PERNYATAAN SIKAP
PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA
No : 059/PS/KP-PRP/e/IV/09
PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA
No : 059/PS/KP-PRP/e/IV/09
Tolak Penjajahan Gaya Baru dan Perbudakan Modern!
Kapitalisme telah gagal, Sosialisme jalan keluar dari krisis ekonomi!
Kapitalisme telah gagal, Sosialisme jalan keluar dari krisis ekonomi!
Salam rakyat pekerja,
Di hari-hari awal tahun 2009, rakyat pekerja di seluruh Indonesia terbidik oleh dua krisis akibat dari kerakusan dan keserakahan para pemilik modal. Krisis tersebut adalah krisis keuangan global --disebabkan oleh liberalisasi ekonomi-- dan krisis politik nasional, dimana merupakan konsekuensi logis Pemilu 2009 yang memang dirancang untuk kepentingan borjuasi nasional dalam memperebutkan kekuasaan. Kedua krisis ini kemudian mengorbankan kehidupan rakyat pekerja Indonesia demi menyelamatkan para pemilik modal untuk keluar dari krisis.
Sejak akhir tahun 2008, seluruh kekuatan neoliberal mengakui sedang mengalami krisis ekonomi yang semakin memburuk. Hal tersebut diakibatkan dari kemacetan kredit yang bermuara pada ambruknya perusahaan-perusahaan keuangan terkemuka di dunia. Trend pengajuan kredit perumahan yang disodorkan kepada rakyat pekerja di Amerika Serikat oleh perusahaan keuangan ternyata tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja negara tersebut. Maka terjadilah tunggakan kredit konsumen yang macet. Sementara perumahan tersebut telah diagunkan sebagai kredit ke perusahaan keuangan. Hal ini jelas menyebabkan mata rantai kemacetan kredit yang akhirnya mengakibatkan ambruknya perusahaan-perusahaan keuangan.
Upaya untuk menyelamatkan para pemilik modal di negara-negara maju kemudian digalang melalui KTT G-20, awal April 2009 lalu di London. Tujuannya tak lain adalah menghimpun kompromi-kompromi antarnegara untuk dapat melonggarkan kebuntuan aliran modal dan kembali menghasilkan keuntungan buat kaum kapitalis. Inilah usaha penyelamatan kaum kapitalis yang kuat dan memaksa negara-negara lemah yang padat kelas pekerja untuk lebih banyak lagi berkorban.
Indonesia jelas terkena imbas dari krisis keuangan global yang disebabkan oleh ketamakan para kapitalis. Namun penguasa di Indonesia memanipulasinya dengan mengeluarkan kata-kata, bahwa ekonomi Indonesia tidak akan terkena dampak krisis global dan bahkan persediaan keuangan Indonesia masih aman serta mampu untuk menyelenggarakan Pemilu. Tetapi fakta berbicara lain, ketika banyak sekali kasus-kasus PHK yang mengorbankan rakyat pekerja di Indonesia. Selain itu, rakyat pekerja pun dipaksa untuk menerima upah tanpa kenaikan dengan dalih untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi perusahaan. PHK massal pun dialami oleh para buruh migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, Malaysia, Singapora, Hongkong, dan Taiwan, dimana hingga saat ini diperkirakan berjumlah tak kurang dari 600 ribu orang.
Argumentasi pemerintah kapitalis dengan mengatakan, bahwa Indonesia tidak mengalami krisis pun telah membodohi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Cara penanggulangan krisis yang sebelumnya sempat dilakukan ketika terjadi krisis tahun 1998, saat ini kembali menjadi senjata andalan pemerintah kapitalis. Dana talangan (atau pada krisis 1998 disebut sebagai BLBI) bagi pengusaha yang bangkrut diasumsikan akan dapat menyelamatkan roda perekonomian Indonesia. Kenyataannya, dana talangan tersebut tidak pernah dapat memulihkan dampak krisis global secara langsung kepada rakyat pekerja. Bahkan yang terjadi adalah penjarahan kekayaan negara dengan menggunakan dana talangan dan melakukan privatisasi perusahaan negara sehingga selamatlah pengusaha dan birokrat dari krisis.
Rakyat pekerja cukup diberi iming-iming Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau mimpi bahwa yang terkena dampak PHK bisa langsung berganti nasib menjadi pengusaha kecil yang akan diumpani dengan kemilau hutang kredit mikro yang dikemas melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Harap diingat dana BLT dan PNPM ini berasal dari hutang, yang pada 2008 besarnya dana sosial ini sebesar Rp 3,7 trilyun, dan untuk 2009 sebesar Rp 8 trilyun.
Untuk memaksakan kesadaran palsu sehingga sesuai dengan harapan pemerintah kapitalis, maka menjadi penting untuk menguasai kekuatan politik di Indonesia. Pemilu 2009 yang merupakan salah satu akses untuk menguasai penguasaan pikiran rakyat pekerja artinya menjadi sangat penting untuk dirancang sedemikian rupa demi kepentingan elit politik yang menyembah neoliberalisme. Kemenangan salah satu dari partai politik bourjuis tersebut jelas tidak akan merubah kesejahteraan rakyat pekerja. Pertikaian antara kaum borjuis mengenai penolakan hasil Pemilu 2009 dan koalisi sesama partai-partai bourjuis hanya akan menguntungkan elit-elit bourjuasi saja pada akhirnya.
