Undangan Terbuka:
888/ASEAN PEOPLE’S INTEGRATION &(Global Justice Award)
888/ASEAN PEOPLE’S INTEGRATION &(Global Justice Award)
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Galeri Cipta II dan Plaza TIM, Jl. Cikini Raya No. 73, Jakarta Pusat
Tempat : Galeri Cipta II dan Plaza TIM, Jl. Cikini Raya No. 73, Jakarta Pusat
V. Susunan Acara
09.00-09.30: Registrasi
09.30-12.00 : Seminar Sesi I : Free Trade Agreements di ASEAN
Pembicara :
1. Dr. Hendri Saparini (ECONIT)
2. Dr. Syamsul Hadi (FISIP UI)
3. Joseph Puruganan (Focus on the Global South)
4. Tejo Pramono (SPI)
Moderator: Bonnie Setiawan
12.00-13.30 : Istirahat (Makan Siang, Sholat Jum’at)
13.30-16.00 : Seminar Sesi II : People’s Cultural Integration Versus Liberalization
Pembicara :
1. Dr. Burhan Magenda (FISIP UI)
2. Revitriyoso Husodo (IGJ)
16.00-19.00 : Istirahat
19.00-19.05 : Pembukaan:
19.05-19.15 : Teatrikal, Tari & Musik: “Budi Priok & Widagdo Colaboration”
Transisi/Perkusi
19.15-19.20 : Sambutan Panitia: Bonnie Setiawan (Institute for Global justice)
Transisi/Perkusi
19.20-19.25 : Sambutan: Yoseph Puruganan ( Focus on The Global South)
19.25-19.40 : Jess Santiago (Filipina)
19.40-20.10 : Global Justice Award
a. Slide Profil Penerima GJA
b. Orasi Sri Edi Swasono
c. Orasi Aliansi Buruh Menggugat (ABM)
d. Penyerahan GJA
Transisi/Perkusi
20.10-20.20 : Group Seni Tradisi Gentra Kaheman
Transisi/Perkusi
20.20-20.30 : Sanggar Matahari
Transisi /Perkusi
20.30-20.50 : Janger & Deklarasi Budaya ASEAN: Revitriyoso usodoHHHusodo
20.50-21.10 : Oppie Andaresta
21.10-21.30 : Perkusi Penutup
Bangsa-bangsa yang tersebar di wilayah Asia Tenggara, merayakan ulang tahun ke 41 Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 2008. Namun sebagaimana diketahui, rakyat di negara-negara ASEAN merasa tidak memiliki ASEAN. ASEAN masih merupakan barang asing, dan hanya menjadi milik dari para birokrat ASEAN.
ASEAN telah melaksanakan banyak konferensi dan pertemuan untuk menumbuhkan solidaritas yang kuat antar negara anggota. Pada konferensi ASEAN sebelumnya, yaitu dalam Bali Concord II tahun 2002 di Bali, disepakati integrasi ASEAN akan berjalan dalam tiga pilar yang menjadi kerangka dasar integrasi Komunitas ASEAN (ASEAN Community), yakni Komunitas Politik dan Keamanan (ASEAN Political Security Community), Komunitas Ekonomi (ASEAN Economic Community), dan Komunitas Budaya (ASEAN Cultural Community). ASEAN juga telah menyepakati adanya Piagam ASEAN (ASEAN Charter) pada tahun 2007 lalu.
Sayangnya, Piagam ASEAN dibuat sepihak oleh para birokrat ASEAN tanpa melibatkan keikutsertaan masyarakat/rakyat ASEAN. Demikian pula, tiga pilar komunitas ASEAN dibuat eksklusif tanpa partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Saat ini justru telah diselesaikan cetak biru (blue print) komunitas ekonomi ASEAN, yang sarat dengan agenda neo-liberalisme dan perdagangan bebas. Di lain pihak dua pilar lainnya masih dalam bentuk draf yang direncanakan akan diselesaikan sampai akhir tahun ini.
