transisi /Perkusi
20.30-20.50 : Janger & Deklarasi Budaya ASEAN: Revitriyoso usodoHHHusodo
20.50-21.10 : Oppie Andaresta
21.10-21.30 : Perkusi Penutup

Bangsa-bangsa yang tersebar di wilayah Asia Tenggara, merayakan ulang tahun ke 41 Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 2008. Namun sebagaimana diketahui, rakyat di negara-negara ASEAN merasa tidak memiliki ASEAN. ASEAN masih merupakan barang asing, dan hanya menjadi milik dari para birokrat ASEAN.

ASEAN telah melaksanakan banyak konferensi dan pertemuan untuk menumbuhkan solidaritas yang kuat antar negara anggota. Pada konferensi ASEAN sebelumnya, yaitu dalam Bali Concord II tahun 2002 di Bali, disepakati integrasi ASEAN akan berjalan dalam tiga pilar yang menjadi kerangka dasar integrasi Komunitas ASEAN (ASEAN Community), yakni Komunitas Politik dan Keamanan (ASEAN Political Security Community), Komunitas Ekonomi (ASEAN Economic Community), dan Komunitas Budaya (ASEAN Cultural Community). ASEAN juga telah menyepakati adanya Piagam ASEAN (ASEAN Charter) pada tahun 2007 lalu.

Sayangnya, Piagam ASEAN dibuat sepihak oleh para birokrat ASEAN tanpa melibatkan keikutsertaan masyarakat/rakyat ASEAN. Demikian pula, tiga pilar komunitas ASEAN dibuat eksklusif tanpa partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Saat ini justru telah diselesaikan cetak biru (blue print) komunitas ekonomi ASEAN, yang sarat dengan agenda neo-liberalisme dan perdagangan bebas. Di lain pihak dua pilar lainnya masih dalam bentuk draf yang direncanakan akan diselesaikan sampai akhir tahun ini.

Dalam Komunitas Budaya ASEAN, cetak biru Komunitas Budaya ini tidak mencerminkan sebuah pandangan integrasi yang mengedepankan kebudayaan, kesenian, dan solidaritas antar masyarakat, namun lebih mengedepankan masalah-masalah non-budaya yang cenderung hanya merupakan ‘jaring pengaman’ (safety net) dari masalah-masalah perekonomian (dan keamanan), misalnya : buruh migran, lingkungan hidup (kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh aktivitas ekonomi), perdagangan anak dan perempuan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah kerangka integrasi budaya yang lebih bersifat kerakyatan, yang menggali kesamaan-kesamaan budaya di antara negara ASEAN, dan membangun solidaritas antar masyarakat ASEAN dalam menentukan hari depan bersama komunitas masyarakat ASEAN. Diperlukan integrasi dari-rakyat-ke-rakyat di dalam ASEAN sendiri, sehingga integrasi ASEAN benar-benar menjadi milik rakyat dan ada rasa kepemilikan terhadap ASEAN itu sendiri. Kerangka integrasi budaya tersebut diharapkan dapat mencegah agenda dominasi kekuatan ekonomi negara-negara maju di ASEAN sendiri dan korporasi multi-nasional terhadap negara yang ekonominya lebih lemah, dan eksploitasi ekonomi liberal atas masyarakat luas. Demikian pula mencegah terjadinya klaim antar negara dalam persoalan-persoalan sengketa budaya, seperti: paten Perak, paten Reog Ponorogo, paten Batik, atau klaim hak cipta mengenai lagu “Rasa Sayange”.

Untuk itu, Institute for Global Justice (IGJ) melihat bahwa diperlukan sebuah sikap sekaligus kritik kebudayaan dari kalangan budayawan untuk meninjau kembali Komunitas Budaya ASEAN. Dengan adanya diskusi dan pertunjukan budaya dari masyarakat ASEAN, diharapkan stakeholders budaya di Indonesia bisa memberikan masukan, usulan, dan kritik terhadap Komunitas Budaya ASEAN.

Pada saat yang bersamaan, Institute for Global Justice (IGJ) merayakan hari jadinya yang ke-7 pada tanggal 7 Agustus 2008. Dalam tahun yang ketujuh ini, IGJ menganugerahkan Global Justice Award (GJA) yang ke-2, kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa besar dalam memperjuangkan keadilan ekonomi dan keadilan global. Globalisasi neo-liberal dewasa ini telah mendominasi semua kebijakan ekonomi, politik dan budaya, sebagaimana tercermin dalam komunitas ekonomi ASEAN yang mendominasi dua pilar lainnya serta semangat di dalam Piagan ASEAN. Perlu lebih banyak pihak yang dapat berjuang mewujudkan keadilan global dan melawan arus keganasan kapitalisme lobal, baik di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Untuk tahun ini, Global Justice Award dianugerahkan kepada Prof. Dr. Sri Edi Swasono dan Aliansi Buruh Menggugat (ABM)

Revitriyoso Husodo
Program Manager Budaya
Institute for Global Justice
Jl. Diponegoro 9, Menteng, Jakarta Pusat-10310
Telp: 021 31931153
Fax: 021 3913956
Hp: 08159994942
revi@globaljust.org

BENTROKAN SUPIR PLAT HITAM DAN PLAT KUNING KARENA KESALAHAN PEMERINTAH

2008-08-04T17:00:00.005+07:00

Wawancara Arah Gerak dengan Ilhamsyah, Ketua Umum Serikat Buruh Transportasai Perjuangan Indonesia ( SBTPI )

AG: Baru-baru ini (28 juli) terjadi lagi bentrokan antara supir plat kuning dan plat hitam di tangerang dan sekitarnya. Apa yang memicu terjadinya bentrokan ini dan bentrokan sebelum-belumnya?