Pentingnya penguasaan alat-alat politik bagi kaum bourjuasi adalah untuk melancarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan para pemilik modal. Negara perlu dikuasai agar kelas pekerja dan kelas tertindas lainnya bisa dipaksa berkorban sebesar-besarnya untuk menyelamatkan keberadaan kapitalisme. Caranya, bukan cuma dengan memaksa PHK dan pemotongan kesejahteraan, tapi masa krisis ini kelas kapitalis minta dibebaskan dari pajak dan .diberi kesempatan lebih luas untuk menanamkan modalnya tanpa gangguan. Apakah artinya? Artinya mereka bebas dari tekanan serikat buruh, bebas dari tanggung jawab atas lingkungan hidup, bebas secara brutal membuka daerah baru dengan menggusur ruang hidup rakyat miskin baik di desa dan di kota.
Momentum hari buruh internasional yang selalu diperingati pada tanggal 1 Mei seharusnya dapat dimanfaatkan oleh rakyat pekerja di seluruh Indonesia mengkonsolidasikan dirinya menuju persatuan rakyat pekerja. Untuk dapat memahami adanya peluang di tengah berbagai tekanan ekonomi dan politik saat ini, maka rakyat pekerja harus menggunakan kesadaran politik kelasnya yang sejati. Krisis mengajarkan pada kita bahwa kapitalisme sudah gagal, dan harus ada sistem yang memberikan kontrol demokratis pada rakyat pekerja dan kelas-kelas tertindas lainnya untuk menjalankan ekonomi dan politik secara adil dan terencana baik untuk kesejahteraan. Sistem itu adalah Sosialisme, dimana harus ada perlindungan negara atas peri kehidupan rakyat.
Maka dari itu, kami Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
1. Tolak sistem kerja kontrak dan outosurcing serta upah murah karena hal tersebut merupakan penjajahan gaya baru dan perbudakan modern.
2. Rebut kontrol demokratis atas pabrik, rumah sakit, sekolah dan negara.
3. Bangun industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri berbasis kepentingan rakyat pekerja.
4. Krisis Ekonomi global telah menunjukkan bahwa kapitalisme telah gagal, dan hanya dengan Sosialisme lah Indonesia akan keluar dari krisis serta rakyat pekerja akan hidup sejahtera
Di hari-hari awal tahun 2009, rakyat pekerja di seluruh Indonesia terbidik oleh dua krisis akibat dari kerakusan dan keserakahan para pemilik modal. Krisis tersebut adalah krisis keuangan global --disebabkan oleh liberalisasi ekonomi-- dan krisis politik nasional, dimana merupakan konsekuensi logis Pemilu 2009 yang memang dirancang untuk kepentingan borjuasi nasional dalam memperebutkan kekuasaan. Kedua krisis ini kemudian mengorbankan kehidupan rakyat pekerja Indonesia demi menyelamatkan para pemilik modal untuk keluar dari krisis.
Sejak akhir tahun 2008, seluruh kekuatan neoliberal mengakui sedang mengalami krisis ekonomi yang semakin memburuk. Hal tersebut diakibatkan dari kemacetan kredit yang bermuara pada ambruknya perusahaan-perusahaan keuangan terkemuka di dunia. Trend pengajuan kredit perumahan yang disodorkan kepada rakyat pekerja di Amerika Serikat oleh perusahaan keuangan ternyata tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja negara tersebut. Maka terjadilah tunggakan kredit konsumen yang macet. Sementara perumahan tersebut telah diagunkan sebagai kredit ke perusahaan keuangan. Hal ini jelas menyebabkan mata rantai kemacetan kredit yang akhirnya mengakibatkan ambruknya perusahaan-perusahaan keuangan.
Upaya untuk menyelamatkan para pemilik modal di negara-negara maju kemudian digalang melalui KTT G-20, awal April 2009 lalu di London. Tujuannya tak lain adalah menghimpun kompromi-kompromi antarnegara untuk dapat melonggarkan kebuntuan aliran modal dan kembali menghasilkan keuntungan buat kaum kapitalis. Inilah usaha penyelamatan kaum kapitalis yang kuat dan memaksa negara-negara lemah yang padat kelas pekerja untuk lebih banyak lagi berkorban.
