PEMILU 2009 BUKAN PEMILU RAKYAT

Pers release

KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA (KASBI)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA (LBH JAKARTA)

PEMILU 2009 BUKAN PEMILU RAKYAT

GOLPUT = GERAKAN PERLAWANAN POLITIK RAKYAT !

Golput pada pemilu 2009 menjadi ancaman bagi elit politik! Bayangan ketakutan yang merebak dihampir semua partai politik besar di Indonesia terhadap GOLPUT pada pemilu 2009 nanti. Statemen para petinggi partai dan aparat pemerintah seperti dilansir berbagai media menunjukkan ketertakutan itu. Misalnya saja Megawati menyatakan orang golput tidak boleh jadi warga negara Indonesia. Juga, Ketua KPU Abdul Hafiz: ‘Golput tidak pernah melahirkan pemimpin yang baik’ (Detik.com, 17/7/08). Terlihat, para pejabat panik dengat fenomena golput. Mestinya, mereka sadar bahwa kepercayaan rakyat pada proses demokrasi prosedural tersebut terus turun.

Ketua MPR dari PKS Hidayat Nurwahid: ‘Golput akan menjadi sangat kontraproduktif. Sebab, Pemilu menghadirkan anggaran dan sumber daya yang sangat besar’ (Detik.com, 24/7/08). yang menjadi pertimbangan para elit politik adalah anggaran untuk pemilu yang besar, anggaran tersebut lebih besar dari pada untuk membiayai gizi buruk yang menimpa anak-anak balita di seantero republik ini, anggaran tersebut bukannya untuk membantu rakyat miskin mengurangi beban hidupnya. Akan tetapi akan dihamburkan diantara mereka partai politik untuk pamer jargon dan adu mencari simpati rakyat.

Kenapa mereka sangat takut terhadap ancaman golput pada pemilu 2009 nanti, lihatlah hasil pemenang pemilu 2004 dimana golput adalah pemenangnya. Jumlah pendukung golput 34.509.246, terdiri dari pemilih terdaftar yang tidak datang ke TPS 23.551.321, ditambah suara tidak sah 10.957.925. Persentasenya 23,34 persen terhadap total pemilih terdaftar. Jumlah ini lebih besar dari perolehan parpol pemenang pemilu, seperti Partai Golkar 4.480.757 (16,54 persen), PDI-P 21.026.629 (14,21 persen), dan PKB 11.989.564 (8,10 persen). Jumlah pemilih terdaftar untuk pemilu legislatif 5 Juli 2004 adalah 148.000.369, sesuai keputusan KPU No 23/2004. Menurut perhitungan manual yang dilakukan KPU 23 April-4 Mei 2004, jumlah pemilih yang menggunakan haknya 124.449.038 (83 persen), suara yang sah 113.498.755, dan suara tidak sah 10.957.925 (8,81 persen). Golput adalah bentuk nyata dari perlawanan rakyat terhadap model demokrasi yang hanya dikuasai oleh segelintir partai politik, dan golput akan menjadi satu kekuatan rakyat indonesia terhadap mesin politik busuk kaum pemilik modal dan antek kapitalis. Karena rakyat indonesia melihat bahwa pemilu 2009 adalah bukan pemilu rakyat maka golput adalah jawaban dari bentuk perlawanan rakyat indonesia terhadap rezim yang mengaku demokratis dan dihasilkan dari pemilu yang anti rakyat.

Dari tiga kali pemilu setelah tergulingnya rezim otoriter militer suharto. Partai politik menjadi penerus dari kesinambungan agenda neoliberalisme di Indonesia. Mereka elit politik baik eksekutif dan legislatif seperti berlomba menunjukan pada tuannya kapitalis bahwa merekalah antek yang paling hebat, sehingga dengan mudahnya akan mampu mengelabui rakyat Indonesia agar tidak tahu bahwa bangsa ini sedang dijerumuskan kedalam jurang penjajahan bentuk baru. Terbongkarnya anggota DPR yang korup, aparat JAKSA yang menjadi sutradara kasus suap, pemerintah yang menjadi kepanjangan tangan dari para pemilik modal dan terus menggerogoti agar semua aset milik bangsa ini dijual dan menjadi milik swasta. Betapa makin sengsaranya kaum buruh dengan lahirnya kebijakan tentang sistem kerja kontrak dan outsourcing dan dibarengi dengan kebijakan upah murah.

Bagi Kaum Buruh Indonesia, Setidaknya Sikap Golput menemukan momentumnya pada pemilu 2009 nanti ketika pada saat itulah puncak kekecewaan dan kemarahan tertumpah karena semua rezim yang lahir pasca runtuhnya Orde Baru ternyata tidak memberikan jawaban yang lebih baik atas terpuruknya kondisi bangsa. Sistem Kerja Kontrak, Outsourcing, Politik Upah Murah, PHK massal, Undang-undang perburuhan yang lebih tunduk pada pesanan kapitalisme Global bernama IMF, Word Bank dan rentenir internasional lainnya seakan menjadi alasan yang sangat tepat bagi buruh untuk untuk menyatakan bahwa PEMILU 2009 bukan pemilu Rakyat, bukan solusi atas problem rakyat dan hanya merupakan konsolidasi politik kaum borjuasi, elit politik penipu rakyat, maka sikap GOLPUT dalam pemilu 2009 adalah pilihan yang tepat.

Tetapi sebuah pertanyaan kemudian muncul beriringan dengan lahirnya sikap tersebut, Benarkah Golput akan menjadi efektif ketika tidak dilakukan secara terorganisir ? Atau justru munculnya yang gugatan dari banyak pihak yang menuduh Golput sebagai sikap yang tidak bertanggungjawab. Sebagaimana dinyatakan dalam Resolusi Kongres II KASBI di Malang Jawa Timur Januari 2008 silam tentang Sikap KASBI pada pemilu 2009 : Bahwa pemilu 2009 adalah bukan pemilu rakyat karena dari partai politik yang ada adalah partai borjuis atau para pemilik modal, maka rakyat hanya akan dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan oleh pemilik modal. Maka tidak ada KONTRAK POLITIK dan calo / Broker Politik dalam Organisasi Massa serta mengajak gerakan rakyat lainnya untuk membangun front Politik Organisasi Rakyat dalam mengusung Calon Independen yang lahir dari gerakan rakyat dan mengusung program Anti Neoliberalisme. Maka, Sikap Golput teroraginisr sebagai awal membangun kekuatan dan proses de-legitimasi terhadap proses pemilu 2009 menjadi sangat strategis.

Atas hal tersebut diatas, maka KASBI dan LBH Jakarta menyatakan sikap tegas sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilu 2009 bukan pemilu Rakyat, maka kami menolak segala tahapan pemilu 2009 dan menyatakan bahwa pada pemilu 2009 kami akan menjadi GOLPUT.

2. Bahwa GOLPUT adalah sikap politik adalah bentuk perlawanan kami terhadap rezim hasil pemilu yang nyata2 menindas rakyat perlawanan terhadap pemilu 2009 yang hanya akan melahirkan pemerintahan yang pro modal.

3. Mengajak seluruh elemen rakyat, Buruh dan Serikat Buruh dan kekuatan pro demokrasi lainnya untuk membangun front politik dan menyatakan perlawanan melalui GOLPUT yang terorganisir sebagai bentuk perlawanan politik rakyat.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai upaya seruan membangun persatuan rakyat untuk melakukan perlawanan politik kepada kekuatan penindas rakyat yang hari ini ada di pemerintahan dan perlemaen.

Hidup Rakyat Tertindas !!!

Jakarta, 29 Juli 2009

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)

Lembaga bantuan Hukum (LBH Jakarta)