Ilham : Ya benar kemaren terjadi lagi bentrokan antara pengemudi plat kuning dengan pengemudi plat hitam dan ini merupakan bentrokan yang kesekian kalinya. persoalannya yang memicu bentrokan sama dengan persoalan sebelum dimana penemudi plat kuning merasa dirugikan dengan beroperasinya angkutan plat hitam (omprengan). jumlah angkutan plat hitam yang beroperasi mencapai ribuan armada dari Tangerang, kali deras, pesing terus sampai ke Kota, jam beroparasinyapun 24 jam sedangkan untuk ongkosnya angkutan plat hitam lebih murah dari angkutan resmi plat kuning. angkutan plat hitam bisa memberlakukan ongkos lebih rendah karena mereka tidak membayar pajak sesuai dengan angkutan umum lainnya, selain itu juga tidak membayar surat izin trayek, surat izin usaha dll. sementara itu plat kuning di bebani dengan begitu banyaknya biaya-biaya yang harus di keluarkan. secara hukum angkutan plat hitam adalah ilegal. angkutan plat hitam (omprengan) yang merupakan angkutan ilegal ini dapat beroperasi dengan bebasnya tidak terlepas dari perlidungan aparat-aparat kepoliasian, dinas perhubungan dan para preman.

AG: Sejauh ini, apakah upaya pemerintah sudah cukup maksimal untuk mengatasi persoalan itu (persoalan plat hitam dan plat kuning)

Ilham: Berbagai macam upaya sudah di lakukan oleh Serikat Pengemudi Angkutan Umum (SPAU) yang merupakan anggota Federasi nasional Buruh transportasi yang merupakan wadah perjuangan bagi para pengemudi angkutan plat kuning. upaya-upaya yang sudah di lakukan antara lain aksi ke DPRD kota tanggerang, audiensi dengan polres tanggerang dan polres jakarta barat, aksi dengan membawa armada ke Polda metro jaya meminta kepada kepolisian untuk menindak angkutan ilegal plat hitang, aksi ke DPR RI, aksi pemogokan di prapatan kalideras, aksi ke DPRD DKI, aksi ke kantor mentri perhubungan, aksi den1200 armada ke mabes Polri dan Istana Negara. semua instansi pemerintah yang terkait dalam hal ini sudah di datangi dengan harapan penegakan hukum tetapi sekali lagi institusi-institusi pemerintah ini tidak melakukan apa-apa selain dari janji-janji.

AG: Bentrokan antara kedua pihak ini, tentu merugikan kedua-duanya, tok mereka adalah korban dari kebijakan yang salah,apa yang sebaiknya dilakukan oleh kedua pihak?

Ilham: Betul ...bukan hanya kedua belah pihak yang di rugikan tetapi masarakat juga di rugikan. bentrokan yang sering terjadi ini merupakan akibat dari tidak adanya penindakan hukum yang tegas oleh aparat kepolisian dan dinas perhubungan, justru aparat mengambil keuntungan di sini dengan menerima setoran dari beroperasinya angkutan plat hitam ini. selagi tidak ada penegakan hukum konflik ini pasti akan terus terjadi. solusi yang pernah kita tawarkan dalam dialog di Mabes Polri agar pihak kepolisian dan dperhubungan menjadi fasilitator untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai. bagi kami tidak menjasi persoalan kalau seandainya ada kuningisasi bagi angkutan omprengan asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

AG : Apa yang akan dilakukan Federasi Buruh Transportasi Nasonal, untuk mengatasi masalah itu dan masalah buruh transportasi secara umum?

Ilham: Dalam penyelesaian persoalan omprengan ini kami akan terus mendesak pemerintah agar melakukan penegakan hulum yang seadil-adilnya agar tidak terjadi lagi bentrokan antar sesama pengemudi. karena potensi konflik ini bisa terjadi di wilayah2 lain dimana angkutan ilegal terus beroperasi. sedangkan untuk persoalan buruh transportasi secara umum kami sangat mengharapkan adanya satu undang-undangyang mengatur dlindungi hak-hak pekerja di bidang transportasi darat.

Untuk mengetahui lebih lanjut, bisa menghubungi Sekretariat SBTPI, Jl Raya Pelabuhan No 1, Lorong V, Koja-Jakarta Utara, HP : 021 93500924

PEMILU 2009 BUKAN PEMILU RAKYAT

2008-08-04T16:35:00.004+07:00

Pers release

KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA (KASBI)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA (LBH JAKARTA)

PEMILU 2009 BUKAN PEMILU RAKYAT

GOLPUT = GERAKAN PERLAWANAN POLITIK RAKYAT !

Golput pada pemilu 2009 menjadi ancaman bagi elit politik! Bayangan ketakutan yang merebak dihampir semua partai politik besar di Indonesia terhadap GOLPUT pada pemilu 2009 nanti. Statemen para petinggi partai dan aparat pemerintah seperti dilansir berbagai media menunjukkan ketertakutan itu. Misalnya saja Megawati menyatakan orang golput tidak boleh jadi warga negara Indonesia. Juga, Ketua KPU Abdul Hafiz: ‘Golput tidak pernah melahirkan pemimpin yang baik’ (Detik.com, 17/7/08). Terlihat, para pejabat panik dengat fenomena golput. Mestinya, mereka sadar bahwa kepercayaan rakyat pada proses demokrasi prosedural tersebut terus turun.

Ketua MPR dari PKS Hidayat Nurwahid: ‘Golput akan menjadi sangat kontraproduktif. Sebab, Pemilu menghadirkan anggaran dan sumber daya yang sangat besar’ (Detik.com, 24/7/08). yang menjadi pertimbangan para elit politik adalah anggaran untuk pemilu yang besar, anggaran tersebut lebih besar dari pada untuk membiayai gizi buruk yang menimpa anak-anak balita di seantero republik ini, anggaran tersebut bukannya untuk membantu rakyat miskin mengurangi beban hidupnya. Akan tetapi akan dihamburkan diantara mereka partai politik untuk pamer jargon dan adu mencari simpati rakyat.

Kenapa mereka sangat takut terhadap ancaman golput pada pemilu 2009 nanti, lihatlah hasil pemenang pemilu 2004 dimana golput adalah pemenangnya. Jumlah pendukung golput 34.509.246, terdiri dari pemilih terdaftar yang tidak datang ke TPS 23.551.321, ditambah suara tidak sah 10.957.925. Persentasenya 23,34 persen terhadap total pemilih terdaftar. Jumlah ini lebih besar dari perolehan parpol pemenang pemilu, seperti Partai Golkar 4.480.757 (16,54 persen), PDI-P 21.026.629 (14,21 persen), dan PKB 11.989.564 (8,10 persen). Jumlah pemilih terdaftar untuk pemilu legislatif 5 Juli 2004 adalah 148.000.369, sesuai keputusan KPU No 23/2004. Menurut perhitungan manual yang dilakukan KPU 23 April-4 Mei 2004, jumlah pemilih yang menggunakan haknya 124.449.038 (83 persen), suara yang sah 113.498.755, dan suara tidak sah 10.957.925 (8,81 persen). Golput adalah bentuk nyata dari perlawanan rakyat terhadap model demokrasi yang hanya dikuasai oleh segelintir partai politik, dan golput akan menjadi satu kekuatan rakyat indonesia terhadap mesin politik busuk kaum pemilik modal dan antek kapitalis. Karena rakyat indonesia melihat bahwa pemilu 2009 adalah bukan pemilu rakyat maka golput adalah jawaban dari bentuk perlawanan rakyat indonesia terhadap rezim yang mengaku demokratis dan dihasilkan dari pemilu yang anti rakyat.

Dari tiga kali pemilu setelah tergulingnya rezim otoriter militer suharto. Partai politik menjadi penerus dari kesinambungan agenda neoliberalisme di Indonesia. Mereka elit politik baik eksekutif dan legislatif seperti berlomba menunjukan pada tuannya kapitalis bahwa merekalah antek yang paling hebat, sehingga dengan mudahnya akan mampu mengelabui rakyat Indonesia agar tidak tahu bahwa bangsa ini sedang dijerumuskan kedalam jurang penjajahan bentuk baru. Terbongkarnya anggota DPR yang korup, aparat JAKSA yang menjadi sutradara kasus suap, pemerintah yang menjadi kepanjangan tangan dari para pemilik modal dan terus menggerogoti agar semua aset milik bangsa ini dijual dan menjadi milik swasta. Betapa makin sengsaranya kaum buruh dengan lahirnya kebijakan tentang sistem kerja kontrak dan outsourcing dan dibarengi dengan kebijakan upah murah.

Bagi Kaum Buruh Indonesia, Setidaknya Sikap Golput menemukan momentumnya pada pemilu 2009 nanti ketika pada saat itulah puncak kekecewaan dan kemarahan tertumpah karena semua rezim yang lahir pasca runtuhnya Orde Baru ternyata tidak memberikan jawaban yang lebih baik atas terpuruknya kondisi bangsa. Sistem Kerja Kontrak, Outsourcing, Politik Upah Murah, PHK massal, Undang-undang perburuhan yang lebih tunduk pada pesanan kapitalisme Global bernama IMF, Word Bank dan rentenir internasional lainnya seakan menjadi alasan yang sangat tepat bagi buruh untuk untuk menyatakan bahwa PEMILU 2009 bukan pemilu Rakyat, bukan solusi atas problem rakyat dan hanya merupakan konsolidasi politik kaum borjuasi, elit politik penipu rakyat, maka sikap GOLPUT dalam pemilu 2009 adalah pilihan yang tepat.

Tetapi sebuah pertanyaan kemudian muncul beriringan dengan lahirnya sikap tersebut, Benarkah Golput akan menjadi efektif ketika tidak dilakukan secara terorganisir ? Atau justru munculnya yang gugatan dari banyak pihak yang menuduh Golput sebagai sikap yang tidak bertanggungjawab. Sebagaimana dinyatakan dalam Resolusi Kongres II KASBI di Malang Jawa Timur Januari 2008 silam tentang Sikap KASBI pada pemilu 2009 : Bahwa pemilu 2009 adalah bukan pemilu rakyat karena dari partai politik yang ada adalah partai borjuis atau para pemilik modal, maka rakyat hanya akan dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan oleh pemilik modal. Maka tidak ada KONTRAK POLITIK dan calo / Broker Politik dalam Organisasi Massa serta mengajak gerakan rakyat lainnya untuk membangun front Politik Organisasi Rakyat dalam mengusung Calon Independen yang lahir dari gerakan rakyat dan mengusung program Anti Neoliberalisme. Maka, Sikap Golput teroraginisr sebagai awal membangun kekuatan dan proses de-legitimasi terhadap proses pemilu 2009 menjadi sangat strategis.

Atas hal tersebut diatas, maka KASBI dan LBH Jakarta menyatakan sikap tegas sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilu 2009 bukan pemilu Rakyat, maka kami menolak segala tahapan pemilu 2009 dan menyatakan bahwa pada pemilu 2009 kami akan menjadi GOLPUT.

2. Bahwa GOLPUT adalah sikap politik adalah bentuk perlawanan kami terhadap rezim hasil pemilu yang nyata2 menindas rakyat perlawanan terhadap pemilu 2009 yang hanya akan melahirkan pemerintahan yang pro modal.

3. Mengajak seluruh elemen rakyat, Buruh dan Serikat Buruh dan kekuatan pro demokrasi lainnya untuk membangun front politik dan menyatakan perlawanan melalui GOLPUT yang terorganisir sebagai bentuk perlawanan politik rakyat.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai upaya seruan membangun persatuan rakyat untuk melakukan perlawanan politik kepada kekuatan penindas rakyat yang hari ini ada di pemerintahan dan perlemaen.

Hidup Rakyat Tertindas !!!

Jakarta, 29 Juli 2009

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)

Lembaga bantuan Hukum (LBH Jakarta)

SEKOLAH ANTI IMPERIALISME

2008-08-04T16:20:00.004+07:00

Resistbook bekerjasama dengan Rumah Muslim mengadakan:
Sekolah Anti Imperialisme
11-16 Agustus 2008
Tempat Rumah Muslim
15.30-21.00 WIB

Materi & Pemateri:

Hari Pertama:

Teori dan modus kapitalisme & imperialisme :

Mengupas kerangka membaca kapitalisme dan imperialisme;
Dian Yanuardy (Resist Research Center (RRC)
Modus lembaga asing mengintervensi ekonomi politik di Indonesia;
Dra Siti Muslihati, Msi (HI Fisipol UMY)

Hari Kedua:

Hegemoni Kapitalisme
Fakta & Dampak Kapitalisme
Eko Prasetyo (Resist Research Center (RRC)
Rahmat Aziz, SEI (Pesantren Hamfara)

Hari Ketiga:

Ideologi alternative dalam perpektif: Islam & Sosialisme
Ibnu Alwan SAg (Rumah Muslim)
Indro Suprobo (Resist Research Center (RRC)

Hari Keempat:

Konsep Ekonomi Alternative: Islam & Kerakyatan
Taufik Hidayat, SEI (STEI Hamfara)
Drs Revrisond Baswir, MBA (Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM)

Hari Kelima:

Mengkaji gerakan kontemporer dan perubahan Revolusioner
Yoyok Tinyo P, ST (Rumah Muslim)
Darmawan (Resist Research Center (RRC)

Tempat Pendaftaran:
Rumah Muslim Jl Cempaka no 32 Deresan Gejayan (0274-563583)
Resistbook Jl Magelang Km 5 no 39 Gang Kutu Dukuh (0274-580439)

Kontribusi peserta:
Rp 100.000,- (plus paket buku)
Rp 45.000,- (tanpa paket buku)

SIARAN PERS SMI ATAS PEMBUBARAN AKSI

2008-06-30T23:52:00.009+07:00

KOMITE PIMPINAN PUSAT
SERIKAT MAHASISWA INDONESIA
JL. Jagakarsa Gg. Hidayah II, No 05 Lenteng Agung Jakarta Selatan

Email; serikat_mahasiswa@ yahoo.co. id
www.kppsmi.wordpress.com

Telp: 021-99681543 dan 081331643545

SIARAN PERS NASIONAL

MENGECAM TINDAKAN POLSEK GAMBIR YANG MEMBUBARKAN PAKSA AKSI DAMAI
DI DEPAN ISTANA DAN MENUNTUT BATALKAN KENAIKAN BBM

Salam Pembebasan !!!

Sekitar Jam 14.00 Hari Senin 30/6/08 sekitar 50 Mahasiswa Yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia Cab Jakarta melakukan Demontrasi di Depan Istana Negara dengan membawa Isu “Batalkan Kenaikan Harga BBM, Berikan Subsidi pada rakyat dan Tinggalkan Elit & Parpol Penipu Rakyat”.

Aksi massa yang dilakukan oleh SMI Cab Jakarta jelaslah aksi damai dan Simpatik dengan membuat surat pemberitahuan Aksi yang sudah di Fax Ke POLDA METRO JAYA pada hari minggu 29/06/08 sekitar jam 19.00, namun Pada Saat aksi berlansung oleh pihak Polda dinyatakan bahwa Surat Pemberitahuan itu belum diterima itulah yang di jadikan dasar Oleh Pihak Polda Metro Jaya Untuk memberikan Intruksi Pada Polsek Gambir Untuk Membubarkan Aksi SMI Cab Jakarta.

Sekitar Jam 15.15 massa aksi di minta untuk membubarkan diri oleh polisi, perangkat aksi ingin menutup aksinya dengan orasi terakhir dari ketua SMI cabang Jakarta, tapi Polisi memaksa mengambil pengeras suara (Toa), dari kordinator aksi (korlap), disitu mulai terjadi tindakan refresif dan Intimidatif terhadap massa aksi dalam terjadi pembubaran paksa oleh polisi, satu-persatu massa aksi di tarik oleh polisi yang disertai pemukulan, tendangan, rambut di jambak, dan di seret ke Mobil tahanan. Dan Akhirnya Para Polisi Berhasil membawa sekitar 35 Anggota SMI Untuk di Proses lebih lanjut di Polda Metro Jaya.

Tentu saja jika di pandang dalam berbagai sudut apapun Tindakan Represi yang dilakukan OlehJajaran Kepolisian Khususnya Polres Metro Jakpus dan Polsek Metro Gambir tidak dapat di benarkan, Karena Secara prinsip Aksi SMI Cab Jakarta adalah aksi Legal karena sudah memberitahukan Ke POLDA METRO JAYA. Kondisi ini jelas semakin menunjukkan bahwa Sikap Kepolisian (Khsususnya POLDA METRO JAYA) sangat tidak Profesional dalam Penanganan Aksi massa alias tidak melindungi massa aksi malah melakukan tindakan ceroboh yakni merepresi Massa Aksi.