Indonesia jelas terkena imbas dari krisis keuangan global yang disebabkan oleh ketamakan para kapitalis. Namun penguasa di Indonesia memanipulasinya dengan mengeluarkan kata-kata, bahwa ekonomi Indonesia tidak akan terkena dampak krisis global dan bahkan persediaan keuangan Indonesia masih aman serta mampu untuk menyelenggarakan Pemilu. Tetapi fakta berbicara lain, ketika banyak sekali kasus-kasus PHK yang mengorbankan rakyat pekerja di Indonesia. Selain itu, rakyat pekerja pun dipaksa untuk menerima upah tanpa kenaikan dengan dalih untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi perusahaan. PHK massal pun dialami oleh para buruh migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, Malaysia, Singapora, Hongkong, dan Taiwan, dimana hingga saat ini diperkirakan berjumlah tak kurang dari 600 ribu orang.
Argumentasi pemerintah kapitalis dengan mengatakan, bahwa Indonesia tidak mengalami krisis pun telah membodohi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Cara penanggulangan krisis yang sebelumnya sempat dilakukan ketika terjadi krisis tahun 1998, saat ini kembali menjadi senjata andalan pemerintah kapitalis. Dana talangan (atau pada krisis 1998 disebut sebagai BLBI) bagi pengusaha yang bangkrut diasumsikan akan dapat menyelamatkan roda perekonomian Indonesia. Kenyataannya, dana talangan tersebut tidak pernah dapat memulihkan dampak krisis global secara langsung kepada rakyat pekerja. Bahkan yang terjadi adalah penjarahan kekayaan negara dengan menggunakan dana talangan dan melakukan privatisasi perusahaan negara sehingga selamatlah pengusaha dan birokrat dari krisis.
Rakyat pekerja cukup diberi iming-iming Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau mimpi bahwa yang terkena dampak PHK bisa langsung berganti nasib menjadi pengusaha kecil yang akan diumpani dengan kemilau hutang kredit mikro yang dikemas melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Harap diingat dana BLT dan PNPM ini berasal dari hutang, yang pada 2008 besarnya dana sosial ini sebesar Rp 3,7 trilyun, dan untuk 2009 sebesar Rp 8 trilyun.
Untuk memaksakan kesadaran palsu sehingga sesuai dengan harapan pemerintah kapitalis, maka menjadi penting untuk menguasai kekuatan politik di Indonesia. Pemilu 2009 yang merupakan salah satu akses untuk menguasai penguasaan pikiran rakyat pekerja artinya menjadi sangat penting untuk dirancang sedemikian rupa demi kepentingan elit politik yang menyembah neoliberalisme. Kemenangan salah satu dari partai politik bourjuis tersebut jelas tidak akan merubah kesejahteraan rakyat pekerja. Pertikaian antara kaum borjuis mengenai penolakan hasil Pemilu 2009 dan koalisi sesama partai-partai bourjuis hanya akan menguntungkan elit-elit bourjuasi saja pada akhirnya.
Pentingnya penguasaan alat-alat politik bagi kaum bourjuasi adalah untuk melancarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan para pemilik modal. Negara perlu dikuasai agar kelas pekerja dan kelas tertindas lainnya bisa dipaksa berkorban sebesar-besarnya untuk menyelamatkan keberadaan kapitalisme. Caranya, bukan cuma dengan memaksa PHK dan pemotongan kesejahteraan, tapi masa krisis ini kelas kapitalis minta dibebaskan dari pajak dan .diberi kesempatan lebih luas untuk menanamkan modalnya tanpa gangguan. Apakah artinya? Artinya mereka bebas dari tekanan serikat buruh, bebas dari tanggung jawab atas lingkungan hidup, bebas secara brutal membuka daerah baru dengan menggusur ruang hidup rakyat miskin baik di desa dan di kota.
Momentum hari buruh internasional yang selalu diperingati pada tanggal 1 Mei seharusnya dapat dimanfaatkan oleh rakyat pekerja di seluruh Indonesia mengkonsolidasikan dirinya menuju persatuan rakyat pekerja. Untuk dapat memahami adanya peluang di tengah berbagai tekanan ekonomi dan politik saat ini, maka rakyat pekerja harus menggunakan kesadaran politik kelasnya yang sejati. Krisis mengajarkan pada kita bahwa kapitalisme sudah gagal, dan harus ada sistem yang memberikan kontrol demokratis pada rakyat pekerja dan kelas-kelas tertindas lainnya untuk menjalankan ekonomi dan politik secara adil dan terencana baik untuk kesejahteraan. Sistem itu adalah Sosialisme, dimana harus ada perlindungan negara atas peri kehidupan rakyat.
Maka dari itu, kami Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
1. Tolak sistem kerja kontrak dan outosurcing serta upah murah karena hal tersebut merupakan penjajahan gaya baru dan perbudakan modern.
2. Rebut kontrol demokratis atas pabrik, rumah sakit, sekolah dan negara.
3. Bangun industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri berbasis kepentingan rakyat pekerja.
4. Krisis Ekonomi global telah menunjukkan bahwa kapitalisme telah gagal, dan hanya dengan Sosialisme lah Indonesia akan keluar dari krisis serta rakyat pekerja akan hidup sejahtera
Jakarta 29 April 2009
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP-PRP)
Ketua Nasional
(Anwar Ma'ruf)
Sekretaris Jenderal
(Rendro Prayogo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar