Sikap Politik Gerakan Nasional Melawan Pemilu Elit dan Kapitalisme

PERNYATAAN SIKAP
AKSI BERSAMA 5 APRIL 2009
[Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika, Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM), Persatuan Rakyat Miskin Jakarta (PRMJ), Persatuan Talang Salemba–Serikat Pengamen Indonesia (PATAS – SPI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – Politik Rakyat Miskin (LMND – PRM)]

TOLAK PEMILU ELIT 2009,
BANGUN KEKUASAAN RAKYAT
DENGAN PERSATUAN RAKYAT DAN KAUM GERAKAN

Pemilu 2009 dilaksanakan bersamaan dengan krisis ekonomi dunia yang sangat parah. Segera rakyat jelas melihat bahwa tidak ada kekuatan peserta pemilu yang akan mengatasi krisis dari akar masalahnya. Bahkan lebih buruk lagi, jelas bagi rakyat bahwa seluruh peserta pemilu adalah biang kerok (pembuat masalah) krisis Indonesia itu sendiri. Sehingga bagi rakyat miskin, pemilu 2009 adalah ajang konsolidasi kekuasaan elit musuh rakyat, dan bertentangan langsung dengan kepentingan rakyat. Maka pada Aksi Bersama Rakyat Miskin hari ini, dengan keberanian dan penuh semangat kami menyatakan sikap:

1. Pemilu 2009 berbahaya bagi rakyat miskin dan harus ditolak, karena:

a. Pemilu 2009 tidak demokratis dan membatasi partisipasi seluruh rakyat, dari undang-undang, proses persiapan hingga pelaksanaan kampanye dan pemilihan. Semua proses pemilu menghambat bagi keterlibatan partai milik rakyat miskin (bahkan dengan represi fisik pun, seperti dialami PAPERNAS). Hanya elit berduit pendukung kekuasaan (yang sudah menumpuk kekayaan sejak Orde Baru hingga sekarang) akhirnya yang menjadi peserta pemilu 2009;
b. Pemilu 2009 akan menghasilkan pemerintahan kekuasaan yang pasti akan memperparah krisis dan merugikan rakyat. Sekalipun dalam kampanye terdengar juga isu kemandirian ekonomi, tapi tidak menutupi kenyataan bahwa semua alat politik (partai dan tokoh) dalam pemilu adalah pendukung politik utang dan politik obral kekayaan alam kepada asing;
c. Pemilu 2009 sepenuhnya menjadi ajang kekuatan musuh rakyat, yang diikuti oleh para boneka penjajah ekonomi asing (Imperialis), penjahat HAM, para koruptor, dan Reformis Gadungan penipu rakyat;
d. Pemilu 2009 tidak menyediakan pilihan bagi rakyat karena tidak ada partai dari gerakan rakyat. Sekalipun banyak aktivis gerakan mendukung pemilu, namun mereka semua tidak menjadi pilihan baru dalam pemilu, dan justru para aktivis terkooptasi tersebut telah menegaskan politiknya mendukung kekuatan politik musuh rakyat;
e. Pemilu 2009 dalam seluruh prosesnya hanya omong kosong bicara demokrasi dan aspirasi rakyat. Seluruh rakyat sudah membuktikan dan melihat langsung, bagaimana semua peserta pemilu sibuk membagi uang dan barang untuk membeli dukungan, juga sibuk membuat deal-deal antar elit/partai yang memperjual-belikan suara rakyat bagi pilihan presiden ke depan.

2. Tidak bisa tidak cara rakyat mendapatkan penyelesaian seluruh persoalan adalah dengan berjuang untuk mendirikan kekuasaan rakyat, berjuang untuk menggantikan pemerintahan elit, berjuang mendirikan Pemerintahan Rakyat Miskin. Hanya Pemerintahan Rakyat Miskin yang sanggup dan berkepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan, kemandirian dan kemajuan bagi rakyat dan negara Indonesia. Pemerintahan dari dan oleh rakyat ini juga hanya akan terbangun dari persatuan yang terus dikuatkan, diantara rakyat dan kaum gerakan, dan tidak melibatkan elit politik musuh rakyat. Pada saat sekarang, kebutuhan persatuan tersebut adalah membuat konsolidasi nasional kaum gerakan, untuk mewujudkan wadah politik bersama kaum gerakan dan rakyat yang berlawan (dari buruh, tani, kaum miskin kota, mahasiswa, kaum perempuan dll).

3. Program Mendesak mengatasi semua persoalan rakyat (PHK, upah murah, lapangan kerja, pendidikan mahal dll) adalah menjalankan Industrialisasi Nasional. Program Industrialisasi Nasional tidak akan berjalan oleh pemerintahan elit, dan hanya akan terwujud oleh Pemerintahan Rakyat Miskin yang berani memusatkan pembeayaan dari: Nasionalisasi Industri Energi dan Pertambangan Asing; Nasionalisasi Industri Perbankan; Menghentikan penarikan dan pembayaran Utang Luar Negeri disertai penarikan kembali obligasi rekapitalisasi perbankan; Tangkap, Adili dan Sita Harta Koruptor, Pajak Progresif untuk individu-individu berpenghasilan tinggi, Pengenaan pajak dan royalti untuk transaksi-transaksi spekulatif.

Perjuangan pada 5 April ini dijalankan di berbagai kota di Indonesia, dan merupakan bagian dari perjuangan terus-menerus rakyat Indonesia hingga kekuasaan rakyat terwujud. Pada 1 Mei 2009 dan pada setiap waktu yang memungkinkan, rakyat miskin akan kembali turun ke jalan dengan kekuatan persatuan yang semakin terbangun.

Jakarta, 5 April 2009

Panitia Aksi Bersama 5 April:


Sulaeman
Ketua