Tentu saja kasus represi dan kekerasan terhadap demontrasi rakyat dan gerakannya tidak Hanya terjadi satu kali di Negeri ini, melainkan sangat banyak kasus represi yang dilakukan oleh Kepolisian R I di berbagai daerah. Oleh Karena itu Kami Dari Serikat Mahasiswa Indonesia menyatakan Sikapnya:

Mengecam Tindakan Sewenang-wenang dalam bentuk represi yang dilakukan Oleh Kepolisian khususnya Polres Metro Jakpus dan Polsek Metro Gambir Kepada massa Aksi SMI.
Jamin Keamanan dan Rehabilitasi Nama Baik 35 Anggota SMI
Batalkan kenaikan BBM

Dan kami Dari Serikat Mahasiswa Indonesia, tetap menyerukan kepada massa rakyat dan kekuatan Progresif Di Indonesia Untuk :

Tetap melawan kenaikan Harga BBM, karena tidak menutup kemungkinan harga BBM pada tahun 2009i, akan mengalami kenaikan sesuai dengan harga pasar Internasional.
Bergabunglah dan bangun dengan Komite-komite perlawanan dan aliansi rakyat yang independent sebagai wadah perjuangan dan persatuan rakyat Indonesia yang bebas dari kepentingan politik praktis.
Pendidikan pendidikan politik yang mengupas sebab dasar kenaikan BBM yang hakikatnya adalah dampak dari kebijakan ekonomi-politik neoliberal (Penjajahan gaya Baru).

Demikian Siaran Pers Ini Kami Buat, terima kasih.

Jakarta, 30 Juni 2008

Tertanda

“Kent” Yusriansyah
Ketua Umum KPP-SMI

Lampiran :

Kronologis Pembubaran Aksi Tanggal 30 Juni 2008

13.00
massa aksi memulai aksi di Hotel Indonesia dengan estimasi massa 70 orang, beberapa massa aksi ada yang membawa kendaraan bermotor dan di kawal oleh satu orang polisi bermotor

13.30 :
Massa aksi melakukan orasi di depan bank indonesia

13.50 :
long march sampai di HI dan dengan dikawal polisi 3 orang yang mengendarai motor thunder

13.59 :
long march berhenti di menko kesra dan beberapa petugas polisi meminta keterangan kepada massa aksi

14.03 :
polisi dengan jumlah 1 truk menyebrang jalan dan berhenti di trotoar

14.05 :
massa aksi duduk di depan menko kesra sambil berorasi dan ada beberapa orang yang mengambil gambar dan mencatat tentang tuntutan aksi

14.10 :
massa aksi berdiri sambil berorasi

14.13 :
lalu polisi menyuruh massa aksi menyebrang jalan menuju ke depan istana negara

14.30 :
massa aksi yang membawa kendaraan bermotor diminta polisi agar mengevakuasi motor nya karena takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, akhirnya mereka menuruti perintah polisi dan menuju monas.

15.15 :
massa aksi di minta untuk membubarkan diri oleh polisi, perangkat aksi ingin menutup aksinya dengan orasi terakhir dari ketua SMI cabang jakarta, tapi polisi memaksa mengambil pengeras suara (Toa) dari kordinator aksi (korlap), disitu mulai terjadi tindakan refresip terhadap massa aksi dan terjadi pembubaran paksa oleh polisi, satu-persatu massa aksi di tarik paksa oleh polisi yang disertai pemukulan, tendangan, jambak, dan di seret.

15.30 : massa aksi yang berjumlah 35 orang di angkut oleh petugas polisi dengan truk polisi.

Dan nama-nama yang di bawa oleh polisi, sebagai berikut :

1. Obin
2. Kadir
3. Titus
4. Japra
5. Hendra
6. Aples
7. Minyak
8. Kijo
9. Aries
10. Cobra
11. Gompal
12. Andreas
13. Kiky
14. Joko
15. Budut
16. Surya
17. Ncek
18. Agus
19. Desta
20. Agus wandi
21. Jo
22. Cecep
23. Jeni
24. Alie
25. Odang
26. Mamat
27. Jamso
28. Toni
29. Putra
30. Kenar
31. Fiki
32. Ringga

MANIFESTO PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (1996)

2008-06-27T22:45:00.001+07:00

MANIFESTO PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

TIDAK ADA DEMOKRASI DI INDONESIA. Demokrasi—dalam makna kedaulatan rakyat—adalah prinsip dasar dan landasan bagi pembentukan suatu kekuasaan Negara. Selama kedaulatan rakyat masih belum mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan ekonomi, politik, dan budaya sebuah bangsa dan masyarakat, selama itu pula sejarah akan memberikan alat-alat perlawanan untuk menegakkannya.

Selama 30 tahun kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di bawah kekuasaan Presiden Suharto, kekuasan negara telah menjadi lembaga yang memasung dan menghambat kemajuan-kemajuan partisipasi rakyat dalam proses menentukan jalannya kehidupan bernegara. Kekuasaan eksekutif menjadi sedemikian besar, menindas, tidak terkendali dan melampaui kewenangan lembaga legislatif dan yudikatif

Sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya, adalah sejarah perjuangan rakyat yang terkenal gigih dalam melawan segala jenis penghisapan/penindasan dalam upaya untuk menghargai kemanusian dan perdamaian. Namun Rejim Orde Baru telah membuat langkah mundur—bila terbanding ke masa tahun 1950-1959—dalam kehidupan politik.

Hak-hak dasar partisipasi rakyat untuk berpolitik telah dipasung, dibatasi, dibuntungi dengan penerapan 5 paket UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI. Hakekat kemerdekaan, yang adalah kebebasan memilih, mengawasi dan menentukan negara yang berkedaulatan rakyat, semakin menjauh dari kehidupan politik sehari-hari. Secara sistematis penguasa semakin mendominasi lapangan politik dengan cara-cara yang inkonstitusional, keji dan brutal. Tidak menghargai perbedaan pendapat, tidak menghargai kritik dan tidak mau mendengar aspirasi-aspirasi rakyat. Kebangkitan perlawanan rakyat—dalam makna masyarakat sipil—dibalas dengan intimidasi, teror, penangkapan, pemenjaraan, berondongan peluru, dan bahkan dengan pembantaian. Koran-koran, majalah, buku-buku, dan alat-alat pendidikan rakyat lainnya, yang kritis dan berani berbeda dengan pandangan penguasa, dibredel. Para wartawan yang tidak menghendaki pengawasan sepihak atas informasi oleh pemerintah dikirim ke penjara; Kaum buruh yang ditindas secara ekonomi, diintimidasi, diteror bahkan dibunuh; Kaum tani semakin sulit mempertahankan tanahnya dan hak-haknya karena harus harus berhadapan dengan militer apabila mereka melawan penjarahan kaum kapitalis. Semua logika kekuasan itu dilancarkan, diterapkan, dilaksanakan, dipelihara dengan tujuan; menjaga stabilitas akumulasi modal.

Hingga kini kita melihat semakin dalamnya kesenjangan antara segelintir yang kaya dengan mayoritas yang miskin. Kaum buruh dijajakan dan dieksploitasi secara murah untuk mengundang investasi dan akumulasi modal. Perekonomian Indonesia yang tumbuh di atas 6 %/tahun, hanya dapat dinikmati oleh minoritas kelompok tertentu. Aset-aset ekonomi yang vital dan penting bagi kehidupan rakyat, diswastakan dengan konsesi yang dijual-belikan di antara kerabat dan rekan sejawat. Bentuk-bentuk monopoli dan oligopoli yang menyengsarakan rakyat dilindungi, difasilitasi oleh kekuasaan yang ada. Beban ekonomi semakin berat ketika pemerintahan dipenuhi oleh para koruptor yang berkolusi dengan orang-orang pemerintahan untuk kepentingan pribadi dan kelompok bisnisnya. Lembaga-lembaga imperialis seperti IMF dan World Bank tanpa jemu-jemunya memacu ekonomi Indonesia dengan pinjaman-pinjaman luar negeri. Akibatnya hutang luar negeri Indonesia sekarang ini telah mencapai US$ l00 milyar. Artinya, kini kita berada di peringkat tiga dunia di bawah Brasilia dan Mexico.

Perkembangan ekonomi Indonesia yang makin menguntungkan kelompok minoritas pemilik modal, dan eksploitasi modal asing di Indonesia, menjadikan kehidupan bernegara yang ada semakin keji dan jauh dari cita-cita rakyat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

30 tahun, delapan bulan, dan duapuluh dua hari kekuasaan Orde Baru ini, secara ekonomi, politik dan budaya tidak bisa diterima dan tidak bisa lagi dipertahankan oleh rakyat Indonesia. Terbukti: kaum buruh mulai melakukan pemogokan di berbagai kawasan industri; kaum tani melakukan aksi-aksi menentang penggusuran; para mahasiswa berdemonstrasi menentang militerisme; para intelektual menentang penindasan atas kebebasan akedemik; para agamawan menolak intervensi militer; para suku anak dalam di Papua Barat dan Kalimantan menantang penghisapan oleh Jakarta; di Timor-Timur, rakyat Maubere tidak pernah berhenti melawan peyerbuan militer dan penjajahan oleh rejim Orde Baru; rakyat Aceh dan Papua Barat menuntut hak penentuan nasib sendiri.

Metode-metode perlawanan rakyat juga terus meningkat melalui aksi-aksi masa besar-gabungan antar sektor masyarakat, menduduki DPR, menyerbu kantor polisi dan markas militer, konfrontasi dengan militer, hingga produksi selebaran-selebaran yang massif. Intinya: ketidakpuasan rakyat terjadi dimana-mana; rakyat sudah tida rela hidup di bawah rejim Orde Baru. Sistem ekonomi, politik dan budaya sekarang ini, yang dijaga oleh garda militer rejim Orde Baru, terbukti memang tidak mampu menyalurkan apalagi mencari jalan keluar bagi problem-problem nyata yang dihadapi oleh rakyatnya sendiri.

Sistem ekonomi, politik dan budaya yang ada sekarang sedang bangkrut. Inilah saatnya segala paket perundang-undangan yang membatasi partisipasi rakyat seperti 5 paket UU politik dicabut; inilah saatnya garda militer yang berlindung di bawah Dwi Fungsi ABRI harus dicabut.

Paket undang-undang ini adalah benteng pengabsahan pemerintah untuk membatasi hak-hak politik rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan tata-kenegaraan. Partai politik, sebagai ibu kandung dari rakyat untuk berpolitik, sebagai rahim kedaulatan rakyat, harus segera ditegakan; Pemilu yang jujur dan demokratis, dengan tidak membatasi partisipasi dan aspirasi politik rakyat, sebagai hak masyarakat sipil modern, tidak pernah ada; Susunan DPR/MPR mencerminkan kejahatan dalam mempertahankan kekuasaan—oknum-oknum klik kekuasaan dan ABRI mendapat hak-hak khusus yang diangkat oleh Presiden tanpa melalui pemilu; UU tentang organisasi kemasyarakatan tidak mengijinkan afiliasi politik dan dihambat dalam pendiriannya; dan terakhir UU tentang referendum tidak pernah dilaksanakan untuk mengambil suatu keputusan penting seperti perubahan UUD 45—UUD 45 menjadi suatu yang sakral tanpa mempertimbangkan perubahan situasi ekonomi, politik dan budaya dunia. Rakyat yang berdaulat adalah rakyat yang bisa belajar, memiliki kesempatan, dan memiliki ruang untuk sadar akan kedaulatannya, sadar akan kemampuannya dalam berpolitik. Untuk itu tidak ada jalan lain selain mencabut paket 5 UU politik l985.

Militer menjarah lorong-lorong kehidupan masyarakat sipil, persis dengan hakekat kemiliterannya, sebagai penyandang senjata, terlebih-lebih dengan hakekat kemiliteran rejim Orde Baru—tak terusik oleh sejarah pencerahan abad pertengahan sekalipun. Masyarakat sipil modern yang tak bersenjata harus memiliki otoritas mutlak terhadap militer, menjadikan militer (meminjam istilah masyarakat Perancis) sebagai Si Raksasa Bisu (La Grande Muette)—tak ada satu kata pun tentang politik (baca: kekuasaan) dari moncong senjata. Oleh karena itu: Rakyat harus mencabut Dwi Fungsi ABRI.

Pembudakkan rejim Orde baru ke dalam sistem kapitalisme dunia membuat pemerintahan Jenderal Suharto tidak dapat lari dari sorotan internasional atas penindasan yang ada di negerinya. Tumbangnya rejim-rejim otoriter di Amerika Latin, Afrika, dan Asia mengajarkan pada rejim dan gerakan demokrasi bahwa tidak ada kekuasaan otoriter yang langgeng dan abadi; semua pasti ada akhirnya. Kebijakan ekonomi luar negeri haruslah mempunyai watak anti neo-kolonialisme—seperti yang diwujudkan melalui APEC, AFTA dan NAFTA. Kerjasama Internasional harus dibawah syarat-syarat damai dan kemanusiaan. Untuk itu penjajahan atas Timor-Timur haruslah menjadi Bab dari program perjuangan kita, bukan sekadar embel-embel solidaritas—dalam makna tabo terhadap rakyat Maubere yang hendak menentukan nasibnya sendiri: MERDEKA. Perjuangan demokrasi Indonesia tidaklah lengkap dan palsu bila tidak menghubungkannya dengan tuntutan kemerdekaan bagi rakyat Maubere. Partai Rakyat Demokratik (PRD) menghindari chauvinis-nasionalisme dan menganggap persaudaraan internasional sebagai watak pokok dari perjuangan rakyat. Terintegrasinya kekuasaan modal secara internasional, dengan dukungan pemerintahan yang melecehkan demokrasi, haruslah juga dilawan secara internasional. Untuk itu Partai Rakyat Demokratik (PRD ) akan aktif dan mendukung semua forum dan aksi damai internasional yang berwatak kerakyatan dan anti penindasan.

Kerja-kerja perjuangan melawan kekuasan rejim Orde Baru tidak dapat dipisahkan dari program Partai rakyat Demokratik (PRD), dan sebagai sebuah partai politik merasa syah, berhak dan wajib berpartisipasi untuk menentukan jalannya pemerintahan dan kekuasan negara. Penumpulan partisipasi rakyat ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kedaulatan rakyat dalam sistem yang ada tidak melulu membutuhkan legitimasi legal-fomal penguasa, bila penguasa yang ada justru tidak dapat menghargai partisipasi aktif dari rakyatnya sendiri untuk mengawasai dan mengkritiknya. Problem-problem masyarakat Indonesia yang kapitalistik ini harus diselesaikan, tidak bisa tidak harus dengan suatu partisipasi rakyat yang harus semakin meluas: DENGAN DEMOKRASI. Berbagai kekuatan yang mungkin membawa perbaikan politik harus sesegera mungkin menyatukan langkah dan program-programnya untuk membentuk suatu pemeritahan yang demokratik kerakyatan.

Suatu pemerintahan yang berwatak demokratik dan kerakyatan haruslah mempunyai kekuatan arah kemilau masa depan yang jelas tentang masyarakat Indonesia, serta jalan keluar bagi persoalan ekonomi, politik dan budayanya—yang selama 30 tahun, delapan bulan, dan duapuluh hari, ditanam dengan pupuk-bangkai dan air-darah rakyat. Untuk mencapai kekuatan arah cita-cita masyarakat yang demokratik tersebut harus dicari kekuatan pendorong untuk mencapainya di tengah-tangah rakyat itu sendiri. Untuk itu persoalan strategi-taktik haruslah dirumuskan dengan cara tepat berdasarkan pada potensi-potensi yang ada di rakyat itu sendiri. Dari semua potensi-potensi yang ada di masyarakat tersebut kami melihat perlawanan kaum buruh adalah pondasi yang paling mungkin untuk diraih dan diorganisir dalam perjuangan demokratik. Jumlahnya yang semakin besar, kesetiaan perlawanannya, dan makna strategisnya bagi perekonomian kapitalisme Orde Baru akan membuat buruh dapat menjadi benteng demokrasi di masa kini dan masa depan; Kekuatan kedua yang secara historis terbukti mampu menjadi kekuatan yang menentukan adalah mahasiswa dan kaum intelektual. Kelompok sosial ini telah menjadi pelopor dalam perlawanan politik menentang kekuasan rejim Orde Baru. Kemampuan mereka dalam ideologi, organisasi dan politik merupakan sumbangan yang penting bagi gerakan demokrasi. Penumpulan dan petualangan gerakan mahasiswa, hanya bisa dikurangi bila terintegrasi dalam gerakan rakyat atau demokrasi secara keseluruhan; Kekuatan ketiga yang terbukti sedang bangkit adalah kaum miskin kota. Jumlah mereka yang besar dan tersingkir akibat daya tarik kota dan pembangunan yang pincang antara kota-daerah menjadikan sektor ini menjadi penyangga basis masa di kota. Dalam aksi-aksi mendukung Megawati, terlihat bagaimana sektor ini secara militan dan fanatik membela hak-hak mereka; Dan sektor terakhir yang juga penting adalah sumbangan perlawanan kaum tani. Kapitalisme brutal yang terjadi telah memiskinkan dan membuat petani kehilangan tanah sebagai alat produksinya. Tidak mengherankan bila sektor ini, yang jumlahnya tersebar dipelosok Indonesia akan menjadi kekuatan pendukung yang penting dalam gerakan demokrasi.

Untuk menyatukan dan menggerakkan kekuatan-kekuatan demokratik yang ada sekarang ini harus dibuat suatu platform bersama yang mampu bergerak dalam kesatuan aksi dan tindakan. Kesatuan aksi dan tindakan tidak cukup diwakili oleh persamaan program dan metode, tapi juga kecakapan untuk menerjemahkan momentum pollitik yang mampu menyeret partisipasi rakyat secara lebih luas. Untuk itu momentum Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun l997 harus direspon dan diantisipasi. Pemilu adalah momentum, ketika kesadaran masa terfokus pada aroma politik dengan disertai pengerahan-pengerahan massa yang luas dari para kontestan. Gerakan demokrasi harus mengamati kesadaran massa sehingga dapat memberikan sumbangannya bagi peningkatan kesadaran rakyat tentang hakekat politik dari kekuasan Orde Baru. Kita tidak boleh mengucilkan diri dari kesadaran massa, apalagi meremehkannya. Alat untuk mengorganisir dan memperluas jaringan gerak-perlawanan dengan memanfatkan isu Pemilu dapat diandalkan melalui pembentukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). KIPP yang sudah populer tidak dapat terpisah dari kondisi politik yang terus berubah dari hari ke hari. Untuk itu KIPP diharapkan dapat menembus batas-batas kesadaran palsu rakyat dan mampu melakukan agitasi-propaganda untuk mendidik dan mengaktifkan rakyat bahwa pemilu harus dihubungkan dengan kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat akan selalu berhubungan dengan paket 5 UU politik tahun 1985 dan Dwi Fungsi ABRI. Ke sana lah muara KIPP harus ditujukan. KIPP bukan lah sekadar alat dari konsep pemantauan proses pemilihan umum—dari sejak pantarlih hingga penghitungan suara—namun juga mengawasi sampai sejauh mana kedaulatan rakyat dihargai sebagai fondasi bagi keabsahan pemilu.

Langkah penting yang sudah dirasakan mendesak, dan harus diciptakan adalah membangun suatu front persatuan diatas suatu platform bersama untuk mencapai sasaran-sasaran strategis bagi kedaulatan rakyat seperti pencabutan 5 paket UU politik 1985 dan pencabutan Dwi Fungsi ABRI. Dan fondasi front, tidak bisa lagi dan tidak bakal mengalami penguatan bila tidak didasarkan pada basis-basis massa. Untuk itu kualitas organisasi yang layak dalam suatu front haruslah setingkat partai-partai politik atau ormas-ormas yang berbasis massa. Front perjuangan yang serius dan sejati harus lah mempunyai program-program, strategi/taktik, dan slogan-slogan yang mempunyai akar ke basis massa. Front adalah suatu wadah pengerahan massa, bukan wadah kampanye isu politik. Selama ini kita belum sadar akan makna politik front, dan masih tidak bisa membedakan batasan-batasan antara komite aksi dengan front. Untuk tugas-tugas ke depan, suatu usaha membangun front-demokratik harus sesegera mungkin diupayakan. Adalah tidak berguna mempertahankan eksistensi organisasi, bila ia tidak mampu menjawab persoalan politik strategis dalam menghadapi kekuasan rejim Orde Baru yang otoriter. Partai Rakyat Demokratik (PRD) menganggap, bahwa suatu front harus dibangun dengan bersendikan kantong-kantong massa. Selama kantong-kantong masa belum dapat digerakkan menjadi suatu gerakan demokrasi, maka front tersebut akan tertatih-tatih dan gagap menghadapi kekuasaan yang milteristik dan mau menang sendiri. Dengan semua problem-problem masyarkat Indonesia di atas, maka juga harus secara jelas dapat dibayangkan dan divisionerkan suatu masyarakat masa-depan yang demokratis secara ekonomi, politik dan budaya. Partai Rakyat Demokratik (PRD) memandang pentingnya terlebih dahulu untuk menyelesaikan solusi-solusi politik untuk mempermudah solusi-solusi ekonomi Indonesia yang sudah tereksploitasi habis-habisan dibawah kapitalisme. Partai Rakyat Demokratik (PRD) memandang penting, di masa depan, membangun suatu masyarakat sipil modern yang menghormati kedaulatan rakyat dan pembenahan praktek demokrasi dengan trias-politikanya secara sejati dan sepenuh-penuhnya. Pembangunan demokrasi yang sejati dan sepenuh-penuhnya haruslah diabdikan pada kedaulatan rakyat. Untuk itu suatu pemerintahan koalisi-demokratik kerakyatan haruslah diciptakan di masa depan, untuk menyalurkan partisipasi rakyat dengan saling menghormati aliran ideologi dan alat-alat politiknya masing-masing secara damai, tanpa kekerasan.

Perkembangan masyarakat sipil modern Indonesia yang berkedaulatan rakyat akan tergantung dari cara-cara kita membangun suatu gerakan demokrasi di masa kini. Langkah-langkah strategis-taktis harus dibangun sekarang ini dengan tetap berangkat dari kondisi-kondisi kongkrit yang ada dimasyarakat. Untuk itu Partai Rakyat Demokratik (PRD) percaya dan yakin bahwa pengorganisiran rakyat adalah satu-satunya cara untuk menegakan kedaulatan rakyat. Dan berdirinya Partai Rakyat Demokratik (PRD) merupakan salah satu manifestasi dan jawaban untuk menjawab kebekuan dan kebuntuan dari alat-alat politik ekstra parlementer, serta meningkatakan kualitatif gerakan rakyat menuju suatu masyarakat demokratik multi partai kerakyatan yang damai, tanpa kekerasan.
Jakarta, 22 Juli 1996