Dalam Komunitas Budaya ASEAN, cetak biru Komunitas Budaya ini tidak mencerminkan sebuah pandangan integrasi yang mengedepankan kebudayaan, kesenian, dan solidaritas antar masyarakat, namun lebih mengedepankan masalah-masalah non-budaya yang cenderung hanya merupakan ‘jaring pengaman’ (safety net) dari masalah-masalah perekonomian (dan keamanan), misalnya : buruh migran, lingkungan hidup (kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh aktivitas ekonomi), perdagangan anak dan perempuan.
Oleh karena itu, diperlukan sebuah kerangka integrasi budaya yang lebih bersifat kerakyatan, yang menggali kesamaan-kesamaan budaya di antara negara ASEAN, dan membangun solidaritas antar masyarakat ASEAN dalam menentukan hari depan bersama komunitas masyarakat ASEAN. Diperlukan integrasi dari-rakyat-ke-rakyat di dalam ASEAN sendiri, sehingga integrasi ASEAN benar-benar menjadi milik rakyat dan ada rasa kepemilikan terhadap ASEAN itu sendiri. Kerangka integrasi budaya tersebut diharapkan dapat mencegah agenda dominasi kekuatan ekonomi negara-negara maju di ASEAN sendiri dan korporasi multi-nasional terhadap negara yang ekonominya lebih lemah, dan eksploitasi ekonomi liberal atas masyarakat luas. Demikian pula mencegah terjadinya klaim antar negara dalam persoalan-persoalan sengketa budaya, seperti: paten Perak, paten Reog Ponorogo, paten Batik, atau klaim hak cipta mengenai lagu “Rasa Sayange”.
Untuk itu, Institute for Global Justice (IGJ) melihat bahwa diperlukan sebuah sikap sekaligus kritik kebudayaan dari kalangan budayawan untuk meninjau kembali Komunitas Budaya ASEAN. Dengan adanya diskusi dan pertunjukan budaya dari masyarakat ASEAN, diharapkan stakeholders budaya di Indonesia bisa memberikan masukan, usulan, dan kritik terhadap Komunitas Budaya ASEAN.
Pada saat yang bersamaan, Institute for Global Justice (IGJ) merayakan hari jadinya yang ke-7 pada tanggal 7 Agustus 2008. Dalam tahun yang ketujuh ini, IGJ menganugerahkan Global Justice Award (GJA) yang ke-2, kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa besar dalam memperjuangkan keadilan ekonomi dan keadilan global. Globalisasi neo-liberal dewasa ini telah mendominasi semua kebijakan ekonomi, politik dan budaya, sebagaimana tercermin dalam komunitas ekonomi ASEAN yang mendominasi dua pilar lainnya serta semangat di dalam Piagan ASEAN. Perlu lebih banyak pihak yang dapat berjuang mewujudkan keadilan global dan melawan arus keganasan kapitalisme lobal, baik di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Untuk tahun ini, Global Justice Award dianugerahkan kepada Prof. Dr. Sri Edi Swasono dan Aliansi Buruh Menggugat (ABM)
ASEAN telah melaksanakan banyak konferensi dan pertemuan untuk menumbuhkan solidaritas yang kuat antar negara anggota. Pada konferensi ASEAN sebelumnya, yaitu dalam Bali Concord II tahun 2002 di Bali, disepakati integrasi ASEAN akan berjalan dalam tiga pilar yang menjadi kerangka dasar integrasi Komunitas ASEAN (ASEAN Community), yakni Komunitas Politik dan Keamanan (ASEAN Political Security Community), Komunitas Ekonomi (ASEAN Economic Community), dan Komunitas Budaya (ASEAN Cultural Community). ASEAN juga telah menyepakati adanya Piagam ASEAN (ASEAN Charter) pada tahun 2007 lalu.
Sayangnya, Piagam ASEAN dibuat sepihak oleh para birokrat ASEAN tanpa melibatkan keikutsertaan masyarakat/rakyat ASEAN. Demikian pula, tiga pilar komunitas ASEAN dibuat eksklusif tanpa partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Saat ini justru telah diselesaikan cetak biru (blue print) komunitas ekonomi ASEAN, yang sarat dengan agenda neo-liberalisme dan perdagangan bebas. Di lain pihak dua pilar lainnya masih dalam bentuk draf yang direncanakan akan diselesaikan sampai akhir tahun ini.
Dalam Komunitas Budaya ASEAN, cetak biru Komunitas Budaya ini tidak mencerminkan sebuah pandangan integrasi yang mengedepankan kebudayaan, kesenian, dan solidaritas antar masyarakat, namun lebih mengedepankan masalah-masalah non-budaya yang cenderung hanya merupakan ‘jaring pengaman’ (safety net) dari masalah-masalah perekonomian (dan keamanan), misalnya : buruh migran, lingkungan hidup (kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh aktivitas ekonomi), perdagangan anak dan perempuan.
Oleh karena itu, diperlukan sebuah kerangka integrasi budaya yang lebih bersifat kerakyatan, yang menggali kesamaan-kesamaan budaya di antara negara ASEAN, dan membangun solidaritas antar masyarakat ASEAN dalam menentukan hari depan bersama komunitas masyarakat ASEAN. Diperlukan integrasi dari-rakyat-ke-rakyat di dalam ASEAN sendiri, sehingga integrasi ASEAN benar-benar menjadi milik rakyat dan ada rasa kepemilikan terhadap ASEAN itu sendiri. Kerangka integrasi budaya tersebut diharapkan dapat mencegah agenda dominasi kekuatan ekonomi negara-negara maju di ASEAN sendiri dan korporasi multi-nasional terhadap negara yang ekonominya lebih lemah, dan eksploitasi ekonomi liberal atas masyarakat luas. Demikian pula mencegah terjadinya klaim antar negara dalam persoalan-persoalan sengketa budaya, seperti: paten Perak, paten Reog Ponorogo, paten Batik, atau klaim hak cipta mengenai lagu “Rasa Sayange”.
Untuk itu, Institute for Global Justice (IGJ) melihat bahwa diperlukan sebuah sikap sekaligus kritik kebudayaan dari kalangan budayawan untuk meninjau kembali Komunitas Budaya ASEAN. Dengan adanya diskusi dan pertunjukan budaya dari masyarakat ASEAN, diharapkan stakeholders budaya di Indonesia bisa memberikan masukan, usulan, dan kritik terhadap Komunitas Budaya ASEAN.
Pada saat yang bersamaan, Institute for Global Justice (IGJ) merayakan hari jadinya yang ke-7 pada tanggal 7 Agustus 2008. Dalam tahun yang ketujuh ini, IGJ menganugerahkan Global Justice Award (GJA) yang ke-2, kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa besar dalam memperjuangkan keadilan ekonomi dan keadilan global. Globalisasi neo-liberal dewasa ini telah mendominasi semua kebijakan ekonomi, politik dan budaya, sebagaimana tercermin dalam komunitas ekonomi ASEAN yang mendominasi dua pilar lainnya serta semangat di dalam Piagan ASEAN. Perlu lebih banyak pihak yang dapat berjuang mewujudkan keadilan global dan melawan arus keganasan kapitalisme lobal, baik di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Untuk tahun ini, Global Justice Award dianugerahkan kepada Prof. Dr. Sri Edi Swasono dan Aliansi Buruh Menggugat (ABM)
Revitriyoso Husodo
Program Manager Budaya
Institute for Global Justice
Jl. Diponegoro 9, Menteng, Jakarta Pusat-10310
Telp: 021 31931153
Fax: 021 3913956
Hp: 08159994942
revi@globaljust.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar